Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Komplek Perkantoran Kabupaten OKU Selatan.Muaradua 082126722230 diskominfo@okuselatankab.go.id
9 Jan, 14:41
Mashuril Anwar
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 4 hari

Yth.Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terdapat laporan masyarakat atas nama Bapak Anwar terkait pelayanan pembuatan e-ktp di disdukcapil oku selatan.laporan tersebut berupa :
1.bahwa 6 bulan yang lalu bapak anwar mengurus pembuatan e-ktp tetapi dikarenakan blanko e-ktp kosong sehingga hanya diberikan surat keterangan saja oleh petugas
2.Pada tanggal 8 januari 2020,bapak anwar kembali ke disdukcapil untuk mengurus kembali e-ktp dikarenakan masa berlaku surat keterangan sudah habis,tetapi diinformasikan oleh petugas bahwa blanko e-ktp masih kosong dan akan diberikan surat keterangan lgi.
3.kemudian bapak anwar menemui salah satu petugas dan diinformasikan untuk pencetakan e-ktp bisa dicetak dengan biaya administrasi Rp 50.000 ,dan bapak anwar akhirnya membayar uang adminstrasi tersebut dikarenakan proses pembuatan e-ktp yang sudah lama.
4.Bapak anwar melaporkan tentang lamanya proses pelayanan didisdukcapil dan adanya praktik pemungutan biaya oleh petugas didisdukcapil dan sudah ddialami oleh banyak masyarakat.

Mohon untuk segera ditanggapi dan dijelaskan terkait laporan yang masuk dan adanya penindakan jika memang terdapat praktek pemungutan biaya diluar biaya yang sehrusnya sesuai ketentuan,sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.terima kasih

26 Des 2019, 16:28
Rakyat Indonesia Ber Daya
Website Ditutup oleh Sistem

Kepada yth, Kepala Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan dan Permukiman

terdapat laporan yang masuk berupa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,terdapat dugaan tindak pidana korupsi serta tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai delik penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kesempatan karena jabatan diduga bertujuan menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain sehingga diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan daerah/negara.

adapun hal yang ingin dilaporkan adalah kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan belanja modal pada dinas perumahan rakyat, kawasan dan permukiman pemerintah kabupaten oku selatan. dengan uraian sebagai berikut:

1. pekerjaan penataan drainase pasar saka selabung kecamatan muaradua dilaksanakan oleh berdasarkan kontrak nomor 04/ktr/ppk.vi/apbd/disperkim/os/2018 tanggal 29 agustus 2018, dengan nilai kontrak sebesar Rp 494.000.000,00.
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 agustus s.d. 27 desember 2018. fisik pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan berita acara serah terima pertama (bastp) nomor 556/ba-pho/ppk.v/d1sperk1m//okus/2018 tanggal 17 desember 2018 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 494.000.000,00 atau 100% dari nilai kontrak

pelapor menduga terdapat kekurangan volume pada proyek drainase pasar saka selabung kecamatan muaradua
1. pek talud (pembuangan)
2. pekerjaan pasangan batu belah ad 1 pc: 4ps
3. pekerjaan talud dan siring pasang
4. pekerjaan cor beton ad 1pc:2ps:3kr

Diharapkan kepada instansi terkait untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan realisasi sebenrnya.Terima kasih.Salam LAPOR

23 Des 2019, 09:27
Rakyat Indonesia Ber Daya
Website Ditutup oleh Admin

Kepada yth,Sekretaris DPRD Kabupaten OKU Selatan

Terdapat laporan yang mengenai kecurigaan terjadinya tindak pidana korupsi seperti disampaikan dibawah ini :

berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta mempermudah pelaksanaan pemberian penghargaan kepada masyarakat, perlu mengganti peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

bersama ini kami selaku masyarakat melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kesempatan karena jabatan diduga telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan uraian sebagai berikut:

pelaksanaan tiga paket belanja konsultasi penyusunan produk hukum pada sekretariat dprd tidak didukung dengan bukti yang lengkap sebesar rp72.850.000,00 dan memboroskan keuangan daerah sebesar rp.336.270.000,00

pada Tahun Anggaran 2018, sekretariat dprd kabupaten oku selatan menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp 33.238.766.235,00 dan direalisasikan sebesar Rp 32.157.758.662,00 atau 96,75% dari anggaran. realisasi belanja barang dan jasa tersebut, diantaranya untuk belanja jasa konsultan sebesar rp598.630.000,00.

