Sekretariat Kabinet

17 Jun 2019, 12:55
628127865xxxx
SMS Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Jokowi hrs menghapus subsidi energi utk mengurangi beban utang impor migas.sdh terlalu lama pemerintah dijerat utang impor yg bikin oposisi sering ribut.seharusnya jokowi bijaksana dlm mengelola utang negara .shg negara bs sejahtera membangun utk infrastruktur yg penting.jgn terlalu lama indonesia jd pengimpor migas ,bahan pertanian,yg buat neraca pembayaran negara timpang.segera ambil tindakan stop impor migas di tengah perang dagang as -cina yg semakinmemanas.jgn sampai indonesia hanya dapat sampahnya saja krn kesalahan kebijakan ekonomi.jgn pakai lg menteri menteri yg kerjanya impor,korupsi dan tdk mau mencegah paham radikal di sekolah dan kampus spt mendikbud dan menristek dikti,menteri agama yg terlibat suap,menpora yg diduga menerima suap dana koni.segera ganti menteri menteri yg tdk jujurjokowi hrs menghapus subsidi energi utk mengurangi beban utang impor migas.sdh terlalu lama pemerintah dijerat utang impor yg bikin oposisi sering ribut.seharusnya jokowi bijaksana dlm mengelola utang negara .shg negara bs sejahtera membangun utk infrastruktur yg penting.jgn terlalu lama indonesia jd pengimpor migas ,bahan pertanian,yg buat neraca pembayaran negara timpang.segera ambil tindakan stop impor migas di tengah perang dagang as -cina yg semakinmemanas.jgn sampai indonesia hanya dapat sampahnya saja krn kesalahan kebijakan ekonomi.jgn pakai lg menteri menteri yg kerjanya impor,korupsi dan tdk mau mencegah paham radikal di sekolah dan kampus spt mendikbud dan menristek dikti,menteri agama yg terlibat suap,menpora yg diduga menerima suap dana koni

24 Feb 2017, 05:28
628221400xxxx
SMS Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kepada YTH Presiden Republik Indonesia, Saya Hirson Kharisma beralamat di Bandung Dengan ini memohon kepada Bapak untuk mengintruksikan kepada Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia agar segera menghentikan tindakan melecehkan hukum dan Peradilan dengan terus memaksakan mengeluarkan izin lingkungan baru pabrik semen di Rembang yang seyogyanya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali No 99/PK/TUN 2016 pada 5 Oktober 2016. Tindakan mereka tersebut sangat berpotensi merusak lingkungan serta merampas hak-hak agraria masyarakat Kendeng.Kami juga meminta Bapak secara tegas memastikan Ganjar Pranowo dan PT. Semen Indonesia menghormati dan mentaati kesepakatan dengan tidak melanjutkan proses pembangunan pabrik sebelum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sedang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selesai. *Salam Kendeng Lestari*HIRSON KHARISMA

SMS

18 Feb 2017, 17:10
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kami mendapat laporan dari Masyarakat yang peduli tentang Efisiensi Anggaran Negara dan peduli tentang tata kelola Organisasi Kelembagaan pemerintah yang Baik yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Adanya beberapa Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan Tugas Pokok dan fungsi yang sama, seperti Sekretariat Kabinet Tugas Pokok dan Fungsinya sebenarnya semua sudah di lakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, jadi pekerjaan dan kebijakan mengakibatkan tumpang tindih sehingga terjadi koordinasi yang tidak efektif dan efisien serta terjadi pemborosan Anggaran negara/uang rakyat dalam hal administrasi negara, apabila di gabungkan hanya satu anggaran negara saja yaitu dalam Kementerian Sekretariat Negara saja.

2. Adanya tumpang tindih pekerjaan (over lapping) antara Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretariat Negara sehingga hal ini menimbulkan terjadinya pemborosan Anggaran negara/uang rakyat dalam hal administrasi negara dan pengelolaan dukungan teknis kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan apabila di gabungkan hanya satu anggaran negara saja yaitu dalam Kementerian Sekretariat Negara saja. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan Tugas Pokok dan fungsi yang sama, seperti Sekretariat Kabinet Tugas Pokok dan Fungsinya sebenarnya semua sudah di lakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, jadi pekerjaan dan kebijakan mengakibatkan tumpang tindih/overlapping sehingga terjadi koordinasi yang tidak efektif, efisien, oftimal serta terjadi pemborosan Anggaran negara/uang rakyat dalam hal administrasi negara, apabila di gabungkan hanya satu anggaran negara saja yaitu dalam Kementerian Sekretariat Negara saja.

