Mahkamah Agung

Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Bypass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat 021-29079177 informasi@badanpengawasan.net
30 Nov 2019, 21:33
Chika Ghassani
Website Ditutup oleh Sistem

beberapa hari ini web mahkamah agung gabisa di akses, saya pikir hanya putusan saya aja yang gabisa dibuka ternyata semua putusan di MA.
ada yang pernah alami seperti ini harus gmn ya ?soalnya saya butuh download putusan saya karna saya mau skripsi .
Thanks teman-teman!

29 Nov 2019, 02:28
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Kepada:

kepala badan pengawasan mahkamah agung
dan
kepala komisi yudisial
di jakarta

perihal: dugaan pelanggaran kode etik “berperilaku adil” oleh hakim-hakim kasasi ma

dengan ini, kami fakultas hukum universitas madako melaporkan dugaan adanya pelanggaran kode etik "berperilaku adil" kepada badan pengawasan mahkamah agung dan komisi yudisial yang dilakukan oleh:

hakim-hakim agung kasasi mahkamah agung yang mengadili perkara perdata nomor 2300 k/pdt/2018, yaitu:
1. h. hamdi, sh., mhum. (hakim ketua)
2. maria anna samiyati, sh., mh (hakim anggota i)
3. dr. h. panji widagdo, sh., mh (hakim anggota ii)

dikarenakan membiarkan sehingga tidak memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tinggi sulawesi tengah (perkara perdata nomor 69/pdt/2017/pt.pal) dan pengadilan negeri tolitoli (perkara perdata nomor 15/pdt.g/2016/pn tli) yang memutuskan siapa pemilik tanah yang sah atas tanah tumpang tindih (overlapping) ukuran lebar 20m x panjang 30m yang kedua belah pihak berperkara masing-masing memiliki sertifikat hak milik (sertifikat penggugat darius antolis terbit tahun 1996/1997 vs sertifikat tergugat i tanian terbit tahun 1978) yang tidak bersumber dari satu orang yang sama yang mengharuskan untuk memutuskan siapa pemilik tanah yang sah harus memeriksa keabsahan sertifikat dari kedua belah pihak berperkara, namun oleh pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah diputuskan siapa pemilik tanah yang sah tanpa sama sekali memeriksa keabsahan sertifikat dari kedua belah pihak berperkara karena memanfaatkan celah pihak tanian/ tergugat i yang tidak dapat memperlihatkan akta jual beli atas pembelian yang dilakukan oleh erly/ tergugat ii dari karniatu djurisa (tanian membeli tanah dari erly, bukti akta jual belinya dijadikan bukti di persidangan pn tolitoli. erly membeli dari karniatu djurisa, bukti akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 tidak dapat dijadikan bukti di persidangan pn tolitoli) yang berakibat pihak tanian (tergugat i) yang walaupun menguasai tanah sengketa dan memiliki sertifikat hak milik yang terbit tahun 1978 (uk 20 m x 30 m) jauh melampaui tahun terbit sertifikat milik darius antolis yang terbit tahun 1996 (uk 10 m x 30 m) dan tahun 1997 (uk 10 m x 30 m) dinyatakan bukan pemilik tanah yang sah.

dugaan adanya pelanggaran kode etik "berperilaku adil" dapat dilihat dari putusan kasasi ma:

“bahwa pertimbangan putusan judex facti /pengadilan tinggi palu yang menguatkan putusan judex facti /pengadilan negeri toli toli dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dalam konvensi dan menolak gugatan para penggugat rekonvensi, dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo judex facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana obyek sengketa adalah sah milik penggugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 02891/baru/1996 dan sertifikat hak milik nomor 03236 masing-masing atas nama penggugat /darius antolis serta diperkuat lagi dengan berita acara pengukuran pengembalian batas atas kedua bidang obyek sengketa tersebut masing-masing pada tanggal 1 desember 2014, sehingga perbuatan para tergugat antara lain perbuatan tergugat i yang membongkar dan merusak pagar milik penggugat serta perbuatan tergugat ii yang menjual obyek sengketa kepada tergugat i merupakan perbuatan melawan hukum, untuk ini tolak kasasi;” (putusan nomor : 2300 k/pdt/2018 halaman 9)