belanja jasa konsultan merupakan belanja untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual. sekretariat dprd melakukan kerjasama dan pendampingan pengkajian naskah akademik termasuk penyusunan draf rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif dprd yang menggunakan tenaga ahli dari kementerian hukum dan ham ri kantor wilayah sumatera selatan.
pelaksanaan konsultan penelitian tersebut dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama dengan kementerian hukum dan ham ri kantor wilayah sumatera selatan. adapun mekanisme yang digunakan oleh sekretariat dprd dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum adalah sebagai berikut.
a. pihak sekretariat dprd mengirimkan surat kepada kementerian hukum dan ham ri kantor wilayah sumatera selatan tentang permohonan rekomendasi tenaga ahli untuk pendampingan pembuatan naskah akademik dan draf raperda inisiatif dprd oku selatan tahun 2018;
b. kementerian hukum dan ham ri kantor wilayah sumatera selatan memberikan surat balasan berupa persetujuan nama-nama tenaga ahli yang ditugaskan untuk pendampingan penyusunan produk hukum
c. sekretariat dprd menetapkan surat keputusan tentang tim penyusunan naskah akademik dan draf raperda inisiatif;
d. berdasarkan surat keputusan tersebut, tenaga ahli bekerja sesuai dengan kerangka acuan kerja (kak) yang telah disusun oleh sekretariat dprd;
e. setelah kegiatan selesai, tenaga ahli menyerahkan laporan hasil pekerjaan dan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan; dan
f. tenaga ahli dibayar melalui mekanisme ganti uang (gu) oleh bendahara pengeluaran dan diterima secara cash/tunai

dokumen pertanggungjawaban belanja jasa konsultan pada sekretariat dprd sebesar Rp 598.630.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

label 1. ganti uang (gu) belanja jasa konsultan sekretariat dprd:
1. nomor sp2d 0966/bl-gu/2018 tanggal 20 april 2018. uraian spj gu-9. nilai spj rp. 199.610.000,00
2. nomor sp2d 0997/bl-gu/2018 tanggal 25 april 2018 uraian spj gu-10 nilai spj rp 199.415.000,00
3. nomor sp2d 2908/bl-gu/2018 tanggal 26 september 2018 gu-23. uraian spj 199.605.000,00
jumlah : rp. 698.630.000,00

realisasi pembayaran jasa konsultan penyusunan produk hukum dalam ketiga dokumen sp2d gu tersebut telah dibayar sebesar Rp 598.716.450,00,

tabel 2. pembayaran konsultan per sp2d gu pada sekretariat dprd

1. pertanggungjawaban gu 9 dalam sp2d nomor 0966/bl-gu/2018
a. uraian belanja biaya personil (4 orang). nilai spj rp. 155.400.000,00.
pph 21 rp. 23.310.000,00
jumlah setelah pajak rp. 132.090.000,00
b. uraian belanja perjalanan dinas nilai spj rp. 33.600.000,00.
jumlah setelah pajak rp. 33.600.000,00
c. uraian belanja biaya non personil nilai spj rp.10.415.000,00

2. pertanggungjawaban gu 10 dalam sp2d nomor 0997/bl-gu/2018
a. uraian belanja biaya personil (4 orang). nilai spj rp. 155.400.000,00. pph 21 rp. 23.310.000,00 nilai spj rp. 132.090.000,00
b. uraian belanja perjalanan dinas nilai spj rp. 33.600.000,00.
jumlah setelah pajak rp. 33.600.000,00
c. uraian belanja biaya non personil nilai spj rp.10.415.000,00

3. pertanggungjawaban gu 23 dalam sp2d nomor 2908/bl-gu/2018
a. uraian belanja biaya personil (4 orang). nilai spj rp. 155.400.000,00. pph 21 rp. 23.310.000,00 nilai spj rp. 132.090.000,00
b. uraian belanja perjalanan dinas nilai spj rp. 33.600.000,00.
jumlah setelah pajak rp. 33.600.000,00
c. uraian belanja biaya non personil nilai spj rp.10.605.000,00 jumlah setelah pajak rp 10.605.000,00
jumlah nilai spj rp.598.435.000,00
jumlah setelah pajak rp. 528.505.000,00

