8 Agu, 01:00
628134711xxxx
SMS Terverifikasi Harus diproses dalam 0 hari

Kpd kantah atr bpn samarinda dan atr kanwil bpn kaltim, sudah 2 tahunan permohonan pembatalan hak milik sertifikat yg seharusnya untuk nama dicky armandau tak kunjung selesai2, dimana pelaku penggelapan sertifikat oleh oknum notaris maria sophia.sh. mkn sdh incrah masuk penjara di lapas samarinda. jadi maksud saya, saya sdh jenuh dgn pelayanan yg bolak balik begini,, seperti tidak ada kepastian hukumnya. oleh sebab itu baik kita alih ke jalur hukum saja.supaya clear. nanti masalah tuntutan ataupun gugatan saya ada kejelasannya. ini kerja atr bpn kantah samarinda dan kanwilnya terkesan tidak profesional.tolong pusat turun tangan. trims sukarman hp 081347112000

18 Jul, 09:06
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Mohon advis, apakah benar pensiunan pegawai negeri dapat memiliki tanah pertanian secara absentee ?

sesuai dengan dasar hukum berikut ini :
1. peraturan pemerintah no. 4 tahun 1977 pasal 2 ayat 1
2. peraturan menteri atr bpn no. 18 tahun 2016 pasal 8

jika benar, mengapa kantor bpn kab. klaten tidak memperbolehkan kami selaku pensiunan pegawai negeri untuk memiliki tanah pertanian secara absentee di klaten ya bapak dan ibu?

10 Jul, 12:04
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Tolong bapak/ibu saya mau lapor berkas no. 180496 + 180506/ 2018 kel.sambibulu kec.taman sidoarjo bpn sidoarjo berkas tersebut berhenti di ketua panitia a mulai tgl 06-03-2019 sampai sekarang posisi tdk berubah sama sekali saya sudah tanya bagian cs dan tlp p.suherman waktu kunjungan di kelurahan serta liat atr bpn posisi juga tetap sama.apa sebegitu lamanya proses untuk perubahan posisi tersebut dan ini memakan waktu hampir berjalan 5 bulan tolong bantuannya atas proses pendaftaran tanah pertamakali tersebut.

3 Jul, 13:17
Suroso Rianto
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Nama saya suroso rianto, tinggal di kota tanjungpinang. saya punya tanah seluas 30000 meter2, yang pada awalnya tanah tersebut ada kesepakatan jual beli dengan zaenal abidin, tetapi dari tahun 2006 sampai saat ini belum juga ada penyelesaian pembayaran tuntas, makan pada pada tahun 2018 ada pihak pengembang yang ingin membeli tanah tersebut dengan catatan antara saya dengan zaenal abidin sepakat, akhirnya kesepakatan dicapai antara saya sebagai pemilik awal, dengan zaenal abidin pembeli yang belum tuntas, poin kesepakatannya adalah yaitu tanah keseluruhan akan dijual ke pihak ketiga (pengembang).....dan hasil penjualan tanah tersebut telah sepakat untuk berbagi antara saya dengan zaenal, termasuk pihak-pihak lain yg terkait agar selesai tuntas...bahkan saat kesepakatan di saksikan rw, lurah, wakil dari pihak pengembang, awalnya saya kira ini solusi terbaik karena bisa selesai tuntas dan tidak ada yang dirugikan (win win solution) akan tetapi ternyata pihak ketiga (pengembang) dengan zaenal abidin yang dibantu rw/lurah telah sepakat tanpa memberitahu saya, dan ternyata lagi saya dapat informasi, surat tanah sudah mulai di proses si bpn kota tanjungpinang (provinsi kepulauan riau).....tentu saya merasa di bohongi dan dirugikan, apalagi ada keterlibatan aparat drsa dan oknum bpnkota tanjungpinang yang membantu, selanjutnya saya (melalui kuasa hukum saya) telah membuat surat resmi kepada atr bpn kota tanjungpinang, atr kanwil provinsi kepulauan riau dan atrbpn pusat di jakarta perihal penangguhan proses penerbitan surat tersebut (terlampir) hingga semua pihak (saya sebagai pemilik awal, pembeli dan pengembang dapat dibuat surat kesepakatan bersama, hal tersebut sangat penting mengingat ini masalah hak tanah saya yang ter-dzolimi, pihak atr bpn kota tanjungpinang maupun atr bpn kanwil provinsi kepulauan riau serta atr bpn pusat jakarta telas saya kirimkan surat resmi, agar tidak dulu di proses permohonan surat atas tanah tersebut sampai adanya kesepakatan tertulis semua pihak agar tidak ada masalah di kemudian hari, lokasi tanah di jl.panglima dompak, kampung lembah rantau, rt.03/rw.07, kelurahan batu sembilan, kecamatan tanjungpinang timur, kota tanjungpinang, provinsi kepulauan riau, saya suroso rianto selaku pelapor dan pemilik awal tanah yang merasa di tinggalkan/di-dzolimi memohon agar keadilan dapat di tegakan....mohon untuk segera kepada atr bpn pusat untuk memerintahkan ke atr bpn kota tanjungpinang (nama kepala kantor iskandar) agar tidak dulu melanjutkan proses penerbitan surat sertifikat, sampai perjainjian atara semua pihak yang berkepentingan telah dibuat tertulis dan di tanda tangani bersama agar tidak ada masalah di kemudian hari, salam hormat dari saya, saya lampirkan foto saat kami semua sepakat, baju merah lengan panjang saya suroso rianto, baju kotak kotak mewakili pengembang, baju kaos krem agak botak zaenal abidin, baju putih saksi lurah batu 9, baju batik belakangi kamera rw, dan termasuk saya kirimkan video serta rekaman suara, saya diceritakan rw saat rw dipanggil lurah untuk tinggalkan saya dan pengacara saya.......mohon bantuan, di kota tanjungpinang sangat masih kental korupsi, siapa punya uang dialah pemenang, saya di dzolimi.....mohon bantuan ( suroso rianto - 0811699209)