dimana terlihat bahwa alasan hakim agung kasasi mahkamah agung memutuskan pemilik tanah yang sah adalah darius antolis /penggugat dikarenakan penggugat memiliki sertifikat hak milik nomor 02891/baru/1996 dan sertifikat hak milik nomor 03236/baru/1997 dan berita acara pengukuran pengembalian batas, alasan yang berusaha dihindari untuk disebutkan oleh majelis hakim pengadilan negeri tolitoli karena tahun terbit sertifikat milik darius antolis /penggugat (1996/1997) berselang jauh dan terbit belakangan dibanding sertifikat milik tanian /tergugat (1978) sehingga sulit memenangkan darius antolis jika berdasarkan keabsahan sertifikat, sehingga seakan-akan pihak tanian /tergugat i tidak memiliki sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 dan berita acara pengukuran pengembalian batas nomor 12/2013 tanggal 15 november 2013.

kuat dugaan adanya keperpihakan hakim agung kasasi kepada pihak darius antolis /penggugat mengingat tidak mungkin hakim agung tidak mengetahui bahwa pihak tanian /tergugat i memiliki sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 dan berita acara pengukuran pengembalian batas nomor 12/2013 tanggal 15 november 2013 karena dijadikan alat bukti dalam persidangan pengadilan negeri tolitoli (dapat dibaca di putusan nomor 15/pdt.g/2016/pn tli).

fakta tanian memegang sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 yang mencantumkan pemilik tanah adalah tanian sangat tidak terbantahkan karena sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 dijadikan alat bukti di persidangan pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah, namun hakim agung menganggap tanian tidak memiliki sertifikat sehingga karena darius antolis memiliki sertifikat maka tanah aquo diputuskan menjadi milik darius antolis, maka satu-satunya hal yang bisa menjelaskan mengapa hakim agung menganggap tanian tidak memiliki sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 walau dijadikan alat bukti di persidangan pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah adalah: karena tidak adanya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 di depan persidangan pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah sehingga penjualan tanah dari karniatu djurisa ke erly/ tergugat ii menjadi tidak sah yang berakibat penjualan tanah dari erly ke tanian/ tergugat i menjadi tidak sah, sehingga sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 dianggap belum beralih nama ke tanian meskipun sertifikat tersebut mencantumkan nama tanian sebagai pemilik terakhir, sehingga seakan-akan tanian tidak memiliki sertifikat.

berarti: hakim agung kasasi menyetujui tindakan hakim pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah yang mempermasalahkan tidak adanya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 sehingga berakibat tidak adanya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 menjadi penyebab tanian dinyatakan bukan pemilik tanah yang sah walaupun tanian menguasai tanah aquo dan memegang sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 yang tahun terbitnya jauh lebih duluan (tahun 1978) dibanding sertifikat milik darius antolis (tahun 1996/1997), karena jika seandainya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 ini ada di persidangan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi maka sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 atas nama tanian dianggap sah sehingga tanian juga dianggap memiliki sertifikat.

atau dengan kata lain karena hakim agung kasasi mahkamah agung tidak melihat adanya kesalahan penerapan hukum oleh hakim-hakim pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah yang menggunakan pendekatan “pembeli beritikat baik” di dalam perkara ini dimana membandingkan pembelian dari kedua belah pihak untuk melihat siapa yang lebih memenuhi syarat untuk dinyatakan “pembeli beritikat baik” antara darius antolis dan tanian maka berarti hakim agung kasasi ma menyetujui keputusan hakim-hakim pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah yang memutuskan tanian tidak dapat dinyatakan sebagai “pembeli beritikat baik”meskipun menguasai tanah sengketa dikarenakan tidak bisa dijadikannya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 sebagai alat bukti di depan persidangan pengadilan negeri tolitoli, seperti putusan di bawah ini:

