Penyalahgunaan Wewenang

Selasa, 15:10
Rizki Fauziah
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 8 hari

Penertiban pedagang gdc depok tidak sesuai prosedur


Selamat siang yth. Bpk /ibu

Saya ingin melaporkan untuk penertiban pedagang gdc yang tidak sesuai prosedur.

Sebelumnya pedagang disosialisasikan untuk penertiban hingga tgl 2 juni 2019 .
Namun tgl 19 mei 2019 pedagang di dalam jalan instansi pemerintahan kota depok ( jalan mati ) tidak boleh berjualan oleh satpol pp.
Sedangkan pedagang di jalan umum menuju alun alun gdc ( jalur lambat ) diperbolehkan. Hal ini menjadi tidak sesuai prosedur karena seharusnya pedagang kaki lima yg di jalan umum lah yg mengganggu ketertiban yg seharusnya tidak diperbolehkan.

Sedangkan untuk pedagang di dalam instansi tidak mengganggu dan membuat kemacetan.
Seorang pedagang yg memvideo kan dan memfoto di marahi oleh petugas satpol pp.
Ditanya mengapa penertiban ini seolah terbalik dgn surat edaran pihak satpol pp langsung marah dan bilang arahan pimpinan. Petugas seperti tidak mau diajak negosisasi atau biacra baik-baik padahal surat tersebut jelas ada nya .

Pedagang yang berapa di instansi sudah pernah berdiskusi dengan pemda . Satpol pp dan instansi terkait di area tsb seperti dprd . Saya sudah melaporkan hal ini via sms pengaduan depok , email call center depok juga dm instagram ke pemkotdepok berharap hal ini bisa mendapatkan solusi yang baik untuk semua .
Masyarakat sekitar respon positif karena memang tidak menggangu jalan umum dan sampah (ada iuran yg diberikan untuk sampah) serta ketertiban tidak mengganggu penduduk sekitar . Bahkan warga senang karena pasar minggu pagi menjadi tempat hiburan tersendiri untuk belanja murah dan dekat .

Mohon di cek terkait penertiban ini.
Mengapa satpol pp bisa melakukan penertiba. Sepihak? Dan mengapa tidak sesuai dengan surat edaran.

Mohon ditindaklanjuti.

Terimakasih

8 Agu, 13:10
628533571xxxx
SMS Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 10 hari

Lapor,kenapa desa sumengko kec kalitidu tidak ada program prona? Padahal banyak lahan sawah petani yg blm bersertifikat,kami masyrakat memohon agar pemerintah pusat/daerah tidak serta merta menunggu permohonan prona dari pemerintah desa,karena dimungkinkan pejabat desa enggan membuat permohonan program prona.

30 Jul, 09:34
Helen Harto
Website Ditutup oleh Sistem

Yth. kementerian hukum dan ham

bersama surat ini , saya atas nama helen harto ingin melaporkan notaris triska damayanti ( berkantor di jln by pass ngurah rai no 29 d/1a . denpasar )
di mana proses balik nama dan kepengurusan sertifikat saya sejak september 2016 sampai saat ini ßέїυм di proses dan uang pajak saya telah saya berikan ke notaris triska sejak 2016 .
setiap saya tanya ttg proses akte saya , dia selalu memberikan tgl n wkt utk di proses tetapi tidak dilakukan . saya sudah tidak percaya lagi dengan janjinya dan sepertinya oknum notaris nakal makan duit client .
harap bapak/ ibu kementrian hukum bisa membantu saya untuk menindak lanjuti masalah saya . atas bantuannya saya ucapkan byk terima ksh
hormat saya ,
helen harto

29 Jul, 17:02
Semarang Hebat
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Selamat siang yth kepala dinas satpol pp kota semarang.

kami sebagai warga merasa kehilangan taman yang berada di jalan s parman. berikut kami lampirkan foto yang lama. ( taman yang indah ). kami sebagai warga sudah melaporkan lewat lapor ! sudah di disposisi ke dinas pertamanan. tetapi terakhir waktu kami lewat jalan s parman ternyata sudah ada stiker dari dinas satpol. bagaimana kelanjutan masalah ini? kami sebagai warga minta untuk di kembalikan fungsi taman tersebut. dan segera untuk di berikan tindakan yang sangat tegas untuk pengrusak taman ini.

