Dana Desa / Alokasi Dana Desa (DD/ADD)

Kamis, 11:19
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Ada nya penggelembungan dana dd untuk pembangunan desa,di kernakan belanja desa tidak sesuai dengan rab anggaran 2019, dugaan acaman kepada bpd oleh sekdes,untuk ttd bekas rab,tolong instansi yg terkait untuk menyilidiki lebih lanjut,
lokasi kalbar, kabupaten sambas,kecamatan jawai,desa sei nilam,

Kamis, 07:46
Ichigo
Android Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 8 hari

Pembangunan jalan desa kotabaru barat kec.martapura kab.okutimur prov sumateta selatan..tidak sesuai..
jln yg sdh bagus dr tahun 2016..masak di pasang plang th 2019...kenapa tidak di alokasi kan ke jln lain..trims utk di tindak lanjuti...penyelewengan dana desa

Minggu, 21:48
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 10 hari

Assalamualaikum wr. wb
yth. bapak / ibu dinas tekait
1. kementrian dalam negeri cq. bagian bina desa
2. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kab. bojonegoro

perkenalkan saya anggota bpd disalah satu kecamatan di kab bojonegoro, jawa timur
meskipun ini merupakan periode kedua sebagai anggota bpd , namun masih ada beberapa hal tentang beberapa ketentuan yang berlaku dalam penyusunan perubahan apbdesa ( p-apbdesa) khususnya terkait siltap dan tunjangan kades dan perangkat desa, dan tunjangan bpd, yang perlu kami ketahui secara langsung dari dinas yang berwewenang.
a. latar belakang :
1. terjadi kenaikan terhadap penerimaan add bagi desa kami yang semula rp. 700.000.000,- menjadi 1.400.000.000,- sehingga menyebabkan komposisi 30% (siltap,tunjangan,operasional pemerintah desa, bpd, dan insentif rt/rw) mengalami kenaikan anggaran.
2. dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan baik ; pp, permendagri,dan peraturan bupati telah di hitung oleh pemerintah desa dan diketahui kenaikan sbb:
a. anggaran tunjangan bpd ( 7,5% dari 30% apbdes) yang semula rp. 36.600.000,- setahun atau rp. 3.050.000 perbulan menjadi rp. 53.400.000 se tahun atau rp. 4.450.000, perbulan.
jadi terdapat kenaikan sebesar rp. 16.800.000 setahun atau rp.1.400.000,- perbulan.

b. siltap dan tunjangan kades dan perangkat desa yang semula rp. 384.900.000,- menjadi rp. 441.900.000,- ( nilai maximal sesuai perbup 45 tahun 2018) dengan rincian sbb:
1) siltap kades sebesar rp. 2.550.000,- dan tunjangan kades rp. 4.515.000 berubah menjadi sebesar rp. 3.500.000,- dan tunjangan kades rp. 4.515.000
2) siltap perangkat desa sebesar rp. 1.275.000,- dan tunjangan perangkat rp. 1.697.000 berubah menjadi siltap perangkat desa sebesar rp. 1.750.000,- dan tunjangan perangkat rp. 1.697.000
3) siltap kades terdapat kenaikan rp. 950.000 perbulan dan siltap perangkat terdapat kenaikan rp. 475.000,- perbulan, sedangkan untuk tunjangan tetap.

3. tahun sebelumnya kami menyikapi perubahan apbdes dengan cara:
a. untuk tunjangan bpd kami anggarkan sebesar 12 bulan x rp. 4.450.000 = rp. 53.400.000
jika bulan oktober perubahan apbdesa disahkan maka realisasinya adalah sbb:
1) pencairan bulan nopember senilai rp. 4.450.000
2) pencairan bulan desember senilai rp. 4.450.000
3) pencairan kekurangan bayar tunjangan bpd januari s/d oktober
10 bulan x rp.1.400.000 sebesar rp. 14.000.000

b. untuk siltap kades kami anggarkan sebesar 12 bulan x rp. 3.500.000 = rp. 42.000.000
untuk tunjangan tidak ada perubahan.
jika bulan oktober perubahan apbdesa disahkan maka realisasinya adalah sbb:
1) pencairan siltap kades bulan nopember senilai rp. 3.500.000
2) pencairan siltap kades bulan desember senilai rp. 3.500.000
3) pencairan kekurangan bayar siltap kades januari s/d oktober sebesar :
10 bulan x rp.950.000 sebesar rp. 9.500.000

c. untuk siltap perangkat desa kami anggarkan sebesar 12 bulan x rp. 1.697.000 = rp. 20.364.000
untuk tunjangan tidak ada perubahan.
jika bulan oktober perubahan apbdesa disahkan maka realisasinya adalah sbb:
1) pencairan siltap perangkat bulan nopember senilai rp. 1.697.000
2) pencairan siltap perangkat bulan desember senilai rp. 1.697.000
3) pencairan kekurangan bayar siltap kades januari s/d oktober sebesar :
10 bulan x rp.475.000 sebesar rp. 4.750.000

poin a,b,c jika dimasukkan dalam p apbdes tertulis sbb:
sebelum perubahan setelah perubahan
- tunjangan bpd 12 x 3.050.000 = 36.600.000 12 x 4.450.000 = .53.400.000
- siltap kades 12 x 2.550.000 = 30.600.000 12 x 3.500.000 = 42.000.000
- siltap perangkat a 12 x 1.275.000 = 15.300.000 12 x 1.697.000 = 20.364.000


