18 Mar, 15:52
Bobby Permanahadi
Website

Selamat siang bapak/ibu.
Saya sangat mendukung program pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk membuat sertipikat tanah. Semoga programnya sukses terus

Kebetulan ibu saya sedang dalam proses pembuatan sertipikat tanah di
Tempat : KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI
A.n. : DRA. RINA PRIMANTI
Nomor berkas : 8593 / 2018

Kepengurusan berkas sejak Januari 2018, status terakhir di aplikasi sentuh tanah pada agustus 2018 di pelaksana subseksi dan pemetaan kadastral.
Beberapa kali datang ke kantor terakhir katanya status nya di masih di panitia, disuruh menunggu.

Berapa lama kah waktu normal pembuatan sertipikat tanah? Apakah kementerian atr bpn dapat membantu pengurusan berkas ibu saya kira2 berapa lama lagi selesainya?

Terima kasih bapak/ibu
Salam sejahtera

28 Feb, 00:59
Teguh Wijaya Kusuma
Website

Saya ingin melakukan pengaduan tentang Hak atas tanah Bapak saya Alm. Ibnu yang kena penggusuran akses jalan Tol Serang – Panimbang II belum Cair.
Dengan kronologis :
Sekitar bulan Juni 2018 Bapak Ibnu di hubungi oleh kepala Desa Pasir Gintung Lebak (syarifudin). Bahwa tanah bapak kena penggusuran jalan tol Serang –panimbang II (proyek nasional) seluas 1.215 M2 dengan NIB 00055 setelah proses administrasi dan berkas kelengkapan selesai nanti akan di hubungi kembali oleh pihak PUPR dan BPN untuk pencairan Dana ganti Rugi. Dan Tepat pada Tanggal 09 September 2018 Bapak saya Ibnu Meninggal Dunia karena penyakit sesak nafas. Dan Tanggal 22 Oktober 2018 pihak kepala Desa, PUPR dan BPN menghubungi kami bahwa Tgl. 23 Oktober 2018 akan dilakukan proses Pencairan dana Ganti Rugi atas tanah yang kena gusur akses Tol Serang Panimbang. Untuk kelengkapan/syarat berkas tambahan saya Lengkapi document yang di butuhkan seperti Surat keterangan kematian, surat kuasa dan surat ahli waris keluarga dll. Pada saat Tgl. 23 Oktober 2018 saya bersama keluarga (Ibu, kakak dan adik) datang untuk untuk melakukan proses pencairan. Tiba tiba dari pihak PUPR, BPN dan Bank tidak bisa melakukan pencairan Dana ganti rugi dengan alasan nama bank masih menggunakan nama Alm. bpk Ibnu dari pihak PUPR dan BPN bilang data nama penerima di buku bank akan di revisi/ganti ke ahli warisnya ke Istri Ny Endah. Pada saat itu Berkas kelengkapan kami serahkan ke Pihak yang bartanggung jawab PUPR dengan saudara Ivan (085729160414) dengan saksi dari BPN dan saya buatkan tanda terima pengembalian berkas. dia bilang kalau administrasinya sudah beres sesuai nama ahli waris akan di hubungi kembali. dengan rasa penuh sesal, lelah kami sangat kecewa karna perjalanannya yang jauh Jakarta – Lebak dengan sia sia. Setelah menunggu sebulan tidak ada kabar saya berinisiatif menghubungi saudara Ivan menanyakan tentang kelanjutannya. Beliau bilang akan di cek dulu dokumentnya setelah 1 minggu saya hubungi beliau lagi dengan gampangnya beliau mengatakan “bahwa berkasnya hilang di basecamp dan bapak dari awal tidak komitment ke saya mengasih fee” akhirnya beliau menyarankan mengubungi pihak bantek dengan Bpk Widi (087728541543) saling lempar masalah gak ada kejelasan. Saya bilang ke beliau “anda saja kerja gak bener gimana saya mau kasih fee”. Akhirnya saya memutuskan awal Januari 2019 bersama keluarga untuk mendatangi kantor ATR BPN Rangkas bitung untuk memastikan kejelasannya. Sampai di lobby saya diarah kan ketemu Bpk Suherman (staff BPN) beliau mengatakan berkas surat surat tanah Alm, Bpk Ibnu tidak ketemu/hilang. Akhirnya di data ulang dengan Bpk Suherman dengan melampirkan copy surat surat tanah nya. Mulai dari Nol lagi (melelahkan & sangat kecewa). Dan tanggal 13 Februari 2019 saya menghubungi Bpk Suherman untuk menanyakan kelanjutannya. Beliau mengatakan masih sedang proses draf validasi ke atasannya. Dan sampai surat ini saya tulis belum ada kejelasan mengenai dana ganti rugi atas tanah Bpk. Alm, Ibnu.
Tolong Presiden Bpk Joko widodo agar di tindak lanjuti surat saya ini kebawahan bapak khususnya kementrian PUPR dan ATR BPN agar di tindaklanjutin karna sudah 6 bulan prosesnya tidak selesai (sangat lambat) dan tidak sesuai dengan janji kampanye bapak Joko Widodo.

