8 Sep, 03:25
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Tracking ID : #5039269

Adanya Diskriminasi mengenai pembagian jasa pelayanan (JASPEL) JKN-KIS (BPJS) di RSUD Cibabat Kota Cimahi

Kepada yth.

gubernur jawa barat

bapak h. moch. ridwan kamil, s.t.,m.u.d

di

tempat



dengan hormat,

salam sejahtera kami sampaikan kepada bapak yang senantiasa memimpin daerah jawa barat. bapak gubernur yang kami hormati, kami selaku rakyat indonesia tentu mengidam-idamkan negara yang adil dan sejahtera.

adanya diskriminasi mengenai pembagian jasa pelayanan (jaspel) jkn-kis (bpjs) di rsud cibabat kota cimahi, jawa barat, indonesia membuat kami sebagai tenaga kesehatan merasa tidak adil. pembagian jasa pelayanan di rumah sakit atau biasa disebut dengan insentif adalah kebijakan pimpinan rs dalam hal pemberian insentif kepada seluruh karyawan rs.

bagaimana nasib tenaga kesehatan di rsud cibabat kota cimahi, jawa barat, indonesia??? sungguh miris sekali dengan upah sekitar rp. 2.200.000,- per bulan tanpa mendapatkan jasa pelayanan (jaspel) dari jkn – kis (bpjs). padahal setiap hari melayani pasien jkn-kis (bpjs) tetapi karena adanya aturan internal rumah sakit yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan tidak dapat jaspel dari jkn–kis (bpjs). sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar karyawan/ti. segitulah upah yang diterima setiap bulannya tanpa medapatkan insentif apapun. sedangkan kebutuhan hidup makin meningkat, beli beras, bayar kontrakan, beli susu anak. sangat-sangat jauh dari kata layak.

persoalan ini harus secepatnya diselesaikan jadi tidak ada lagi yang namanya diskriminasi dalam pembagian jaspel jkn-kis (bpjs) kepada pegawai rumah sakit, harus adil dan transparan. kebijakan internal rs harus ada kesepakatan dan persetujuan para pemberi layanan langsung (dokter, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya). kebijakan remunerasi pembagian jasa pelayanan rumah sakit bisa jadi solusi(permendagri no. 79 tahun 2018 tentang ppk-blud pasal 23 ayat (2) : remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi : gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun). demikian pula menurut kmk nomor 625 tahun 2010 tentang remunerasi. jadi semua karyawan bisa mendapatkan jasa pelayanan berdasarkan kinerja dan tupoksinya. mohon pemerintah segera turun langsung dan bertindak. jangan hanya diam tanpa solusi. terima kasih

BPJS Kesehatan | Laporan 928 kali dilihat