Dari sejarah awal berdirinya Sekretariat Negara sehingga menjadi Kementerian Sekretariat Negara pengertian Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak awal dibentuknya hingga sekarang ini, tugas Sekretariat Negara pada umumnya adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara. Sekretariat Negara dibentuk sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden, dan Drs. Mohammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Pemerintah Republik Indonesia yang pertama. Dalam Pembentukan Kabinet pertama ini, diangkat seorang Sekretaris Negara dan Juru Bicara Presiden. Dalam perjalanan sejarahnya, Sekretariat Negara mengalami beberapa kali perubahan, baik tugas pokok, fungsi, kedudukan, maupun struktur kelembagaannya. Perubahan itu sangat dipengaruhi oleh situasi politik yang terjadi di tanah air. Awalnya, Sekretariat Negara hanya berfungsi untuk membantu tugas-tugas administrasi kepresidenan. Pada akhirnya, menjadi sebuah lembaga yang memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Dan sebagai informasi Fungsi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (disingkat Setkab) adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan Negara, jadi fungsi dibentuk nya adalah sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, jadi dengan demikian sudah seyogyanya dua fungsi yang sama baik Fungsi Kementerian Sekretariat Negara maupun Sekretariat kabinet untuk mendukung Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia harus digabung menjadi satu fungsi dan manfaat saja.

Jadi manfaat dan fungsi yang sama dalam satu Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian ini adalah dengan kata lain satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan semestinya alangkah baiknya sekali apabila Sekretariat Kabinet di gabung ke dalam Kementerian Sekretariat Negara untuk memperkuat kinerja Presiden Republik Indonesia agar Pengelolaan Administrasi Negara untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara lebih efisien secara anggaran Negara/uang rakyat yang dapat menghemat Ratusan Milyar Pertahun nya serta tugas, secara kinerja serta fungsi dari Presiden Republik Indonesia serta Wakil Presiden Republik Indonesia Lebih cepat, efektif, oftimal dalam melakukan pelayanan, merespon, dan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam urusan kenegaraan kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. Jadi dalam hal ini kami mengusulkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) dan Sekretariat Kabinet (Setkab) tidak boleh dipisahkan dengan bertujuan agar Sekretariat Kabinet (setkab) di gabung ke dalam Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg).

Jadi inti Kesimpulannya dari hal-hal diatas adalah Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) dan Sekretariat Kabinet (Setkab) memiliki tugas dan fungsi yang sama untuk mendukung Presiden Republik Indonesia sekali lagi kami sarankan seyogyanya sudah harus secepatnya disatukan agar lebih cepat, lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, lebih oftimal dan lebih terkoordinir dengan baik, rapi, teratur tersistematis dalam merespon aspirasi rakyat/masyarakat, melakukan pelayanan kepada Bangsa dan Negara dan dalam memberikan solusi yang baik dan efektif terhadap urusan Negara. Hal-hal diatas ini telah kami diskusikan dengan beberapa orang pakar hukum Tata Negara dan beberapa Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pengkajian Penghapusan Lembaga Pemerintah yang tidak efisien dan efektif, serta beberapa Lembaga Penelitian Kampus-Kampus Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta terkenal yang sangat menyetujui untuk Penggabungan Sekretariat Kabinet ke dalam Kementerian Sekretariat Negara yang berasal dari Laporan Masyarakat.

Dari awal Pemerintahan RI ini mulai di pimpin oleh Presiden pertama yaitu Bapak Soekarno kemudian Bapak Soeharto , Bapak Habibie, Bapak Gus Dur dan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden, Kementerian Sekretariat Negara tidak terpisah (dipisahkan) dari Sekretariat Kabinet dan mulai di buat terpisah oleh kepemimpinan Presiden Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja dari tahun 2010 sampai sekarang.

3. Di dalam Kebijakan Publik Negara manapun terutama yang Ideal untuk Indonesia , semestinya dalam satu Kementerian tidak boleh ada Pejabat yang setingkat dengan Menteri seperti di dalam Kementerian Sekretariat Negara ada Sekretariat yang di kepalai oleh Sekretaris Kabinet dengan setingkat Menteri hal ini mengakibatkan Overlapping/tumpang tindih pekerjaan, jadi “ibarat dalam Rumah Tangga Tidak boleh ada 2 (dua) orang Asisten Rumah Tangga dan hanya idealnya satu orang Asisten Rumah Tangga saja agar tidak terjadi berulang ulang nya pekerjaan yang di lakukan padahal pekerjaan itu sebenarnya sudah di lakukan oleh satu orang Asisten Rumah Tangga dan tidak boleh di lakukan kerja yang sama oleh satu orang asisten rumah tangga yang lainnya”.

