21 Mar 2018, 01:22
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Tracking ID : #1488203

Masalah Sertifikasi Tanah

Saya pemegang kartu kaveling di kavling Pedongkelan, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, jenis OKW/OKP Blok K II/III Persil Nomor 1713 sebagai ganti penggusuran untuk pembangunan "Waduk Melati" di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dibangun oleh "Proyek Pengendalian Banjir / Kopro Banjir" sekitar tahun 1973.

Lalu, saya ingin mengurus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat. Ternyata, kaveling saya bermasalah tumpang tindih dengan sertifikat HGB Nomor 81/Rawa Buaya ex Tangerang yang katanya dulu daerah Kapuk adalah Rawa Buaya.

Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah sebelum memberikan kepada masyarakat, BPN tidak mengecek terlebih dahulu? Mengapa BPN Jakbar masih berkukuh bahwa untuk pengurusan sertifikat, harus ada surat pelepasan hak dari pemilik HGB 81 yang notabene dikeluarkan BPN Tangerang?

Anehnya lagi, sertifikat di Jalan Waru Raya, Jalan Dahlia, Jalan Melati Indah, Jalan Anggrek di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat juga tumpang tindih dengan SHM yang dikeluarkan BPN Tangerang. Saya telah menempati rumah di tanah tersebut lebih dari 30 tahun. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau memang tanah disini belum pernah dibebaskan pemerintah, seharusnya pemerintahlah yang menyelesaikan pelepasan hak dari pemilik sertifikat Tangerang.

Pertanahan dan Permukiman | Laporan 781 kali dilihat