Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Bojonegoro Jawa Timur 62111 (0353) 881826
19 Jan 2038, 10:14
628574853xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

DENGAN HORMAT DAN DENGAN SANGAT AGAR TERJUN KE DESA JATIMULYO KEC. TAMBAKREJO DENGAN SECARA MENDADAK TANPA PEMBERITAHUAN PERANGKAT DESA. AGAR BISA MENGAUDIT DANA DESA. KARENA DANA DESA TIDAK TRANSPARAN. CUMA BANER YG TERPASANG. MOHON DI TINDAK LANJUT. TERIMA KASIH

19 Jan 2038, 10:14
62856353xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

aku msyrkt koripan, tlg dln prs ds di dusn koripan ndg d bngn. Trmksh

19 Jan 2038, 10:14
628585483xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

bojonegoro tanya pada tgl 09-febr-2014 desa saya melaksanakan pilkades dan untuk tahun selanjutnya pilkades tahun berapa?

19 Jan 2038, 10:14
628560631xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

LAPOR Assalamu,alaikum pak bupati..pasar sumberejo blok B antara nomer 179 sampai 221 kalau hujan deras slalu banjir.hal tsb sudah di laporkan kepada pemangku jabatan pasar tetapi tidak ditanggapi dengan adanya peebaikan.para pedagang merasa dirugikan karena tiap hari slalu membayar iuran.oleh krn itu kami meminta kepada bapak untuk menegur pejabat yang bersangkutan

Minggu, 21:48
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 10 hari

Assalamualaikum wr. wb
yth. bapak / ibu dinas tekait
1. kementrian dalam negeri cq. bagian bina desa
2. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kab. bojonegoro

perkenalkan saya anggota bpd disalah satu kecamatan di kab bojonegoro, jawa timur
meskipun ini merupakan periode kedua sebagai anggota bpd , namun masih ada beberapa hal tentang beberapa ketentuan yang berlaku dalam penyusunan perubahan apbdesa ( p-apbdesa) khususnya terkait siltap dan tunjangan kades dan perangkat desa, dan tunjangan bpd, yang perlu kami ketahui secara langsung dari dinas yang berwewenang.
a. latar belakang :
1. terjadi kenaikan terhadap penerimaan add bagi desa kami yang semula rp. 700.000.000,- menjadi 1.400.000.000,- sehingga menyebabkan komposisi 30% (siltap,tunjangan,operasional pemerintah desa, bpd, dan insentif rt/rw) mengalami kenaikan anggaran.
2. dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan baik ; pp, permendagri,dan peraturan bupati telah di hitung oleh pemerintah desa dan diketahui kenaikan sbb:
a. anggaran tunjangan bpd ( 7,5% dari 30% apbdes) yang semula rp. 36.600.000,- setahun atau rp. 3.050.000 perbulan menjadi rp. 53.400.000 se tahun atau rp. 4.450.000, perbulan.
jadi terdapat kenaikan sebesar rp. 16.800.000 setahun atau rp.1.400.000,- perbulan.

b. siltap dan tunjangan kades dan perangkat desa yang semula rp. 384.900.000,- menjadi rp. 441.900.000,- ( nilai maximal sesuai perbup 45 tahun 2018) dengan rincian sbb:
1) siltap kades sebesar rp. 2.550.000,- dan tunjangan kades rp. 4.515.000 berubah menjadi sebesar rp. 3.500.000,- dan tunjangan kades rp. 4.515.000
2) siltap perangkat desa sebesar rp. 1.275.000,- dan tunjangan perangkat rp. 1.697.000 berubah menjadi siltap perangkat desa sebesar rp. 1.750.000,- dan tunjangan perangkat rp. 1.697.000
3) siltap kades terdapat kenaikan rp. 950.000 perbulan dan siltap perangkat terdapat kenaikan rp. 475.000,- perbulan, sedangkan untuk tunjangan tetap.