4. Untuk menghilangkan ada nya Image dan Citra negative dari Masyarakat tentang adanya dua matahari (dua kepemimpinan) dalam satu Kementerian di lingkungan Istana Negara, menghilangkan ego sektoral antara Sekretariat Kabinet dan kementerian Sekretariat Negara, memudahkan koordinasi yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih/Overlapping pekerjaan dan hanya satu pintu koordinasi saja yaitu Kementerian Setneg sehingga anggaran uang rakyat dapat di hemat sehingga apabila di gabungkan Sekretariat Kabinet yang hanya memberdayakan jumlah Personil PNS sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) orang ke dalam Kementerian Sekretariat Negara, hal ini juga adalah rencana dan wacana Bapak Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2014 yang lalu, sehingga dapat menghemat anggaran /uang rakyat Ratusan Milyar, dan uang Negara/uang rakyat yang di hemat ratusan milyar ini dapat di pergunakan untuk Lapangan Pekerjaan, investasi di daerah dan kesejahteraan rakyat yang lainnya selain dana untuk Infrastruktur, hal hal seperti ini tidak hanya dilakukan untuk menggabungkan Sekretariat Kabinet ke dalam Kementerian Sekretariat Negara saja, juga dapat dilakukan dengan melebur/menggabungkan beberapa Lembaga pemerintah/Badan Pemerintah yang lainnya yang mempunyai fungsi dan kinerja yang tumpang tindih/overlapping. Dan sudah banyak Kementerian dan Lembaga Negara yang sudah di gabung sejak Kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang sangat Kami cintai ini, sehingga menghemat anggaran Negara dan uang rakyat ratusan milyar. Untuk Penggabungan bisa dilakukan dengan membuat Peraturan Presidennya (Perpres) sesegera mungkin hanya dalam waktu kurang lebih satu bulan saja. Sebagai usulan agar Sekretariat Kabinet di bubarkan dulu kemudian di lebur dan di gabungkan ke dalam Kementerian Sekretariat Negara saja, hal ini untuk memudahkan koordinasi yang baik sehingga tidak tumpang tindih pekerjaan dan hanya satu pintu koordinasi saja yaitu Kementerian Setneg sehingga anggaran uang rakyat dapat di hemat, seperti yang telah berhasil di lakukan penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat yang anggarannya dapat di hemat dan berhasil di gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia, apalagi semua fasilitas yang ada pada Sekretariat Kabinet adalah milik Kementerian Setneg mulai dari Fasilitas Gedung, fasilitas Kemanan, fasilitas parkir, fasilitas mobil kendaraan jemputan, fasilitas air, fasilitas listrik dan lain lain fasilitas yang dipakai oleh Sekretariat Kabinet adalah milik Kementerian Setneg. Dari hal-hal diatas melihat Kementerian Sekretariat Negara dan Lembaga-Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya semua sudah mengikuti Program Pemerintah dalam efisiensi terhadap anggaran Negara/uang rakyat.

Apabila dilihat walaupun Lokasi kantor Setwapres dan Deputi Hublem berjauhan dari Kementerian Sekretariat Negara namun tetap dibawah naungan/lingkup Koordinasi (struktur organisasi) Kementerian Sekretariat Negara sedangkan Keberadaan lokasi Sekretariat Kabinet menjadi satu Gedung dengan Kementerian Setneg yaitu hanya 5 (lima) lantai saja yang meminjam fasilitas dari Kementerian Sekretariat Negara dengan berjumlah sekitar 400 (empat ratus) orang saja personil PNS termasuk yang diperbantukan dari Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 60 (enam puluh) orang PNS namun masih belum digabungkan ke dalam Kementerian Sekretariat Negara.

Apabila di gabungkan Sekretariat Kabinet ke dalam Kemsetneg dapat negara menghemat anggaran Ratusan Milyar, dan uang negara yang di hemat ratusan milyar ini dapat di buatkan untuk Lapangan Pekerjaan, investasi di daerah dan kesejahteraan rakyat yang lainnya .

Jadi Keberadaan Sekretariat Kabinet ini dirasa sangat mubazier (menghambur-hamburkan) uang Negara/uang rakyat yang seharusnya semua Pekerjaan Pemerintah dapat dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, saat ini saja Sekretariat Kabinet sudah menghabiskan uang Negara sebesar Rp. 219 (dua ratus Sembilan belas) Milyar (Berita Terlampir).

