Kesehatan

19 Jan 2038, 10:14
628583458xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

Yth. Bupati Indragiri Hulu
Mohon ruang antrian poliklinik RS Indrasari diperluas. Sekarang terlalu sesak.

Kamis, 14:25
Elma Azizah
Android Terverifikasi Harus diproses dalam 4 hari

Kebakaran hutan di riau menyebabkan kabut asap sehingga banyak sekilah yang terpaksa meliburkan ke lgiatan pembelajaran

Kamis, 09:37
Edi Djoko Firjanto
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 3 hari

Selamat pagi, peraturan pengurusan Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) oleh Kemenkes masih mensyaratkan ijin UUG/HO/SITU (Halaman 10 No. 8) belum sesuai dengan PERMEN Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang penghapusan ijin UUG/HO/SITU. Mohon Pejelasannya. Terimakasih.

Senin, 18:58
Anonim
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 1 hari

Saya ingin mengeluhkan pelayanan dari upt puskesmas ibrahim adjie yg lambat & ketidakjelasan alur pelayanan.
hari ini tanggal 9 september 2019 jam 6.30 saya telah datang di upt puskesmas ibrahim adjie untuk menunggu pembagian nomer antrian jam 7.00, akhirnya kebagian lah nomer 12.
sampai pukul 8.30 petugas loket pendaftaran hanya ada 3 & antrian ke poli umum tiba2 loncat dr antrian 7 langsung ke antrian 14.
saya pikir nomer saya keselip, ketika saya & ibu2 lainnya protes k petugas loket 4 malah tidak terima & bilang antrian kami tidak ada.
dan ternyata setelah dicari oleh petugas loket 3 ternyata tumpukan nomer kami jatuh ke laci.
tapi bukannya nomer kami yg terlewat dilayani malah petugas memanggil antrian k poli yg lain.
akhirnya sekitaran jam9 saya baru dilayani.
menunggu & sabar tidak berhenti disitu, nomer antrian saya tidak kunjung dipanggil oleh perawat karena buku rekam medis saya yg belum jg ada.
padahal orang2 yg dipanggil dipendaftaran setelah saya sudah dipanggil untuk ditimbang & ditensi.
akhirnya jam 10.48 baru dipanggil perawat untuk ditimbang & ditensi.
nunggu lagi baru sekitar jam 11.00 dipanggil masuk keruangan dokter.
qadarullah setelah bertemu dokter ternyata dokter bilang tidak bisa perpanjang rujukan dengan alasan rujukan lama saya masih berlaku sampai tgl 16 september 2019.
saya bukan kecewa karena tujuan saya ke upt puskesmas ibrahim adjie malah gagal, tapi saya kecewa kenapa pelayanan disini begitu lambat & tidak jelas alurnya.
kenapa jg yg ditempatkan di loket pendaftaran bukannya orang2 yg masih muda yg bisa mengetik & melayani dengan lebih cepat?
kalo memang alur pendaftaran dr awal dipisah untuk setiap kategori, kenapa pelayanan saat masuk keruangan dokter tetap disatuin?
semoga para petugas yg dibayar oleh negara jg bisa melayani dengan lebih baik, agar tidak ada yg dirugikan atau dikecewakan lagi.

Minggu, 16:20
628134719xxxx
SMS Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 6 hari

Laporpaman assalamualaikum wr wb..saya petugas kesehatan dari batola,ijin ingin mnyampaikan keluhan,kami ada mslh dlm pelayanan publik,,terutama dlm pelayanan ibu hamil dg hepatitis b positif,sesuai program pemerintah ibu hamil dg hep b positif setelah melahirkan ,bayinya harus mendapatkan vaksin hbig kurang dari 12 jam utk memutuskan rantai penularan hepatitis dr ibu ke bayi.awal thn lalu kami bisa mndapatkan vaksin smpai bulan juli kmrn secara gratis drdinkes propinsi.nah utk bulan ini saya kaget dapat pemberitahuan dari dinkes kabupaten suruh pasien beli sendiri vaksin nya karena berkas usulan permintaan vaksin ke dinkes propinsi dari dinkes kabupaten belum disetujui,sedangkan stok vaksin di kabupaten saat ini kosong.padahal bulan september ini ada 2pasien bumil hepatitis yg bayi nya nanti harus mndapatkan vaksin hbig di faskes saya.harga vaksin yg mahal sekitar 2,5 juta,dg status ekonomi rata2 dikampung kami menengah ke bawah,tidak terjangkau.jgnkan beli vaksin,melahirkan gratis difaskes ini aja susah kami motivasinya.jd kmungkinan vaksin pun tdk bisa ke beli sendiri.mohon solusi nya kepada paman birin utk masalah kami ini.terima kasih...

6 Sep, 00:32
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 9 hari

Kepada:
dinas kesehatan kota banjarmasin

mohon info, bagaimana mekanisme pengawasan oleh dinas kesehatan kota banjarmasin terhadap penjualan obat yang melebihi harga eceran tertinggi (het) yang dilakukan oleh apotek atau toko obat di kota banjarmasin?
dapatkah dinas kesehatan atau dinas perizinan terpadu memberikan sanksi terhadap apotek atau toko obat yang terbukti menjual obat di atas harga eceran tertinggi (het)?

saya pribadi pernah mendapatkan pengalaman pahit seperti ini di banjarmasin, namun karena bukti yang saya miliki hilang, saya batal untuk melakukan pengaduan.
saya berharap pengalaman pahit saya tidak terulang kepada warga yang lain.

demikian, mohon info dan tanggapannya

terima kasih.