pertanggungjawaban belanja jasa penyusunan produk hukum dan hasil konfirmasi kepada tenaga ahli yang berasal dari kementerian hukum dan ham ri kantor wilayah sumatera selatan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) terkait menunjukkan permasalahan sebagai berikut.
a. surat konfirmasi nomor 117/s/terincr-okus/04/2019 tanggal 10 april 2019
1) tenaga ahli yang tercantum dalam surat tugas nomor w.6-kp.04.01-0098 tanggal 2 februari 2018 dan nomor w.6-kp.04.01-0181 tanggal 1 maret 2018 menyatakan telah mengikuti kegiatan pendampingan pembuatan naskah akademik dan draf raperda inisiatif dprd oku selatan tahun 2018 tentang pengelolaan sampah
2) tenaga ahli yang tercantum dalam surat tugas nomor w.6-kp.04.01-0142 tanggal 16 februari 2018 dan nomor w.6-kp.04.01-0202 tanggal 15 maret 2018 menyatakan telah mengikuti kegiatan pendampingan pembuatan naskah akademik dan draf raperda inisiatif dprd oku selatan tahun 2018 tentang kawasan industri di dprd oku selatan
3) tenaga ahli yang tercantum dalam surat tugas nomor w.6-kp.05.01-0619 tanggal 10 agustus 2018 menyatakan telah mengikuti kegiatan pembahasan peraturan dprd kabupaten oku selatan di dprd oku selatan
4) tenaga ahli menyatakan telah menerima uang masing-masing sebesar rp33.022.500,00 (setelah dipotong pajak penghasilan) secara tunai
5) tenaga ahli yang mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan naskah akademik dan raperda inisiatif dprd oku selatan menggunakan kendaraan dinas dari kementerian hukum dan ham ri kantor wilayah sumatera selatan, sedangkan biaya bahan bakar minyak (bbm) serta akomodasi penginapan ditanggung oleh sekretariat dprd oku selatan
6) alat tulis kantor (atk) dan penggandaan dokumen diserahkan sepenuhnya kepada sekretariat dprd.

pertanggungjawaban belanja honorarium tidak lengkap serta tidak sesuai dengan ketentuan sebesar rp409.120.000,00

biaya personil honorarium tenaga ahli maksimal yang dapat dibayarkan untuk kegiatan penyusunan naskah akademis dan draf raperda inisiatif yang diatur dalam peraturan bupati nomor 14 tahun 2017 untuk pelaksanaan penyusunan produk hukum lebih dari sepuluh hari sebesar rp20.000.000,00 per produk hukum.

apabila dalam penyusunan produk hukum melibatkan lebih dari satu orang tenaga ahli, maka jumlah yang diterima masing-masing tenaga ahli diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat pendidikan/status tenaga ahli yang bersangkutan.

hasil konfirmasi atas pertanggungjawaban gu dari pptk yang dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan (bapk) nomor 18/bapk/lkpd-llg/04/2018 tanggal 25 april 2018 diketahui sebagai berikut.

tabel 3. rincian hasil konfirmasi pada sekretariat dprd

1. gu 9 sp2d no. 0966/bl-gu/2018
a. uraian biaya personil (4 orang) nilai spj rp. 155.400.000,00
spj tidak sesuai ketentuan rp. 112.090.000,00
tidak sesuai perbup no. 14 tahun 2017
b. biaya perjalanan dinas nilai spj rp. 33.600.000,00
spj tidak sesuai ketentuan rp.25.800.000,00 bukti spj tidak lengkap
c. biaya non personil nilai spj rp. 10.415.000,00
spj tidak sesuai ketentuan rp. 125.000,00 buktl spj tidak lengkap

2. gu 10 sp2d no. 0997/bl-gu/2018
a. uraian biaya personil (4 orang) nilai spj rp. 155.400.000,00 spj tidak sesuai ketentuan rp. 112.090.000,00 tidak sesuai perbup no. 14 tahun 2017
b. biaya perjalanan dinas nilai spj rp. 33.600.000,00 spj tidak sesuai ketentuan rp.25.800.000,00 bukti spj tidak lengkap
c. biaya non personil nilai spj rp. 10.415.000,00 spj tidak sesuai ketentuan rp. 125.000,00 buktl spj tidak lengkap