Hormat saya

Teguh Wijaya
081311300361

3 Feb, 13:06
Soeharso Sh Mh Tan
Website Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Sudah LAPOR satu tahun mengenai Kementerian ATR BPN
dan Kantor Pertanahan kabupaten Sukoharjo
TIDAK ADA RESPON.

Apa sebabnya ?

14 Jan, 19:35
Tri Haryono
Website


Saya adalah Pelapor adanya maladministrasi di dalam pembebasan lahan proyek strategis nasional rel ganda Jakarta - Surabaya lintas Pekalongan - Semarang tahun 2012.

Saya melakukan pelaporan tersebut kepada Ombudsman RI Pusat, dikarenakan saya amat sangat pesimistis terhadap kinerja oknum-oknum Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.

Tetapi pada 31 Oktober 2017, Saya menerima surat dari Ombudsman RI (0581/SRT/1252/AA-60/X/2017/JKT) tentang Pemberitahuan Penugasan Ke Perwakilan.

Dengan surat penugasan tersebut, Saya sudah dapat memprakirakan bahwa etos kerja dari oknum-oknum Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah tidak akan sesuai dengan motto Ombudsman yang adi luhung yaitu Utamakan Pelayanan Agar Masyarakat Sejahtera.

Hal ini terbukti terhadap pelayanan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pada 16 November 2017, Saya menerima surat Dimulainya Pemeriksaan Substantif No. 0274/SRT/0218.2017/SMG-04/XI/2017 dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.

2. Pada 19 Desember 2017, Saya menerima surat No. 0171/KLA/0218.2017/SMG-04/XII/2017 tentang Permintaan Klarifikasi I Mengenai Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Sdr. Tri Haryono terhadap Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.

3. Pada 17 April 2018, Saya menerima surat No. 0106/SRT/0218.2017/SMG-04/IV/2018 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan.

4. Pada 20 April 2018, Saya menerima tembusan Surat No. 0112/SRT/0218.2017/SMG-04/IV/2018 tentang Permintaan Penjelasan / Klarifikasi Secara Langsung Kepada BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.

5. Pada 24 April 2018, Saya mengajukan Tanggapan atas Klarifikasi Terlapor (BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah).

6. Pada 23 Juli 2018, Saya menerima tembusan Surat No. 0151/SRT/ORI-SMG/VII/2018 tentang Permintaan Penjelasan / Klarifikasi Secara Langsung Kepada Kepala Kantor ATR BPN Kota Semarang.

7. Pada 3 Januari 2019, Saya menerima Surat No. 0001/SRT/0218.2017/SMG-11/I/2019 tentang Penutupan Laporan.

Dari Penutupan Laporan tersebut, menunjukkan bahwa pesimisme saya mengenai keengganan melakukan pelaporan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terbukti.

Maka Saya dengan berat hati menyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap etos kerja dari oknum-oknum Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, khususnya oknum-oknum yang menangani pelaporan Saya mengenai adanya unsur-unsur maladministrasi terhadap pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Rel Ganda Jakarta - Surabaya Lintas Pekalongan - Semarang Tahun 2012, dikarenakan para oknum yang menangani pelaporan Saya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada di lapangan seperti yang telah Saya sampaikan di dalam kronologis pelaporan.