5. Adanya laporan dari masyarakat bahwa di dalam Sekreteriat Kabinet dalam menentukan Jabatan Karier dan Prestasi PNS antara lain :

- Tidak mengikuti Pola Penilaian Sistem lolos butuh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN), contoh pada instansi Kementerian Sekretariat Negara bulan Agustus tahun 2015 yang lalu mau melepaskan pegawainya sebanyak 60 (enam puluh) orang Pegawai Eks Deputi Dukungan Kebijakan (Dukjak) untuk di perbantukan di Sekretariat Kabinet (hal ini adalah dengan perjanjian Tukar Guling PNS dengan jumlah dan Kwalitas PNS yang seimbang), dan dari Sekretariat Kabinet ada sekitar 20 (dua puluh) orang di tukar ke Kementerian Sekretariat Negara, janji dari Sekretariat Kabinet untuk memberikan Pegawai dengan kriteria dan jumlah yang seimbang ternyata tidak di penuhi, artinya instansi Sekretariat Kabinet yang memang membutuhkan pegawai dari Kementerian Setneg karena untuk menunjang dan meningkatkan fungsi Sekretariat Kabinet dari jumlah Pegawai dari sisi jumlah Personil sudah terpenuhi namun dari sisi Kinerja tidak dapat di fungsikan dan tidak dapat berjalan dengan baik karena tetap saja pekerjaan dan kinerja yang di lakukan overlappig/tumpang tindih dengan Kementerian Sekretariat Negara, dan sebaliknya juga yang semula untuk memperkuat Fungsi dan kinerja Kementerian Setneg karena kekurangan Pegawai karena sudah di perbantukan dan di pindahkan ke Sekretariat Kabinet namun dari Sekretariat Kabinet belum memberikan Jumlah 40 (empat puluh) orang yang rencananya akan di berikan oleh Sekretariat Kabinet ke Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini sebaiknya secepatnya dari Sekretariat Kabinet untuk mengembalikan kembali 40 (empat puluh) orang yang sudah di perbantukan ke Sekretariat Kabinet karena untuk lebih menunjang dan meningkatkan Fungsi dan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara agar system pertukar gulingan ini menjadi seimbang.

- Sekretariat Kabinet belum mengikuti Metode Penilaian 360 Derajat yang sudah diterapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN), artinya tidak mengikuti Pola metode penilaian 3600 mengusung mekanisme dimana kinerja seorang PNS dinilai berdasarkan umpan balik dari setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengannya — atasan (Pejabat dari eselon I sampai dengan eselon IV), rekan kerja, dan mitra bekerja antar Lintas Deputi, Biro, Bidang dan Sub Bidang. Pendek kata, metode ini mencoba mengumpulkan masukan dari berbagai narasumber di lingkungan kerja PNS.

Dengan mendapatkan umpan balik 3600, PNS akan terbantu untuk menilai diri mereka sebagaimana orang-orang di sekitar mereka melihat mereka. Umpan balik itu bisa mengungkapkan area-area dimana PNS tersebut sudah menunjukkan kinerja yang sangat bagus dan area-area dimana mereka masih perlu meningkatkan diri. Metode penilaian 360 derajat ini bisa mencakup sejumlah aspek yang tidak disadari baik oleh PNS sendiri maupun oleh Pejabat Eselon I sampai dengan Eselon IV, Idealnya PNS akan mempersepsi metode penilaian 3600 sebagai metode yang lebih fair dan akurat. Mereka akan merasa lebih nyaman dinilai dari berbagai sudut oleh berbagai pihak, dan bukan hanya oleh atasan langsung maupun tak langsung yang dianggap memiliki pengetahuan terbatas mengenai apa yang telah mereka lakukan.

Sedangkan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian lainnya serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya bahkan sampai dengan Lembaga Kementerian Non Struktural sudah mengikuti pola metode penilaian 3600 .

- Sebagai informasi sampai saat ini seluruh pegawai dan pejabat di Setkab mulai dari Staff, Analis Eselon I sampai dengan Eselon IV adalah Pegawai Kementerian Setneg yang di perbantukan untuk bekerja di Sekretariat Kabinet , jadi sebenarnya dengan status kepegawaian itu Pegawai Setkab adalah juga sama-sama merupakan pegawai di instansi Kementerian Sekretariat Negara tetapi secara Organisasi Mengapa menjadi terpisah ? Hal ini adalah suatu hal yang harus di lurusi dan di benahi agar semua Kepegawaian Setkab masuk bergabung ke dalam Kementerian Sekretariat Negara.

- Sekretariat Kabinet dalam melakukan Mutasi, Promosi dan Rotasi PNS untuk Pejabat Eselon I sampai dengan Eselon IV belum melakukan pola yang diterapkan oleh seperti tidak ada nya Open Bidding (terutama untuk Eselon II di Setkab melakukan Tes Prestasi Jabatan tidak melalui proses Open Bidding), tidak mengikuti kesesuaian Disiplin ilmu pendidikan Strata Sarjana yang dimiliki oleh PNS tidak mengikuti Penilaian untuk Analisis Jabatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan hanya melihat Like and dislike (Spoil System) bukan menggunakan Sistem Merit Point dalam menentukan Jabatan untuk PNS nya dan tentu saja hal ini banyak merugikan PNS.

