Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Gedung SMESCO UKM Lt. 8 Jalan Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta 12780 021-7991025 humas@lkpp.go.id
27 Agu 2018, 12:11
Lopris Eliser Manurung
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Saya berharap adanya Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penyedia Jasa dengan nilai paket kegiatan diatas 200 (dua ratus) juta rupiah serta adanya pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk nilai paket kegiatan kurang dari 2 (dua) milyar rupiah.

27 Agu 2018, 11:46
Lopris Eliser Manurung
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Berdasarkan Perpres. No. 16 Tahun 2018 pasal 15 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Menurut saya, tugas PPHP telah dikerjakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang berdasarkan Perpres. No. 16 Tahun 2018 pasal 11. Jadi sebaiknya tugas PPHP pada PHO (Provisional Hand Over - Serah Terima Pertama) dihilangkan saja karena telah dikerjakan oleh PPK. Sebaiknya tugas PPHP tersebut hanya memeriksa pada masa pemeliharaan saja yaitu Final Hand Over (Serah Terima Terakhir) khususnya pada pengadaan konstruksi.

3 Mei 2018, 08:02
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Saya berharap agar Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibubarkan saja dan dikembalikan ke Panitia Pengadaan SKPD atau Dinas masing - masing agar tender dapat berlangsung dengan cepat. Mohon dipertimbangkan.

26 Mar 2018, 08:14
Lopris Eliser Manurung
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Berdasarkan perpres. 54 tahun 2010 bahwa keuntungan penyedia jasa adalah sebesar 10 % dari nilai kontrak. Menurut saya, nilai keuntungan tersebut masih kecil. Saya berharap keuntungan penyedia dapat menjadi sebesar 15 % dari nilai kontrak. Mohon dipertimbangkan.

25 Jul 2016, 00:01
Jonson Manurung
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Perihal : Pengaduan
Sehubungan pembatalan pengadaan pada Direktorat Jenderal PDT dengan data lelang sebagai berikut :
1. Kode Lelang : 2163243
Nama Paket : Bantuan Pengembangan Kopi (bibit, pupuk & pestisida) di Kabupaten
Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Seluma,
Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat (PAKET I)
Agency : ULP Kemendesa
Satuan Kerja : Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal
Metode Pengadaan : e-Lelang Umum, Satu File, Pascakualifikasi, Sistem Gugur.
Anggaran : APBN – 2016
Nilai Pagu Paket : Rp. 7.300.000.000,-
Nilai HPS Paket : Rp. 6.857.659.000,-

2. Kode Lelang : 2164243
Nama Paket : Bantuan Pengembangan Kopi (bibit, pupuk & pestisida) di Kabupaten
Lebak, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten
Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar (PAKET II)
Agency : ULP Kemendesa
Satuan Kerja : Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal
Metode Pengadaan : e-Lelang Umum, Satu File, Pascakualifikasi, Sistem Gugur.
Anggaran : APBN – 2016
Nilai Pagu Paket : Rp. 7.300.000.000,-
Nilai HPS Paket : Rp. 6.912.865.000,-

3. Kode Lelang : 2165243
Nama Paket : Bantuan Pengembangan Kopi (bibit, pupuk & pestisida) di Kabupaten
Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah,
Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Ende (PAKET III)

Agency : ULP Kemendesa
Satuan Kerja : Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal
Metode Pengadaan : e-Lelang Umum, Satu File, Pascakualifikasi, Sistem Gugur.
Anggaran : APBN – 2016
Nilai Pagu Paket : Rp. 7.400.000.000,-
Nilai HPS Paket : Rp. 7.032.874.000,-

Maka saya yang betanda tangan di bawah ini, Jonson Manurung yang beralamat di JL. RA. Abusamah Nomor 2343 Palembang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Datrias Manru Sejahtera menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Bahwa CV. Datrias Manru Sejahtera adalah peserta lelang untuk ketiga paket tersebut di atas berdasarkan data kualifikasi dan dokumen penawaran yang telah kami upload untuk ketiga paket tersebut pada tanggal 15 Juli 2016.
II. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016, Pokja telah membatalkan ketiga lelang tersebut di atas dengan alasan perubahan spesifikasi teknis dan HPS, maka kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :
1. Bahwa alasan Pokja membatalkan ketiga paket tersebut diatas yaitu perubahan spesifikasi teknis dan HPS, bukan merupakan alasan yang sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Pokja menyatakan pelelangan umum pengadaan barang pascakualifikasi sistem gugur gagal/batal apabila :
a. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang kurang dari 3 (tiga) peserta.
b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
d. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
e. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;
f. sanggahan hasil Pelelangan/Pemilihan Langsung dari peserta ternyata benar;
g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

Maka dengan demikian Pokja telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

2. Bahwa pada tahap pengumuman pemenang, Pokja justru membatalkan lelang dengan alasan yang tidak sesuai ketentuan merupakan tindakan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak mengikuti tata urut proses dengan kata lain Pokja telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

3. Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 Lampiran II angka 2 huruf a pasal 2) ayat i) yang merupakan aturan turunan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan perubahan spesifikasi teknis dan HPS yang merupakan perubahan (Adendum) Dokumen Pengadaan hanya dimungkinkan dilakukan paling kurang 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka tindakan Pokja membatalkan lelang pada tahap pengumumn pemenang merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa akibat pembatalan lelang ketiga paket tersebut diatas, telah menyebabkan kerugian kepada perusahaan kami yaitu kehilangan kesempatan menjadi pemenang dan juga kerugian material dan immaterial yang kami perlukan selama mengikuti proses lelang tersebut.

5. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Pasal 118 ayat (7) menyatakan “Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:
a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti rugi; dan/atau
c. dilaporkan secara pidana.

III. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini kami menyampaikan pengaduan kepada Bapak Menteri Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dengan otoritas yang dimiliki untuk :
1. Memerintahkan Pokja mencabut pembatalan lelang 3 (tiga) paket tersebut diatas.
2. Membentuk Pokja baru untuk melanjutkan tahap lelang 3 (tiga) paket tersebut diatas.
3. Memberikan sanksi administrasi kepada Pokja : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satuan Kerja Pembangunan Daerah Tertinggal oleh Ditjen PDT
4. Melaporkan Pokja secara pidana.

Demikian kami sampaikan pengaduan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
CV. Datrias Manru Sejahtera

ttd

Jonson Manurung
Direktur

DIIKUTI OLEH