Hery Sofyan Aziez

Tentukan rasa syukurmu, agar hadir rasa cukupmu

17 Agu, 03:34
Hery Sofyan Aziez
Website Ditutup oleh Sistem

Yth. kementerian keuangan ri,

mohon klarifikasi berkaitan dengan kebenaran beredarnya di wilayah indonesia surat menteri keuangan ri terlampir. demikian dan terimakasih.

2 Jan, 06:44
Hery Sofyan Aziez
SMS Ditutup oleh Admin

Lapor Yth. Kementerian Desa PDTT, Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Tugas Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 belum diterima.

SMS

28 Jun 2018, 21:47
Hery Sofyan Aziez
SMS Ditutup oleh Admin

Peraturan Perundangan Pemkab Banjarnegara di web jdih.banjarnegarakab.go.id agar diperbaharui rutin guna pemenuhan keterbukaan informasi publik

20 Okt 2015, 00:23
Hery Sofyan Aziez
Website Ditutup oleh Admin

Sesuai UU Desa No. 6/2014 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Sehubungan dengan dilaksanakannya Kegiatan Pembangunan Fisik Dengan Menggunakan Dana Desa dari APBN dan ADD dari DAU dalam APBD, bersama ini kami bermaksud meminta penjelasan sebagai berikut :

1. Apakah bisa dan boleh dalam Pembangunan Fisik bersumber dari Dana Desa atau Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Kab/Kota Kepada Desa menganggarkan Biaya Operasional (BOP) Kegiatan. Jika boleh dan bisa apa dasar hukumnya?

2. Sesuai struktur APBDesa yang baru mendasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah Desa tidak diperkenankan lagi menganggarkan belanja hibah dan bantuan keuangan. Sebelumnya, melalui kedua jenis belanja tersebut memungkinkan bagi Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggaran biaya operasional bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti halnya PKK, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Lalu bagaimana kegiatan-kegiatan dalam LKD dapat diakomodir dalam APBDesa sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?

3. Dalam hal operasional pemerintah desa merujuk Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 apakah sudah termasuk alokasi anggaran belanja modal dalam rangka mendukung operasional pemerintah desa?

Sehubungan dengan hal tersebut, jika merujuk pada lampiran format APBDesa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di situ disajikan belanja modal komputer, meja kursi, mesin ketik dalam kegiatan operasional perkantoran. Jika dikaji secara mendalam, maka belanja modal tersebut kurang tepat dimasukkan dalam kegiatan operasional, namun dimasukkan sebagai kegiatan terpisah dalam kelompok bidang kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dengan nama Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.

Hal itu seperti halnya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa yang termasuk dalam kelompok bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dengan dikelompokkannya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, maka penganggaran kegiatan tersebut dapat diambilkan dari porsi paling sedikit 70% dari anggaran belanja dalam APBDesa.

Kami mohon untuk segera diberikan kejelasan dan tanggapan atas pengaduan ini, mengingat penyerapan anggaran Dana Desa dan ADD dari APBN sangat rendah yang berpotensi menyebabkan SILPA besar-besaran di daerah dan desa, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah rendahnya pemahaman aparatur di daerah dan desa dalam mengimplementasikan regulasi dari pusat, ditambah ketiadaan inovasi untuk mau terus belajar.


Laporan Terhangat

DIIKUTI OLEH

KATEGORI POPULER

Nama Kategori Jumlah
Infrastruktur 16,510
BPJS Kesehatan 15,292
Kepegawaian 15,246
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 15,063
Administrasi Kependudukan 13,665