5 Sep, 13:36
Alhadiy
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 0 hari

Mohon kiranya kepada MTKI Pusat dan MTKP seluruh Indonesia untuk dapat memberikan fasilitas layanan publik untuk informasi yang tepat dan juga untuk tanya jawab masalah pembuatan str..no kontak mtkp yang tercantum tidak dapat dihubungi semua dan tidak pernah ditanggapi.

5 Sep, 01:20
Hadi Meidiyan
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 8 hari

Solusi pembiayaan program jkn-kis yang diselenggarakan bpjs kesehatan

#pokokmasalah:
tahun 2018 alokasi 5% di luar gaji dari apbn itu sebesar rp111,0triliun (pada tahun 2019 sebesar rp123,2triliun), sedangkan total tagihan klaim pelayanan kesehatan program jkn-kis tahun 2018 sebesar rp93,4trilliun: itu sudah lebih dari cukup dan belum lagi ditambah alokasi 10% di luar gaji dari apbd provinsi dan kab/kota se-indonesia.

itu semua dipakai untuk apa, klo semua kebutuhan pembiayaan program jkn-kis yang diselenggarakan bpjs kesehatan ternyata dibebankan ke iuran peserta dan provider fasilitas kesehatan pun membiayai kebutuhan obat, alkes, sdm, sarana dan prasarana dari penerimaan iuran peserta juga, sesuai ketentuan tarif #inacbgs dan dana #kapitasi.

#usulansolusi:
pelayanan kesehatan kelas 3 agar dijadikan sebagai pelayanan kesehatan dasar dan bagi seluruh warga negara indonesia iuran peserta program #jkn-#kis untuk pelayanan kesehatan dasar (kelas 3) dibayar oleh pemerintah dari #apbn dan #apbd sektor #kesehatan, sedangkan pelayanan kesehatan kelas 2 dan 1 merupakan upgrade sukarela dari peserta program jkn-kis.

pembayaran pelayanan kesehatan dasar (kelas 3) melalui iuran peserta oleh pemerintah dari apbn dan apbd sektor kesehatan ini juga untuk menjamin kelangsungan program jkn-kis yang diselenggarakan oleh #bpjskesehatan.

dengan solusi di atas: iuran peserta dibayar pemerintah rp25.500 x 12 bulan x 269juta wni = akan terkumpul sekitar rp82,31triliun dalam 1 tahun. klo ditambah potensi iuran upgrade sukarela, maka seluruh kebutuhan pembayaran klaim pelayanan kesehatan program jkn-kis optimis terpenuhi.

4 Sep, 21:11
Hadi Meidiyan
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

#UU #Kesehatan telah mengamanatkan alokasi 5% dari APBN di luar gaji dan 10% dari APBD di luar gaji untuk sektor Kesehatan: Itu semua dipakai untuk apa, klo semua kebutuhan Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ternyata dibebankan ke Iuran Peserta?

Lebih baik jadikan Pelayanan Kesehatan Kelas 3 sebagai Pelayan Kesehatan Dasar, Alokasi 5% dari #APBN di luar gaji dan 10% dari #APBD di luar gaji tersebut untuk membayar Iuran Peserta Pelayanan Kesehatan Dasar (Kelas 3) dan sesuaikan besaran Iuran Peserta Kelas 3 tersebut sebagai penyokong utama neraca keuangan Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, kemudian jadikan Kelas 2 dan 1 merupakan Upgrade sukarela peserta

3 Sep, 06:27
Hadi Meidiyan
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Pelaksanaan program #jkn-#kis harus meniru pelaksanaan program #pkh-#kks.

dimana, bantuan #apbn dan #apbd sektor #sosial langsung masuk ke rekening peserta program pkh-kks yang dikelola #himbara, kemudian cukup dengan sejenis #kartudebit masyarakat peserta program pkh-kks bisa langsung belanja sembako senilai saldo di kartu debit-nya di warung manapun. tanpa harus menunggu stok bulog, antri di kantor desa dan kantor pos. peserta dan pemerintah bisa memonitor seluruh transaksi melalui #mobilebanking.

aplikasinya di program jkn-kis: iuran peserta, bantuan apbn dan apbd sektor #kesehatan langsung masuk ke rekening peserta program jkn-kis yang dikelola #bpjskesehatan, kemudian cukup dengan sejenis #kartukredit masyarakat peserta program jkn-kis bisa langsung mengakses layanan kesehatan sesuai kelas kartu kredit-nya di fasilitas kesehatan manapun. tanpa ditentukan, berjenjang, antri di klinik, puskesmas, dan rumah sakit manapun. peserta dan pemerintah bisa memonitor seluruh transaksi melalui #mobilejkn.

KISAH SUKSES

Saran Pembagian Bansos

Bappenas bagi yg terima bansos diperiksa apakah ada anggota keluarga perokok, klu ada berarti buang uang sia2 satu org perokok x 20.000 rp/...

Telah Melakukan Pembayaran, Paspor Dibatalkan

Pagi, permisi pak, jadi ceritanya saya membuat paspor di imigrasi di IMIGRASI WONOSOBO, jadi dokumen maupun wawancara di wonosobo sudah clea...

Kejelasan Susu Kental Manis

Mohon informasi dan penjelasan mengenai edaran bpom terkait produk susu kental manis. Terima kasih.

KATEGORI POPULER

Nama Kategori Jumlah
Infrastruktur 16,432
BPJS Kesehatan 15,276
Kepegawaian 15,179
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 15,062
Administrasi Kependudukan 13,535
Load More