Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jl. A. Yani 242-244 Surabaya (031) 8294608 kominfo@jatimprov.go.id
23 Jan, 01:30
Anonim
Android Ditutup oleh Sistem

Assalamualaikum
Melaporkan atas pemutusan kerja sepihak tanpa didasari dengan alasan yang kuat. Laporan saya tujukan untuk Direksi perusahaan swasta PT. Prima Agung Sejahtera Jl. Kalianak Barat, 55 belakang Kav. 3 Surabaya 60183. Terimakasih.

22 Jan, 14:14
Putut Widodo
Website Ditutup oleh Sistem

Kepada yth.
Kementerian Perhubungan
c.q. Dinas Perhubungan

Salam hormat

Melalui tulisan ini saya ingin menyampaikan keluhan atas moda transportasi darat (bus) dari Jember ke banyuwangi atau sebaliknya.

1. Kondisi fisik
Kondisi fisik bus banyak yang tidak layak jalan, apalagi jika kita lihat akses dari dan menuju Banyuwangi yang sebagian besar adalah pengunungan, aspek keselamatan dan kemanan penumpang sering diabaikan.
2. Keamanan
Selama bertahun tahun untuk moda transportasi di wilayah ini peningkatan kemanan kepada penumpang sangat minim, banyak sekali kejadian (pencopetan, penipuan, dll) selalu terjadi, apalagi untuk trayek malam hari. Satu satunya peningkatan adalah adanya bus patas ke wilayah Banyuwangi, tetapi jadwal sangat minim.
3. Ketepatan waktu
Hal ini yang paling banyak dirasakan oleh pengguna, bisa kita bayangkan perjalanan dari Jember ke Banyuwangi bisa memakan waktu 4,5 sd 6 jam. Bukan karena kondisi jalan, karena 50% waktu tempuh tersebut digunakan untuk menunggu full penumpang,baru berangkat, ditopang dengan kondisi pada poin 1 di atas, lengkap sudah bahwa perjalanan dipastikan sangat amat lambat sekali.

Kami mohon pihak pihak terkait dapat menertibkan hal tersebut, karena seolah terjadi pembiaran selama bertahun - tahun.

Sekian terima kasih

17 Jan, 13:27
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Hari ini tanggal 17 Januari 2020 pukul 10.00 WIB di Dusun Pasir Panjang Desa wates Kec. Lekok Pasuruan, ada tim dari bawahan Kepala Desa Wates yang memutus aliran listrik tiap rumah warga yang enggan mengganti meteran listrik yang lama ke meteran listrik token, seharusnya tindakan memutus aliran listrik itu dari petugas PLN bukan warga suruhan Kepala Desa. Kami warga Dusun Pasir Panjang keberatan untuk mengganti meteran listrik, karena biaya yang kita tanggung sebesar Rp. 2.500.000,- lebih mahal dari biaya pemasangan baru yang sudah di tentukan oleh Kantor PLN sebesar Rp. 421.000,- (daya 450 VA) & Rp. 843.000,- (daya 900 VA). Kami juga punya bukti rekaman waktu orang suruhan Kepala Desa Wates mendatangi rumah tiap warga & memutus aliran listrik. Apa ini tidak termasuk pelanggaran & apa ini bisa di tindaklanjuti ke ranah hukum? Ibu Gubernur, kami hanya rakyat biasa yang dengan mudahnya ditindas oleh pemimpin yang mempunyai kuasa seperti Kepala Desa tempat tinggal kami.
Mohon kiranya Ibu Gubernur beserta jajaran Pemprov bertindak tegas terhadap orang yang memutus aliran listrik, sehingga kita bisa merasakan arti kemerdekaan RI yang sesungguhnya. Hanya Ibu Gubernur pilihan terakhir kita untuk mengadu tentang permasalahan yang selama ini kita rasakan. Terimakasih.

17 Jan, 08:33
Anonim
Email Instansi Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Assamualaikum wr wb..saya laily nur wahidah dari mojokerto.sebelumnya mohon maaf saya melaporkan mengenai biaya pendidikan adik saya di sma darut taqwa purwosari - kab. pasuruan masih ada biaya yang dibebankan ke siswa. menurut sepengetahuan saya semua biaya sma dan smk sudah dicover pemeritah daerah melalui dana bpopp. banyak pihak yang dirugikan atas kejadian ini. mohon ditindaklanjuti sekolahan tersebut. terimakasih..

16 Jan, 20:22
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Yth. biro hukum pemprov jatim
bagaimana saya bisa mendapatkan file salinan pergub mengenai standar harga barang dan jasa serta standar biaya tahun 2020? pada laman jdih jatim saya cari tidak ada min. mohon info. akan kami gunakan untuk membuat rkas tahun ini. terima ksih

