1 Jun 2018, 03:12
Elyas Elyas
Website Ditutup oleh Admin

Tracking ID : #1974027

Dugaan Korupsi Penilangan

Melalui situs layanan aspirasi dan pengaduan lapor.go.id saya ingin melaporkan ketidaknyamanan yang saya alami dalam melakukan pembayaran tilang di kota medan, sbb:
- pada hari selasa, 27 maret 2018 saya terkena tilang oleh kepolisian dikarenakan melanggar lampu merah dengan tilang no.register: d0211649.
- pada resi tilang (bukti 1) disebutkan bahwa jadwal pengadilan tilang di hari jumat, 13 april 2018 di pengadilan kelas i medan pukul 08.00 wib, tetapi saat saya datang di hari jumat, saya diarahkan ke kejaksaan kota medan di jalan adinegoro.
- sesampainya di kejaksaan, saya diberikan nomor urut antrian dan menunggu loket pembayaran tilang dibuka pada pukul 09.30 wib.
- di loket pengambilan tilang, saya dimintai denda tilang sebesar rp 175.000,- dan setelah saya membayarkannya saya meminta landasan hukum (legalitas) pihak kejaksaan dalam menentukan besaran denda, tapi pihak kejaksaan tidak mampu menunjukkan. Pihak kejaksaan menunjukkan tabel denda (bukti 2), tapi di tabel besaran denda tertulis sebesar rp 150.000,- (poin no.5 untuk r4 pada gambar bukti 2). Setelah saya tanyakan, pihak kejaksaan yang berada di loket mengatakan putusan hakim. Saat saya meminta putusan hakim, mereka tidak dapat menunjukkan putusan hakimnya.
- setelah melalui perdebatan panjang, pihak kejaksaan di loket tilang malah memanggil security untuk mengancam saya, dan beberapa kali mengintimidasi saya.
- akhirnya mereka menunjukkan lembaran putusan hakim yang tertulis besaran rp 175.000. Saya pun meminta putusan tersebut, tapi tidak diperbolehkan, akhirnya saya hanya mengambil foto (bukti 3).
- beberapa hari setelahnya, saya mengetahui ternyata besaran tilang dapat dicek melalui situs tilang.pn-medankota.go.id, setelah saya cek di situs tersebut disebutkan besaran tilang yang saya harusnya bayar adalah rp 99.000,- (bukti 4).

Beberapa keganjilan yang saya peroleh adalah:
- sama sekali tidak ada pegawai yang berseragam kejaksaan di loket tilang, yang mengakibatkan yang melayani saya hanya pegawai tata usaha yang tidak mampu menjelaskan proses tilang. Dan saat di"bombardir" mengenai legalitas, karena mereka tidak mengerti, mereka malah mengancam balik saya dan mengintimidasi saya.
- putusan hakim yang diberikan kepada saya (bukti 3) merupakan putusan yang tidak jelas, tidak memuat nama saya dan tanda tangan hakim yang tidak jelas.
- terdapat ketidakjelasan besaran denda yang dapat dijadikan celah korupsi oleh pegawai kejaksaan.
- tidak adanya mekanisme pengawasan baik dari pihak pn medan dan kejaksaan negeri medan dalam proses pembayaran tilang yang mengakibatkan ketidakpastian hukum yang dirasakan masyarakat.

Kepolisian | Laporan 167 kali dilihat