Deni Cahyantoro

 

15 Jan, 09:19
Deni Cahyantoro
Website Ditutup oleh Sistem

Apakah seorang guru PNS yang belum diangkat dalam jabatan fungsional guru boleh mengundurkan diri dengan alasan kurang mampu mengajar karena pndidikan tidak linier? Dan bagaimanakah mekanismenya? Untuk guru SD

26 Sep 2018, 20:18
Deni Cahyantoro
Website Ditutup oleh Admin

Apabila ada PNS yang diberhentikan dg tidak hormat berdasarkan pp 11 tahun 2017 karena terkena tipikor, kemudian PNS tersebut mengajukan Peninjauan Kembali (PK), dan PK nya diterima, sehingga PNS tersebut dinyatakan tidak bersalah.
1. Apa yang harus dilakukan bupati karena telah menetbitkab sk pemberhentian?
2. Apa yang harus dilakukan PNS tersebut untuk mengembalikan hak2 kepegawainnya?

29 Agu 2018, 14:31
Deni Cahyantoro
Website Ditutup oleh Admin

Yth. Direktorat Peraturan Perundang-undangan,

Mohon penjelasan terkait ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. terkait klausul "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum". apakah yang dimaksud dengan : 1. tindak pidana kejahatan jabatan? 2. tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum? mohon disertakan contohnya.
Kami mohon juga penjelasan terkait permasalahan ini apabila ada PNS yang kebetulan merangkap sebagai ketua kelompok peternakan di desa, kemudian kelompok ternak tersebut terkena kasus korupsi dan difonis bersalah dengan pidana penjara 1 tahun. apakah terhadap PNS tersebut dapat dikenakan pasal 87 ayat (4) huruf b UU nomor 5 tahun 2014? apakah korupsi yang dilakukan di luar jabatanya sebagai PNS merupakan kategori pidana dalam jabatan?

Mohon informasinya, terima kasih

21 Agu 2018, 12:24
Deni Cahyantoro
Website Ditutup oleh Admin

Mohon informasi kalau ada PNS melakukan tindak pidana penipuan dan sudah diputus bersalah melanggar pasal 378 KUHP, kemudian PNS tersebut dipidana penjara 2 tahun. apakah tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP merupakan tindak pidana berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf d PP no 11 tahun 2017? dokumen petikan putusan terlampir. Terima kasih.

23 Jul 2018, 09:26
Deni Cahyantoro
Website Ditutup oleh Admin

1. Mohon penjelasan pasal 250 huruf b PP nomor 11 tahun 2017. apakah yang dimaksud dengan "pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum" ? 2. Apabila ada PNS yang dipidana karena kasus Korupsi, tetapi tindak pidana korupsinya bukan sebagai PNS akan tetapi sebagai ketua kelompok masyarakat penerima bantuan, apakah termasuk pidana jabatan sebagaimana diatur pasal al 250 huruf b PP nomor 11 tahun 2017 tersebut? 3. untuk sanksinya PNS sebagaimana angka 2 tadi, yang tepat menggunakan PP 11 tahun 2017 ini ataukah menggunakan PP 53? terimakasih

16 Jul 2018, 13:40
Deni Cahyantoro
Website Ditutup oleh Admin

kepada BKN. apabila ada PNS yang diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dimana tindak pidana itu dilakukan sebelum yang bersangkutan menjadi PNS akan tetapi baru disidang dan diputus saat yang bersangkutan menjadi PNS, apakah wajib diberhentikan? dasar hokum d UU ASN dan PP 11 pasal berapa yang dpat dipakai untuk kasus seperti ini?

4 Jul 2018, 11:30
Deni Cahyantoro
Website Ditutup oleh Admin

Untuk kemendagri, kemendikbud, dan BKN. terkait dengan pengangkatan penjabat kepala desa dari PNS, mohon penjelasan bagaimana status PNS yang diangkat menjadi penjabat kepala desa tersebut? apakah masih berhak melaksanakan tugas fungsi sebagai PNS? apakah masih berhak menerima tunjangan jabatan PNS? dan kalau PNS guru apakah masih berhak menerima sertifikasi?

6 Jun 2018, 08:52
Deni Cahyantoro
Website Ditutup oleh Admin

Yth. Kepala BKN. kami dari pemkab Pacitan, jatim. terkait dengan berlakunya PP nomor 11 tahun 2017, khususnya pasal 250 huruf d : PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. yang dimaksud "dilakukan dengan berencana" tersebut terjemahannya bagaimana? dan siapakah yang berwenang membuat kesimpulan apakah pidana tersebut berencana atau tidak? hal ini penting karena kalau melihat putusan hakim hanya delik pembunuhan saja yang ada keterangan berencana atau tidak, sedangkan delik pidana yang lain tidak ada keterangan berencana atau tidak.

Laporan Terhangat

DIIKUTI OLEH

KATEGORI POPULER

Nama Kategori Jumlah
Kepegawaian 21,048
Infrastruktur 18,819
Administrasi Kependudukan 17,530
BPJS Kesehatan 15,943
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 15,128