Unit Layanan Terpadu

29 Jan, 17:39
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Salam. Saya mau bertanya terkait nrg saya. Saat ini saya sudah lulus sertifikasi ppg daljab batch 3. Namun, sampai saat ini di aplikasi simpkb tidak muncul nrg saya, sedangkan semua teman saya yang batch 3 ke atas bahkan yang retaker sudah keluar semua nrg nya. Apakah ada masalah dengan data saya? Jika dilihat di info gtk, data saya sudah centang hijau semua, kecuali bagian verifikasi data tunjangan profesi, keterangannya belum lulus sertifikasi/kelulusan belum masuk aplikasi simtun. Apa yang harus saya lakukan agar nrg saya keluar? Terima kasih.

29 Jan, 10:40
628231720xxxx
SMS Ditutup oleh Sistem

Dari kls 9 sampai sekarang kls 12 belom mendapatkan bantuan,mohon bapak/ibu memberikan tanggapan nya.selamat siang bpak/ibu,saya selaku dari anak penerima kartu kip mau menanyakan,kenapa anak saya punya kartu kip tidak mendapatkan bantuan dari kartu kip,

28 Jan, 22:36
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Bagaimana cara saya mendapatkan kip,saya dari keluarga tidak mampu,kami mempunyai kks tapi tidak dengan kip,saya datang keaparat desa katanya pengurusannya dilakukan oleh sekolah saya datang kesekolah katanya kip diperoleh dari desa,akhirnya saya kedinas pendidikan langsung kata dinas pendidikan pengantar kip dari sekolah,saya kembali bertanya ke sekolah, kata staf sekolah kami hanya menginput pencairan dana pip bukan pengantar pengusulan kpi.jadi bagaimana ini,bagaimana kejelasannya siapa sebenarnya yang bertanggung jawab,jika tidak mempunya kip kemungkinan saya tidak bisa kuliah karena kami dari keluarga kurang mampu.mohon bantuannya

28 Jan, 13:24
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Teror sekolah sd

hari ini, selasa 28 januari 2020..sd kami, sd kebon dalem 2 semarang digegerkan oleh salah satu aksi teror. pelaku mencoba menelepon banyak orang tua murid kami dan mengabarkan bahwa anak beliau kecelakaan / jatuh dari tangga sekolah dan meminta ortu siswa mentransfer biaya operasi/rumah sakit sebesar rp 18.000.000, 00. para ortu sontak langsung geger dan menelepon sekolah secara bergantian. untung saja sekolah berhasil menenangkan dan memberi konfirmasi kepada para orang tua bahwa anak2 mereka aman sedang belajar di sekolah. anehnya, pelaku menggunakan nomor ponsel yang sama untuk menelepon para orang tua. dan korbannya adalah ortu dari kelas 1 - 6 dalam jumlah lumayan banyak. kami curiga bahwa pelaku melihat/mencuri data dapodik siswa secara online. masalah ini sudah sampai ke pihak yang berwajib (polisi) atas laporan dari salah satu ortu siswa karena sungguh sangat meresahkan. saya harap, kementrian pendidikan dan dinas terkait bisa membuat sistem yang lebih aman untuk data dapodik siswa agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. terimakasih

28 Jan, 13:10
628575902xxxx
SMS Ditutup oleh Sistem

Bkn saya mau menanyakan perihal status kelulusan sertifikasi saya. saya atas nama:
mulyadi, s.pd.
no. serdik 0310391915720335
lulus pada bulan mei 2019.
pertanyaan nya status kelulusan sertifikasi saya masih belum masuk ke info.gtk.kemdikbud.go.id
mohon perjelasan terkalit hal tersebut. terimakasih.

27 Jan, 11:25
Nyomanto Simbolon
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Selamat siang bapak/ibu, saya operator smas santa lusia deli serdang, prov.sumut., kurang lebih satu tahun saya sudah upload berkas pengajuan nuptk guru di sekolah kami ( atas nama sumitro paulinus sihotang ( duta rumah belajar prov.sumut 2018) dan riko agustinus situmorang), tapi sampai saat ini belum di approve oleh dinas provinsi. Mohon bantuannya. Terima kasih

27 Jan, 00:03
Hifzon Rakyat Kabupaten Oki
Website Ditutup oleh Sistem

Salam anti korupsi

seiring dengan perkembangan hukum, kebutuhan hukum masyarakat, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018. perubahan tersebut dilakukan agar peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dengan baik serta tidak semata-mata hanya untuk mengharapkan sebuah penghargaan dari negara.

peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan danpemberantasan tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas

melalui sp4n-lapor yang terhubung dengan 34 kementerian, 96 lembaga, dan 493 pemerintah daerah di indonesia dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018

bersama ini saya sebagai Masyarakat OKI Mohon ditindaklanjuti laporan ini terkait Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Sebesar Rp99.547.305,00 Diterima oleh Guru yang Tidak Memenuhi Kriteria

kronologis :
Pada TA 2014, Dinas Pendidikan Kabupaten OKI telah menganggarkan belanja tunjangan profesi guru (sertifikasi) sebesar Rp120.412.496.196,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp116.861.249.928,00 atau 97,05%,