18 Mar, 15:52
Bobby Permanahadi
Website Ditutup oleh Sistem

Selamat siang bapak/ibu.
Saya sangat mendukung program pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk membuat sertipikat tanah. Semoga programnya sukses terus

Kebetulan ibu saya sedang dalam proses pembuatan sertipikat tanah di
Tempat : KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI
A.n. : DRA. RINA PRIMANTI
Nomor berkas : 8593 / 2018

Kepengurusan berkas sejak Januari 2018, status terakhir di aplikasi sentuh tanah pada agustus 2018 di pelaksana subseksi dan pemetaan kadastral.
Beberapa kali datang ke kantor terakhir katanya status nya di masih di panitia, disuruh menunggu.

Berapa lama kah waktu normal pembuatan sertipikat tanah? Apakah kementerian atr bpn dapat membantu pengurusan berkas ibu saya kira2 berapa lama lagi selesainya?

Terima kasih bapak/ibu
Salam sejahtera

28 Feb, 00:59
Teguh Wijaya Kusuma
Website Ditutup oleh Sistem

Saya ingin melakukan pengaduan tentang Hak atas tanah Bapak saya Alm. Ibnu yang kena penggusuran akses jalan Tol Serang – Panimbang II belum Cair.
Dengan kronologis :
Sekitar bulan Juni 2018 Bapak Ibnu di hubungi oleh kepala Desa Pasir Gintung Lebak (syarifudin). Bahwa tanah bapak kena penggusuran jalan tol Serang –panimbang II (proyek nasional) seluas 1.215 M2 dengan NIB 00055 setelah proses administrasi dan berkas kelengkapan selesai nanti akan di hubungi kembali oleh pihak PUPR dan BPN untuk pencairan Dana ganti Rugi. Dan Tepat pada Tanggal 09 September 2018 Bapak saya Ibnu Meninggal Dunia karena penyakit sesak nafas. Dan Tanggal 22 Oktober 2018 pihak kepala Desa, PUPR dan BPN menghubungi kami bahwa Tgl. 23 Oktober 2018 akan dilakukan proses Pencairan dana Ganti Rugi atas tanah yang kena gusur akses Tol Serang Panimbang. Untuk kelengkapan/syarat berkas tambahan saya Lengkapi document yang di butuhkan seperti Surat keterangan kematian, surat kuasa dan surat ahli waris keluarga dll. Pada saat Tgl. 23 Oktober 2018 saya bersama keluarga (Ibu, kakak dan adik) datang untuk untuk melakukan proses pencairan. Tiba tiba dari pihak PUPR, BPN dan Bank tidak bisa melakukan pencairan Dana ganti rugi dengan alasan nama bank masih menggunakan nama Alm. bpk Ibnu dari pihak PUPR dan BPN bilang data nama penerima di buku bank akan di revisi/ganti ke ahli warisnya ke Istri Ny Endah. Pada saat itu Berkas kelengkapan kami serahkan ke Pihak yang bartanggung jawab PUPR dengan saudara Ivan (085729160414) dengan saksi dari BPN dan saya buatkan tanda terima pengembalian berkas. dia bilang kalau administrasinya sudah beres sesuai nama ahli waris akan di hubungi kembali. dengan rasa penuh sesal, lelah kami sangat kecewa karna perjalanannya yang jauh Jakarta – Lebak dengan sia sia. Setelah menunggu sebulan tidak ada kabar saya berinisiatif menghubungi saudara Ivan menanyakan tentang kelanjutannya. Beliau bilang akan di cek dulu dokumentnya setelah 1 minggu saya hubungi beliau lagi dengan gampangnya beliau mengatakan “bahwa berkasnya hilang di basecamp dan bapak dari awal tidak komitment ke saya mengasih fee” akhirnya beliau menyarankan mengubungi pihak bantek dengan Bpk Widi (087728541543) saling