3. gu 23 sp2d no. 2908/bl-gu/2018
a. uraian biaya personil (4 orang) nilai spj rp. 155.400.000,00 spj tidak sesuai ketentuan rp. 112.090.000,00 tidak sesuai perbup no. 14 tahun 2017
b. biaya perjalanan dinas nilai spj rp. 33.600.000,00 spj tidak sesuai ketentuan rp.25.800.000,00 bukti spj tidak lengkap
c. biaya non personil nilai spj rp. 10.605.000,00 spj tidak sesuai ketentuan rp. 0,00 keterangan buktl spj tidak lengkap

sangat jelas kondisi tersebut tidak sesuai dengan: peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pada pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban apbd harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan peraturan bupati oku selatan nomor 14 tahun 2017 tentang standar biaya umum (sbu) kabupaten oku selatan ta 2018,

pada nomor 6 tentang honorarium tenaga ahli fasilitasi penyusunan produk hukum menyebutkan bahwa honorarium untuk produk hukum yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari per produk hukum sebesar rp.20.000.000,00. apabila dalam penyusunan produk hokum melibatkan lebih dari 1 (satu) orang tenaga ahli,

maka jumlah yang diterima masingmasing tenaga ahli diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkatpendidikan/status tenaga ahli yang bersangkutan.
permasalahan tersebut mengakibatkan:
1. kelebihan pembayaran pertanggungjawaban belanja melalui mekanisme sp2d gu sebesar rp.72.850.000,00 (rp.25.800.000,00 + rp.l25.000,00 + rp.25.800.000,00+ rp.l25.000,00 + rp.21.000.000,00); dan
2. memboroskan keuangan daerah sebesar rp.336.270.000,00 (rp.l 12.090.000,00 + rp.l 12.090.000,00 + 112.090.000,00).

demikianlah laporan pengaduan pendahuluan dugaan tindak pidana korupsi,serta penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kesempatan karena jabatan diduga telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan rakyat dan negara.

Diharapkan untuk menjawab ataupun menyelesaikan laporan yang masuk ini sesuai dengan aturan dan kondisi yang sebenarnya.Terima kasih.Salam Lapor

20 Des 2019, 19:45
Rakyat Indonesia Ber Daya
Website Ditutup oleh Sistem

Kepada Yth. Kepala Dinas Kesahatan OKU Selatan

Terdapat laporan masuk terkait dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang dan keterlambatan penyetoran terhadap retribusi jasa pelayanan kesehatan puskesmas. Berdasarkan data yang dilampirkan oleh pelapor bahwa terjadi keterlambatan penyetoran dengan rincian :
Periode bulan januari :
1. puskesmas buay sandang aji rp.90.000,00
2. puskesmas ranau tengah rp. 260.000,00
3. puskesmas banding agung rp.190.000,00

Periode bulan maret
1. puskesmas buay rawan rp. 110.000,00

Periode bulan mei
1. puskesmas ranau tengah rp.150.000,006.
2. puskesmas makakau rp.30.000,007.
3. puskesmas banding agung rp. 360.000,00

Periode bulan juli
1. puskesmas buay sandang rp. 250 000,009.
2. puskesmas buay rawan rp. 110.000.00

Periode bulan agustus
1. puskesmas buay runjung rp. 540.000,00

Periode bulan september
1. puskesmas ranau tengah rp. 310.000,00

Dijelaskan juga oleh pelapor bahwa mekanisme penyetoran retribusi jasa pelayanan kesehatan puskesmas pada dinas kesehatan diawali dengan Bendahara Penerimaan menerima setoran dari Bendahara Pembantu yang terdapat di Puskesmas secara keseluruhan (borongan) secara tunai. Selanjutnya bendahara penerimaan membuat slip setoran ke bank yang dicatat di BKU penerimaan berdasarkan tanggal setoran bendahara penerimaan ke kas daerah. dan juga bendahara penerimaan mengakui bahwa pengelolaan penerimaan retribusi masih terkendala dan tidak dilakukan secara tepat waktu. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi daerah kabupaten oku selatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan daerah nomor 8 tahun2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerahnomor 11 tahun 2010 tentang retribusi daerah kabupaten oku selatan.
Permasalahan ini menyebabkan :
a. target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan tidak tercapai
b. pengelolaan retribusi pelayanan puskesmas berpotensi disalahgunakan

Sehingga Pelapor memohon adanya tindakan ataupun kejelasan dari Pihak yang bersangkutan terhadap laporan ini.

