Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Gedung SMESCO UKM Lt. 8 Jalan Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta 12780 021-7991025 humas@lkpp.go.id
5 Okt 2019, 23:48
Sultan Dubai
Android Ditutup oleh Sistem

Selamat malam mau tanya terkait rencana umum pengadaan. Apakah semua intansi memasukkan data sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran ? Karena kok janggal sekali yg saya liat. Banyak instansi hanya memasukkan data asal2an. Seharusnya kan semua yg ada di dpa dimasukkan ke rup

31 Agu 2019, 08:02
Steffanny
Website Ditutup oleh Sistem

Selamat sore
saya mengikuti lelang dan saya sudah membayarkan uang jaminan tetapi saya tidak terpilih,
saya belum menerima uang jaminan saya tersebut tolong di cek kode lot : shmgqb uang jaminan lelang belum di terima penyelenggara kpknl bogor
atas nama steffanny
mohon untuk mengembalikan uang jaminan saya segera
tolong di bantu
terima kasih

7 Agu 2019, 10:19
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Keluhan lambatnya website e-katalog.lkpp.go.id Versi 5.0 sulit untuk diakses, situs website pengadaan E purchasing sering gagal diakses, penting untuk kami puskesmas dan rumah sakit mencari item yang tersedia di ecatalog untuk pengadaan. Mohon untuk diperbaiki server dan jaringan LKPP

25 Jul 2019, 09:17
Yaih Novari
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 4 hari

Selamet Pagi.
Dalam tender secara SPSE, ada paket pekerjaan sipil dengan Nilai Rp. 4,3 M, dimana dalam Dokumen Pengadaan Telah dipersyaratkan Kualifikasi usaha Non Kecil,
Pertanyaan :
1. Apakah diperbolehkan Perusahaan Kecil Mengikuti Tender pekerjaan tersebut diatas. Sedangkan dalam Permen 18 Tahun 2019 Kualifikasi dibagi 3 Pase.
1. Rp. 0 s/d 10 M kualifikasi kecil
2. Rp. 10 M s/d 100 M adalah Menengah
3. Rp. 100 ke Atas adalah Besar
Dimana Panitia Pokja ada Kesalahan dalam menentukan Kualifikasi Usaha yaitu NON KECIL
2. Apakah tender tersebut digagalkan atau terus dilanjut.
Kami memohon pencerahan penjelasan dari LKPP

9 Jul 2019, 13:41
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Tolong hapus poin berikut ini khusus untuk pengadan barang dan jasa
yang mana dalam bidang ini banyak di ikuti oleh para supplier bukan industri, distributor atau produsen

1. Surat Dukungan diperuntukan untuk semua item barang
Produsen/Distributor tidak semudah yang di kira untuk memberikan surat dukungan dan hanya menyulitkan supplier level UKM,
Dan menjadi praktek kkn oleh pihak swasta seperti produsen/distributor, karena mereka juga memiliki anak perusahaan selain perusahaan utama
Dan menjadi persaingan bisnis tidak sehat yang merugikan kami selaku UKM Yang permodalkan uang kecil dan kepercayaan...

2. Brosur yang dilegalisir oleh distributor/sole agent/pabrikan
Produsen/Distributor tidak semudah yang di kira untuk memberikan Brosur yang dilegalisir dan hanya menyulitkan supplier level UKM,
Dan menjadi praktek kkn oleh pihak swasta seperti produsen/distributor, karena mereka juga memiliki anak perusahaan selain perusahaan utama
Dan menjadi persaingan bisnis tidak sehat yang merugikan kami selaku UKM Yang permodalkan uang kecil dan kepercayaan...

