Pemerintah Provinsi Jawa Barat

23 Jan, 14:32
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 5 hari

Bkn mohon informasinya mengenai sk pensiun tmt 1 november 2019, jabatan guru madya pangkat pembina tk.i, iv/b dengan nip 195910111989032004. instansi sma negeri 1 lembang, opd dnas pendidikan provinsi jawa barat

23 Jan, 11:41
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 7 hari

Proses perpanjangan izin usaha pertambangan (iup) lama hingga saat ini belum selesai.

semua dokumen yang diminta sudah diberikan, namun proses masih tetap saja lama dari dpmptsp jawa barat hingga cabang dinas esdm purwakarta.

ketika difollow up progressnya selalu disitu2 saja tidak ada kemajuan.

22 Jan, 20:50
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 3 hari

Untuk badan pengawas pendidikan dan orang orang yg memberantas korupsi
saya salah satu siswa smkn 1 cikarang selatan yg hampir lulus saya hanya ingin melaporkan bahwa sekolah saya sekarang ini sering melakukan korupsi bahkan para waetawan yg datang pun dikorupsi saya sering prihatin dengan sekolah saya sendiri karena sering sekali ada anggaran yg tidak jelas asal muasal nya dan anggaran tersebut juga untuk apa ???. waktu saya kelas 2 smk waktu itu ada pembayaran iht sebagian besar wali murid bingung terhadap anggaran tersebut banyak yg membayar dan banyak juga yg tidak jika pihak tu ditanya anggaran tersebut untuk apa juga pasti bilang nya telah direncanakan untuk sekolah.
awal tahun masuk pun saat pembayaran uang masuk pun ada banyaj sekali hal yg tidak sesuai seperti sepatu saat pendaftaran harga sepatu sekitar 150k sedangkan saat diterima ada harga 100k saja 50k nya kemana
saya harap laporan pengaduan saya ditindak karena saya serta masyarakat sekolah sudah tidak tahan lagi dengan fasilitas yg minim sedangkan banyak anggaran yg tidak jelas

21 Jan, 01:45
Ilyas Arrasyid
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 3 hari

Bdg pa walikota/pa gubernur jawa barat yg terhormat saya akan melaporkan bahwa saya dari keluarga yg tidak mampu sudah menyalurkan sktm ke sekolahan saya yaitu : sma pahlawan toha yg ada di bandung kenapa sampai skarang saya belum menerima bantuan?,,seharusnya saya mendapatkan kip tapi ternyata tidak.dan saya sangat keberatan dikarenakan saya harus membayar spp skolah,,,maafkan saya melapor jam malam karena kepikiran terus.dikarenakan ga punya biaya utk membayar.jika di perkenankan tolong segera proses pembuatan kip buat saya.sebelumnya maaf mengganggu,nama saya : ilyas arrasyid sekolah : sma pahlawan toha nik : 3273101112010002 tempat/tgl lahir : 11 desember 2001 alamat : gg.perikanan2 rt/rw:06/05 kel:pelindung hewan kecamatan:astana anyar. saya mengharapkan sekali sms saya di respon dan segera ditindak lanjuti pemeroses san ppip/kip bagi saya terima kasih.

26 Jun 2018, 17:46
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Kepada Yth
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Dengan Hormat
Paska Mesima adalah Perkumpulan yang berbadan Hukum dengan nama lengkapknya yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM RI adalah Persadaan Masyarakat Karo Merga Singarimbun ras Anak Beruna, dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada Bapak/Ibu untuk mendapatkan tindak lanjut yang secepatnya sesuai dengan keadaan yang terjadi yang berikut ini:

1. Ada pengusaha/perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan batu dolomit di dalam yuridis Desa Mardinding, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang mana kegiatan penambangan telah berlangsung sekitar 8 (delapan bulan).
2. Kegiatan penambangan tersebut pernah dilaporkan oleh masyarakat melalui suara pembaca harian daerah dan telah mendapat respon dari Pejabat Polres Kabupaten Karo dan pernah orang yang mengaku dari Kepolisian datang ke lokasi pada bulan Desember 2017.
3. Masyarakat yang menjadi Anggota Ormas Paska Mesima telah mengajukan keberatan terhadap kegiatan penggalian batu dolomit tersebut karena telah memasuki kawasan hutan desa (hutan lindung) merupakan bukit kaki Gunung Sinabung didalam radius 5 hektar (zona tidak aman ketentuan Bakorsarnas terhadap Gunug Sinabung).
4. Telah tumbang (dirobohkan) setidaknya 3 (tiga) pohon buah pengasen yang telah berumur tatusan tahun karena tanahnya digali untuk diambil dolomitnya.
5. Masyarakat telah menyampaikan kejadian penambangan di Desa Mardinding pada Rapat Kordinasi (Rakor) Paska Mesima di Tiganderket pada bulan April 2018 dan telah ditindak lanjuti dengan menghadap ke Polres Karo dan Polda Sumatera Utara dengan maksud melaporkan dan/atau mengadu yang ternyata Petugas Ormas Paska Mesima tidak mendapat respon yang positip dari Polisi.
6. Ormas Paska Mesima mengalami kesulitan dalam mendapatkan kepastian pelaku penambangan berkaitan dengan perizinannya Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi atau izin khusus lainnya yang melakukan penambangan dolomit di hutan desa Mardinding tersebut dan yang diketahui mengenai penambangan di kawasan hutan desa harus melalui ketentuan khusus dan tidak mudah untuk mendapatkannya apa lagi lokasi tersebut masuk zona merah / zona tidak aman Gunung Sinabung.