“bahwa oleh karena menurut tergugat ii (erly) yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli olehnya dari karniatu djurisa, tidak dapat dibuktikan pada persidangan mengenai jual beli antara tergugat ii (erly) dan karniatu djurisa sehingga kemudian tergugat i (tanian) membeli tanah tersebut pada tergugat ii (erly) maka tindakan tergugat i (tanian) yang langsung membeli tanah obyek sengketa tersebut pada tergugat ii adalah merupakan tindakan yang kurang hati-hati karena tidak meneliti bagaimana cara perolehan tergugat ii (erly) membeli tanah kepada karniatu djurisa” (putusan perdata nomor 15/pdt.g/2016/pn.tli halaman 50),

dan karena darius antolis dapat memperlihat akta jual belinya meskipun tidak menguasai tanah sengketa maka darius antolis dinyatakan “pembeli beritikat baik” yang harus dilindungi oleh hukum sehingga harus dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah tanpa memeriksa keabsahan sertifikat dari kedua belah pihak berperkara, dan karena darius antolis sudah dinyatakan pemilik tanah yang sah maka sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 milik tanian dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap (tidak sah) tanpa diperiksa terlebih dahulu keabsahannya, sehingga seakan-akan tanian tidak memiliki sertifikat.

atau dengan kata lain hakim agung kasasi mahkamah agung menyetujui putusan hakim-hakim pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah yang menjadikan akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 yang tidak dapat dijadikan alat bukti di depan persidangan pengadilan negeri tolitoli sebagai alasan mengapa tanian tidak dapat diputuskan sebagai pemilik tanah yang sah meskipun menguasai tanah sengketa, yang berakibat sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 milik tanian dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap (tidak sah) tanpa diperiksa terlebih dahulu keabsahannya, sehingga seakan-akan tanian tidak memiliki sertifikat.

karena hakim agung sependapat dengan hakim pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah bahwa tidak adanya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 menjadi penyebab mengapa tanian dinyatakan bukan pemilik tanah walaupun tanian menguasai tanah aquo dan memegang sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 yang tahun terbitnya jauh lebih duluan (tahun 1978) dibanding sertifikat milik darius antolis (tahun 1996/1997), maka pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai tidak adanya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 dan tidak diperiksanya keabsahan sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 dapat ditanyakan kepada hakim agung kasasi untuk mengetahui apakah hakim agung kasasi ma melakukan pelanggaran kode etik “adil” atau tidak :

1. tidak adanya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 yang jika benar-benar tidak ada hanya berarti tanah aquo milik karniatu djurisa berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978, tidak berpengaruh kepada keabsahan sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978, sedangkan perolehan tanah dari darius antolis tidak berasal dari karniatu djurisa, bagaimana bisa tanah aquo yang dikuasai pihak karniatu djurisa yaitu tanian berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 yang masih sah, diserahkan begitu saja kepada darius antolis tanpa membandingkan keabsahan sertifikat dari kedua belah pihak berperkara? bagaimana hakim agung bisa tahu kalau darius antolis lebih berhak atas tanah aquo dibanding pihak karniatu djurisa/ tanian jika keabsahan sertifikat milik darius antolis tidak dibandingkan dengan keabsahan sertifikat milik karniatu djurisa/ tanian ?

2. menyatakan tanah aquo milik darius antolis walau pihak karniatu djurisa yaitu tanian menguasai tanah aquo berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 yang tetap sah walaupun akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 tidak ada, bukankah sama saja dengan merampas tanah milik karniatu djurisa tanpa peradilan yang adil dan berimbang karena mengabaikan keabsahan sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 ? karena tanah aquo dikuasai oleh pihak karniatu djurisa, yaitu tanian, bukankah tanah aquo baru bisa diserahkan dari tanian kepada darius antolis kalau sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 sudah dinyatakan tidak sah ? untuk menyatakan sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 menjadi tidak sah, bukankah harus dibandingkan keabsahannya dengan keabsahan sertifikat milik darius antolis ? mengapa hakim agung kasasi menyetujui penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim-hakim pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah yang memutuskan perkara ini tanpa sama sekali membandingkan keabsahan sertifikat dari kedua belah pihak berperkara ?

