Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jl. A. Yani 242-244 Surabaya (031) 8294608 kominfo@jatimprov.go.id
5 Feb, 07:14
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Dear admin,
saya administrasi yang bekerja di sebuah komplek pergudangan di jawa timur, pertengahan januari lalu tepatnya 17 januari 2020 saya mendapatkan surat pemberitahuan pemeriksaan tenaga kerja yang akan dilakukan pada tgl 29 januari 2020 oleh pengawas ketenagakerjaan. tepat pada tanggal tersebut, pengawas ketenagakerjaan hadir untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan rincian yang sudah tertulis di surat pemberitahuan yang saya terima sebelumnya.
dua minggu dari tanggal 17 januari 2020, tepatnya 04 februari 2020, kantor saya dikunjungi kembali oleh dua orang pelaksana penerangan dan penyuluhan ketenagakerjaan dan keselamatan kesehatan kerja. bapak-bapak tersebut "menawarkan" buku peraturan undang-undang ketenagakerjaan senilai rp 320.000.- yang nantinya setelah saya membayar akan saya tandatangani buku kunjungan mereka.
saya bertanya kepada beliau, tahun lalu kami sudah "membeli" buku tersebut dari bapak, apakah tahun ini kami masi harus "membelinya"?
beliau menjawab, dalam buku tersebut ada pembaharuan karena terkait pergantian mentri.

yang ingin saya tanyakan, apakah memang benar setiap perusahaan diwajibkan untuk "membeli" buku peraturan tersebut?

4 Feb, 09:11
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Kepada BPBD Prov. dan BPBD Kab. Jombang, kami warga Dusun Beluk Desa Jombok Kabupaten Jombang sudah 3 hari terdampak banjir luapan sungai Watudakon dan ada 4 desa yang terdampak dengan ketinggian antara 40 sampai 120cm. Dan sudah 4 tahun ini jadi langganan banjir. Mohon Dinas PU bisa analisa kejadian rutin yang menimpa dusun kami sekarang, karena pembangunan shipon yang sudah tidak bisa menampung debit air yang menyeberangi sungai brantas. Terimakasih. Warga Beluk. Slamet Nurwahyudi.

29 Jan, 14:13
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Saudara saya mau mengajukan surat penelitian untuk jurnal penelitian di Surabaya, melalui Kesbangpol Prov. Jatim yang ada di Surabaya, tetapi setelah datang kesana yang ada malah bukan diarahkan/di informasikan dengan baik, tetapi saudara saya malah dijutekin dan dibentak bentak, karena alasannya tidak sesuai prosedur. Sedangkan saudara saya udah lengkap membawa berkas-berkas yang perlu dibawa juga dan berbicara sangat sopan kepada mereka. Dia jauh-jauh dari jakarta, untuk meneliti tentang Surabaya tetapi yang didapat malah seperti itu. Apakah seperti ini model sistem kinerja orang sana, tidak bisa berbicara dengan baik dan welcome kepada para pendatang yang mau meneliti Kota Surabaya ? Sangat disayangkan dan saya sendiri orang asli Surabaya malu terhadap cara kerja seperti ini, karena dapat memperburuk citra Kota Surabaya kepada orang luar. Terimakasih.

23 Jan, 01:30
Anonim
Android Ditutup oleh Sistem

Assalamualaikum
Melaporkan atas pemutusan kerja sepihak tanpa didasari dengan alasan yang kuat. Laporan saya tujukan untuk Direksi perusahaan swasta PT. Prima Agung Sejahtera Jl. Kalianak Barat, 55 belakang Kav. 3 Surabaya 60183. Terimakasih.

22 Jan, 14:14
Putut Widodo
Website Ditutup oleh Sistem

Kepada yth.
Kementerian Perhubungan
c.q. Dinas Perhubungan

Salam hormat

Melalui tulisan ini saya ingin menyampaikan keluhan atas moda transportasi darat (bus) dari Jember ke banyuwangi atau sebaliknya.

1. Kondisi fisik
Kondisi fisik bus banyak yang tidak layak jalan, apalagi jika kita lihat akses dari dan menuju Banyuwangi yang sebagian besar adalah pengunungan, aspek keselamatan dan kemanan penumpang sering diabaikan.
2. Keamanan
Selama bertahun tahun untuk moda transportasi di wilayah ini peningkatan kemanan kepada penumpang sangat minim, banyak sekali kejadian (pencopetan, penipuan, dll) selalu terjadi, apalagi untuk trayek malam hari. Satu satunya peningkatan adalah adanya bus patas ke wilayah Banyuwangi, tetapi jadwal sangat minim.
3. Ketepatan waktu
Hal ini yang paling banyak dirasakan oleh pengguna, bisa kita bayangkan perjalanan dari Jember ke Banyuwangi bisa memakan waktu 4,5 sd 6 jam. Bukan karena kondisi jalan, karena 50% waktu tempuh tersebut digunakan untuk menunggu full penumpang,baru berangkat, ditopang dengan kondisi pada poin 1 di atas, lengkap sudah bahwa perjalanan dipastikan sangat amat lambat sekali.

Kami mohon pihak pihak terkait dapat menertibkan hal tersebut, karena seolah terjadi pembiaran selama bertahun - tahun.