lempar masalah gak ada kejelasan. Saya bilang ke beliau “anda saja kerja gak bener gimana saya mau kasih fee”. Akhirnya saya memutuskan awal Januari 2019 bersama keluarga untuk mendatangi kantor ATR BPN Rangkas bitung untuk memastikan kejelasannya. Sampai di lobby saya diarah kan ketemu Bpk Suherman (staff BPN) beliau mengatakan berkas surat surat tanah Alm, Bpk Ibnu tidak ketemu/hilang. Akhirnya di data ulang dengan Bpk Suherman dengan melampirkan copy surat surat tanah nya. Mulai dari Nol lagi (melelahkan & sangat kecewa). Dan tanggal 13 Februari 2019 saya menghubungi Bpk Suherman untuk menanyakan kelanjutannya. Beliau mengatakan masih sedang proses draf validasi ke atasannya. Dan sampai surat ini saya tulis belum ada kejelasan mengenai dana ganti rugi atas tanah Bpk. Alm, Ibnu.
Tolong Presiden Bpk Joko widodo agar di tindak lanjuti surat saya ini kebawahan bapak khususnya kementrian PUPR dan ATR BPN agar di tindaklanjutin karna sudah 6 bulan prosesnya tidak selesai (sangat lambat) dan tidak sesuai dengan janji kampanye bapak Joko Widodo.

Hormat saya

Teguh Wijaya
081311300361

3 Feb, 13:06
Soeharso Sh Mh Tan
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Sudah LAPOR satu tahun mengenai Kementerian ATR BPN
dan Kantor Pertanahan kabupaten Sukoharjo
TIDAK ADA RESPON.

Apa sebabnya ?

14 Jan, 19:35
Tri Haryono
Website Ditutup oleh Admin


Saya adalah Pelapor adanya maladministrasi di dalam pembebasan lahan proyek strategis nasional rel ganda Jakarta - Surabaya lintas Pekalongan - Semarang tahun 2012.

Saya melakukan pelaporan tersebut kepada Ombudsman RI Pusat, dikarenakan saya amat sangat pesimistis terhadap kinerja oknum-oknum Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.

Tetapi pada 31 Oktober 2017, Saya menerima surat dari Ombudsman RI (0581/SRT/1252/AA-60/X/2017/JKT) tentang Pemberitahuan Penugasan Ke Perwakilan.

Dengan surat penugasan tersebut, Saya sudah dapat memprakirakan bahwa etos kerja dari oknum-oknum Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah tidak akan sesuai dengan motto Ombudsman yang adi luhung yaitu Utamakan Pelayanan Agar Masyarakat Sejahtera.

Hal ini terbukti terhadap pelayanan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pada 16 November 2017, Saya menerima surat Dimulainya Pemeriksaan Substantif No. 0274/SRT/0218.2017/SMG-04/XI/2017 dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.

2. Pada 19 Desember 2017, Saya menerima surat No. 0171/KLA/0218.2017/SMG-04/XII/2017 tentang Permintaan Klarifikasi I Mengenai Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Sdr. Tri Haryono terhadap Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.

3. Pada 17 April 2018, Saya menerima surat No. 0106/SRT/0218.2017/SMG-04/IV/2018 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan.

4. Pada 20 April 2018, Saya menerima tembusan Surat No. 0112/SRT/0218.2017/SMG-04/IV/2018 tentang Permintaan Penjelasan / Klarifikasi Secara Langsung Kepada BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.

5. Pada 24 April 2018, Saya mengajukan Tanggapan atas Klarifikasi Terlapor (BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah).