Dari hal-hal diatas kami minta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar dapat menelusuri dan menindak lanjuti usulan kami agar proses Mutasi, Promosi dan Rotasi di Setkab dikoordinasikan dan di kembalikan lagi kepada Kementerian Sekretariat Negara seperti tahun 2009 yang lalu yang di pimpin oleh Presiden Ketika Itu Ibu Megawati Soekarnoputri guna memudahkan Proses Kepegawaian mejadi lebih efisien, efektif dan maksimal.

Dari hal –hal diatas dapat kami simpulkan antara lain :

Bertentangan dengan UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA No. 39 TAHUN 2008, Perpres Nomor 145 Tahun 2015 tentang Susunan LPNK/ Lembaga Pemerintahan dalam Tata Negara Republik Indonesia, dan Perpres NOMOR 5 TAHUN 2014 dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Merugikan Negara dalam hal pemborosan anggaran Negara (Uang Rakyat ), pemborosan Listrik, kertas dan Air serta merugikan Rakyat yang telah membayar Pajak yang terkait dengan pemberian Remunerasi (Kesejahteraan Tambahan untuk PNS) , merugikan dalam hal kinerja pemerintahan yang tidak adil kepada rakyatnya yang terkait dengan pemberian Remunerasi (Kesejahteraan Tambahan untuk PNS) kepada PNS di beberapa Kementerian-Kementerian, Lembaga Pemerintah setingkat Kementerian seperti di Sekretariat Kabinet dan Kementerian serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya yang tidak mengikuti efektifitas, efisiensi dan Oftimalisasi dari semangat Nawacita, semangat Trisakti dan semangat Revolusi Mental yang di perjuangkan oleh Bapak Presiden kita tercinta Bapak Joko Widodo dan hal ini adalah sekali lagi bertentangan juga dengan Remunerasi yang telah diberikan oleh pemerintah RI. yang telah di perjuangkan oleh Bapak Joko Widodo Presiden RI yang sama – sama kita cintai dalam hal penegakan Aparatur Negara yang bersih, bermartabat dan bertanggung jawab untuk Rakyatnya.

Merugikan Rakyat yang terkait dengan pembayaran pajak dan pemberian Remunerasi (Kesejahteraan Tambahan untuk PNS) kepada PNS di beberapa Kementerian-Kementerian, Lembaga Pemerintah setingkat Kementerian seperti di Sekretariat Kabinet, dan Kementerian lainnya serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang tidak mengikuti efektifitas, efisiensi dan Oftimalisasi dari semangat Nawacita, semangat Trisakti dan semangat Revolusi Mental yang di perjuangkan oleh Bapak Presiden kita tercinta Bapak Joko Widodo seperti hal-hal diatas.

Dari hal-hal diatas juga banyak yang bertentangan dengan Revolusi Mental, Semangat Tri Sakti, Nawacita yang telah di perjuangkan oleh Bapak Joko Widodo Presiden RI yang sama – sama kita cintai dalam hal penegakan Aparatur Negara yang bersih, bermartabat dan bertanggung jawab untuk Rakyatnya.

Dari hal-hal diatas, maka berdasarkan masukan dari Masyarakat yang peduli tentang Efisiensi Anggaran Negara dan peduli tentang tata kelola Kelembagaan Organisasi pemerintah yang Baik, menyarankan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan para jajarannya serta agar dapat diketahui juga oleh Lembaga Pengawas Negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, menyarankan antara lain :

Mengusulkan kepada Presiden RI dan Wapres RI agar Sekretariat Kabinet di bubarkan/di lebur dan di gabungkan ke Kementerian Sekretariat Negara saja hal ini untuk memudahkan koordinasi yang baik sehingga tidak tumpang tindih pekerjaan dan hanya satu pintu koordinasi saja yaitu Kementerian Setneg sehingga anggaran uang rakyat dapat di hemat sehingga apabila di gabungkan Sekretariat Kabinet ke dalam Kemsetneg dapat menghemat anggaran Ratusan Milyar, dan uang negara yang di hemat ratusan milyar ini dapat di buatkan untuk Lapangan Pekerjaan, investasi di daerah dan kesejahteraan rakyat yang lainnya .
Mengusulkan kepada Presiden RI dan Wapres RI agar Sekretariat Kabinet di bubarkan/di lebur dan di gabungkan ke Kementerian Sekretariat Negara saja hal ini untuk menghilangkan ada nya Image dan Citra dari Masyarakat tentang adanya dua matahari (dua kepemimpinan) dalam satu Kementerian di lingkungan Istana Negara, menghilangkan ego sektoral antara Sekretariat Kabinet dan kementerian Sekretariat Negara, memudahkan koordinasi yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih/Overlapping pekerjaan dan hanya satu pintu koordinasi saja yaitu Kementerian Setneg sehingga anggaran uang rakyat dapat di hemat sehingga apabila di gabungkan Sekretariat Kabinet yang hanya memberdayakan jumlah Personil PNS sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) orang ke dalam Kemsetneg, hal ini juga adalah rencana dan wacana Bapak Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2014 yang lalu yang sangat kami dukung sekali namun belum terealisasi dengan baik Penerapan Penggabungannya, sehingga dengan demikian dapat menghemat anggaran /uang rakyat Ratusan Milyar, dan uang Negara/uang rakyat yang di hemat ratusan milyar ini dapat di pergunakan untuk Lapangan Pekerjaan, investasi di daerah dan kesejahteraan rakyat yang lainnya selain dana untuk Infrastruktur, hal hal seperti ini tidak hanya dilakukan untuk menggabungkan Sekretariat Kabinet ke dalam Kementerian Sekretariat Negara saja, juga dapat dilakukan dengan melebur/menggabungkan beberapa Lembaga pemerintah/Badan Pemerintah yang lainnya yang mempunyai fungsi dan kinerja yang tumpang tindih/overlapping.