3. apakah hakim agung kasasi tidak melihat bahwa hakim-hakim pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian karena berani memastikan akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 tidak pernah ada hanya karena berdasarkan satu bukti yaitu tidak dijadikannya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 sebagai alat bukti di persidangan pengadilan negeri tolitoli, tanpa didukung bukti yang lain, karena bukankah untuk membuktikan sesuatu diperlukan setidaknya dua alat bukti ? bukankah tidak bisa dijadikannya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 sebagai alat bukti di persidangan pengadilan negeri tolitoli bisa dikarenakan akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 belum ditemukan? mengapa bisa langsung disimpulkan akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 ini memang tidak ada, mengingat tanggal dan nomor akta ini tercantum di sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 ? mengapa meragukan keberadaan akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 jika tanggal dan nomor akta ini tercantum di sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 ? mengapa meragukan keberadaan akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 jika pihak penjual berdasarkan akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 yaitu karniatu djurisa tidak mempermasalahkan penjualannya, yang artinya pihak karniatu djurisa mengakui penjualannya, yang berarti akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 ini sebenarnya ada? jika akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 ini tidak ada, bagaimana bisa sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 bisa beralih nama dari karniatu djurisa ke erly, dari erly ke tanian, tanpa mendapat perlawanan dari karniatu djurisa ? bukankah keberanian hakim menyimpulkan akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 sebenarnya tidak ada hanya karena tidak dijadikan alat bukti di persidangan akan secara gampang dibuktikan salah jika akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 dapat diketemukan (kenyataannya memang ditemukan dan sekarang menjadi n0vum di tingkat peninjauan kembali)? bukankah hukum acara pembuktian mengharuskan dibutuhkan minimal 2 alat bukti/fakta untuk membuktikan sesuatu agar supaya hakim tidak rawan mengambil keputusan yang salah ?

4. jika akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 benar-benar tidak ada (kenyataannya ada dan saat ini dijadikan novum dalam permohonan peninjauan kembali) maka jika menggunakan pendekatan “pembeli beritikat baik” maka tanian tidak dapat dinyatakan sebagai “pembeli beritikat baik” yang hanya berakibat pemilik tanah yang sah menurut sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 adalah karniatu djurisa, bukan darius antolis, dan tidak menyebabkan sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 menjadi tidak sah, dan karena pihak karniatu djurisa yaitu tanian menguasai tanah sengketa, menurut hakim agung kasasi apakah boleh memutuskan sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 tidak sah tanpa terlebih dahulu memeriksa keabsahan sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 ?

5. karena hakim agung sependapat dengan hakim pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah bahwa tidak adanya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 di persidangan pengadilan negeri tolitoli diartikan akta ini tidak pernah ada, yang berarti tanah aquo milik karniatu djurisa berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978, tidak berpengaruh kepada keabsahan sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978, bukankah jika darius antolis ingin memiliki tanah yang dikuasai oleh pihak karniatu djurisa (yaitu tanian) maka darius antolis harus juga menggugat karniatu djurisa ? justru tidak adanya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 di depan persidangan pengadilan negeri tolitoli yang oleh majelis hakim diartikan akta ini tidak pernah ada, mengharuskan karniatu djurisa ikut digugat, dan karena dalam perkara ini karniatu djurisa tidak digugat, bukankah untuk perkara ini terjadi kurang pihak sehingga harusnya diputus “tidak dapat diterima” atau no jika akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 dianggap tidak pernah ada ?

6. hakim-hakim pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah dalam putusannya memutus sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 menjadi tidak sah dikarenakan darius antolis sudah dinyatakan sebagai pemilik tanah, atau urutannya adalah:
darius antolis pemilik tanah --> sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 tidak sah,
menurut hakim agung kasasi apakah tidak seharusnya:
sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 tidak sah --> darius antolis pemilik tanah,
sehingga sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 harus diperiksa terlebih dahulu keabsahannya barulah darius antolis dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah ?

7. kalau hakim agung kasasi tidak memihak kepada salah satu pihak berperkara, bagaimana hakim agung kasasi menjelaskan kepada pihak tanian yang menguasai tanah sengketa dan memiliki sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978, tetapi sertifikatnya yaitu sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 dinyatakan tidak sah tanpa terlebih dahulu diperiksa keabsahannya ?