3. tahun sebelumnya kami menyikapi perubahan apbdes dengan cara:
a. untuk tunjangan bpd kami anggarkan sebesar 12 bulan x rp. 4.450.000 = rp. 53.400.000
jika bulan oktober perubahan apbdesa disahkan maka realisasinya adalah sbb:
1) pencairan bulan nopember senilai rp. 4.450.000
2) pencairan bulan desember senilai rp. 4.450.000
3) pencairan kekurangan bayar tunjangan bpd januari s/d oktober
10 bulan x rp.1.400.000 sebesar rp. 14.000.000

b. untuk siltap kades kami anggarkan sebesar 12 bulan x rp. 3.500.000 = rp. 42.000.000
untuk tunjangan tidak ada perubahan.
jika bulan oktober perubahan apbdesa disahkan maka realisasinya adalah sbb:
1) pencairan siltap kades bulan nopember senilai rp. 3.500.000
2) pencairan siltap kades bulan desember senilai rp. 3.500.000
3) pencairan kekurangan bayar siltap kades januari s/d oktober sebesar :
10 bulan x rp.950.000 sebesar rp. 9.500.000

c. untuk siltap perangkat desa kami anggarkan sebesar 12 bulan x rp. 1.697.000 = rp. 20.364.000
untuk tunjangan tidak ada perubahan.
jika bulan oktober perubahan apbdesa disahkan maka realisasinya adalah sbb:
1) pencairan siltap perangkat bulan nopember senilai rp. 1.697.000
2) pencairan siltap perangkat bulan desember senilai rp. 1.697.000
3) pencairan kekurangan bayar siltap kades januari s/d oktober sebesar :
10 bulan x rp.475.000 sebesar rp. 4.750.000

poin a,b,c jika dimasukkan dalam p apbdes tertulis sbb:
sebelum perubahan setelah perubahan
- tunjangan bpd 12 x 3.050.000 = 36.600.000 12 x 4.450.000 = .53.400.000
- siltap kades 12 x 2.550.000 = 30.600.000 12 x 3.500.000 = 42.000.000
- siltap perangkat a 12 x 1.275.000 = 15.300.000 12 x 1.697.000 = 20.364.000


4. tahun ini dengan adanya kasi pemerintahan baru draf perubahan apbdes di tolak dan haruskan menyikapi perubahan apbdes dengan skema sebagai berikut:
a. untuk tunjangan bpd kami anggarkan sebesar :
10 bulan x rp. 3.050.000 = rp. 30.500.000
2 bulan x rp. 11.450.000 = rp. 22.900.000

jika bulan oktober perubahan apbdesa disahkan maka realisasinya adalah sbb:
1) pencairan bulan nopember senilai @ rp. 11.450.000
2) pencairan bulan desember senilai @ rp. 11.450.000

b. untuk siltap kades kami anggarkan sebesar
10 bulan x rp. 2.550.000 = rp. 25.500.000
2 bulan x rp. 3.500.000 = rp. 7.000.000

untuk tunjangan tidak ada perubahan.
jika bulan oktober perubahan apbdesa disahkan maka realisasinya adalah sbb:
1) pencairan siltap kades bulan nopember senilai rp. 3.500.000
2) pencairan siltap kades bulan desember senilai rp. 3.500.000

c. untuk siltap perangkat desa kami anggarkan sebesar
10 bulan x rp. 1.275.000 = rp. 12.750.000
2 bulan x rp. 1.697.000 = rp. 3.394.000

untuk tunjangan tidak ada perubahan.
jika bulan oktober perubahan apbdesa disahkan maka realisasinya adalah sbb:
1) pencairan siltap perangkat bulan nopember senilai rp. 1.697.000
2) pencairan siltap perangkat bulan desember senilai rp. 1.697.000

poin a,b,c jika dimasukkan dalam p apbdes tertulis sbb:
sebelum perubahan setelah perubahan
- tunjangan bpd 12 x 3.050.000 = 36.600.000 10 x 3.050.000 = 30.500.000
- tunjangan bpd 0 2 x 11.450.000 = 22.900.000

- siltap kades 12 x 2.550.000 = 30.600.000 10 x 2.550.000 = 30.500.000
- siltap kades 0 2 x 3.500.000 = 22.900.000

- siltap perangkat a 12 x 1.275.000 = 15.300.000 10 x 1.275.000 = 12.750.000
- siltap perangkat a 0 2 x 1.697.000 = 3.394.000


b. permasalahan :
dengan mengikuti skema sesuai dengan arahan kasi pemerintahan kecamatan,
1. maka tidak dapat diketahui secara langsung perubahan besaran anggaran yang tercantum dalam perubahan apbdesa karena terdapat 2 kegiatan yang sama :