3. Jaminan penawaran
Bank/Jasa Keuangan biaya nya tidak murah mereka, mereka mematok harga 3% s/d 5% dari nilai HPS (Belum tentu menang sudah rugi duluan),
Kalau di bank lebih rumit lagi, harus uang yang tersimpan di rekening sesuai dengan nilai penawaran yang di tawarkan

4. Jaminan Pelaksaaan
Bank/Jasa Keuangan biaya nya tidak murah mereka, mereka mematok harga 3% s/d 5% dari nilai HPS (Belum tentu menang sudah rugi duluan),
Kalau di bank lebih rumit lagi, harus uang yang tersimpan di rekening sesuai dengan nilai penawaran yang di tawarkan

5. Format File
Begitu banyak dokumen selain persyarat, yang mana formatnya mengunakan PDF menjadi satu file, kenapa tidak di permudah 1 dokumen 1 file dengan format word?

8 Jul 2019, 10:59
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Langkah hukum dan status penyedia yang ditunjuk sebagai pemenang

saya mau melaporkan status dari pihak kami per hari ini sebelum menenmpu jalur hukum
tolong masalah ini diselesaikan dikarenakan sudah berlarut larut dan pihak inspektorat di wilayah yang bersangkutan juga belum memberikan solusi ke pihak kami. kami merasa pihak skpd yang bersangkutan tidak punya etikat baik dan telah mengunakan wewenangnya untuk menunda nunda atau tidak akan melakukan kontrak kerja dengan pihak kami.

17 Jun 2019, 16:45
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Lpse kementerian perhubungan
yth,
apip
inspektorat jenderal kemenhub
lkpp

kami ingin melaporkan dugaan persaingan yang tidak sehat di kementerian perhubungan.
kami mengikuti beberapa tender pengadaan barang jasa lainnya di kementerian perhubungan. akan tetapi dua kali kami mengalami hal yang serupa, yaitu ;
pada saat h-1 batas upload penawaran, lpse kemenhub tidak bisa diakses (error) hingga h+ sekian.
kami juga telah mencoba ratusan kali menelpon ke lpse kemenhub dan kemenhub, akan tetapi tidak pernah diangkat telponnya.

sebagai buktinya adalah pada lelang :
1. kode rup: 21269949
nama paket pengadaan : penyelenggaraan pencalonan indonesia sebagai anggota dewan imo periode 2020 - 2021
nama satuan kerja/perangkat daerah : kantor pusat ditjen hubla
nama ukpbj: layanan pengadaan transportasi laut
nama pokja pemilihan: satuan kerja kantor pusat direktorat jenderal perhubungan laut

saat h-1 batas upload penawaran, lpse kemenhub tidak bisa di akses (eror) sampai dengan h+7. tidak ada pemberitahuan sebelum dan sesudahnya, dan juga lelang tersebut tetap berjalan, tidak ada perpanjangan waktu. sehingga memenangkan satu perusahaan.


2. kode rup: 21639857
nama paket pengadaan: pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan
nama satuan kerja : bptd wilayah ii provinsi sumatera utara
nama ukpbj: biro layanan pengadaan dan pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal kementerian perhubungan
nama pokja pemilihan: pokja ii satpel wil i
alamat pokja pemilihan: kantor otoritas bandar udara wilayah ii medan jl. bandar udara medan baru kualanamu deli serdang 20552

lelang ini pun sama, h-1 batas upload dokumen penawaran, web lpse kemenhub tidak bisa di akses (error), tanpa ada penjelasan sebelum dan sesudahnya. kami sudah menghubungi ratusan kali via telepon ke lpse kemenhub dan kemenhub, akan tetapi tidak diangkat.

mohon kiranya ; apip, inspektorat, dan lkpp dapat meninjau dan menyelediki hal tersebut, di karenakan kami melihat beberapa kali terjadi hal yang serupa, dan juga dapat di trace di lpse kemenhub, pada paket pekerjaan jasa lainnya (eo) pemenang tender hanya perusahaan-perusahaan itu-itu saja, perlu di lakukan investigasi lanjut.
dan juga di kemenhub persyaratan lelangnya sangat-sangat mengada-ngada.
kami sudah beberapa kali menanyakan di sesi tanya jawab, tetapi jawaban panitia sangatlah tidak memuaskan.