8. kalau hakim agung kasasi tidak memihak kepada salah satu pihak berperkara, mengapa menyetujui penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim-hakim pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah yang memutuskan siapa pemilik tanah yang sah tanpa memeriksa keabsahan sertifikat dari masing-masing pihak yang berperkara ?


kuat dugaaan adanya keberpihakan majelis hakim pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah kepada darius antolis yaitu dengan sengaja tidak membandingkan keabsahan sertifikat dari kedua belah pihak berperkara karena perolehan tanah kedua belah pihak berasal dari tanah negara sehingga karena sertifikat milik tanian terbit terlebih dahulu (1978) dibanding sertifikat milik darius antolis (1996/1997) maka perolehan tanah sertifikat milik darius antolis yang menyebutkan berasal dari tanah negara adalah keliru karena atas tanah tersebut bukan tanah negara lagi melainkan tanah milik pihak erly/ tanian berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 sehingga bisa menyebabkan sertifikat milik darius antolis menjadi tidak sah,
sehingga diduga agar dapat memenangkan darius antolis tanpa memeriksa keabsahan sertifikat dari kedua belah pihak berperkara, maka perkara ini dikonstruksi sedemikian rupa agar bagaimana bisa menyatakan darius antolis sebagai pemilik tanah yang sah tanpa memeriksa keabsahan sertifikat dari kedua belah pihak berperkara yaitu dengan pendekatan pembeli beritikat baik yang harus dilindungi hukum sehingga pembeli beritikat baik tersebut harus dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah tanpa harus memeriksa keabsahan sertifikat dari kedua belah pihak berperkara.

walaupun darius antolis tidak menguasai tanah sengketa (karena tanah sengketa dikuasai oleh pihak tanian) sehingga tidak dapat dikatakan hati-hati untuk dapat dinyatakan pembeli beritikat baik, namun majelis hakim pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah memanfaatkan celah tidak dapat dijadikannya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 sebagai alat bukti di persidangan pengadilan negeri tolitoli dengan menyatakan tanian tidak hati-hati dalam melakukan pembeliannya karena tidak memeriksa perolehan tanah dari erly (karena tidak adanya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 maka tanah sengketa dianggap belum beralih ke nama erly sehingga erly bukan pemilik tanah sehingga tidak dapat menjual kepada tanian) seperti di putusan:

“bahwa oleh karena menurut tergugat ii (erly) yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli olehnya dari karniatu djurisa, tidak dapat dibuktikan pada persidangan mengenai jual beli antara tergugat ii (erly) dan karniatu djurisa sehingga kemudian tergugat i (tanian) membeli tanah tersebut pada tergugat ii (erly) maka tindakan tergugat i (tanian) yang langsung membeli tanah obyek sengketa tersebut pada tergugat ii adalah merupakan tindakan yang kurang hati-hati karena tidak meneliti bagaimana cara perolehan tergugat ii (erly) membeli tanah kepada karniatu djurisa” (putusan perdata nomor 15/pdt.g/2016/pn.tli halaman 50),

sehingga tanian tidak dapat dinyatakan "pembeli beritikat baik" yang berakibat kepada darius antolis dinyatakan sebagai "pembeli beritikat baik" yang harus dilindungi hukum dengan dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah tanpa memeriksa keabsahan sertifikat pihak tanian yang menguasai tanah sengketa.

penerapan hukum di pengadilan negeri tolitoli dan pengadilan tinggi sulawesi tengah yang memutuskan siapa pemilik tanah yang sah tanpa sama sekali memeriksa keabsahan sertifikat dari kedua belah pihak berperkara, yang di kasasi mahkamah agung tidak kunjung dirubah, memunculkan dugaan adanya keberpihakan hakim agung kepada darius antolis/ penggugat karena menyatakan darius antolis sebagai pemilik tanah yang sah dengan alasan darius antolis mempunyai sertifikat, sedangkan faktanya tanah sengketa dikuasai pihak tanian berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 343/baru/1978 dimana sertifikat ini tetap sah walaupun tidak adanya akta jual beli nomor 7/pebruari /1979 karena tidak adanya akta jual beli ini hanya berarti tanah belum terjual dari karniatu djurisa kepada erly/ tergugat ii sehingga masih dimiliki karniatu djurisa dan sepanjang karniatu djurisa tidak keberatan dengan penguasaan tanah oleh tanian maka penguasaan tanah oleh tanian tidak menyalahi hukum sehingga jika hakim mau menyerahkan tanah sengketa kepada darius antolis, suka tidak suka, mau tidak mau, harus memeriksa keabsahan sertifikat dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuatu yang hingga tahapan kasasi mahkamah agung tidak juga kunjung dilakukan, sehingga kuat dugaan adanya keberpihakan hakim agung kasasi mahkamah agung sehingga diduga hakim agung kasasi mahkamah agung telah melakukan pelanggaran kode etik “berperilaku adil”.

