Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Senin, 05:53
Anonim
Android Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 6 hari

Permasalahan yg ada saat ini adalah, pemerintah daerah provinsi maluku cq pemerintah daerah kota tual tidak mengalokasikan penerimaan cpns formasi lulusan terbaik/cumlaude di wilayah maluku untuk cpns instansi daerah.

yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan anak2 daerah yang keluar menuntut ilmu dan meraih prestasi dengan predikat lulusan terbaik/cumlaude yang sangat membanggakan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan daerah, kemudian berkeinginan untuk mengabdikan diri pada daerah dengan cara mengikutsertakan diri dalam seleksi cpns 2019 pada instansi daerah?
ini artinya pemimpin di daerah tidak menunjang anak-anak daerah yg berprestasi.
apa maksud dari ppk yang tidak mengalokasikan formasi lulusan terbaik/cumlaude? bukankah ini bentuk tidak menghargainya pemimpin daerah kepada generasi bangsa yang berprestasi?
apalagi kami dari kawasan indonesia timur yang juga bagian dari indonesia.


salam hormat
gasandi r. renfaan

Minggu, 13:44
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 6 hari

Kadis Kominfo Medan,
Saya mau tanya berapa SDM Programmer dan berapa anggaran mendukung pemko medan menjadi Smartcity di kantor kalian?
Saya baca anggaran kalian cuma didominasi seminar dan penyebarluasan informasi saja. Dinas teknisnya pun cuma administratif, yang mana untuk Smartcity atau pembangunan sistem?

3 Nov, 01:25
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Orang tua saya telah membeli tanah negara dengan si penjual bapak ria, orang tua saya sudah 10 tahun bertani di tanah itu dengan aman tanpa ada masalah, dan pada tepatnya kemarin tiba" bapak penjual itu mempermasalahkan tanah, katanya harga dari tanah itu kurang hanya 4 juta, dan dia ingin menyengketa tanah negara itu, dan orang tua saya takut sampek dengan trpaksa orang tua saya menyetujui buat nebus uang 25 juta tapi belom di lunasi,, saya bingung ini harus gimana...........!

padahal si bapak penjual sudah tanda tangan di atas materai 6000, katanya surat tidak sah karna tanah belum di ukur sudah buat surat, memang belom di ukur...

isi surat 13.000 m², asli tanah seluas 16.000 m²

saya ingin melapor ke polisian terdekat karna takut, karna bapak penjual tidak bisa maen pikiran hanya mengandalkan otot dia saja

1 Nov, 09:11
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kadinkes Medan
Kepala Bappeda Medan

Dinkes menganggarkan pemeriksaan kesehatan haji dan istithaah kesehatan haji dalam kegiatan berbeda.
Bukannya sama2 dalam rangka pemeriksaan haji itu? kok bisa lolos?

30 Okt, 21:02
Anonim
Android Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Yth.
bupati wonosobo
bapak eko purnomo, s.e., m.m.
ditempat

sehubungan dengan pelaksanaan ujian perangkat desa purwojiwo kalikajar wonosobo yang dilaksanakan tgl 30 okt 2019 untuk formasi jabatan sekdes dan kadus dimana sekdes diikuti 7 orang peserta dan kadus 2 orang peserta
disini saya sebagai peserta sangat tidak puas dengan pelaksanaan tersebut ,bukan semata karena saya tidak lulus tetapi disini ada kejanggalan dan tidak ada kejelasannya
1. ada beberapa soal yg pilihan jawabannya sama dan ini sudah dikeluhkan peserta ujian pada saat mengerjakan
2. keterangan bidang soal di lembar jawaban juga salah , dimana soal no 11 sekian dijawaban tertulis keterangan bahasa indonesia , sementara di soal no 11 ke sekian berkaitan dengan pemerintahan desa
3.kunci jawaban soal juga sepertinya tidak sesuai dengan soal ujian tersebut ini dibuktikan dengan hampir semua jawaban peserta ujian dari soal no 30-90 hanya benar rata-rata 5 soal ,padahal itu tergolong soal yg tidak terlalu susah
4.semua peserta ujian meminta ferivikasi kebenaran jawaban soal dan meminta panitia untuk mengecek soal dengan kunci jawaban tetapi tidak ada respon yang meluruskan masalah tersebut karena panitia juga tidak tahu menahu tentang pembuatan soal tersebut ,karena soal dibuat oleh kecamatan
4.untuk soal no 90-100 ini berkaitan dengan soal lokal desa , tapi ini sangat disayangkan karena soal disini banyak yg berkaitan dengan jumlah pembelanjaan atau penerimaan dana-dana desa yang mana didesa purwojiwo tidak ada penyampaian informasi tentang apbdes kepada masyarakat dan dari 7 peserta ujian formasi sekdes hanya 1 peserta yg banyak benar di bidang soal tersebut yg mana dia adalah seorang tenaga administrasi desa yang memegang tugas2 tersebut dan kebetulan atau tidak dia juga masih kerabat dekat kepala desa
karena saya merasa tidak puas dengan pelaksanaan pengkoreksian jawaban tersebut lalu saya memfoto jawaban saya yg rencananya mau saya cocokkan dngan soal tersebut .tapi ini tidak diperbolehkan oleh petugas dari kecamatan untuk memfoto soal2 tersebut saya sendiri juga gak tau alasannya.
lalu saya mencoba bertanya kepada kepala desa tentang apakah soal kunci jawaban soal tersebut sudah diferivikasi kebenarannya sebelum di edarkan atau belum karena berbagai kejanggalan tadi , tetapi jawaban kepala desa juga seolah tidak mau tau tntang benar atau tidak jawaban tersebut .


