Pemerintah Kabupaten Blora

Jl. Gor Mustika No. 5 Blora (0296) 532038 lapor@blorakab.go.id
Kemarin, 07:05
Anonim
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 3 hari

Darurat sampah cepu city
yth dinas terkait,
saya warga cepu sangat prihatin dengan adanya sampah dibelakang rsu cepu yang makin hari makin menumpuk...... tidakkah ini mengganggu area rumah sakit yg seharusnya steril namun berbau busuk" tak lazim"
kemudian saya ingin menanyakan bagaimana peran dpu blora dalam menangani sampah ini.... apakah rasio sampah tidak berimbang dengan pekerjanya....
kemudian apakah pernah terpikirkan oleh dinas terkait sumber sampah ada dimana mana..yg perlu ditangani adalah dihulu....yg akses ke tpa begitu jauh "tak pernah tersentuh dpu blora"
semoga dapat segera ditangani..
atau cepu dan sekitarnya jadi kota langganan dan siaga banjir kali....kota dengan kualitas udara terburuk

salam

16 Feb, 20:43
Anonim
Android Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 3 hari

Assalamualaikum bapak, mau laporan jalan dari desa jegong ke arah desa bangklean rusak parah yang di kawasan hutan jati. dengan sangat mohon bantuannya tanggapan nya bapak. sudah bertahun-tahun lamanya seperti ini pak. ini untuk titik kordinat nya pak. terimakasih pin dipasang dekat sawah, bangkleyan, jati, kabupaten blora, jawa tengah 58384 https://maps.app.goo.gl/yepfu8ubtc4uxtx8a (laporgub saudara : ahmad aji sumo)

16 Feb, 20:41
Anonim
Android Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 3 hari

Nyuwun sewu pak... ini adalah gambaran jalan ngraho ketuwan,, tepatnya desa ketuwan, kedungtuban, blora, yg berada di sekitar bandara ngloram yg baru di resmikan kemaren, tampak kami warga sudah menyaksikan jalan ini diukur beberapa kali, tapi yaaaa,,, cuma ngukur saja, kalopun pembangunan jalan didukung dengan pemasukan pendapatan daerah,, tentu selamanya kami akan hidup bagaikan diujung dunia selamanya( ketuwan - cepu hanya 14km, butuh waktu 1jam mobil ), kami yakin, seyakin seperti dana desa 1m / desa, yg disebelum era sekarang ini terlihat mistahil, tapi ternyata bisa, tolong singkirkan bajingan2 di blora, dan bangunlah blora (laporgub saudara : muhammad adib)

16 Feb, 20:39
Anonim
Android Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Di blora bagian timur sebelah utara jalannya belum tersentuh pembangunan pak, apalagi sekarang musim hujan, jalan sudah seperti kali saja. desa kami jadi seperti terisolasi, ditengah hutan, jauh dari kecamatan. apalagi kabupaten. kasihan kalau setiap ada orang lahiran ataupun sakit mau ke puskesmas kecamatan harus melewati jalan yang rusak parah. di desa nglebur, bleboh, dan janjang. (laporgub saudara : ilmu adib)

16 Feb, 20:37
Anonim
Android Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 4 hari

Selamat pagi pak. pak ini e-ktp istri saya og belum jadi2.padahal saya sama istri sudah bikin bersama tapi yang jadi punya saya tahun 2017.ini punya istri saya malah belum jadi disuruh ke kabupaten lagi saat istri saya hamil sampai melahirkan.di tahun 2017 katanya data hilang dari kecamatan disuruh ke kabupaten sampai dikabupaten sudah dinon aktifkan disuruh foto ulang dikecamatan.setelah dikecamatan dikasih katanya jaringannya trobel sampai 3minggu.saya dipingpong ke kabupaten sampai 3x.sekarang dari petugas kecamatan malah disuruh keblora lagi kata petugas kecamatan data rd.ini gimana saya di pingpong ke kabupaten ke kecamatan.jadi kemarin waktu istri lahiran istri saya juga gak punya ktp pa lagi suket gak dikasih sama kecamatan,ktp yang lama sudah ditarik di kabupaten.mohon bantuannya pak saya jangan dipingpong sana sini. (laporgub soaudara :

3 Feb, 06:51
Anonim
Email Instansi Ditutup oleh Sistem

Akses jalan kami rusak parah dan sudah bertahun2.jalan jepon-jatirogo (alternatif) perbatasan jateng-jatim (laporgub saudara : ngetril mancing)

28 Jan, 11:40
Okky Adhitya
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Selamat siang, saya ingin melaporkan pelayanan perijinan yg terkesan lamban. saya mengajukan ijin pelandaian trotoar utk usaha pada tanggal 6 januari 2020, kemudian disurvei pada tanggal 16 januari 2020. sampai saat ini tgl 28 januari saya masih belum menerima surat ijin utk pelandaian trotoar. padahal di awal februari nanti saya sudah harus membuka usaha saya. mohon segera di tindak lanjuti.

26 Jan, 19:18
Anonim
Email Instansi Ditutup oleh Sistem

Desa sendangwungu kecamatan banjarejo kabupaten blora.jalan desa sendangwungu rusak parah makin parah padahal jalan utama menuju kecamatan dan kabupaten.kok malah yang di bangun yang lain tidak jalan utama yang diutamakan.tolong di cek langsung keadaanya makasih.ini desa kelahiran wakil bupati blora loya ayo (laporgub saudara : jonsyarif)

23 Jan, 07:32
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Dari sejak adanya bantuan langsung untuk warga miskin...sampai sekarang bapak mertua saya yg statusnya duda dan bekerja sebagai pengayuh becak,tidak mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah daerah..
kami di dari kecamatan cepu,kabupaten blora,jawa tengah.mahon di tindak lanjuti.dan jangan hanya janji

10 Jan, 16:53
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

1. sepertinya alasan pekerja, cuaca sangat tidak relevan dengan kondisi di kecamatan tunjungan khususnya desa kedungrejo, mengingat sampai saat ini masih jarang adanya hujan. dibuktikan dari pernyataan beberapa warga dan kondisi persawahan yang belum ada air.
2. adanya indikasi penyelewengan anggaran sangat dimungkinkan, menurut beberapa warga pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan oleh tim, namun dilaksanakan oleh seorang perangkat desa. sehingga perlu tindakan audit lebih lanjut
3. pelaksaanaan pembangunan sudah melampaui batas tahun anggaran 2019 sehingga melanggar peraturan bupati blora nomor 63 tahun 2018 pasal 24 point c. hal ini juga terjadi di beberapa desa lain.
4. adanya indikasi tidak dilaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana pasal 29 peraturan bupati blora nomor 63 tahun 2018
5. surat teguran seperti jawaban dari kantor pmd blora menunjukkan adanya upaya mentolerir atas batas waktu tahun anggaran 2019 dan mengandung unsur pembenaran untuk melanjutkan pembangunan.
5. dari hal tersebut  sangat tidak sesuai dengan permendes 16 tahun 2018, pasal 19, dan pemerintah dianggap lalai dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

DIIKUTI OLEH