2. untuk besaran anggaran tunjangan bpd nilainya sama dengan menggunakan skema seperti tahun lalu karena sesuai perbup ( 7,5% dari 30% apbdes)

hal ini berbeda dengan kades dan perangkat desa karena dengan skema dari kasi pemerintahan maka terdapat selisih sebesar rp. 950.000/bulan untuk kades dan rp. 450.000/bulan untuk perangkat desa dikali 10 bulan.

atau dengan kata lain kades dan perangkat desa merasa kehilangan haknya dengan skema dari kasi pemerintahan sebesar :
10 bulan x rp.950.000 sebesar rp. 9.500.000 untuk kades
10 bulan x rp.475.000 sebesar rp. 4.750.000 untuk perangkat

c. pertanyaan :
mensikapi keluhan dari perangkat desa dan kepala desa terkait hal tersebut diatas dan kami belum mendapatkan jawaban atau solusi terbaik dari pihak kecamatan, maka kami mengharap kepada dinas terkait untuk memberikan pencerahan kepada kami terkait regulasi ataupun peraturan yang dapat kami jadikan pijakan atau acuan dalam pembuatan perubahan apbdes dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya tanpa menghilangkan hak-hak yang seharusnya diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

adapun pertanyaan yang perlu penjelasan adalah sebagai berikut:
1. menurut ketentuan yang berlaku, bagaimana mensikapi penyusunan perubahan apbdesa jika terjadi kenaikan anggaran, khususnya mengenai tunjangan bpd dan siltap kades dan perangkat desa sebagaimana latar belakang permasalahan ini diatas?
2. adakah ketentuan yang melarang pembayaran kekurangan bayar sebagaimana yang kami lakukan seperti tahun lalu ( latar belakang poin 3) ?
3. apakah skema yang diterapkan kasi pemerintahan (latar belakang poin 4.) dibenarkan dan memiliki dasar hukum?

terimakasih atas, jawaban dan pencerahan yang diberikan kepada kami.
wassalamualakum wr. wb

tutup

5 Okt, 01:02
Anonim
Android Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 10 hari

Saya mewakili warga desa belun kecamatan temayang kabupaten bojonegoro propinsi jawatimur, melaporkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang kepala desa yaitu :
1. memecat secara sepihak salah salah satu perangkat desa (kasi kesejahteraan) tanpa berdasar pada peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
2. gaji dan tunjangan selama 8 bulan yang menjadi hak dari perangkat desa yg diberhentikan tersebut tidak diberikan, padahal spj dan administrasinya sudah lengkap.
mohon untuk ditindaklanjuti dikarenakan kami warga desa merasa geram dengan kebijakan yg dikeluarkan kepala desa ternyata tidak sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. terimaksih

30 Sep, 15:10
628123244xxxx
SMS Ditutup oleh Sistem

Bjn selamat siang permisi, saya riski salah satu mahasiwa asal asli bojonegoro, pertama, apakah beasiswa untuk mahasiswa bojonegoro ini skarang masih ada? dan bagaimana proses pengurusannya, termasuk persyaratan dan mekanismenya, terimakasih

30 Sep, 11:30
8214078xxxx
SMS Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 6 hari

Bjn kami petani tembakau baureno kepohbaru merasa dipermainkan soal harga tembakau rajangan .masa hrga 1kilo di tingkat petani cuma dpt 1 bungkus rokok .tolong lah kami wahai bapak bapak ibu ibu yg berwenang di bojonegoro .

29 Sep, 12:00
628128186xxxx
SMS Ditutup oleh Sistem

Ng tapi g ada pengatur jalan, sering terjadi ketmu di tengah mobil dengan mobil lawan arahbjn perbaikan jalan ds tambak merak kecamatan kasiman tidak ada penjaga jalan / flek man, tolong segera di tidak lanjuti, karena pengecoran sudah panja

28 Sep, 14:10
8214078xxxx
SMS Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 6 hari

Bupati tolong kami para petani tembakau baureno kepohbaru yg merasa di injak injak para pengusaha rokok tembakau.yg tidak menyetabilkan harga dan terus mnurunkan harga .kami sudah banyak yg gagal panen padi walikan .kmudian tnam tembakau .sekarang musim panen harga turun terus .kami sangat memerlukan pertolongan bupati

DIIKUTI OLEH