4. tahun ini dengan adanya kasi pemerintahan baru draf perubahan apbdes di tolak dan haruskan menyikapi perubahan apbdes dengan skema sebagai berikut:
a. untuk tunjangan bpd kami anggarkan sebesar :
10 bulan x rp. 3.050.000 = rp. 30.500.000
2 bulan x rp. 11.450.000 = rp. 22.900.000

jika bulan oktober perubahan apbdesa disahkan maka realisasinya adalah sbb:
1) pencairan bulan nopember senilai @ rp. 11.450.000
2) pencairan bulan desember senilai @ rp. 11.450.000

b. untuk siltap kades kami anggarkan sebesar
10 bulan x rp. 2.550.000 = rp. 25.500.000
2 bulan x rp. 3.500.000 = rp. 7.000.000

untuk tunjangan tidak ada perubahan.
jika bulan oktober perubahan apbdesa disahkan maka realisasinya adalah sbb:
1) pencairan siltap kades bulan nopember senilai rp. 3.500.000
2) pencairan siltap kades bulan desember senilai rp. 3.500.000

c. untuk siltap perangkat desa kami anggarkan sebesar
10 bulan x rp. 1.275.000 = rp. 12.750.000
2 bulan x rp. 1.697.000 = rp. 3.394.000

untuk tunjangan tidak ada perubahan.
jika bulan oktober perubahan apbdesa disahkan maka realisasinya adalah sbb:
1) pencairan siltap perangkat bulan nopember senilai rp. 1.697.000
2) pencairan siltap perangkat bulan desember senilai rp. 1.697.000

poin a,b,c jika dimasukkan dalam p apbdes tertulis sbb:
sebelum perubahan setelah perubahan
- tunjangan bpd 12 x 3.050.000 = 36.600.000 10 x 3.050.000 = 30.500.000
- tunjangan bpd 0 2 x 11.450.000 = 22.900.000

- siltap kades 12 x 2.550.000 = 30.600.000 10 x 2.550.000 = 30.500.000
- siltap kades 0 2 x 3.500.000 = 22.900.000

- siltap perangkat a 12 x 1.275.000 = 15.300.000 10 x 1.275.000 = 12.750.000
- siltap perangkat a 0 2 x 1.697.000 = 3.394.000


b. permasalahan :
dengan mengikuti skema sesuai dengan arahan kasi pemerintahan kecamatan,
1. maka tidak dapat diketahui secara langsung perubahan besaran anggaran yang tercantum dalam perubahan apbdesa karena terdapat 2 kegiatan yang sama :

2. untuk besaran anggaran tunjangan bpd nilainya sama dengan menggunakan skema seperti tahun lalu karena sesuai perbup ( 7,5% dari 30% apbdes)

hal ini berbeda dengan kades dan perangkat desa karena dengan skema dari kasi pemerintahan maka terdapat selisih sebesar rp. 950.000/bulan untuk kades dan rp. 450.000/bulan untuk perangkat desa dikali 10 bulan.

atau dengan kata lain kades dan perangkat desa merasa kehilangan haknya dengan skema dari kasi pemerintahan sebesar :
10 bulan x rp.950.000 sebesar rp. 9.500.000 untuk kades
10 bulan x rp.475.000 sebesar rp. 4.750.000 untuk perangkat

c. pertanyaan :
mensikapi keluhan dari perangkat desa dan kepala desa terkait hal tersebut diatas dan kami belum mendapatkan jawaban atau solusi terbaik dari pihak kecamatan, maka kami mengharap kepada dinas terkait untuk memberikan pencerahan kepada kami terkait regulasi ataupun peraturan yang dapat kami jadikan pijakan atau acuan dalam pembuatan perubahan apbdes dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya tanpa menghilangkan hak-hak yang seharusnya diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

adapun pertanyaan yang perlu penjelasan adalah sebagai berikut:
1. menurut ketentuan yang berlaku, bagaimana mensikapi penyusunan perubahan apbdesa jika terjadi kenaikan anggaran, khususnya mengenai tunjangan bpd dan siltap kades dan perangkat desa sebagaimana latar belakang permasalahan ini diatas?
2. adakah ketentuan yang melarang pembayaran kekurangan bayar sebagaimana yang kami lakukan seperti tahun lalu ( latar belakang poin 3) ?
3. apakah skema yang diterapkan kasi pemerintahan (latar belakang poin 4.) dibenarkan dan memiliki dasar hukum?

terimakasih atas, jawaban dan pencerahan yang diberikan kepada kami.
wassalamualakum wr. wb

tutup

29 Jul, 09:56
Hiskia Bangun
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Saya mau melaporkan wilayah saya di sari bumi indah kecamatan curug kab.tangerang rencana akan di bangun taman bermain untuk masyarakat semua syarat2 sudah di serahkan cuma sekarang malah dibilang dana nya di ahlihkan ke yg lain,apakah bisa demikian?