Berdasarkan keadaan di atas maka dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada maka kami meminta kepada Bapak/Ibu untuk menutup kegitan pertambangan tersebut dan memproses siapa saja yang telah menikmati hasil penambangan dolomit tersebut, yang memberikan izin dan yang membackingnya sebagaimana pendapat kami sepatutnya tidak pernah ada penambangan dolomit di Hutan Desa/Lindung yang langsung menopang Desa Mardinding di Kaki Gunung Sinabung yang masuk zona merah (dalam kawasan 5 KM sesuai ketentuan Pemerintah sehingga Kampung Mardinding sampai sekarang masih di kosongkan dan Penduduknya masih mengungsi).

Ketentuan mengenai peprtambangan pada PP 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan pada pasal 2 huruf a "mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolaston"

Ketentuan dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan, khususnya pada penjelasan pasal 5, hutan desa adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah suatu desa, dimanfaatkan oleh desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Selanjutnya di dalam PP 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, hutan desa didefinisikan sebagai hutan negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa dan untuk untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Hak akses desa terhadap hutan negara yang ada di dalam wilayahnya inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai hutan desa. Pemberian akses ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008, tentang Hutan Desa, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2008. Peraturan ini kemudian diikuti dengan perubahan-perubahannya (Permenhut No. P.14/Menhut-II/2010 dan Permenhut No. P.53/Menhut-II/2011). Di dalam Hutan Desa, hak-hak pengelolaan secara permanen diberikan oleh Menteri Kehutanan/Pemerintah Daerah kepada lembaga desa dengan waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Perizinan Hutan Desa dapat diberikan di areal hutan lindung dan juga produksi yang berada di dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan Bupati/Walikota. Dalam hal ini hak yang dapat diberikan adalah hak pemanfaatan Hutan Desa bukan hak milik dengan status tetap di hutan negara.

Berdasarkan WIUP dan IUP yang diduga telah dikeluarkan oleh Bupati mengacu kepada PP 23 Tahun 2010, maka sepatutnya Bukit Berupa Hutan Lindung harus dikecualikan dan tidak termasuk walaupun ada dolomit di dalamnya.

Sebagai ORMAS yang berbadan hukum berdasarkan Akta Pernyataan Pendirian Perkumpulan Persadaan Masyarakat Karo Merga Singarimbun Ras Anak Beruna Nomor : 02 tanggal 03 November 2017 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017551.AH.01.07.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persadaan Masyarakat Karo Merga Singarimbun Ras Anak Beruna maka cukup menyampaikan laporan ini dan meminta turun ke lapangan secepatnya sebelum kerusakan lebih parah di Kawasan Bandung Utara (KBU) akibat adanya pembangunan kawasan wisata oleh PT. Bandung Pakar yang menurut hemat kami telah terjadi penyelewengan ijin lokasi yang diberikan oleh Gubernur Jabar tahun 1991 untuk 200 Ha dan tahun 1993 untuk 120 Ha.

Jelas dalam Ijin tersebut dilarang merubah bentuk dan yang terjadi sekarang bentuk dirubah demikian juga dilarang membuka kulit tanah (Soil Top) dan ternyata dimana sudah memerah permukaan, dan dilarang juga untuk membangun di kemiringan 25% yang ternyata kemiringan tersebut di tebas menjadi rata, dan Hotel Intercon yang dibangun tanpa memiliki bak penampungan untuk pengolahan limbah sehingga dibuang ke anak sungai menjadi bau dan warna.

Ada yang hal menarik dari ijin lokasi tersebut tentang tampak luar bangunan harus bernuansakan JABAR dam termuatam tidak satupun yang bergaya JABAR yang harus diartikan jawa barat.

Berikut ini adalah keadaan 2 hari terakhir dimana pengupasan permukaan tanah tanpa penutup dan bedenga sehingga air sungai menjadi coklat kemeriahan pada hujan hari ini.

Telah turun dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi pada hari Jumat lalu sebagaimana di video mendapat hambatan sehingga telah terjadi pelanggaran UU oleh PT. Bandung Pakar dan laporan tersebut secara resmi di ajukan DPP Paska Mesima dan sampai hari ini belum diketahui kelanjutannya.

Dengan menggunakan www.lapor.go.id. maka diharapkan akan lebih cepat penanganannya sebagaimana juga hari ini sudah digeruduk kantor camat dan ternyatan tidak respon.

Salam

DIIKUTI OLEH