Untuk itu, Saya menghimbau dengan amat sangat kepada Bapak Presiden untuk mengusut tuntas dan sekaligus menindak secara tegas oknum-oknum Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah yang melakukan penutupan pelaporan yang Saya laporkan, mengingat bahwa Negara akan amat sangat dirugikan dari para oknum yang memiliki etos kerja yang tidak memenuhi kapabilitas dan amat jauh dari berintegritas, karena Negara sudah menggaji para oknum tersebut yang menafikan Pancasila, Preambule UUD Negara RI Tahun 1945, UU No 5/1960, UU No 23/2007 khususnya pasal 84(3), UU No. 2/2012, dan PP No. 71/2012, serta PP No 62/2018.

Demikian Mosi Tidak Percaya ini dibuat, untuk ditindaklanjuti, sesuai dengan motto Ombudsman RI “Utamakan Pelayanan Agar Masyarakat Sejahtera” agar pelaporan Saya terwujud, yaitu :
1. Diberikannya ganti rugi atas lahan yang telah dipakai rel ganda,
2. Diberikannya Sertifikat yang luasannya telah dipotong guna rel ganda,
3. Diperbaikinya kerusakan rumah dampak proyek rel ganda oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, karena niat baik Balai Teknik dilarang oleh Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi.

Atas perhatian dan ditindaklanjutinya Mosi Tidak Percaya ini, diucapkan terima kasih.

22 Okt 2018, 23:05
Rais Muhammad
Website

Saya sangat menyesalkan sikap dari kementerian ATRBPN tentang pelayanan cpns dan termasuk sistem pengiriman keterlambatan namun pertanggal 17 Oktober data udah sampai tapi di tanggapi cuma data tidak lengkap berkas terjadi keterlambatan sdgkan tanggal 22 siang data masih belum diversifikasi walaupun pengumuman administrasi sudah diumumkan tanggal 19 oktober malam.

Seharus ATRBPN memekirkan juga data yang terlambat kasih tegang (misal 3 hari) tapi kenyataan tidak berkas cpns diterima hanya sampai jam 4 sore tanggal 16 oktiber sdgkan penutupan pendaftaran 15 oktober.

Pengiriman dr Daerah ke jakarta gak seperti perkiraan

Kementeriann ATRBPN 4 hari nyampai, dengan singkat waktu paling tidak seminggu kami bukan tinggal di kota

Sedangkan Akses pada pembukaan awal susah dibuka tidak dapat diakses, baru pas perpanjang tanggal pembukaan dapat diakses dan dapat mendaftar namun gara-gara singkat waktu. Kami dianggap gagal karena berkas tidak masuk.

Padahal data saya terima dari BKN data cpns belum di verifikasi sampai tanggal 22 siang, karena website SSCN tidak ada informasi Kelulusan sesuai informasi BKN kelulusan dr portl sscn.

Saya harap adanya evaluasi ulang kembali jadwal dan pengecek kembali para pelamar krn daerah belum tau sama dengan kota besar.

8 Agu 2018, 18:04
Anonim
Android

Saya ingin menanyakan tentang kejelasan proses berkas Roya di Kantor Pertanahan Tangerang Selatan. Ssaya daftar berkas roya pada tgl 21 mei 2018 tetapi sampai sekarang status berkas saya di aplikasi sentuh tanahku ATR BPN dan di kantor bpn tangerang selatan masih di proses dan jawaban mereka selalu begitu bahkan sampai sekarang jawabannya tidak ada kejelasan

2 Mei 2018, 10:19
628132173xxxx
SMS

Saya ingin melaporkan aplikasi ATR BPN Mobile tidak bisa diakses. Mohon segera ditindaklanjuti.

27 Mar 2018, 02:38
Andreas Madina
Website

Saya ingin melapor adanya permainan mafia tanah secara masif di komplek kavling pedongkelan, kapuk.

Saya adalah warga yang sudah memiliki dan tinggal di jalan dahlia di kavling Pedongkelan, Kapuk, Jakarta Barat selama kurang lebih 40 tahun yang dengan susah payah saya bisa membuat sertifikat HGB 3935 / Kapuk di sekitar tahun 2006 yang berasal dari Kwitansi Kopro Banjir PU tahun 1974 sebagai lokasi pindahan untuk warga yang terkena pembangunan Waduk Melati di Kebon Melati, Jakarta Pusat yang dibangun oleh "Proyek Pengendalian Banjir / Kopro Banjir (sekarang Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane).

