Perpajakan

Jumat, 20:34
Anggi Apri Diansyah
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 5 hari

Kepada dinas pajak kabupaten tangerang, saya tinggal di daerah kecamatan rajeg,mau tanya,dari tahun 2013 sampai sekarang saya tidak menerima sppt jadi pajak saya tertunggak selama 7 tahun,saya mau bayar tertera penjelasan nomor nop anda tidak terdaftar,bagaimana solusinya,makasih

Rabu, 16:16
Anonim
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 3 hari

Kepada yth.
bapak walikota pematang siantar
di tempat

dengan hormat
orangtua saya sudah memasuki masa pensiun dan tidak sanggup lagi membayar pbb sejumlah yang ditetapkan saat ini. bisakah orangtua saya memohon pengurangan jumlah pbb? dan jika bisa apa saja persyaratannya?

Senin, 17:22
Partogi Rohadi Wahyudi Samosir
Android Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 8 hari

Yth. kpp pratama jagakarsa,

beberapa minggu lalu saya melakukan pelaporan spt dan peng-efektifan kembali npwp saya. saya juga membetulkan npwp saya yang salah sebelumnya. saya menyerahkan formulir pencetakan npwp tapi tiba-tiba di hari itu mesin cetak kata petugas rusak dan tidak bisa mencetak kartu npwp saya yang baru dan akan mengirimkan lewat pos ke alamat sesuai ktp: jl. kelapa hijau no. 16 009/003 jagakarsa jagakarsa. sampai saat ini kartu npwp saya belum sampai.

berikut npwp saya: 780193751017000
nik: 3174090404910010

mohon ditindaklanjuti dan dikirimkan, karena saya tidak bisa mengambil cuti kantor lagi untuk mengurus ini langsung ke kpp pratama jagakarsa.

andai mesin cetak kartunya waktu itu bekerja dengan baik.

terimakasih

30 Sep, 16:10
Maman Suarrahman
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Nop bb a.n. maman suarrahman & intan indra kumala
dengan nop 327310100300717810 pada tahun 2018 dan 2019 berubah menjadi alamatnya menjadi jl. cempaka vii no.15 cluster cempaka komplek bumi adipura, gede bage, kota bandung, jawa barat (salah alamat).

seharusnya :
jl. cempaka viii no.51 cluster cempaka komplek bumi adipura, gede bage, kota bandung, jawa barat.
sesuai dengan sppt pbb tahun 2016 dan 2017.

mohon data saya dikembalikan seperti semula. kenapa jadi salah ya, sehingga tahun 2018 dan 2019 saya tidak mendapatkan sppt pbb. demikian saya sampaikan semoga database nya di update.

terima kasih.

salam,
maman suarrahman

28 Sep, 20:23
Bekti
Android Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Saya kehilangan surat kendaraan bpkb motor disamsat kota malang. dari pihak samsat tidak ada penanganan bagaiamana?

13 Sep, 16:32
Renny Aprilianty Hatta
Android Ditutup oleh Sistem

Bagaimana cara pengurusan pajak bumi dan bangunan (pbb) yang status nya diblokir untuk daerah kabupaten tangerang?

terimakasih.

12 Sep, 09:14
Joni Iskandar
Website Ditutup oleh Sistem

Yth. pemkot banjarbaru,
saya bermukim diluar kalsel, mau bayar pbb rumah di banjarbaru, saya coba ke bni atau bank lainnya tidak bisa katanya, saya cek layanan online juga tidak ketemu, saya telpon layanan bpprd banjarbaru 0511-4773615 tidak ada yang angkat.
1. apakah pemkot punya layanan online pajak.
2. bagaimana saya dapat informasi pbb yg harus dibayarkan dan dimana/cara bayarnya, jika point 1 banjarbaru belum punya.

demikian mohon informasinya, terima kasih.