Diharapkan laporan ini untuk diselesaikan sebagaimana mestinya,dan dijelaskan secara rinci sehingga tidak lagi menimbulkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan prosedural penerimaan retribusi. Terima Kasih

20 Des 2019, 19:09
Rakyat Indonesia Ber Daya
Website Ditutup oleh Sistem

Kepada Yth.Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Terdapat laporan masuk terkait dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang dan keterlambatan penyetoran terhadap retribusi pada 13 UPTD pasar yang terdapat di OKU Selatan. Berdasarkan data yang dilampirkan dan juga dijelaskan oleh pelapor bahwa mekanisme penyetoran retribusi pada dinas koperasi, industri, ukm, pasar dan perdagangan berdasarkan bukti setor dari kepala pasar sebagai kepala uptd yang menyetorkan retribusi pasar ke bendahara penerimaan beserta sobekan bonggol karcis yang telah digunakan dan selanjutnya dibuatkan tanda terima dan disetorkan ke bank. Berdasarkan BKU bendahara penerimaan, BKU simda keuangan, surat tanda setoran (STS), formulir setoran bank serta tanda terima/kuitansi beberapa sampel penerimaan retribusi daerah telah terjadi keterlambatan penyetoran ditahun 2018 oleh bendahara penerimaan kurang lebih antara 1 s/d 150 hari dengan total sebesar Rp 217.416.000,- , dengan rincian :
No Nama UPTD Pasar Periode Keterlambatan Jumlah setoran
1 Gunung Raya 1 s/d 60 hari Rp 23.800.000,00
2 Kemu 1 s/d 120 hari Rp 5.500.000,00
3 Jaga Raga 1 s/d 90 hari Rp 11.100.000,00
4 Ulak Agung Ulu 1 s/d 90 hari Rp 9.400.000,00
5 Simpang Sender 1 s/d 60 hari Rp 41.500.000,00
6 Gunung Terang 1 s/d 90 hari Rp 6.200.000,00
7 Karet Jaya 1 s/d 150 hari Rp 20.900.000,00
8 Simpang 1 s/d 60 hari Rp 23.600.000,00
9 Blambangan 1 s/d 180 hari Rp 1.900.000,00
10 Koppass 1 s/d 120 hari Rp 25.216.000,00
11 Merpang 1 s/d 120 hari Rp 3.600.000,00
12 Galang Tinggi 1 s/d 120 hari Rp 11.000.000,00
13 Banding 1 s/d 150 hari Rp 33.700.000,00

Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi daerah kabupaten oku selatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan daerah nomor 8 tahun2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerahnomor 11 tahun 2010 tentang retribusi daerah kabupaten oku selatan. Permasalahan ini menyebabkan pengelolaan retribusi pasar berpotensi disalahgunakan. Sehingga Pelapor memohon adanya tindakan ataupun kejelasan dari pihak yang bersangkutan terhadap laporan ini.

Diharapkan laporan ini untuk diselesaikan sebagaimana mestinya,dan dijelaskan secara rinci sehingga tidak lagi menimbulkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan prosedural penerimaan retribusi. Terima Kasih

24 Sep 2019, 11:58
Demsi Masgan
Website Ditutup oleh Pelapor

Kepada Yth Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.OKU Selatan

Mohon ditindaklanjuti dengan memfasilitasi permohonan pembangunan BTS di Desa Peninggiran,kecamatan Tiga Dihaji,Kabupaten OKU Selatan yang tertuju kepada Vendor Penyedia akses Telekomunikasi dikarenakan pada desa tersebut belum terdapat sinyal untuk berkomunikasi dan penyebaran informasi.

8 Sep 2019, 09:54
Bastari
Website Ditutup oleh Sistem

Permintaan Data Kepala Bidang E-Goverment Kominfo OKU Selatan

4 Sep 2019, 11:33
Felix Iskandar
Website Ditutup oleh Admin

Test belajar..
yth kepada kepala dinas lingkungan hidup oku selatan
mohon untuk melakukan pembenahan tempat pembuangan sampah akhir di desa bendi kecamatan buay rawan kabupaten oku selatan, karena sampah banyak berserakan di pinggir jalan dan menimbulkan bau busuk menyengat.

4 Sep 2019, 11:29
Andi Hamdan
Website Ditutup oleh Sistem

Yth. Kepala Dinas PUTR
permintaan perbaikan jalan ibu kota Kabupaten OKU Selatan (Muaradua) yang rusak akibat galian PDAM

28 Sep 2018, 14:55
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

agar objek pariwisata di Kabupaten OKU Selatan terutama Danau Ranau untuk di tingkatkan lagi promosinya

DIIKUTI OLEH