Tapi setalah sekian lama saya tinggal dan memiliki sertifikat, saya cek ternyata sertifikat saya tumpang tindih dengan sertifikat SHM 5476/kapuk yang terbit tahun 1974 yang berasal dari konversi SHM 202/Rawa Buaya yang ternyata besarnya sampai ke taman dan jalan. Sangat tidak masuk akal ada sertifikat sebesar itu padahal sudah dibebaskan oleh direktorat Agraria sebelum pemerintah membuat kavling Pedongkelan. Ini menyebabkan sertifikat saya di blokir karena status nya sengketa overlap, tidak bisa dijual, tidak bisa dipecah.

Hal ini saya ketahui setelah ada gugatan pengadilan Nomor : 134/PDT/2017/PT.DKI antara seorang warga yang mengaku pemilik sertifikat SHM 5476/kapuk yang tumpang tindih dengan sertifikat saya menggugat pemerintah DKI sebesar 25 Milyar. Tetapi dimenangkan oleh pemerintah dengan pembelaan di halaman 14 "Bahwa Tergugat- I dan Turut Tergugat -II menolak dalil Penggugat dalam gugatan nya pada angka 5 halaman 4, Kondisi fisik SHM 202 (SHM No.5476) dan SHM 203 (SHM No.5477), bahwa lokasi I objek gugatan a quo merupakan lokasi telah dibebaskan pada tahun 1970 sampai 1974 oleh Pimpinan Proyek Pengendalian Banjir Direktorat Agraria Daerah Khusus lbukota Jakarta (sekarang menjadi Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane) dan telah dipetakan ( Kaveling ) untuk diberikan kepada masyarakat yang terkena Pembangunan Waduk Melati dari wilayah Jakarta Pusat ke wilayah Kampung Pedongkelan Kelurahan Kapuk".

Ini adalah permainan mafia tanah untuk memeras warga yang tinggal secara sah di kavling pedongkelan termasuk saya. Mafia tanah yang bermain banyak warga juga sudah tau bernama Anda Suhanda dan Suhartono Suhardirman, banyak tanah dan rumah warga yang dipasang plang "Tanah ini milik Suhartono Suhardirman SHM 124". Bahkan pemerintah DKI Jakarta digugat 25 Milyar di taman jalan dahlia dan jalan anggrek. Ini semua akibat dari Agraria / BPN tidak mau membatalkan sertifikat yang jelas - jelas sudah dibebaskan, malah menciptakan mafia tanah yang memeras dan mengintimidasi warga.

Sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Pasal 18 "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang" jelas bahwa kavling pedongkelan sudah pasti pernah dibebaskan oleh pemerintah.

Sesuai PERATURAN METERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN pasal 106 ayat 1 "Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam
penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan."

Saya mohon Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Mentri ATR BPN berani dengan segera mengambil tindakan tegas terhadap mafia tanah dan membatalkan semua induk SHM Rawa Buaya,Tangerang beserta sertifikat turunannya karena jelas - jelas cacat administratif dan sudah dibebaskan yang tumpang tindih dengan sertifikat dan surat kavling / kwitansi kopro banjir di komplek kavling pedongkelan, kapuk, jakarta barat. Sehingga saya dan warga lain tidak diganggu oleh mafia tanah dan mengakhiri permainan mafia tanah ini.

16 Jan 2018, 15:27
Sherwin Sherwin
Website Selesai otomatis dalam 4 hari

Saya mengurus Sertifikat Tanah pertama kali dari tanggal 5 Juli 2017 hingga saat ini tidak ada kelanjutannya, hanya berenti pada pengukuran tanah. Tidak ada update di websitenya. Nomor berkas 28528 tahun 2017, tanggal masuk berkas tanggal 5 Juli 2017. Saya telpon ke call center ATR BPN di 021 7228901, 0217395659, 021 7250603, 0217250600 sudah sebulan ini tidak pernah ada yang angkat teleponnya. Saya email ke humas@atrpbn.go.id tanggal 9 Januari 2018 hingga saat ini tidak ada yang me-replay email saya kasih solusi dan pencerahan status pembuatan sertifikat rumah orang tua saya.

5 Okt 2016, 16:13
Anonim
Website

kepada menteri ATR BPN..
Mohon info pesyaratan Penerbitan Sertifikat ..karna saya mengurus sertifikat selalu ada saja kekurangan persyaratan..apa tidak ada persyaraan yg baku dari pusat....agar pemohon seperti saya tidak bolak balik mencukupi persyaratannya
terima kasih dan mohon infonya..