6 Sep, 11:38
Achmad Hermansyah
Website Ditutup oleh Sistem

Tidak bisa bayar pbb 2019 karena terblokir (kab. tangerang)

assalamu'alaikum wr. wb

sebagai wp yang taat,, saya hendak membayar pbb objek pajak yg terletak di suradita,,namun ketika hendak membayar di bank ternyata tidak bisa karena nop tidak terdaftar. beberapa hari yang lalu saya datang ke upt bapenda kab. tangerang di kec. kelapa dua dan sangat terkejut ketika dari data base siskom nop dinyatakan ada tunggakan di tahun 2011, 2013 dan 2016. karena itu sudah berlalu 3 - 8 tahun kebelakang saya agak lupa apa memang benar ada tunggakan atau tidak karena sebagai wp yang taat saya tiap tahun rutin membayarnya dan memang saya akui untuk bukti lunas pun tidak terarsip dengan baik karena saya berfikir ketika saya sudah membayarnya ya sudah dan tidak berfikir utk menyimpan/mengarsipkannya dengan baik. namun pertanyaannya...kenapa baru di tahun 2019 ini terjadi,,banyak sekali masyarakat yg kesulitan utk membayar pbb di tahun 2019 karena nop terblokir. pertanyaannya yang membuat ada rasa keanehan mengapa dari database ada tunggakan di tahun 2011 namun di tahun 2012 saya bisa membayar pbb, di tahun 2013 didatabase ada tunggakan namun di tahun 2014 dan 2015 saya masih bisa membayarnya,,begitupula di tahun 2016 didatabase ada tunggakan namun di tahun 2017 dan 2018 saya masih bisa membayarnya...bagaimana dengan sistemnya..secara logikanya kalau memang ditahun sebelumnya masih ada tunggakan seharusnya disistem di tahun berikutnya ketika akan membayar kan muncul nominal tunggakan tahun sebelumnya dan nominal yang harus dibayar tahun berikutnya. ada apa dengan sistemnya...mengapa setelah berjalan 3-8 tahun kebelakang baru terditeksi ada tunggakan. hal tersebut sungguh sangat menyulitkan ketika kita sebagai wajib pajak hendak membayar pbb sebagai kewajiban, di mana daerah lain sedang berlomba lomba utk memberikan kemudahan akses warga utk membayar pbb atau mungkin bisa diberikan program pemutihan tunggakan (kalau memang benar ada tunggakan) sebagai perangsang wp utk membayar pbb di tahun berjalan sehingga bisa meningkatkan pad daerah itu juga.terima kasih..

wassalam..