Dan di dalam Kebijakan Publik Negara Ideal untuk Indonesia , dalam satu Kementerian semestinya tidak boleh ada Pejabat yang setingkat dengan Menteri seperti Sekretaris Kabinet, dan solusi usulan dari kami untuk Sekretariat Kabinet digabungkan ke dalam Kementerian Setneg apabila nanti baik apakah dengan ada nya Reshuffle (Perombakan Kabinet) atau tanpa ada nya Reshuffle (Perombakan Kabinet) , ada beberapa alternative pilihan solusi antara lain :

a. Solusi Usulan Pertama antara lain : Setkab digabung ke dalam kementerian Sekretariat Negara Cukup di kepalai oleh seorang Wakil Sekretariat Kabinet dan memimpin dengan urutan-urutan dan susunan sebagai berikut, Kementerian Sekretariat negara yang terdiri dari beberapa Sekretariat antara lain :

Sekretariat Kementerian
Setmil
Setpres
Setwapres
Usulan : Menambahkan satu lagi Sekretariat dengan di kepalai oleh Wakil Sekretariat Kabinet dibawah nya menambahkan menjadi beberapa Deputi yang susunan adalah terdiri dari :

Yang dikepalai oleh seorang Waseskab yang dibawah nya terdiri dari :

- Deputi Urusan Kabinet I (yang mengurusi Polhukam dan kementerian lainnya)

- Deputi Urusan Kabinet II (yang mengurusi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – PMK dan kementerian lainnya, termasuk Kemnterian )

- Deputi Urusan Kabinet III (yang mengurusi Kemaritiman dan kementerian Lainnya)

- Deputi Dukungan Kebijakan Kabinet

- Deputi Bidang Administrasi yang mengurusi Lingkup Sekretariat saja

NB : Untuk Staf Ahli , Inspektorat dan Pusat Data dan Teknologi Informasi yang ada dalam Sekretariat Kabinet di lebur ke dalam Kementerian Setneg. (seperti gambar Struktur Organisai Kementerian Setneg di bawah ini dengan menambahkan Sekretariat Kabinet

Menambahkan ke dalam Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara:

b. Solusi Usulan Kedua antara lain : Nama Setkab di ganti menjadi Sekretariat Urusan Kabinet yang di kepalai oleh Kepala Sekretariat Urusan Kabinet dibawah nya menambahkan menjadi beberapa Deputi yang susunan adalah terdiri dari :

1. Sekretariat Kementerian

2. Setmil

3. Setpres

4. Setwapres

5. Usulan : Menambahkan satu lagi Sekretariat dengan di kepalai oleh seorang Kepala Sekretariat Urusan Kabinet Wakil Sekretariat Kabinet dibawah nya menambahkan menjadi beberapa Deputi yang susunan adalah terdiri dari :

- Deputi Urusan Kabinet I (yang mengurusi Polhukam dan kementerian lainnya)

- Deputi Urusan Kabinet II (yang mengurusi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – PMK dan kementerian lainnya, termasuk Kemnterian )

- Deputi Urusan Kabinet III (yang mengurusi Kemaritiman dan kementerian Lainnya)

- Deputi Dukungan Kebijakan Kabinet

- Deputi Bidang Administrasi yang mengurusi Lingkup Sekretariat saja

NB : Untuk Staf Ahli , Inspektorat dan Pusat Data dan Teknologi Informasi yang ada dalam Sekretariat Kabinet di lebur ke dalam Kementerian Setneg. (seperti gambar Struktur Organisai Kementerian Setneg di bawah ini dengan menambahkan Sekretariat Kabinet.

