29 Okt, 11:05
Anonim
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 5 hari

Tracking ID : #5094877

Pengaduan STR

"Pencabutan syarat yang mewajibkan lampiran Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan masyarakat (formasi tenaga kesehatan), dalam hal ini adalah kualifikasi pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam persyaratan seleksi CPNS, PPPK maupun Non PNS/BLUD"

Ykh.
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
di - Jakarta


Dengan Hormat,

Menimbang beberapa hal berikut ini :
1. Siaran pers Ombudman Republik Indonesia, tertanggal 9 September 2019, yang berjudul “Ombudsman Temukan Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Ujian Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat”, yang disiarkan melalui website Ombudsman RI, https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-temukan-maladministrasi-dalam-penyelenggaraan-ujian-kompetensi-sarjana-kesehatan-masyarakat.
Dalam siaran pers tersebut, salah satunya menyebutkan bahwa “Meniadakan persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Kesehatan RI
2. Surat Edaran Kepala Badan PPSDM No HK/02.02/I/3106/2018 tentang Pemberlakukan Perubahan Permohonan STR Tenaga Kesehatan, tertanggal 31 Desember 2018
3. Notulensi dan Rencana Tindak Lanjut Pertemuan Pembahasan Permohonan Fasilitasi Forum Rembuk Nasional Stakeholder Kesmas, tanggal 21 Agustus 2019 di Ruang Rapat Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) lantai 8 Gd. PPSDM Kesehatan. Salah satunya disepakati perlu segera diadakan pembahasan dan penetapan terkait Organisasi Profesi Kesehatan Masyarakat dan keterwakilannya di KTKI.
4. Sampai dengan saat ini, satu-satunya kelompok tenaga kesehatan yang belum dipayungi oleh regulasi Peraturan Menteri Kesehatan terkait penyelenggaraannya adalah tenaga kesehatan masyarakat (kualifikasi pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat). Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan Masyarakat sejatinya merupakan amanat dari Undang-Undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Regulasi Permenkes tersebut, salah satunya akan mengatur lebih lanjut perihal Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga Kesmas (Sarjana Kesehatan Masyarakat).
5. Keberadaan Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (The Indonesian Public Health Union/IPHU), telah berbadan hukum sebagaimana Akta Notaris No. 3 Tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Soewondo Rahardjo, SH dan pengesahan perubahan AD/ART melalui Akta Notaris No 4 Tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat oleh Notaris Edho Chermando, SH., M.Kn. Pengesahannya oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-07.AH.01.06 Tahun 2010, tertanggal 25 Januari 2010 dan pengesahan perubahan AD/ART melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000742.AH.01.08 Tahun 2018, tertanggal 27 September 2018. Kepengurusan Persakmi di daerah saat ini telah tersebar ke 32 propinsi dan hampir merata di seluruh Kab/Kota di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perkenankan kami mohon arahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN atas beberapa hal yang menjadi concern dan usulan kami berikut ini :
1. Mempertimbangkan pencabutan syarat yang mewajibkan lampiran Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan masyarakat (formasi tenaga kesehatan), dalam hal ini adalah kualifikasi pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam persyaratan seleksi CPNS, PPPK maupun Non PNS/BLUD, baik di tingkat Kementerian maupun yang diselenggarakan di instansi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pencabutan ini sampai dengan keluarnya regulasi (peraturan menteri) yang mengatur tentang penyelenggaraan tenaga kesehatan masyarakat.
2. Pada kesempatan ini, kami lampirkan beberapa contoh pengumuman formasi CPNS yang mensyaratkan STR kepada (kualifikasi pendidikan) Sarjana Kesehatan Masyarakat.
3. Saat ini STR bagi tenaga kesehatan masyarakat, dalam hal ini Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yaitu STR Ahli Kesehatan Masyarakat Pratama adalah tidak ada dalam nomenklatur jabatan fungsional tertentu dan pelaksana sebagaimana diatur di PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Permenpan yang terkait jabatan fungsional.
4. Mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menginisiasi pembahasan Peraturan Menteri PAN RB tentang Jabatan Fungsional Kesehatan Masyarakat, dengan melibatkan Persakmi sebagai organisasi yang menghimpun para Sarjana Kesehatan Masyarakat.
5. Mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi turut mendesak pihak Kementerian Kesehatan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan Masyarakat sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Besar harapan kiranya Kementerian PAN RB dan BKN berkenan memberikan arahan dan tanggapan atas usulan dan permohonan kami.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya, kami sampaikan terima kasih.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Update Info]
Salam,

Surat Persakmi No 57 tentang Permohonan Arahan Terkait Penyertaan Syarat STR Kesehatan Masyarakat dalam Lamaran Kerja CPNS, PPPK dan Non PNS/BLUD, telah kami kirim email pada tanggal 14 Oktober 2019, berikutnya kami kirim hard copy pada tanggal 22 Oktober 2019.

Pada kesempatan berikutnya, kami mendapatkan salinan copy surat dari Sekretariat Jenderal Kemkes RI Nomor KP.01.01/IV/549/2019, tertanggal 27 Mei 2019, perihal persyaratan kualifikasi pendidikan dan STR bagi jabatan fungsional kesehatan, yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian PAN RB (dengan tembusan BKN dan BKD) sebagaimana terlampir. Pada inti surat tersebut, menyampaikan rangkuman jabatan fungsional kesehatan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan persyaratan STR yang merujuk pada peraturan yang berlaku. Rangkuman tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dalam penetapan formasi ASN untuk jabatan fungsional kesehatan.

Kami mencermati isi surat tersebut, tidak selaras dengan LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) Ombudsman RI yang telah dirilis pada tanggal 9 September 2019 (Surat Sekjen Kemkes disampaikan ke Sekretaris Kemenpan RB sebelum ada LAHP ORI). Sehingga menurut hemat kami, perlu dilakukan penyesuaian, diantaranya sebagaimana surat dari Persakmi No 57 terlampir.

Siaran pers Ombudman Republik Indonesia, tertanggal 9 September 2019, yang berjudul “Ombudsman Temukan Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Ujian Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat”, yang disiarkan melalui website Ombudsman RI, https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-temukan-maladministrasi-dalam-penyelenggaraan-ujian-kompetensi-sarjana-kesehatan-masyarakat. Dalam siaran pers tersebut, salah satunya dengan tegas menyebutkan bahwa “Meniadakan persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Kesehatan RI".

Untuk itu, kami mohon arahan dan perkenan dari Kemenpan RB dan BKN menyikapi usulan Persakmi sebagaimana surat yang telah kami ajukan.

Atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih

Kesehatan | Laporan 4415 kali dilihat

Laporan ini menunggu tindak lanjut instansi terkait

Laporan telah terdisposisi ke Biro Kepegawaian yang akan menanggapi laporan Anda dalam 5 hari kerja.