15 Jan, 17:37
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Seiring berjalannya waktu dan negara Republik Indonesia sudah merdeka, namun untuk masyarakat Dusun Pasir Panjang Desa Wates Kecamatan Lekok Pasuruan masih krisis akan sumber daya listrik. Kami yang hidup di Dusun tersebut masih menggunakan listrik yang harganya berbeda dengan tarif dasar listrik pada umumnya yaitu Rp. 3000,- per meternya dan itu pun kita menjalani realita dengan keterpaksaan tanpa ada bantuan dari pihak mana pun.
Masyarakat Dusun Pasir Panjang tidak ada yang berani untuk meminta bantuan ke pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan, karena kita masih punya Kepala Desa, akan tetapi tindakan dari Kepala Desa Wates tidak bisa bertindak untuk mengatasi permasalahan listrik yang ada di Dusun Pasir Panjang walau domisili kita dekat dengan indonesia power (PLTG). Hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 jam 11.00 waktu setempat telah terjadi pemadaman listrik di Dusun Pasir Panjang dan entah sampai kapan listrik akan kembali nyala, Kabar burung yang kami dapat bahwa jika ingin kembali menyala, kami harus mengganti meteran listrik yang baru dari meteran listrik lama ke meteran listrik token dengan biaya yang harus kami bayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- Mohon kiranya Ibu Gubernur bisa meninjau langsung ke daerah Dusun Pasir Panjang yang mengalami krisis akan sumber daya listrik, agar kiranya kita masyarakat kecil yang berpenghasilan menengah ke bawah bisa merasakan hasil dari kemerdekaan RI tanpa harus terbebani dengan biaya yang begitu besar akan tarif listrik yang sudah diatur oleh Kepala Desa Wates. Kami sangat berharap akan tindak lanjut dari Ibu Gubernur Dra. Hj Khofifah Indar Parawansa M.Si. dan para staf Provinsi Jawa Timur! Terimakasih.

11 Jan, 11:00
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Pt. mount scopus indonesia
tepatnya surabaya jl.bengawan ( the harvest cake )

bekerja dengan gelar sarjana
jam masuk 07.00-16.00 ( 9 jam )
namun kenyataannya banyak hal yang di lakukan hingga melampaui batas jam kerja
dalam 1 hari bisa sampai 10 jam kerja (pulang jam 17.00 kadang bisa lebih)

hari masuk senin - sabtu
jika kalkulasi dalam 1 hari 10jam
maka dalam satu minggu bisa : 6x10 = 60 jam kerja
libur hanya tgl merah
normal dalam 1 bulan itungan 30 hari, maka = 30 - 4 = 26 hari
26 hari x 10 jam kerja = 260 jam dalam sebulan
dan tidak ada upah lembur

namun menurut uu ketenagakerjaan jam kerja yakni 40 jam dalam satu minggu

undang - undang :

1. terhadap ketentuan waktu kerja diatur di dalam pasal 4 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu:

7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

apabila pengusaha mempekerjakan pekerjanya melewati dari ketentuan waktu di atas maka pengusaha berkewajiban untuk membayar upah lembur, sebagaimana tertuang di dalam pasal 78 undang-undang nomor 13 tahun 2003.

untuk formulasi dari pembayaran upah lembur diatur di dalam keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi no. kep-102/men/vi/2004 tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.

8 Jan, 14:34
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Ruas jalan Provinsi Jatim tepatnya di ruas jalan Kec. Rejoso Kab. Nganjuk ke utara arah kawasan hutan sampai batas Kab. Nganjuk dengan Kab. Bojonegoro, sepertinya perlu dilakukan pengaspalan ulang, karena aspal jalan sudah mulai mengelupas sehingga jalan menjadi berlubang. Apalagi ditambah lalu lalang truk-truk besar proyek bendungan semantok, membuat jalan menjadi semakin parah dan berlumpur. Ruas jalan ini menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jawa Timur. Mohon tindaklanjutnya. Terima kasih.

5 Jan, 11:48
Anonim
Android Ditutup oleh Sistem

Peninggalan zaman dahulu yang terbengkalai. Ditemukan sebuah batu yang berbentuk naga dan lingga yoni di Desa Ketompen Kecamatan Pajarakan Kab. Probolinggo yang sepertinya terlihat tidak terawat. Diduga merupakan sebuah peninggalan dari kerajaan Lumajang yang dahulunya difungsikan sebagai pintu masuk atau benteng pertahanan. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terimakasih.

2 Jan, 01:31
Muhammad Rusydi
Website Ditutup oleh Sistem

Saya naik bus Anggun Krida hari selasa 31 Desember 2019. jadwal pemberangkatan pukul 12.30 wib dari terminal Bungurasih. mula-mula saya diantar orang ke bus itu setelah ia bertanya tujuan saya (saya jawab; ke Bondowoso). nyampe di dalam bus, saya bertanya (untuk memastikan) ke seseorang yang sedang duduk di kursi sopir, "lewat arak-arak mas?" ia hanya menjawab dengan anggukan kepala.
singkatnya, sekitar pukul 12.30 wib bus berangkat dari terminal Bungurasih. saya ditarik ongkos 60.000 oleh kondekturnya (kayaknya mahal ini ya). nyampe di terminal Probolinggo, saya disuruh pindah bus jurusan Bondowoso. lalu saya turun pindah ke bus yg masih parkir menunggu penumpang.
Di perjalanan, seperti biasa kondektur menagih karcis dan saya diminta bayar lagi. alasannya karena kondektur bus Anggun Krida Surabaya itu gak ngasih karcis ke bus yg jurusan Bondowoso. kami berdebat sengit di dalam bus. kata sopir bus jurusan bondowoso itu: "kondektur bus Surabaya itu memang nakal". dan ternyata tidak hanya saya korbannya, perempuan usia lanjut juga mengalami hal yang sama. ada penumpang juga menyahut: "Anggun Krida emang gitu".
kondektur bus Anggun Krida itu gemuk, busnya AC dengan kondisi kursi yang sudah lusuh.
Mohon dicek; bus Anggun Krida pemberangkatan pukul 12.30 wib dari terminal Bungurasih.

DIIKUTI OLEH