Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen)

Sabtu, 09:22
Anonim
Website Harus diproses dalam 5 hari

Saya mau bertanya, apakah beasiswa unggulan 2019 dari kemdikbud bisa juga untuk mahasiswa sarjana terapan (d4) ? mohon diberikan alasan apabila tidak bisa?

terima kasih.

Jumat, 08:39
Agus Firdaus
Website Harus diproses dalam 4 hari

Saya seorang driver online berawal saat anak saya daftar masuk melanjutkan sekolah smp swasta. karena kekurangan biaya saya coba mencari pinjaman ke saudara keteman tidak ada hasil. akhirnya saya coba anjuran teman untuk meminjam di aplikasi pinjaman online dengan persyaratan hanya ktp. sebelumnya saya agak ragu ragu dengan potongan dan bunga yg mencekik serta waktu pengembalian yg cukup singkat . karena sedang terdesak saya coba coba ternyata lolos. karena biaya hidup yg sangat tinggi dengan menanggung 4 anak saat waktu jatuh tempo pinjaman. saya harus memutar otak bagaimana caranya untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan hasil pas pasan, saya coba untuk mengajukan pinjaman online lain untuk menutupi pinjaman yg akan jatuh tempo sampai tak sadarkan diri sampai dengan saat ini 25 aplikasi sudah digunakan untuk memutar gali lobang tutup lobang . terus terang pada akhirnya saya sadar uang selama ini dr hasil keringat sia sia dan hanya untuk menutupi kekurangan-kekurangan pengembalian pinjaman online. karena waktu itu saya salah dalam perhitungan gali lobang tutup lobang mulailah satu persatu pinjol saya tidak bayarkan. dan mulailah satu persatu semua dari pinjaman online menagih menelpon sampai saat ini. saya malu di sms ditelpon hingga kontak kontak keluarga teman dihubungi sampai menyebarkan poto saya di kontak whatsapp . sampai saat ini saya sudah putus asa bingung karena belum bisa menyelesaikan hutang hutang saya di pinjaman online yg kalau dijumlahkan totalnya hampir 35 juta belum termasuk bunga berjalan. semenjak perbuatan saya ini keluarga saudara saudara dan teman teman menjadi renggang. pikiran tidak tenang defresi dikejar banyak masalah saya hanya bisa pasrah apapun yg terjadi nanti saya terima. mungkin dari sobat sobat ada solusi untuk jalan keluar...

Kamis, 13:19
Anonim
Website Selesai otomatis dalam 10 hari

Mohon bantuan untuk memperbaharui data Jabatan BKN di Info GTK sbb :
Nama : ATIRINA ZENDRATO, S.Pd.SD
NIP : 197505152014072004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk I, III/b
Dimana sesuai cetak profil PNS yang bersangkutan serta yang tertera didalam MySAPK BKN adalah Jabatan : Guru Pertama
Sedangkan Jabatan yang tercantum di Info GTK adalah Tenaga Pengajar
Seharusnya Jabatan yang bersangkutan : Guru Pertama
Dimana dengan terjadinya hal ini maka sampai saat ini status info gtk yang bersangkutan masih "BELUM VALID".

Lampiran :
1. Hasil cetak Profil PNS via BKD Kota Gunungsitoli
2. Hasil Info GTK
3. Hasil MySAPK Kota Gunungsitoli

Kamis, 07:40
Anso Sori
Website Selesai otomatis dalam 8 hari

Saya guru swasta yang nunggu ttp triwulan 2, sementara kawan kawan satu sekolah sudah pada cair. Kok saya belum ya? Mohon pencerahannya bapak.

Rabu, 12:17
Bambang Ersiswanto
Website Selesai otomatis dalam 10 hari

Kepada bapak gtk bagian inpassing kami mau menanyakan tentang berkas inpassing kami sudah saya kirimkan sejak 2019 apa sdh diproses? setiap saya cek di info gtk kok belum nampak tanda-tanda dan masih seputar dalam proses mohon kiranya belum ada perubahan sk inpassing keluar

periode pemberkasan : 201801
nomor urut : 66912
nama guru : bambang ersiswanto
nrg : 140271594039
e-mail : bbgersis76@gmail.com
sekolah / unit kerja : sd muhammadiyah 02 kendalsari
npsn : 20324655
alamat sekolah : kendalsari
nomor berkas : 20180166912

atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Rabu, 10:20
Anonim
Website Selesai otomatis dalam 8 hari