25 Jul, 22:06
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Assalamu'alaikum wr wb
mohon maaf sebelumnya. saya ingin melaporkan tindakan penyalahgunaan wewenang di desa pargumbangan oleh kepala desa.

kronologi:
saya ingin menikah dg pasangan saya dari jawa. penyelenggaran akad akan dilaksanakan di jawa. oleh karena itu saya harus mengurus surat n1, n2, n4, dan surat belum menikah di desa pargumbangan untuk diteruskan ke kua guna mendapat surat keterangan numpang nikah agar dapat digunakan di kua di daerah pasangan saya di jawa.
akan tetapi, ketika saya berniat meminta ttd surat-surat tersebut, pihak desa dan kepala desa tidak berkenan memberikan ttd. dan akan memberikan ttd apabila saya membayar biaya sebesar 1,2 juta rupiah.

mohon bantuannya kasus seperti ini. saya merasa dipersulit untuk mengurus berkas pernikahan di desa pargumbangan, sipirok, tapanuli selatan

terima kasih
semoga indonesia bebas dari pungli hingga ke pelosok sekalipun. aaamiiiinn.

24 Jul, 10:07
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Selamat pagi. Saya mempunyai tunggakan di Fintech yg bernama Kemiri Pinjaman. Tetapi pihak DC mengancam saya ingin menyebar data saya dan mengsadap hp saya. Bukankah itu termasuk pelanggaran UU ITE? mohon untuk di proses

14 Jul, 21:49
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Di desa peninggalan kecamatan tungkal jaya kabupaten musi banyuasin ini sepertinya banyak proyek-proyek yang tidak sesuai anggaran dan prosedur. mohon di crosscheck. hal seperti ini harus di check langsung dari instansi pusat.

12 Jul, 20:57
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Assalamualaikum pak ini notaris pati jawa tengah bernama djumadi purwoatmodjo sudah purna tugas/pensiun kok masih buka aja ya kantornya ini kan melanggar kode etik. tolong ditindak secara profesional agar tidak melanggar peraturan soalnya pengalaman tahun dulu notaris kalau udah pensiun kantornya langsung tutup dan tidak membuka pelayanan lagi.....

11 Jul, 11:46
Aeinudy Liwang
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kepada pemprov kota makassar,
melanjutkan laporan akan menindak pkl disekitaran makassar mall/sentral tidak ada sama sekali.
bangunan liar yg sdh dibangun permanen sekitar jln akademis sangat meresahkan sebab sdh dibangun ruko diatas jalanan umum pdhl ini adalah jalanan. apakah pemerintah kota makassar yg memberikan imb dijalanan? atau membangun liar?
seandainya pementintah yg memberikan imb kepada mereka, akan sangat salah pemerintah kota makassar membiarkan pembangunan diporos jalan pusat kota makassar.
terima kasih

11 Jul, 11:19
Aeinudy Liwang
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Knp pembangunan ruko makassar mall terhambat sementara status hgb masih 25tahun malah kaki lima dibiarkan menjual dilahan pemilik ruko. dan sudah 6tahun dibiarkan begitu saja pasar sentral sembrawut dengan pedagang kaki lima yg tdk jelas.
mohon aparat pemerintahan kota makassar bisa menyelesaikan masalah pembangunan ruko makassar mall/sentral secepatnya biar tertata rapi kota makassar apalagi makassar mall adalah pusat kota

KISAH SUKSES

Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi 3

Selamat siang, mau tanya tentang kelanjutan proyek jalan tol Pejagan-Pemalang seksi 3 di Kabupaten Tegal. Kapan sosialisasinya? Terima kasih...

Tenaga Dokter di Nusa Tenggara Timur

Pak Menteri Kesehatan. Tolong perhatikan kami RSU di daerah NTT, tenaga Dokter kurang & pelayanan tidak maksimal, tapi bisa melayani 3 s/d 4...

Standarisasi Pornografi & Pornoaksi

Kemenkumham, standarisasi minimal pornografi & pornoaksi tolong dibuat dan disosialisasikan kepada masyarakat.

KATEGORI POPULER

Nama Kategori Jumlah
Infrastruktur 16,090
BPJS Kesehatan 15,198
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 15,051
Kepegawaian 14,849
Subsidi Listrik 13,505
Load More