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru PNS dan guru bukan PNS yang bersertifikasi sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen, antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Tunjangan profesi guru PNS dibayarkan melalui mekanisme transfer daerah, sedangkan untuk guru bukan PNS dibayarkan melalui DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 bulan dalam satu tahun. Besaran tunjangan profesi adalah setara dengan satu kali gaji pokok per bulan dan hanya diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru PNSD, kriteria guru penerima tunjangan profesi, selain memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) dan memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga harus memenuhi kewajiban melaksanakan tugas
minimal 24 jam tatap muka per minggu sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen SKTP, daftar realisasi pembayaran tunjangan profesi guru PNSD TA 2014, dan daftar pegawai yang melaksanakan cuti selama Tahun 2014 yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Derah
(BKD), menunjukkan bahwa terdapat pembayaran tunjangan profesi sebesar Rp99.547.305,00 yang diberikan kepada guru yang melaksanakan cuti, baik cuti besar (haji) maupun cuti bersalin, sehingga tidak memenuhi kriteria berupa kewajiban tatap muka minimal 24 jam per minggu.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada beberapa guru secara uji petik diketahui bahwa memang benar realisasi tunjangan profesi guru yang diterima pada tahun 2014 adalah sebanyak 11 bulan, termasuk pada saat melaksanakan cuti besar. Namun mereka tidak mengetahui bahwa tunjangan profesi guru seharusnya tidak diterima jika
melaksanakan cuti, karena tidak ada sosialisasi dari pihak Dinas Pendidikan.

Pemeriksaan lebih lanjut atas mekanisme penyaluran tunjangan profesi guru PNSD pada Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa pembayaran tunjangan profesi guru, Bidang Pendidikan Dasar dan Bidang Pendidikan Menengah sebagai unit pelaksana kegiatan yang berfungsi menyiapkan berkas lampiran permintaan pembayaran untuk
tunjangan profesi guru tidak mempertimbangkan data kepegawaian dalam melakukan perhitungan atas hak perolehan tunjangan profesi guru bersangkutan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru oleh departemen;
2) memenuhi beban kerja sebagai guru;
3) mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya;
4) terdaftar pada departemen sebagai guru tetap;
5) berusia paling tinggi 60 tahun; dan
6) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

b. Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru melalui DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 dan 2014, Bab II Huruf D, Kriteria Guru bukan PNS penerima Tunjangan Profesi melalui mekanisme DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satunya yaitu Guru Tetap Bukan PNS yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diangkat oleh Pemerintah Daerah atau Yayasan kecuali guru pendidikan agama.

c. Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui Mekanisme Transfer Daerah Tahun 2013, Bab II huruf D, Kriteria Guru PNSD penerima tunjangan profesi melalui mekanisme transfer yaitu:
1) Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama;
2) Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3) Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4) Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya dan dibuktikan dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik/PAS) atau melalui surat keterangan dari kepala sekolah dan telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta;
5) belum pensiun;
6) tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah; dan
7) tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
8) Guru PNS yang telah bersertifikat pendidik dan diperbantukan mengajar di satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama pada tahun 2013, tunjangan
profesinya tetap dibayarkan oleh Kementerian Agama.
d. Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah Tahun 2013 dan 2014, Bab III huruf B.1.d. menyatakan bahwa Jika guru mengambil cuti (bersalin, alasan penting, tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara), maka tidak berhak memperoleh tunjangan profesi karena tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

Demikianlah laporan ini atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

26 Jan, 13:28
Muhidin Abdul Gandi Bana
Website Ditutup oleh Pelapor

Prosedur memperoleh kip
seorang janda tua punya sedikit harta peninggalan suami hanya untuk menyambung hidup namun masih harus banting tulang membiayai anak terakhirnya hingga smu. sampai saat ini desa bersangkutan masih belum approve dalam pengajuan sebagai keluarga miskin untuk mendapatkan kip.

26 Jan, 08:10
628135907xxxx
SMS Ditutup oleh Sistem

Kip bagaimana cara agar anak anak saya bisa mendapatkan program pip ataupun kip

26 Jan, 05:53
Galih Fahmi Agastia
Website Ditutup oleh Sistem

Assalamualaikum.
mohon maaf sblmnya mau bertanya tentng penerbitan nrg bagi jalur ppg prajabatan :
1. berapa lama penerbitan nrg bagi jalur ppg prajabtan karena saya sdah mengajukan ke dinas pendidikan dri bulan november tahun 2019 tpi sampai sekarang tidak ada informasi sama sekali.
2. untuk pengecekan progres atau penerbitan nrg apakah dpat dilihat secara mandiri atau menunggu kabar dari dinas.
nuptk : 1149769670130153
galih fahmi agastia unit kerja smpn 1 watukumpul
atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

DIIKUTI OLEH