Menambahkan ke dalam Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara:

b. Solusi Usulan Kedua antara lain : Nama Setkab di ganti menjadi Sekretariat Urusan Kabinet yang di kepalai oleh Kepala Sekretariat Urusan Kabinet dibawah nya menambahkan menjadi beberapa Deputi yang susunan adalah terdiri dari :

1. Sekretariat Kementerian

2. Setmil

3. Setpres

4. Setwapres

5. Usulan : Menambahkan satu lagi Sekretariat dengan di kepalai oleh seorang Kepala Sekretariat Urusan Kabinet Wakil Sekretariat Kabinet dibawah nya menambahkan menjadi beberapa Deputi yang susunan adalah terdiri dari :

- Deputi Urusan Kabinet I (yang mengurusi Polhukam dan kementerian lainnya)

- Deputi Urusan Kabinet II (yang mengurusi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – PMK dan kementerian lainnya, termasuk Kemnterian )

- Deputi Urusan Kabinet III (yang mengurusi Kemaritiman dan kementerian Lainnya)

- Deputi Dukungan Kebijakan Kabinet

- Deputi Bidang Administrasi yang mengurusi Lingkup Sekretariat saja

NB : Untuk Staf Ahli , Inspektorat dan Pusat Data dan Teknologi Informasi yang ada dalam Sekretariat Kabinet di lebur ke dalam Kementerian Setneg. (seperti gambar Struktur Organisai Kementerian Setneg di bawah ini dengan menambahkan Sekretariat Kabinet.

Menambahkan ke dalam Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara:

c. Solusi Usulan Ketiga antara lain : Deputi deputi di Sekretariat Kabinet yang digabung ke dalam Kementerian Sekretariat Negara digabung/dilebur ke beberapa Sekretariat di Kementerian Sekretariat Negara, berikut susunannya yang terdiri dari :

- Deputi Dukungan Kinerja Kabinet masuk ke dalam Sekretariat Kementerian

- Deputi Polhukam, Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – PMK , Deputi Kemaritiman dan Deputi Bidang Administrasi berada di Bawah Setpres (Sekretaris Presiden) dengan dikepalai oleh Sekretaris Presiden

3. Diharapkan agar Lembaga Pengawas Hukum dan Aparatur Sipil Negara dapat mencegah dan meminimalisir terhadap pemborosan anggaran uang Negara/uang rakyat yang di lakukan oleh instansi kementerian dan lembaga Non Kementerian/Lembaga Pemerintah Lainnya Pemerintah seperti di Sekretariat Kabinet, dan Kementerian lainnya serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang tidak mengikuti efektifitas, efisiensi dan Oftimalisasi dari semangat Nawacita, semangat Trisakti dan semangat Revolusi Mental, terkait di seluruh Indonesia dengan mengawasi bahkan memeriksa semua eselon I dan eselon II dan di harapkan dimulai dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan sehingga semua Kementerian dapat menghemat anggaran belanja baik belanja terhadap Tugas pemantauan di beberapa Kementerian-Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Lembaga Pemerintah Lainnya seperti di Sekretariat Kabinet dan Kementerian lainnya serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang tidak mengikuti efektifitas, efisiensi dan Oftimalisasi dari semangat Nawacita, semangat Trisakti dan semangat Revolusi Mental yang di perjuangkan oleh Bapak Presiden kita tercinta Bapak Joko dengan belanja barang dan belanja pegawai sehingga Sisa Anggaran yang ada dapat di kembalikan untuk kamaslahatan dan kemakmuran rakyat Indonesia dan anggaran harus terlihat jelas dan bermanfaat bagi Rakyat.

4. Lembaga Pengawas dan Aparatur Sipil Negara hendaklah melakukan system pengawasan terhadap kinerja Divisi Sumber Daya Manusia yang terkait sehingga dapat mengurangi dan mengikis habis adanya “lahan bermain” antara pejabat yang tidak disiplin dan tidak jujur tersebut, sehingga hal ini menjadi tidak transfaran dan penuh dengan rekayasa dan juga dapat mengurangi kerugian Uang Rakyat/Uang Negara yang telah membayar Pajak yang terkait dengan pemberian Remunerasi (Kesejahteraan tambahan untuk PNS) kepada beberapa Kementerian-Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Lembaga Pemerintah Lainnya seperti di Sekretariat Kabinet dan Kementerian lainnya serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang tidak mengikuti efektifitas, efisiensi dan Oftimalisasi dari semangat Nawacita, semangat Trisakti dan semangat Revolusi Mental yang di perjuangkan oleh Bapak Presiden kita tercinta Bapak Joko Widodo

Demikianlah harapan dari kami sebagai masyarakat dalam waktu dekat mengharapkan adanya perubahan serta peningkatan kinerja yang berkualitas pada Lembaga Pemerintahan seperti Kementerian Sekretariat Negara dan instansi pemerintah lainnya sehingga dapat menempatkan Remunerasi dan penilaian PNS pada tempatnya yang akhirnya dapat dilihat oleh rakyat Indonesia secara jujur, jelas dan transfaran sehingga tercapai cita-cita dan harapan Bapak dan kami rakyat Indonesia dalam hal penegakan Aparatur Negara yang bersih, bermartabat dan bertanggung jawab untuk Rakyatnya. Kami tetap mendukung dan mendoakan semoga tetap dalam ridho dan Lindungan Allah SWT. Amin-amin ya robbal alamin.