dan pada ahirnya semua hal2 yang agak janggal tadi tidak ada penyelsaian atau itikad dari panitia dan kades untuk mencoba mengecek soal ujian tersebut sampai pada saat penetapan peserta yang berhasil mndptkan nilai tertinggi tersebut .
semua peserta yg tidak lolos tentunya melihat proses pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan ujian yg seharusnya dengan hasil yg objektif..

jadi apakah penyusun soal dan jawaban ujian tersebut sudah benar2 diferivikasi kebebarannya atau belum dan ada kebocoran jawaban dari pihak yg tidak bertanggungjawab serta ada unsur nepotisme atau tidak.
mohon kepada pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas unek2 saya bukan karena saya tidak lolos menjadi perangkat desa tetapi untuk keadilan bersama sebagai warga negara



terimakasih atas perhatiannya

29 Okt, 14:24
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Yth. menpan rb
mendikbud dan dikti

sehubungan dengan peraturan perundangan yang terbaru tentang pengangkatan cpns dan p3k di lingkungan kementerian saya mau menanyakan bagaimana status kepegawaian yang sudah mengabdi 6 tahun keatas berstatus kontrak karena mereka sudah berumur lebih dari 35 tahun dan pendidikannya sarjana pula kok sampai sekarang tidak ada kejelasan apalagi ada instansi yang masih menerima pensiunan sebagai tenaga kontrak apalagi penerimaan pensiunan itu banyak berbau politis serta banyak pegawai yang disiplin ilmunya tidak sesuai dengan jabatan pekerjaan yang ditempuh contohnya tamatan s.pd menjadi admin, tamatan perawat menjadi admin dst

terima kasih
hidup nawacita dan kejujuran serta transparansi

28 Okt, 17:15
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Yth. Kemenpan RB.
Ijin bertanya tentang SE Menpan-RB no. 4 Tahun 2013.

Syarat pencantuman gelar akademik menurut BKN minimal harus akreditasi B dengan alasan berpedoman pada SE. Menpan tersebut.

Padahal SE itu hanya berpedoman utk penerbitan ijin belajar. Dan itu telah saya dapatkan tahun 2014.

Sedangkan dalam CPNS 2018 peserta dengan persyaratan akreditasi C bisa ikut tes CPNS. Dengan kata lain akreditasi C masih diakui pemerintah. ( akreditasi C bukan berarti prodi nya jelek)

Sedangkan posisi saya golongan telah terpenuhi, dan syarat sudah cukup hanya terkendala akreditasi.

Apakah iya hanya dgn akreditasi saja gelar saya tidak diakui secara kepegawaian? Sedangkan CPNS saja bisa ikut dgn akreditasi sama (berarti diakui) . Alasannya karena SE menpan tersebut.

Mohon solusinya.

24 Okt, 01:08
Hg Djapar
Android Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 9 hari

Kepada yth.
menteri pan rb
di jakarta

assalamu'alaikum wr. wb.
dengan hormat,

sebelumnya saya memohon maaf jika sekiranya kalimat yang tertuang kurang sempurna dan kurang berkenan.

nama saya harman, cpns 2018 formasi teknisi elektromedis dengan jumlah pelamar 1 orang, asal kabupaten banggai laut. melalui layanan lapor dari pemerintah yang merupakan sarana penting untuk mengajukan segala keluhan dari masyarakat, semoga layanan lapor termasuk salah satu harapan besar bagi kami masyarakat apalagi masyarakat kecil.