6. Pada 23 Juli 2018, Saya menerima tembusan Surat No. 0151/SRT/ORI-SMG/VII/2018 tentang Permintaan Penjelasan / Klarifikasi Secara Langsung Kepada Kepala Kantor ATR BPN Kota Semarang.

7. Pada 3 Januari 2019, Saya menerima Surat No. 0001/SRT/0218.2017/SMG-11/I/2019 tentang Penutupan Laporan.

Dari Penutupan Laporan tersebut, menunjukkan bahwa pesimisme saya mengenai keengganan melakukan pelaporan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terbukti.

Maka Saya dengan berat hati menyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap etos kerja dari oknum-oknum Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, khususnya oknum-oknum yang menangani pelaporan Saya mengenai adanya unsur-unsur maladministrasi terhadap pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Rel Ganda Jakarta - Surabaya Lintas Pekalongan - Semarang Tahun 2012, dikarenakan para oknum yang menangani pelaporan Saya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada di lapangan seperti yang telah Saya sampaikan di dalam kronologis pelaporan.

Untuk itu, Saya menghimbau dengan amat sangat kepada Bapak Presiden untuk mengusut tuntas dan sekaligus menindak secara tegas oknum-oknum Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah yang melakukan penutupan pelaporan yang Saya laporkan, mengingat bahwa Negara akan amat sangat dirugikan dari para oknum yang memiliki etos kerja yang tidak memenuhi kapabilitas dan amat jauh dari berintegritas, karena Negara sudah menggaji para oknum tersebut yang menafikan Pancasila, Preambule UUD Negara RI Tahun 1945, UU No 5/1960, UU No 23/2007 khususnya pasal 84(3), UU No. 2/2012, dan PP No. 71/2012, serta PP No 62/2018.

Demikian Mosi Tidak Percaya ini dibuat, untuk ditindaklanjuti, sesuai dengan motto Ombudsman RI “Utamakan Pelayanan Agar Masyarakat Sejahtera” agar pelaporan Saya terwujud, yaitu :
1. Diberikannya ganti rugi atas lahan yang telah dipakai rel ganda,
2. Diberikannya Sertifikat yang luasannya telah dipotong guna rel ganda,
3. Diperbaikinya kerusakan rumah dampak proyek rel ganda oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, karena niat baik Balai Teknik dilarang oleh Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi.

Atas perhatian dan ditindaklanjutinya Mosi Tidak Percaya ini, diucapkan terima kasih.

22 Okt 2018, 23:05
Rais Muhammad
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Saya sangat menyesalkan sikap dari kementerian ATRBPN tentang pelayanan cpns dan termasuk sistem pengiriman keterlambatan namun pertanggal 17 Oktober data udah sampai tapi di tanggapi cuma data tidak lengkap berkas terjadi keterlambatan sdgkan tanggal 22 siang data masih belum diversifikasi walaupun pengumuman administrasi sudah diumumkan tanggal 19 oktober malam.

Seharus ATRBPN memekirkan juga data yang terlambat kasih tegang (misal 3 hari) tapi kenyataan tidak berkas cpns diterima hanya sampai jam 4 sore tanggal 16 oktiber sdgkan penutupan pendaftaran 15 oktober.

Pengiriman dr Daerah ke jakarta gak seperti perkiraan

Kementeriann ATRBPN 4 hari nyampai, dengan singkat waktu paling tidak seminggu kami bukan tinggal di kota

Sedangkan Akses pada pembukaan awal susah dibuka tidak dapat diakses, baru pas perpanjang tanggal pembukaan dapat diakses dan dapat mendaftar namun gara-gara singkat waktu. Kami dianggap gagal karena berkas tidak masuk.

Padahal data saya terima dari BKN data cpns belum di verifikasi sampai tanggal 22 siang, karena website SSCN tidak ada informasi Kelulusan sesuai informasi BKN kelulusan dr portl sscn.

Saya harap adanya evaluasi ulang kembali jadwal dan pengecek kembali para pelamar krn daerah belum tau sama dengan kota besar.

8 Agu 2018, 18:04
Anonim
Android Ditanggapi oleh Pelapor

Saya ingin menanyakan tentang kejelasan proses berkas Roya di Kantor Pertanahan Tangerang Selatan. Ssaya daftar berkas roya pada tgl 21 mei 2018 tetapi sampai sekarang status berkas saya di aplikasi sentuh tanahku ATR BPN dan di kantor bpn tangerang selatan masih di proses dan jawaban mereka selalu begitu bahkan sampai sekarang jawabannya tidak ada kejelasan