27 Jul, 20:46
Feri Hasistra
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Penyelewengan dana desa (dd) dan alokasi dana desa (add) thn 2018 diduga kuat oleh oknum kepala desa tanjung menang (kec.rambang niru, kab.muara enim, prov.sumatera selatan :
terdapat beberapa anggaran belanja piktif di dalam daftar apbdes thn anggaran 2018

22 Jul, 18:32
Arianus Bawamenewi
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 5 hari

Dengan segala hormat kepada kementerian desa dan pdtt, saya menyampaikan laporan bahwa di desa orahua kecamatan bawolato kabupaten nias terdapat dugaan penyelewengan penggunaan keuangan desa meski pada penyampaian laporan ini saya tidak menyertakan bukti. salah satu bukti penyelewengan yang saya maksud, dimana pada pembukaan badan jalan pada apbdes tahun anggaran 2018 yang lalu tak kunjung selesai, juga alat berat yang digunakan pada saat itu masih ada di depan balai adat desa orahua. kemudian, saya laporkan juga bahwa pemerintahan desa tidak berkantor untuk melayani masyarakat.
kami mohon supaya laporan ini ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat desa.

13 Jul, 20:00
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Saya mau tanya bagaimana caranya masyarakat bisa memperoleh apbdes secara detail, karena selama ini masyarakat tidak tahu dana apbdes itu digunakan untuk apa, terima kasih.

9 Jul, 08:03
Ferdis
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Mohon dengan hormat kepada padan pemberdayaan masyarakat desa (bpmd) kabupaten buru selatan dan inspektora kab.buru selatan provinsi maluku, agar meng auadit /meninjau pelaksanaan anggaran add-dd tahun 2017 s.d 2018 di kecamatan kepala madan yang terindikasi ada dugaan penyelewengan add-dd yang dinikmati oleh oknum pejabat kepala desa, dan tidak ada pertanggung jawabannya. dalam hal hal ini kami tidak bisa menyampiakan kepada bpd dan pihak kecamatan, dimana mereka ini saling menutupi jika hal-hal seperti ini, mohon untuk tindaklanjutnya.

27 Jun, 06:46
Ferdis
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Ijin menyampaikan terkait pelaksanaan anggaran add-dd tahun 2017 s.d tahun 2018 di kecamatan kepalamadan kabupaten buru selatan provinsi maluku, mohon dengan hormat kepada pihak pemerintah untuk mengawal dan melakukan audit/pemeriksaan pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah desa.

10 Jun, 11:32
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Sudah 2 (dua) tahun para ustadz/ustadzah di tpq se-desa banjaranyar kec. baureno kab. bojonegoro tidak digaji, yaitu tahun 2017 s/d 2018, padahal berdasarkan hasil musrenbang desa yang telah dituangkan dalam rkpdes, guru tpq harusnya mendapatkan gaji sebesar rp. 50.000/bulan, informasi ini kami dapatkan dari aspirasi/keluhan para guru tpq yang bersangkutan.

mohon untuk segera mungkin ditindak lanjuti, karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan pilkades serentak 2019, dimana desa banjaranyar termasuk desa yang menyelenggarakan pilkades juga. terimakasih.

lokasi : desa banjaranyar kec. baureno kab. bojonegoro prov. jawa timur, kode pos 62192

KISAH SUKSES

Saran Pembagian Bansos

Bappenas bagi yg terima bansos diperiksa apakah ada anggota keluarga perokok, klu ada berarti buang uang sia2 satu org perokok x 20.000 rp/...

Telah Melakukan Pembayaran, Paspor Dibatalkan

Pagi, permisi pak, jadi ceritanya saya membuat paspor di imigrasi di IMIGRASI WONOSOBO, jadi dokumen maupun wawancara di wonosobo sudah clea...

Kejelasan Susu Kental Manis

Mohon informasi dan penjelasan mengenai edaran bpom terkait produk susu kental manis. Terima kasih.

KATEGORI POPULER

Nama Kategori Jumlah
Infrastruktur 16,761
Kepegawaian 15,575
BPJS Kesehatan 15,385
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 15,074
Administrasi Kependudukan 13,988
Load More