5 Sep, 15:56
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Perihal pemblokiran pbb

seperti keluhan dari warga lainnya, saya mengalami pemblokiran pbb utk 2019 ketika akan melakukan pembayaran pd tgl 19 juni 2019. oleh petugas bank bjb saya diminta untuk mengurus hal tersebut ke bapenda tangerang di tigaraksa.
karena masalah jarak dan kesibukan pekerjaan, tgl 19 agustus saya sempatkan ke bapenda tigaraksa dan sampai di sana sekitar jam 11:00, dan mendapatkan no antrian 135 padahal saat itu yang diproses baru sampai no antrian 30-an. akhirnya saya putuskan utk kembali ke kantor karena melihat panjangnya nomor antrian. tgl 26 agustus saya kembali lagi ke bapenda tigaraksa jam 7:30 dan berhasil menyampaikan permohonan pembukaan blokir pbb dgn nomor urut 5 sekitar jam 09:00. oleh petugas, sy diberikan surat untuk pengambilan sppt untuk tgl 02 september 2019. karena kesibukan pekerjaan, tgl 05 september saya baru sempat ke bapenda tigaraksa (jadi +/- 10 hari sejak tgl pelaporan).
saya tiba jam 08:25 dan menaruh surat pengantar pengambilan sppt tersebut di urutan ke dua diatas meja petugas. sekitar jam 09:00, saya menanyakan ke petugas bagaimana dengan sppt saya tersebut dan dijawab sedang dicetak di dalam. tetapi sampai jam 10:30, belum ada satupun sppt yang diberikan sementara warga yang mengantri semakin banyak.
akhirnya sekitar jam 10:40 petugas baru membawa keluar setumpuk sppt yang baru dicetak. yang menjadi pertanyaan dan keluhan saya adalah:
1. meskipun saya datang dari pagi dengan urutan ke-2, kenapa pembagian sppt tidak berdasarkan urutan kedatangan ? nama saya baru dipanggil setelah pengambilan tumpukan cetakan sppt yang ke-2 oleh petugas (jadi +/- saya masih harus menunggu 15 menit baru nama saya dipanggil).
2. apakah proses cetak sedemikian lamanya sehingga butuh waktu lebih dari 2 jam untuk menunggu ? bukankah sejak pelaporan sampai waktu pengambilan sudah ada jeda waktu 1 minggu lamanya ? untuk kasus saya, malah 10 hari. bukankah seharusnya jeda waktu ini sppt bisa dicetak & disiapkan terlebih dulu ?
3. di era digital seperti sekarang ini, kenapa pembukaan blokir pbb butuh waktu sedemikian lamanya. warga 'direpotkan' untuk bolak-balik 2x. bukankah ini pemborosan waktu yang sia-sia. tidakkah petugas atau pejabat terkait memahami bahwa tidak semua warga tinggal di sekitar kantor bapenda tigaraksa. saya butuh 1 jam perjalanan dengan mobil. pulang pergi minimal sudah hilang waktu 2 jam. ditambah waktu menunggu di sana sekitar 3 jam. total sekali datang habis waktu 4-5 jam, sehingga total waktu dari pelaporan s/d pengambilan sppt butuh 8-10 jam. satu hari waktu kerja hilang percuma! belum lagi biaya bensin + toll. dikalikan sekian banyak orang. berapa banyak waktu produktif warga disia-saikan begitu saja.
4. apa sebenarnya tujuan pemblokiran pbb seperti ini ? kalau dikatakan untuk memberi pelajaran supaya warga tidak telat membayar, bukankah diterapkan denda untuk hal tersebut ? pada akhirnya pemda membuat susah warganya sendiri, membuat waktu produktif warga mjd sia-sia dan menghalangi kelancaran penerimaan daerahnya.
5. seharusnya tanpa diterapkannya pemblokiran pbb seperti ini, tenaga petugas bapenda bisa dipergunakan untuk menyelesaikan tugas2 lainnya yang lebih penting dan sekian banyak warga yang harus datang dan antri di bapenda bisa melakukan pekerjaan yang lebih produktif.

mohon maaf, saya terpaksa menyampaikan keluhan ini panjang lebar. semoga pejabat yang berwenang dalam hal ini berbesar hati untuk melakukan evaluasi dan memberikan solusi terhadap masalah pemblokiran pbb yang menurut hemat kami tidak bermanfaat sama sekali. terima kasih.

wassalam,
harsono-tangerang

KISAH SUKSES

Saran Pembagian Bansos

Bappenas bagi yg terima bansos diperiksa apakah ada anggota keluarga perokok, klu ada berarti buang uang sia2 satu org perokok x 20.000 rp/...

Telah Melakukan Pembayaran, Paspor Dibatalkan

Pagi, permisi pak, jadi ceritanya saya membuat paspor di imigrasi di IMIGRASI WONOSOBO, jadi dokumen maupun wawancara di wonosobo sudah clea...

Kejelasan Susu Kental Manis

Mohon informasi dan penjelasan mengenai edaran bpom terkait produk susu kental manis. Terima kasih.

KATEGORI POPULER

Nama Kategori Jumlah
Infrastruktur 16,761
Kepegawaian 15,575
BPJS Kesehatan 15,385
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 15,074
Administrasi Kependudukan 13,988
Load More