Kami sangat memohon hal ini untuk di tindak lanjuti oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang tercinta Bapak Joko Widodo, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar Sekretariat Kabinet di gabung ke dalam Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia guna tercapainya efektifitas, efisiensi dan oftimalisasi Kinerja Pemerintah.

Kami sangat menunggu respon yang baik dari Bapak Presiden Joko Widodo agar hal ini segera dilakukan guna menunjang kesejahteraan rakyat banyak dan menjadikan Indonesia menjadi Negara yang mempunyai Tata Kelola Susunan ketatanegaraan yang baik dan hal ini adalah merupakan bukan kepentingan politik suatu organisasi manapun ini hanya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara Indonesia yang sangat kita cintai.

Kami mohon beribu-ribu maaf apabila dalam penulisan surat ini kurang berkenan di hati Bapak.

Atas perhatian, dukungan dan kerjasama dari Bapak kami haturkan banyak banyak terima kasih.

Wassalammu’alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.

Hormat kami,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampiran artikel rencana Penggabungan :

Jokowi Berencana Gabung Setneg dengan Setkab

Slamet Riadi

Minggu, 26 Oktober 2014 ? 23:43 WIB

Jokowi berencana menggabung Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dengan Kementerian Sekretariat Kabinet (Setkab). (Sindophoto)

A+ A-

JAKARTA - Sore tadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengumumkan posisi Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) di Kabinet Kerja. Ternyata Jokowi berencana menggabung Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dengan Kementerian Sekretariat Kabinet (Setkab).

"Rencananya akan ada penggabungan sesneg dengan seskab," kata mantan Deputi Transisi Jokowi-Jusuf Kalla Andi Widjajanto di Komplek Istana, Jakarta, Minggu (26/10/2014).

Presiden Jokowi sudah menunjuk Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Pratikno sebagai Mensesneg. Dia merupakan guru besar ilmu politik dan pemerintahan yang akan bekerja selama lima tahun dalam kabinet kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Besok Presiden Jokowi akan memberikan arahan setiap program kementerian dari 34 kementerian yang telah dibentuk. Jokowi tidak ingin para menterinya bekerja dengan program masing-masing.

"Presiden ingin satu arahan progam yang jelas dari presiden, dan besok akan diberikan dalam sidang kabinet pertama. Semuanya sudah ada," kata Andi.

Sri Mulyani Akui Pemangkasan Anggaran Berimplikasi ke Pertumbuhan Ekonomi 2016
Rabu, 8 Februari 2017 | 15:40 WIB

6
Shares

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (8/2/2017)

JAKARTA, KOMPAS. com - Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memungkiri, keputusannya memangkas anggaran berdampak kepada keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2016.

Meski begitu, ia menilai implikasi pemangkasan anggaran tidak begitu besar sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh 5,02 persen.

"Tidak terlalu berat jadi pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5 persen," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu usai menghadiri acara Mandiri Invesment Forum di Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Seperti diketahui, pemangkasan anggaran dalam APBNP 2016 mencapai Rp 137,6 triliun. Angka tersebut naik Rp 4,6 triliun dari angka yang sempat disebutkan belum lama ini yakni sebesar Rp 133 triliun.

Pemangkasan anggaran itu terdiri dari penghematan pemerintah pusat yakni belanja Kementerian dan lembaga sebesar Rp 64,7 triliun.

Adapun sisanya merupakan penghematan dana transfer ke daerah Rp 70,1 triliun dan dana desa sebesar Rp 2,8 triliun.

Terkait pertumbuhan ekonomi 2017, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu masih optimistis akan lebih baik dari 2016. Hanya saja, ia mengatakan bahwa pemerintah tetap harus berhati-hati.

Masih belum jelasnya arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS), belum seimbangannya ekonomi China, dan berbagai faktor di dalam negeri, jadi faktor-faktor yang diwaspadai pemerintah.

Dalam Undang-Undang APBN 2017, pertumbuhan ekonomi ditargetkan hanya 5,1 persen, inflasi 4,0 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 13.300, tingkat suku bunga SPN tiga bulan 5,3 persen.

Adapun harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok 45 dollar AS per barel, minyak bumi 815.000 barel per hari, dan lifting gas bumi 1,15 juta setara minyak per hari.

DIIKUTI OLEH