kami mohon agar badan pengawasan mahkamah agung dan komisi yudisial bisa memeriksa laporan ini mengingat sangat janggal dan aneh perkara sengketa tanah tumpang tindih ini dimana kedua belah pihak berperkara memiliki sertifikat hak milik yang tidak bersumber dari satu orang sama, diputuskan siapa pemilik tanah yang sah tanpa membandingkan keabsahan sertifikat dari kedua belah pihak berperkara.

atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami ucapkan terima kasih.


tolitoli, 28 november 2019


fakultas hukum universitas madako

28 Nov 2019, 12:09
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Salinan putusan belum keluar. Mohon bantuannya.

H. Syahbudin pane

26 Nov 2019, 16:39
Siti Nurdianti
Website Ditutup oleh Sistem

Saya ingin menginformasikan bahwa website dengan link :
http://putusan.mahkamahagung.go.id/
tidak dapat di akses dari tanggal 25 november 2019 kemarin hingga saat ini. saya selaku mahasiswi fak.hukum ingin melihat serta mendownload putusan ma guna memenuhi tugas perkuliahan yang memerlukan tinjauan dari putusan-putusan tersebut.

berikut beberapa link yang mengalami masalah dan berikut saya lampirkan juga sreenshotnya. mohon dibantu untuk pengecekan terhadap website tersebut. terima kasih
http://putusan.mahkamahagung.go.id/
https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/pidana-khusus/narkotika

6 Nov 2019, 11:51
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Harap memberikan penekanan pelayanan publik dan netralnya hukum kepada bawas mahkamah agung ri untuk menyelesaikan pengaduan yang kuketik di aplikasi siwas ma yang telah berlarut yang mana penundaan berlarut adalah salah satu dari maladministratif dengan nomor referensi pengaduan 7g9vo20190524ir user name daeng nai atas nama muhammad yasir t. salah satunya mereka tutup dengan alasan bawas ma ri menangani khusus yuridiksi peradilan. pengaduan ini telah kututup yang alasan penutupannya sistem siwas terima karena penulisan pengaduan yang kedua lebih lengkap dan jelas/penyelesaiannya tidak berbelit-belit. berdasarkan pasal 32 uu ma nomor 14 tahun 1985 ini adalah perilaku pejabat peradilan dalam menjalankan tugas berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya yang merupakan salah satu fungsi pengawasan mahkamah agung republik indonesia.

23 Okt 2019, 18:22
FaisalAndinaka Edidina
Android Ditutup oleh Sistem

Kerja pengadilan Agama jakarta Utara jl plumpang tidak jelas dan pelayanannya kurang ramah

Sudah menunggu sampai sebulan untuk proses cerai ke dua kalinya. Panggilan sidang pertama hari ini 23 Oktober sudah mengantri tiba-tiba di tunda karna si suami yang berdomisili Jakarta Selatan tidak mendapat surat nya . Padahal sudah lama sekali menunggu . Hampir sebulan
Klw blum d kirim kenapa tidak ada konfirmasi klw sidang di undur. Kerja lambat sekali dan tidak ramah

Terlalu lambat sudah hampir sebulan tau-tau di tunda krna pihak sebelah belum sampai surat undangannya

16 Okt 2019, 10:15
Wahyu Triyanto
Android Ditutup oleh Sistem

Mohon salinan putusan kasasi segera dikirim ke pengadilan negeri pengaju (pasir pangaraian) karena sudah lama diputus dan salinan putusan kasasi belum dikirim ke pengdilan pengaju dan surat tembusan ke mahkamah agung juga sudah dilakukan, dan belum juga salinan putusan kasasi dikirim.

14 Okt 2019, 16:32
Anonim
Website Ditutup oleh Pelapor

Meskipun Indonesia sudah merdeka lebih dari 74 tahun, kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi di negara kita ternyata masih belum mampu menjaga semua hukum dan undang-undang untuk dapat kiranya diterapkan secara adil, tepat dan benar. Prestasi atau pencapaian yang diperlihatkan Mahkamah Agung R.I. dalam memutus berbagai perkara selama ini, dalam banyak hal belum memenuhi standar hasil kerja (kualitas performa) yang memuaskan kita. Bagaimana tidak?

