21 Apr, 21:27
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Tracking ID : #4912417

Keluhan Pengajuan Jabatan Fungsional Dosen

Keluhan pengajuan jabatan fungsional dosen

Saya adalah seorang dosen muda dari salah satu perguruan tinggi swasta yang masih baru di jabodetabek di bidang engineering.

Bersama-sama dengan beberapa teman sejawat dosen dari perguruan tinggi yang sama sedang mengajukan jabatan fungsional pengangkatan pertama untuk jabatan lektor.

Aplikasi jabatan fungsional tersebut sudah diajukan oleh pihak universitas dengan menggunakan sistem aplikasi online lldikti terkait.

Namun minggu yang lalu saya mendapat kabar bahwa aplikasi jabatan fungsional saya ditolak oleh operator lldikti terkait, dengan alasan bahwa saya tidak memiliki publikasi jurnal setelah diangkat menjadi dosen tetap. Operator lldikti tersebut mensitasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ri, no. 92 tahun 2014, tentang petunjuk pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen.

Ketika diminta kepada operator lldikti terkait tentang peraturan/dasar hukum lain yang secara eksplisit mensyaratkan waktu publikasi, sang operator tersebut hanya merespon, " (pakai) logika saja atuh pak." respon seperti ini sangat jauh dari memuaskan dan terkesan hanyalah interpretasi sang operator sendiri terlepas apapun motivasi yang bersangkutan.

Jika kita melihat pasal terkait perihal pengangkatan pertama jabatan fungsional dosen pada permendikbud ri no. 92 tahun 2014, yaitu pasal 6, dalam pemahaman saya, bahwa publikasi yang disyaratkan tidak diharuskan setelah saya diangkat menjadi dosen tetap. Sebagai informasi saya telah mempublikasikan riset saya sebagai penulis pertama di sebuah jurnal internasional dan di beberapa proceeding international conferences selama menjalani studi s3, dengan demikian seharusnya hal tersebut sudah mencukupi persyaratan untuk pengangkatan pertama sebagai lektor menurut peraturan menteri tersebut.

Untuk lebih jelas di sini saya berikan isi pasal 6 ayat 3 dari permendikbud tersebut: pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik lektor dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
A. Memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan;
B. Pangkat paling rendah penata, golongan ruang iii/c bagi pns;
C. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)tahun terakhir;
D. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
E. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
F. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
G. Telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan; dan
H. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat fakultas bagi universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi.


Dalam pemahaman saya, isi pasal 6 ayat 3(e) di atas tidak mensyaratkan soal waktu pemenuhan seperti persyaratan lain yang diatur oleh pasal yang sama ayat 3(g).

Selain dari itu, saya juga berdiskusi kepada teman-teman dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional perihal persyaratan publikasi setelah pengangkatan dosen tersebut. Dari diskusi-diskusi tersebut saya menyimpulkan persyaratan publikasi itu belum/tidak mereka alami. Dan berdasarkan pengalaman orang-orang yang ditugaskan oleh universitas untuk membantu para dosen dalam pengurusan jabatan fungsional juga mengatakan bahwa kasus yang saya alami ini adalah yang pertama kali yang mereka dengar.

Sebagai tambahan perspektif, selain saya, ada juga rekan dosen yang pengajuan jabatan fungsionalnya ditolak dengan alasan yang sama, padahal selama pendidikan s3 dosen tersebut telah menerbitkan 3 paper di highly acclaimed peer-reviewed journals sebagai penulis pertama. Menurut saya hal ini sangat merugikan dan sangatlah jauh dari rasa keadilan, dan kepatutan, jika memang peraturan waktu publikasi diatur demikian.

Dalam pandangan pribadi saya, persyaratan bahwa publikasi harus setelah pengangkatan dosen, sangat demoralizing, memberatkan, dan tidak mencerminkan kondisi dosen di indonesia. Publikasi membutuhkan penelitian dan penelitian membutuhkan dana, padahal untuk pengajuan dana penelitian sekarang ini mayoritas mensyaratkan adanya jabatan fungsional. Bagi kami, ini menjadi masalah asal muasal, ayam atau telur duluan mana. Untuk menjadi pembimbing tugas akhir mahasiswa pun, dikti mensyaratkan harus oleh dosen yang telah memiliki jabatan fungsional. Tanpa jabatan fungsional, dosen di pts juga tidak diberikan insentif dan tidak memenuhi kualifikasi untuk mengikuti sertifikasi dosen.

Bahkan lldikti 9 mengeluarkan peraturan yang menyebutkan bahwa jika dosen tidak memiliki jabatan fungsional sampai dengan 30 juni 2019, maka tidak diperkenankan melakukan proses pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (lihat http://lldikti9.ristekdikti.go.id/halaman/detail/jabatan-fungsional-akademik).

Sejujurnya saya sendiri masih skeptis bahwa isi pasal 6 ayat 3(e) dipahami bahwa publikasi yang diminta harus setelah pengangkatan sebagai dosen tetap. Dan mengingat testimoni dari pihak admin di beberapa kampus dan teman-teman dosen yang pernah mengajukan/mengurus jabatan fungsional, yang ternyata berbeda dengan yang kami sedang alami, dengan ini saya ingin meminta penjelasan dan klarifikasi dari pihak kemenristekdikti ri perihal interpretasi pasal 6 ayat 3(c) tersebut di atas.

Hal ini sangat penting diklarifikasi agar menjadi adil dan memiliki interpretasi dan pelaksanaan yang seragam di seluruh indonesia sehingga tidak memberatkan dan menghalangi dosen dalam mengembangkan dirinya secara profesional.

Banyak kami yang berprofesi sebagai dosen, utamanya di pts, yang berperan serta mengembangkan sumber daya manusia indonesia dengan gaji seringnya ala kadarnya. Kalau pemerintah belum sanggup mensupport secara finansial, setidaknya lebih membantu secara administrasi dan tidak menghalangi pengembangan diri dosen dalam melaksanakan tugasnya.

Terimakasih dan salam.

Pendidikan Tinggi (Dikti) | Laporan 2488 kali dilihat