Kementerian Perindustrian

Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan 021-5256458 / 021-5251149 http://www.kemenperin.go.id/contact
18 jam yang lalu
Anonim
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 5 hari

mohon gairahkan pertumbuhan industri di luar pulau jawa. saat ini industrialisasi memiliki kue yang besar di pulau jawa sedangkan masyarakat di luar pulau tersebut kurang menikmati manfaat keberadaan industri (umumnya di daerah kami di kalimantan ialah pertambangan, namun kami yang kurang memiliki skill terhadap pertambangan sangat sulit mencari pekerjaan).

29 Jan, 20:56
Nindyo Wicaksantiko
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kepada yang terhormat
kementerian perdagangan republik

saya mewakili seluruh pelaku industri dan perdagangan di indonesia khususnya perusahaan manufaktur yang menggunakan besi baja sebagai materialnya

tolong dong , bukan bermaksud gal sopan tapi kami sudah menunggu lama untuk kebijakan baru perijinan pi baja

kami ini merasa di permainkan dengan kebijakan2 baru yang kadang menyulitkan dan tidak konsisten

permenperin no. 32 bulan oktober 2019 disebutkan untuk proses pi baja di bypass kan dari kementerian perindustrian untuk memperlancar dan memotong birokrasi yang bertele2

tapi sapai sekarang system inatrade sendiri masih mengambang menyulitkan kami untuk memperpanjang ataupun membuat ijin yang baru

tolong dong , pemerintah itu abdi masyarakat , kami ini customernya . layani dengan baik .

terima kasih

16 Jan, 12:10
628134274xxxx
SMS Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kami dari perusahaan penanaman modal yg bekerja sama dengan pemerintah dalam bidang pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum pemilik apip. inginmelaporkan saat ini untuk mendapatkan persetujuan import besi baja terombang ambing dengan peraturan dari 2 kementrian yang tidak sinkron dimana untuk mendapat ijin pi besi baja tersebut, kementrian perdagangan mengharuskan ada pertimbangan teknis dari kementrian perinduatrian melalui sistem online sedangkan perindustrian telah mengeluarkan perperin 32 tahun 2019 yg menghapus pertimbangan teknis untuk pemilik apip. sehingga sejak oktober 2019 kami belumbisa mendapatkan pertek dari kemenperin dan dengan sendirinya tidak dapat mengajukan kewajiban persetujuan import besi baja secara online dari kementrianperdagangan. sedangkan jadwal pembangunan plan power sedang berjalan dan kebutuhan barang import sudah harus masuk dalam waktu dekat dan mulai terpasang, sehingga plan power sudah harus start up di bulan juli 2020.
mohon bantuan untuk hal ini.

9 Jan, 18:22
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Mohon info nya untuk peraturan imei hp blackmarket. Hp saya kebetulan beli diluar negeri dan saya cek sampai sekarang belum terdaftar di situs kemenperin. Lalu bagaimana nasib hp saya? Apakah akan terblokir?

15 Jul 2019, 14:07
Donny Koes Pradono
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Mohon ijin sekiranya bapak berkenan meluangkan waktu sejenak untuk mempelajari peraturan sni pelumas wajib dari kementerian perindustrian yang jelas tumpang tindih dengan peraturan npt wajib dari kementerian esdm.

selain tumpang tindih karena mengatur hal yang sama sehingga berkesan dipaksakan, sni pelumas wajib juga sangat mahal biayanya pak; tentunya akan banyak industri pelumas yang akan gulung tikar kalau peraturan ini dilanjutkan.

mohon keberpihakan bapak presiden dalam mewujudkan birokrasi dan perijinan yang pro terhadap investasi.

23 Apr 2019, 08:32
Aida Zakiyah Sugianto
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kami telah menerima surat rekomendasi impor garam yang telah diterbitkan oleh Kemenperin melalui layanan online SIINAS. Namun setelah cross check dengan supplier garam kami, saat ini stock mereka ternyata tidak sesuai dengan HS Code yang telah kami ajukan. Kami telah melakukan permohonan perubahan HS Code namun ditolak oleh Kasubdit dengan alasan rekomendasi telah terbit. Jika perubahan HS Code tidak disetujui, maka rekomendasi ini tidak bisa kami gunakan dan hanya akan sia-sia.
Mohon bantuannya untuk menanggapi hal ini.

8 Feb 2019, 22:09
Uni Pandiangan
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Bapak pemrintah pusat terhusus kepada bapak kementerian yang mengurus di bidang perusahaan kayu yaitu pt sinar belantara indah.
mohon pak di tindak lanjuti karna kami sebagai masyarakat merasa tidak nyaman

25 Jan 2019, 15:44
Anonim
Android Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Bapak Menteri Perindustrian Saya mau mengadukan bobroknya sistem perizinan di Aceh Barat Daya sehingga mengakibatkan perusahaan air mineral merk Ie Dikila yang izin SNI dan BPOMnya saja masih tercatat secara resmi dari pemerintah pusat tapi dipaksa tutup oleh Kepala Dinas setempat dengan alasan perpanjangan surat izin yang baru tidak bisa diterbitkan karena tidak adanya rekomendasi dari Kepala Desa, sedangkan Kepala Desa sendiri bersikeras tidak akan memberikan rekomendasi baru yang diperlukan perusahaan guna pengurusan izin baru dengan alasan adanya penolakan warga padahal warga tidak pernah menolak keberadaan pabrik,kalaupun ada hanya beberapa orang saja Yang herannya lagi Kepala Desa selalu berdalih kalau pihak perusahaan tidak memenuhi komitmen padahal kepala desa yang tidak bersedia menerima uang desa sehingga muncul berita simpang siur di media yang merugikan pihak perusahaan Bapak sebagai orang tua kami di pemerintahan pusat sudi kiranya membantu kami untuk menuntaskan kasus ini agar urusan perizinan tidak dipersulit dan dihambat terus oleh PEMDA tanpa alasan yang jelas.

11 Jan 2019, 08:10
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Tolong bpk jokowi terhormat kasihani rakyat kecil. Jika pengusaha besar masuk ke bisnis rakyat. Tolong pikir rakyat kecil pak jokowi. Kalau semua bisnis untuk rakyat di embat juga oleh pengusaha besar jadi rakyat kecil mau makan apa. Tolong mengertilah terhadap rakyat kecil pak jokowi. Terimakasih smoga bapak merespon masuknya pengusha besar ke peternakan.agara tidak di perbolehkan masuk ke bisnis rakyat

19 Des 2018, 06:55
Anonim
Android Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kepala PTSP Pusat BKPM. Lambatnya proses perizinan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua membuat beberapa pelaku usaha enggan mmbuat perizinan. Contohnya saya, sudah mengajukan dari 19 November 2018, sampai detik ini belum jadi juga. Katanya suruh balik bulan depan, dan itupun belum pasti. Tolong kepada PTSP Pusat, untuk segera ditindaklanjuti karena sudah banyak keluhan-keluhan dari masyarakat.

DIIKUTI OLEH