11 Jan, 00:00
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Tracking ID : #1950524

Permohonan Perlindungan Hukum Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Embung

Yth. Kementerian Pertanian Indonesia

Pelapor menyampaikan laporan mengenai permohonan perlindungan hukum atas surat BPTU HPT Padang Mengatas melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditujukan ke Sekneg No 12005/PL.230/F/02/2018.

Bahwa pelapor mewakili warga Kabupaten 50 Kota bermaksud untuk mendirikan embung irigasi aktif dan penyulingan air bersih. Embung dan penyulingan tersebut dibutuhkan warga kabupaten 50 Kota untuk menampung air curah hujan yang besar dari area sekitar yang selama ini menyebabkan banjir bandang. Pembuatan embung didukung dengan kondisi alam yang telah disurvei oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V dengan hasil lokasi memungkinkan untuk pembangunan embung air baku dengan kapasitas tampung kurang lebih 15.000 m3.

Atas survei dari irektorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V tersebut, pelapor menyampaikan proposal pembuatan embung irigasi aktif dan penyulingan air kepada Sekretariat Negara, Dirjen Peternakan dan Dirjen Kementerian PUPR tetapi tidak ada tindak lanjut. Kemudian pelapor menyampaikan proposal pembuatan embung dan penyulingan ini kepada Bapak Bupati Lima Puluh Kota tetapi permohoan pembebasan lahan untuk pembuatan embung justru ditolak BPTU HPT Padang Mengatas karena BPTU HPT Padang Mengatas tidak memiliki wewenang untuk memutuskan.

Penolakan dari BPTU HPT Padang Mengatas selaku instansi yang menempati lahan sangat bertentangan dengan dokumen yang sebenarnya sebagai berikut :
1. Pelapor disebut telah melakukan pemaksaan tanda tangan proposal kepada Kepala Balai BPTU HPT Padang Mengatas tetapi faktanya tidak pernah dilakukan pelapor, bahkan proposal telah dikirimkan pelapor ke sekretariat negara tanpa adanya tanda tangan kepala balai. Justru kepala balai BPTU HPT Padang Mengatas sendiri yang telah ingkar janji dari kesepakatan lisan menyetujui pembangunan embung.
2. sesuai koordinasi dengan kementerian keuangan/BMN, disebutkan bahwa tanah aset negara akan digunakan untuk membangun infrastruktur gun akebutuhan hidup baik untuk kesejahteraan apalagi melindungi keselamatan warga maka pihak yang berhak meminta izin atau melaporkan penggunaan lahan set negara adalah instansi yang menempati lahan itu (yaitu BPTU HPT Padang Mengatas).
3. sesuai hasil survey dinas terkait/BWS Sumatera V, di areal tersebut terdapat 100liter/detik sumber air dari Gunung Sago dan ditempat lokasi yang akan dibangun embung terdapat sekitar 40 liter debit air perdetik.
4. BPTU HPT Padang Mengatas telah mengkoordinasikan pada Kepolisian dan Dandim 006 serta Kejari Payakumbuh yang berarti menurut pelapor telah kembali ke masa orde baru yang berkeinginan mengkambing hitamkan masyarakat setempat.

Adapun dokumen-dokumen terkait secara lengkap dan tanda tangan perwakilan warga kabupaten 50 kota yang berkeinginan adanya pembangunan embung telah terlampir.

Demikian, mohon ditindaklanjuti pemberian izin pembebasan lahan jika memang prosedur telah sesuai.

Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana | Laporan 174 kali dilihat