Kami, sebagai wali murid siswa kelas 4 ( b ) sdn masangan wetan – sukodono - sidoarjo merasa sangat keberatan dengan keputusan seorang pengajar yang menyelenggarakan les tambahan di sekolah dengan jam sekolah dengan ancaman dari pihak pengajar tersebut dengan mengatakan ( kalo tidak les di sini, maka akan berpengaruh pada nilai ) dan ini di sampaikan kepada perwakilan wali murid.
untuk itu kami melaporkan hal ini kepada pihak yang berkewajiban untuk sekiranya mengingatkan atau melarang praktik seperti ini dengan adanya ancaman kepada siswa bahwa yang tidak mengikuti les akan mendapat nilai yang berbeda dengan yang mengikuti les.
mengutip ucapan ketua kpk
ketua komisi pemberantasan korupsi (kpk), agus rahardjo melarang guru memberikan les kepada murid yang bersekolah di sekolah tempat guru itu mengajar. menurut agus rahardjo, pelarangan tersebut guna menghindari konflik kepentingan.

guru yang mendapat sesuatu dari murid les yang juga murid di sekolah tempat ia mengajar, kata agus, dikhawatirkan mempengaruhi penilaian terhadap murid. dengan pelarangan ini, ia juga berharap meningkatkan martabat guru.
jika ini di teruskan maka dunia pendidikan kita mengalami kemunduran bahwa setiap anak harus takut dengan ancaman dan perilaku yang tidak musyawarah khususnya dengan wali murid.


dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen(“uu 14/2005”) menyebutkan mengenai definisi guru, yaitu:

“guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

guru merupakan profesi yang mempunyai kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan pengabdiannya terhadap peserta didik, orang tua, teman sejawat, dan dalam masyarakat. dalam kode etik guru indonesia disebutkan kewajiban guru terhadap peserta didik yaitu bertindak profesional sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) kode etik guru indonesia, yang selengkapnya berbunyi:

“bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik.”

dalam pasal 20 uu 14/2005, mengamanatkan juga mengenai kewajiban guru, yaitu:

“dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:
a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.”

bila guru tersebut tidak bertindak secara profesional misal sering meninggalkan sekolah pada jam kerja, tidak memberikan materi pelajaran secara utuh dalam kelas, dan lain sebagainya maka guru tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 uu 14/2005, yang berbunyi:

1. guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. penundaan pemberian hak guru;
d. penurunan pangkat;
e. pemberhentian dengan hormat; atau
f. pemberhentian tidak dengan hormat.
3. guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
4. guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
5. guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.
6. guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

dengan adanya sanksi administratif yang diatur sebagaimana yang disebutkan di atas, maka jika terdapat indikasi ketidakprofesionalan guru tersebut dalam mengajar atau bekerja maka permasalahan ini dapat dibawa kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diselesaikan.

semoga laporan ini dapat menjadi titik balik kemajuan dunia pendidikan di indonesia yang leih bersih, lebih terbuka dan memajukan generasi bangsa kedepannya.
terima kasih


hormat kami,
wali murid siswa kelas 4 ( b ) sdn masangan wetan – sukodono - sidoarjo

Selasa, 07:55
Soekardish
Website

Nama saya :astini
alamat : lingkungan kandai satu, klel.kandai satu kec.dompu kab.dompu ntb
pekerjaan : guru honorer di smas ar-rahim dompu ntb
nuptk : 5347766667130093

yang ingin saya laporkan adalah sampai saat ini saya tidak mendapatkan nomor ukg seperti teman-teman guru yang lainnya, untuk jawaban dari pihak kasubag dan humas kemarin sudah dilakukan oleh saya dan ketua mgmp, tetapi ketika mau dimasukkan oleh ketua mgp ke komunitas gtk tidak ditemukan, solusinya bagaimana? padahal nama saya sudah tercover di dapodikdasmen. saya juga ingin merasakan bagaimana tes ukg dan ppg seperti yang lainnya. karena saya juga ingin mengikuti program sertifikasi guru. mohon untuk pihak lapor menindak lanjuti laporan saya,. terima kasih atas perhatiannya.

Senin, 08:29
Anonim
Website Harus diproses dalam 1 hari

Yth,
Saya selaku kerabat, hendak melaporkan adanya kesulitan dalam hal meminta surat pindah dari sekolah asal

kronologinya :
sekolah asal : (10210608) sds letjen s parman
jl.wahidin no. 170, pandau hulu ii, kec. medan area, kota medan prov. sumatera utara
(061) 4551302

awalnya anak sekolah di sana dibantu oleh donatur karena keluarga miskin yang tinggal disamping rel kereta api. hingga kelas 3 tahun 2017 , donatur mendadak stop pembiayaan , sehingga pihak sekolah meminta biaya kepada orang tua, dan mereka sedang mengusahakan sampai beberapa bulan tetapi tidak dapat menyanggupinya. pada akhirnya anak terpaksa berhenti disaat ujian akhir karena biaya menunggak. dan selama 1 tahun anak tidak bisa sekolah karena surat pindah tidak diberikan dengan alasan harus melunaskan biaya tertunggak selama anak masih sekolah hingga putus sekolah sebesar 2 juta rupiah. kami merasa ini menjadi beban dan tidak mendukung anak2 sekolah, tahun ini bahkan anak tidak bisa dibantu untuk sekolah tempat lain karena tidak ada surat pindah.
kami mohon dengan sangat kepada pemerintah untuk memperhatikan hal ini , mohon dengan sangat bantuannya agar anak bisa sekolah ketempat lain.