demikian lapora ini kami buat, untuk jadi perhatian dan di tindak lanjuti.
salam

11 Jun 2019, 14:01
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Pungutan liar jasa konsultan

kami pengusaha jasa konsultan kecil-kecilan, ada pekerjaan kami di dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi kepulauan riau, untuk pengawasan batam 1-5 dengan ppk yaitu onni unni, se,msi yang telah beres dikerjaan dan beres semua laporan lengkap, ketika mau dilakukan penagihan pelaku yang selaku ppk di paket tersebut mempersulit dengan tidak memberikan ttd, dan sekarang ketika mau dibuatkan surat pencairan dia menelefon berulang ulang kepada kamu untuk memberikan cek kepada dia sebesar 110 juta yang mana adalah 50% dari total pekerjaan kita, jika tidak dia tidak akan cairkan semua paket kita. mohon bapa ibu menindak tegas orang tersebut karena dia menyalahgunakan jabatannya selaku ppk pekerjaan, dan bener2 mau memeras kita selaku pelaku usaha konsultan kecil2an ini, kita kerja lembur 24 jam untuk menyelesaikan pekerjaan, dia dengan enaknya minta 50%. mohon ditindak dengan tegas secepatnya

15 Mei 2019, 04:11
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Saya mau laporkan kecurangan pelelangan pekerjaan di kab. Sleman pada pokja-pokja yang berada dibawah badan layanan pengadaan (blp) kab. Sleman kecurangan dan penguncian syarat-syarat pelelangan sebagai berikut :
1. Penggunaan ijazah smk survey dan pemetaan untuk petugas pengukuran pada hal untuk menggunakan skm bangunan kan sudah bisa.
2. Padahal perusahaan kami sudah lulus pada kualifikasi dan telah ber sbu dan mempunyai tenaga tekni ber skt sesuai pekerjaan yang diminta.
2. Penyediaan dana 10 % yang harus dibuktikan dengan rekening koran diupload dalam syarat-syarat kualifikasi hanya berdasarkan sk bupati (terlampir)
3 perusahaan-yang menang tender di kab sleman memang sudah diarahkan
4 mohon untuk segera diperiksa proses pelelangan/pengadaan barang dan jasa di kab sleman karena diindikasi sarang kkn

3 Mei 2019, 21:42
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Selamat malam... Saya mengikuti lelang pengadaan barang di dinas pendidikan kab. Bolaang mongondow selatan. Dalam penawaran itu saya menjadi penawar dengan harga terendah. Pada tahap evaluasi administrasi dan teknis saya dinyatakan lolos. Namun pada tahap undangan pembuktian kualifikasi, kami diberikan undangan pada hari h ditambah esok harinya. Hari itu juga kami langsung mengajukan permohonan untuk pengunduran jadwal karena tidak memungkinkan bagi bagi kami yg lokasinya jauh untuk tiba2 memenuhi undangan tersebut. Kami berusaha mencari no telpon dan kontak instansi terkait tapi tak satupun ada nomor kontak tersedia. Maka kami mengirimkan beberapa kali surat permohonan. Namun sama sekali tak ada respon dari panitia. tanpa ada jawaban penolakan atau penerimaan permohonan kami, secara sepihak panitia menggugurkan kami tanpa alasan dan hanya dianggap gugur pembuktian. Kuat dugaan kami, lelang ini telah disetting sedemikian rupa terkait dengan waktu pembuktiab kualifikasi. Tujuannya untuk memenangkan pihak tertentu dan menafikan upaya kami untuk menghadiri undangan tersebut. Oleh karena itu kami melaporkan kejadian ini sebab sangat merugikan kami dan besarnya potensi kecurangan. Mengingat selisih penawaran kami dengan pesaing sangat jauh... Mohon ditindaklanjuti.. Terima kasih

DIIKUTI OLEH