Sekian terima kasih

17 Jan, 13:27
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Hari ini tanggal 17 Januari 2020 pukul 10.00 WIB di Dusun Pasir Panjang Desa wates Kec. Lekok Pasuruan, ada tim dari bawahan Kepala Desa Wates yang memutus aliran listrik tiap rumah warga yang enggan mengganti meteran listrik yang lama ke meteran listrik token, seharusnya tindakan memutus aliran listrik itu dari petugas PLN bukan warga suruhan Kepala Desa. Kami warga Dusun Pasir Panjang keberatan untuk mengganti meteran listrik, karena biaya yang kita tanggung sebesar Rp. 2.500.000,- lebih mahal dari biaya pemasangan baru yang sudah di tentukan oleh Kantor PLN sebesar Rp. 421.000,- (daya 450 VA) & Rp. 843.000,- (daya 900 VA). Kami juga punya bukti rekaman waktu orang suruhan Kepala Desa Wates mendatangi rumah tiap warga & memutus aliran listrik. Apa ini tidak termasuk pelanggaran & apa ini bisa di tindaklanjuti ke ranah hukum? Ibu Gubernur, kami hanya rakyat biasa yang dengan mudahnya ditindas oleh pemimpin yang mempunyai kuasa seperti Kepala Desa tempat tinggal kami.
Mohon kiranya Ibu Gubernur beserta jajaran Pemprov bertindak tegas terhadap orang yang memutus aliran listrik, sehingga kita bisa merasakan arti kemerdekaan RI yang sesungguhnya. Hanya Ibu Gubernur pilihan terakhir kita untuk mengadu tentang permasalahan yang selama ini kita rasakan. Terimakasih.

15 Jan, 17:37
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Seiring berjalannya waktu dan negara Republik Indonesia sudah merdeka, namun untuk masyarakat Dusun Pasir Panjang Desa Wates Kecamatan Lekok Pasuruan masih krisis akan sumber daya listrik. Kami yang hidup di Dusun tersebut masih menggunakan listrik yang harganya berbeda dengan tarif dasar listrik pada umumnya yaitu Rp. 3000,- per meternya dan itu pun kita menjalani realita dengan keterpaksaan tanpa ada bantuan dari pihak mana pun.
Masyarakat Dusun Pasir Panjang tidak ada yang berani untuk meminta bantuan ke pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan, karena kita masih punya Kepala Desa, akan tetapi tindakan dari Kepala Desa Wates tidak bisa bertindak untuk mengatasi permasalahan listrik yang ada di Dusun Pasir Panjang walau domisili kita dekat dengan indonesia power (PLTG). Hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 jam 11.00 waktu setempat telah terjadi pemadaman listrik di Dusun Pasir Panjang dan entah sampai kapan listrik akan kembali nyala, Kabar burung yang kami dapat bahwa jika ingin kembali menyala, kami harus mengganti meteran listrik yang baru dari meteran listrik lama ke meteran listrik token dengan biaya yang harus kami bayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- Mohon kiranya Ibu Gubernur bisa meninjau langsung ke daerah Dusun Pasir Panjang yang mengalami krisis akan sumber daya listrik, agar kiranya kita masyarakat kecil yang berpenghasilan menengah ke bawah bisa merasakan hasil dari kemerdekaan RI tanpa harus terbebani dengan biaya yang begitu besar akan tarif listrik yang sudah diatur oleh Kepala Desa Wates. Kami sangat berharap akan tindak lanjut dari Ibu Gubernur Dra. Hj Khofifah Indar Parawansa M.Si. dan para staf Provinsi Jawa Timur! Terimakasih.

11 Jan, 11:00
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Pt. mount scopus indonesia
tepatnya surabaya jl.bengawan ( the harvest cake )

bekerja dengan gelar sarjana
jam masuk 07.00-16.00 ( 9 jam )
namun kenyataannya banyak hal yang di lakukan hingga melampaui batas jam kerja
dalam 1 hari bisa sampai 10 jam kerja (pulang jam 17.00 kadang bisa lebih)

hari masuk senin - sabtu
jika kalkulasi dalam 1 hari 10jam
maka dalam satu minggu bisa : 6x10 = 60 jam kerja
libur hanya tgl merah
normal dalam 1 bulan itungan 30 hari, maka = 30 - 4 = 26 hari
26 hari x 10 jam kerja = 260 jam dalam sebulan
dan tidak ada upah lembur

namun menurut uu ketenagakerjaan jam kerja yakni 40 jam dalam satu minggu

undang - undang :

1. terhadap ketentuan waktu kerja diatur di dalam pasal 4 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu:

7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

apabila pengusaha mempekerjakan pekerjanya melewati dari ketentuan waktu di atas maka pengusaha berkewajiban untuk membayar upah lembur, sebagaimana tertuang di dalam pasal 78 undang-undang nomor 13 tahun 2003.

untuk formulasi dari pembayaran upah lembur diatur di dalam keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi no. kep-102/men/vi/2004 tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.

8 Jan, 14:34
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Ruas jalan Provinsi Jatim tepatnya di ruas jalan Kec. Rejoso Kab. Nganjuk ke utara arah kawasan hutan sampai batas Kab. Nganjuk dengan Kab. Bojonegoro, sepertinya perlu dilakukan pengaspalan ulang, karena aspal jalan sudah mulai mengelupas sehingga jalan menjadi berlubang. Apalagi ditambah lalu lalang truk-truk besar proyek bendungan semantok, membuat jalan menjadi semakin parah dan berlumpur. Ruas jalan ini menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jawa Timur. Mohon tindaklanjutnya. Terima kasih.

5 Jan, 11:48
Anonim
Android Ditutup oleh Sistem

Peninggalan zaman dahulu yang terbengkalai. Ditemukan sebuah batu yang berbentuk naga dan lingga yoni di Desa Ketompen Kecamatan Pajarakan Kab. Probolinggo yang sepertinya terlihat tidak terawat. Diduga merupakan sebuah peninggalan dari kerajaan Lumajang yang dahulunya difungsikan sebagai pintu masuk atau benteng pertahanan. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terimakasih.

DIIKUTI OLEH