terima kasih

12 Jul, 17:54
Anonim
Website Selesai otomatis dalam 10 hari

Saya siska, begini saya ingin menanyakan berkaitan dengan nrg dalam info gtk yang masih silang, saya dari ppg prajabatan saya sudah mengajukan nrg mandiri ke disdik dan hampir sebulan lebih namun tidak ada kabar saya juga sudah sering kali mengecek web infogtk namun tidak ada perubahan nrg belum keluar. sedangkan teman ppg angkatan saya baru mengajukan nrg mandiri ke disdik dan nrg langsung terbit setelah selesai mengunggah berkas.

1.mengapa bisa demikian saya sudah mengajukan sebulan lebih tp blm terbit nrg?

2.satu lagi yang ingin saya tanyakan yaitu berkaitan dengan nomor peserta ppg yang digunakan nomor saat pendaftaran ppg atau nomor induk mahasiswa saat mengkuti masa ppg? apakah itu berpengaruh dengan lama terbit nrg jika nomor yang diinput dalam dapodik dan saat pengajuan ke disdik berbeda?

12 Jul, 17:52
Ines Srirejeki
Website Harus diproses dalam 2 hari

Yth. dikdas kemendikbud. saya guru di kota bengkulu. sebelumnya saya bertugas di kabupaten kepahiang selama 4 tahun, setelah naik pangkat 3b (melalui kenaikan pangkat reguler) saya pindah ke bengkulu. saat ini sedang dalam proses mengurus sk fungsional guru pertama. di tmpt sebelumnya sya bertugas di kabupaten kepahiang, belum dapat mengurus sk fungsional karena belum memiliki sertifikat pendidik tidak sesuai dengan uu no 16 tahun 2009 dan perbes menpan mendikbud no 14 thun 2010 yang mengharuskan kami memiliki sertifikat pendidik untuk diakui sebagai guru, belaku sejak januari 2013. dalam proses saya mengurus sk jabatan fungsional saat ini di bengkulu, sya temukan angka kredit sya hanya 107. dengan rincian 100 dari ijazah s1, 3 dari program induksi dan diklat prajabatan, 4 dari piagam pelatihan dibawah 80 jam. dalam pak tersebut tidak dinilai pkg saya sebagai guru yang dinilai kepala sekolah selama 5 tahun dengan nilai ak setiap tahunnya 10.5. apakah benar demikian cara penilaian angka kredit untuk pengusulan jabatan fungsional, sedangkan saat saya di kepahiang pkg dihitung dalam pak sehingga angka kredit kami mencukupi nilai yang dituntut pada golongan yang kami miliki sekarang (pns pemda kepahiang setiap tahun selalu diminta dupak untuk terbit pak). apakah terdapat perbedaan penghitungan angka kredit untuk guru yang baru mengusulkan fungsional dengan guru yang telah fungsional dengan tidak memasukkan pkg? selanjutnya, jika yang saya hadapi sekarang adalah kenyataan yang benar, bagaimana kiat saya mencapai angka 100 dalam 4 thun untuk bisa naik ke 3c? sekedar memberi tahu, angka kredit terakhir saya di kepahiang adalah 154. mohon penjelasannya? sebelumnya saya ucapkan terimakasih.

KISAH SUKSES

Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi 3

Selamat siang, mau tanya tentang kelanjutan proyek jalan tol Pejagan-Pemalang seksi 3 di Kabupaten Tegal. Kapan sosialisasinya? Terima kasih...

Tenaga Dokter di Nusa Tenggara Timur

Pak Menteri Kesehatan. Tolong perhatikan kami RSU di daerah NTT, tenaga Dokter kurang & pelayanan tidak maksimal, tapi bisa melayani 3 s/d 4...

Standarisasi Pornografi & Pornoaksi

Kemenkumham, standarisasi minimal pornografi & pornoaksi tolong dibuat dan disosialisasikan kepada masyarakat.

KATEGORI POPULER

Nama Kategori Jumlah
Infrastruktur 15,838
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 15,038
Kepegawaian 14,522
Subsidi Listrik 13,512
Administrasi Kependudukan 13,041
Load More