Sudah lebih dari setahun salinan surat Putusan Kasasi Nomor: 93K/PID SUS/2018 bertanggal 16 Agustus 2018 sampai sekarang belum juga disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada para pihak melalui Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut. Saya sudah menyampaikan secara formal melalui surat kepada Ketua Mahkamah Agung dan diterima oleh Sdri. Chika dengan Nomor Kontak 021-3843348/3457661. Namun, tidak ada kejelasan sampai sekarang. (Data Pendukung terlampir)


Kita memang tidak hidup di dunia yang adil. Sebab, sejatinya sifat adil hanya milik Tuhan. Persoalannya, sangat berbahaya jika tidak ada keadilan dalam masyarakat.


Demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima Pancasila), saya memohon perkenan dan kebijaksanaan Ketua Mahkamah Agung R.I. untuk menyelesaikan pengiriman salinan surat Putusan Kasasi Nomor : 93K/PID SUS/2018 bertanggal 16 Agustus 2018 kepada para pihak melalui Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut.

Demikian hal ini disampaikan dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Tangerang, 14 Oktober 2019
Hormat saya,
ttd
Rumondang Siregar

8 Okt 2019, 13:39
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Perkenalkan Pak, Nama Saya: Samuel Simatupang
No. Hp: 082112996327.

Saya tidak tahu mau melapor kesiapa lagi.. Saya hampir kehilangan kepercayaan kepada Oknum Lembaga Negara, putusan dari PN tersebut sangat tidak masuk akal..

Begini Bapak Presiden..
Ibu Saya Bernama: Merry SiTindaon, seorang Janda sudah lebih 1 bulan ditahan di Polres Kota Dumai, dengan alasan yang sangat konyol yaitu dituduh Mencuri Sawit yang ditanam Sendiri oleh orang tua saya tersebut..
Polisi Yang Menahan Bermarga Silitonga bagian Penyidikan di Polres Dumai,,

Surat putusan dari PN Dumai: No.110/PDT/2011/PTR, surat iniTIBA TIBA SAJA keluar tanpa pernah memanggil kami..
1. Tidak ada surat pemberitahuan dari PN.
2. Tidak ada surat pemanggilan ke PN, untuk mengikuti Proses Perdata..
3. Tidak ada informasi apa apa yang diberikan kepada kami...

Tiba tiba saja surat sita eksekusi keluar tanpa kami pernah mengikuti persidangan, dan isi Sita Eksekusi tersebut mengatakan tanah sudah dimenangkan oleh Zainab Siregar..
Zainab Siregar adalah Mafia Tanah yang terkenal di Kota Dumai...

Sebenarnya kami sudah meminta pertolongan dari LBH Ampera, Tahun 2017 yang dipimpin oleh Bpk. Sutrisno dan atas upaya mereka Eksekusi berhasil dihentikan selama 3 tahun,, tapi kami tidak punya uang untuk terus terusan bayar LBH, dan akhirnya kami memutus hubungan dengan LBH tersebut 2018, karena Pihak Zainab Siregar mengetahui bahwa tidak ada lagi Perlindungan Hukum oleh LBH maka Bulan Juni 2019 Polisi datang yang bermarga Silitonga dan menahan orang tua saya di Polres Dumai dengan tuduhan pencurian, kami sendirian pak, tidak ada yang memperhatikan, saya tidak tahu apa kabar orang tua saya sekarang, HP disita oleh Polisi, tidak bisa dihubungi

Sangat konyol sekali Putusan tersebut pak, sangat tidak masuk akal, bagaimana mungkin Hukum di Negara kita ini menahan Seorang Ibu dengan tuduhan mencuri Sawit yang ditanam sendiri oleh Ibu saya tersebut.. ??

Sangat sangat tidak adil, saya sangat kecewa pak.. !!!!

Tolong pak dibaca surat permohonan saya ini..
Tolong pak di respon juga surat permohonan saya ini..
Saya memohon Bapak Presiden, Campur Tangan dalam menyelesaikan Masalah Hukum ini, dan supaya orang tua saya dapat keluar dari tahanan Polres Kota Dumai..

Hormat Saya
Pelapor:
Samuel Simatupang
No. HP: 0821-1299-6327

DIIKUTI OLEH