adapun maksud saya adalah meminta penjelesan secara formil terkait masalah cpns 2018 di kabupaten banggai laut provinsi sulawesi tengah yakni masih terdapat 3 cpns 2018 yang masih belum jelas status. padahal sudah dinyatakan lulus administrasi hingga sampai dikeluarkannya sk kelulusan hasil integrasi skd dan skb oleh bupati banggai laut.
ini terkait dengan surat dari kementerian pan rb nomor: b/599/sm.01.00/2019 tanggal 15 mei 2019 tentang permohonan mengkoordinir kualifikasi pendidikan yang ditujukan kepada bupati banggai laut cq. sekretaris daerah.

yang ingin saya sampaikan menyangkut surat tersebut, misalnya terdapat cpns yang jurusan s1 elektronika dan komputer bisa dipertimbangkan untuk terbit nip dalam formasi guru tik ahli pertama.
mohon penjelasan!. adakah aturan yang mengikat?karena ini menyangkut keadilan.
jika yang bersangkutan bisa terbit nip, mengapa saya tidak. padahal status kita berdua sama. koordinasi dengan bkd setempat sudah saya lakukan beberapa kali. namun jawaban yang saya dapatkan dari kepala bkd, "jika ada yang mau diprotes silahkan protes ke menpan rb dan bkn", katanya.

oleh sebab itu, saya mengajukan protes dan klaim demi keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.
demikian saya haturkan. terima kasih atas kebijakan yang berpihak pada keadilan.

hormat kami,
harman

23 Okt, 09:33
Roy Sahetapi
Android Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Menurut Undang-undang disebutkan bahwa biaya pemilihan Kepala Desa dibiayai pemerintah dan tidak boleh membebani calon, tapi mengapa di Desa Beusi, Kec. Ligung masih membebani calon Kepala Desa sebesar Rp. 35.000.000 per calon? Dan bantuan dari pemerintah hanya Rp. 25.000.000.-
Apakah ini pelanggaran terhadap Undang-undang atau bagaimana? Mohon penjelasannya.

17 Okt, 00:13
Anonim
Android Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Ass...

maaf melenceng mimin, butuh tanggapan masyarakat keerom...
sya mewakili teman2 tenaga kontrak rsud kwaingga, kabupaten kerom, provinsi papua. jumlah kami di rsud kurang lebih 70% dibanding pns, kami selama ini sangat kesulitan kalo di saat wkt gajian, selalu saja kalau mau gajian kita teriak2 dulu baru di cairkan, insentif kamipun sdh trtunda 6 bulan, insentif dokter spesialis dn dokter umum pun belum di bayarkan dari januari hingga saat ini, kami sangat kesulitan sekali, kami sangat tdk sejahtra...
minggi lalu perwakilan kami sudah ketemu pak wabup dn laporkan semua, cuma sperti tdk ada tanggapan serius dari dinkes, dari semua hak kami dibayarkan yg selalu saja ditunda2 dn tdk sesuai dgn yg tertera pada sk kami, pun tdk ada yg transparan soal itu ke kami tenaga kontrak, tahun 2017 gaji saya 1,7 juta, tapi per 1 januari 2018 hingga saat ini gaji saya di pangkas 200 ribu jadi saya terima 1,5 jta saja, entah kemana 200 ribu hilang tanpa ada penjelasan atau transparansi informasi ke kami, heran saya dimana2 gaji naik kok malah di pangkas...seijin dari tuhan jika berkenan nanti dalam waktu dekat kami seluruh tenaga kontrak beserta dokter berencana utk tidak melakukan pelayanan di rsud kwaingga utk sementara...selaku pelayan masyarakat kami mohon maaf jika salah mengambil keputusan ini...

#bayargajikami
#bayarinsentifkami
#tanggapandinkeskeerom

note:
copas dari group fb ikkjs
akun fb johan geraldy

KISAH SUKSES

Saran Pembagian Bansos

Bappenas bagi yg terima bansos diperiksa apakah ada anggota keluarga perokok, klu ada berarti buang uang sia2 satu org perokok x 20.000 rp/...

Telah Melakukan Pembayaran, Paspor Dibatalkan

Pagi, permisi pak, jadi ceritanya saya membuat paspor di imigrasi di IMIGRASI WONOSOBO, jadi dokumen maupun wawancara di wonosobo sudah clea...

Kejelasan Susu Kental Manis

Mohon informasi dan penjelasan mengenai edaran bpom terkait produk susu kental manis. Terima kasih.

KATEGORI POPULER

Nama Kategori Jumlah
Infrastruktur 17,216
Kepegawaian 16,880
BPJS Kesehatan 15,522
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 15,090
Administrasi Kependudukan 14,915
Load More