beberapa hari lalu dibulan agustus telah dilakukan ott tim saber pungli SIM dari personil mabes ke polres kediri (Pare), mungkin hal ini juga bisa dilakukan di polres kota lain agar transparasi dan pelayanan SIM bsa ditingkatkan, tulisan ini merupakan lanjutan dari laporan saya sebelumnya dan terimakasih atas respon yang diberikan, mungkin sedikit masukan pada mekanisme perpanjangan SIM, Teknologi Sistem Informasi /IT terbukti bisa dihandalkan dalam mengurangi pergerakan oknum2 pungli yang terjadi dalam insitusi, menurut saya pengurusan perpanjangan SIM ketika di satpas sim kegiatan hanya datang -> tes kesehatan (diluar kantor satpas)-> bayar BRI -> isi formulir -> foto -> selesai itupun sim terkadang belum langsung jadi dengan alasan bahan habis, dapat surat jalan dan 1 bulan ambil sim dan antri lagi, rata2 minimal waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam dan cenderung lebih lama , dengan teknologi sistem informasi seharusnya hal ini bisa dilakukan via online -> buka web isi data diri terbaru -> upload bukti tes kesehatan dan foto ->upload bukti bayar / otomatis system virtual account -> selesai (ambil di kantor satpas terdekat sambil di croscek oleh satpas kebenaran data), jika bisa mudah kenapa dibuat sulit semoga bisa menjadi masukan untuk bisa di realisaikan.

Saya warga Jawa Barat sekarang sedang bekerja di Surabaya. SIM saya bulan September habis dan saya mau perpanjang di SIM di SIM Corner di Tunjungan Plaza.
Saya sudah antri dari jam 8.50 karena buka operasional pukul 10 saya ditolak karena memiliki KTP Jawa barat. Padahal setau info saya bukannya di Sim Corner lebih lengkap ya dari pada di Sim Corner keliling.
Mohon diperbaiki karena tidak ada penjelasan juga di Banner maupun xBanner bahwa pemilik dengan KTP luar kota tidak bisa perpanjang di Sim Corner Tunjungan Plaza.

Tolong sesekali kalau malam patroli di daerah Wisma Tropodo, khususnya Jalan Bhineka antara Balai RW sampai GOR Ramajaya sering dipakai kumpul-kumpul segerombolan orang. Mereka tidak hanya ngobrol-ngobrol tapi juga membunyikan musik dari audio mobil keras-keras, dari sore hingga malam. Kadang sampai jam 24.00 lebih belum bubar. Suaranya sangat menganggu. Saya sudah lapor RT dan RW namun tidak ada respon. Sudah minta tolong satpam RT dan RW, mereka tidak berani menegur, takut dipukul.

Saya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Corner ITC Mega Grosir Surabaya (Lantai G). Petugas memberitahu bahwa nominalnya Rp. 220.000 tanpa mau menunjukan terlebih dahulu bukti pembayaran, lalu setelah saya membayar sejumlah tersebut, saya melihat bahwa yang tertera di lembar bukti pembayaran sejumlah Rp 219.500. Saya tidak mementingkan nilai selisih Rp 500 tersebut, tapi andai kata ada ribuan pembayar pajak kendaraan bermotor diperlakukan seperti itu tentu petugas nakal tersebut sudah mengantongi jutaan rupiah setiap bulannya. Ciri2 petugas mengenakan kacamata, kulit sawo matang. Saya Mohon petugas tersebut mendapat sanksi tegas, bukan hanya sekedar peringatan saja.

Saya warga kabupaten sidoarjo, saya menyoroti soal pelayanan salah satu samsat kabupaten sidoarjo jatim:1. Kenapa perpanjang stnk ranmor 5 tahun harus ganti nopol yg berdampak pada penulisan nopol baru di bpkb dan perlu meninggal bpkb utk proses penulisan, dan krn itu masy dibuat wira wiri padahal sebetulnya ada solusi lain yg lbh praktis berkenaan dg hal tsb

Kami sampaikan bahwa saat ini Kami selaku Korban dari sindikat tindak pidana PENGGELAPAN atau sesuai dengan Surat Laporan Kepolisian sbg.

NOMOR : STTLP/ K/ 1455/ IX/ 2015/ SPKT/ RESTABES SBY.

Yth. Kepolisian RI,

Saya merasa prihatin dengan maraknya balapan motor (trek-trekan) yang dilakukan para anak-anak remaja di Jalan Raya Walikulun hingga Ngrambe Ngawi, Balong, Ponorogo, Jawa Timur. Sudah banyak korban meninggal, patah kaki, luka berat dan ringan. Tanggal 17 Desember 2014 saja ada berita kecelakaan lagi akibat balapan motor tersebut.

Namun berdasarkan penglihatan saya, anak-anak remaja itu tidak kunjung jera. Melihat hal ini, saya mohon kepolisian yang lebih aktif untuk melakukan patroli dan menindak tegas para remaja tersebut agar tidak melakukan balapan motor liar seperti itu.

Mohon tindak lanjutnya, terima kasih.

Yth. Kepolisian Republik Indonesia,

Beberapa waktu lalu saya mendapat kabar dari seorang teman bahwa terjadi pelarangan penggunaan jilbab pada foto Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di kampung halaman saya di Polres Kabupaten Lumajang (https://t.co/SR40w7KEn3). Padahal di kota lain seperti di Bekasi penggunaan jilbab pada foto SKCK diperbolehkan. Hal ini menurut saya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak sesuai dengan amanat UUD45 dimana negara menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah. Dalam hal ini jilbab adalah sebuah kewajiban ibadah dalam agama islam. Mohon hal ini dapat menjadi perhatian. Terimakasih.

Yth, Kepolisian RI,

Saya mendapatkan kesulitan dalam membuat SKCK di Polres Lumajang. Saya berjilbab dan dalam peraturan di Polres Lumajang bagi yang berjilbab tidak boleh melampirkan foto yang berjilbab, harus yang tidak berjilbab, padahal di Kediri, Padang, Solo, dan daerah lain, berjilbab boleh menggunakan foto berjilbab. Apakah memang aturan ini tergantung kebijakan masing-masing Polres? Mohon untuk ditinjau dan ditindak lanjuti. Terima kasih.

Yth. Kepolisian RI.

Selamat pagi, demi keamanan dan kenyamanan warga, saya berniat melapor bahwa masih ada perjudian togel di Desa Jerukgulung, RT 12, RW 02, Kel. Balongsono, Kec. Balerejo, Madiun, warga sudah sempat melapor ke Kepolisian setempat, tapi penanganannya kurang memuaskan.

Mohon ditindak lanjut, karena sampai saat ini perjudian togel masih aktif. Sekian, atas kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih.