Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 021-57950226 / 021-5731618 / 021-5733128 pengaduan@kemdikbud.go.id
29 Jan, 09:57
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Surat edaran ini melanggar permendikbud 74 tahun 2015 tentang tata naskah dinas di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan, terutama terkait penomoran yang tidak sesuai aturan yg tercantum di permendikbud tsb.

pertanyaan:
1. secara aturan, bila penomoran ini tidak sesuai, apakah masih dinyatakan berlaku?
2. bolehkah pimpinan eselon ii membuat keputusan mengatasnamakan pejabat eselon i terkait keputusan yang memengaruhi kelangsungan hidup pegawai di lingkungan instansi eselon i?
3. terkait isi surat, bolehkah moratorium berlaku tanpa batas waktu? (poin 4 di surat)

29 Jan, 01:19
Arbi M. Nur
Android Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Cabut surat keputusan/sk druop out sepihak rektor unkhair terhadap empat (4) mahasiswadengan hormat,kami: arbi m. nur, fahyudi kabir, ikra s. alkatiri dan fahrul ahmad abdullah wartabone, adalah mahasiswa universitas khairun (unkhair) ternate yang diberhentikan (drop out/putus studi) oleh rektor unkhair melalui sk nomor 1859/un44/kp/2019 tertanggal 12 desember 2019, sk nomor 1860/un44/kp/2019 tertanggal 12 desember 2019, sk nomor 1858/un44/kp/2019 dan sk yang untuk saudara fahrul ahmad abdullah wartabone yang belum diberikan sampai dengan pengaduan ini ditulis. kami diberhentikan dengan menimbang surat kepolisian resor ternate tertanggal 12 desember 2019 nomor b/52b/xii/2019 yang ditujukan ke universitas khairun dan dikenakan pasal 32 ayat (3) peraturan akademik nomor 174/un44/kr.06/2017, pasal 82 ayat (4) permenristekdikti nomor 83 tahun 2017 tentang statuta universitas khairun dan pasal 5 ayat (2) dan pasal 13 peraturan rektor nomor 1 tahun 2019 tentang kode etik mahasiswa universitas khairun.surat kepolisian resor ternate nomor b/52b/xii/2019 pada tanggal 12 desember 2019 adalah pemberitahuan mengenai penangkapan kami dalam aksi front rakyat indonesia untuk west papua (fri-wp) dengan tema berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa west papua dan bebaskan tapol tahanan politik papua pada tanggal 2 desember 2019 di depan kampus muhammadiyah maluku utara. setelah ditangkap, kami diperiksa oleh kepolisian dan kemudian dibebaskan. kami pikir masalah ini seharusnya selesai sampai di situ karena tidak ada sangkaan yang dikenakan kepada kami, namun rektor unkhair berkata lain, kami dianggap melakukan tindakan yang mengarah kepada tindak pidana makar atau tindak pidana yang mengganggu kepentingan umum. kami langsung dipecat, tanpa ada rapat senat fakultas dan tanpa pemanggilan terlebih dahulu untuk dimintai keterangan maupun diberikan kesempatan membela diri.tiga orang di antara kami sedang dalam proses pengajuan judul skripsi, sedangkan seorang lagi sedang menempuh semester v. bayangkan saja bagaimana posisi kami yang berjuang sekian lama untuk menyelesaikan kuliah, tiba-tiba diberhentikan begitu saja menjelang akhir penyelesaian studi.dasar yang digunakan memberhentikan kami adalah pasal 32 ayat (3) peraturan akademik nomor 174/un44/kr.06/2017 yang berbunyi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya di kampus dilarang: (a) membuat kegaduhan, keributan dan pengrusakan, yang mengganggu ketentraman di kampus; (b) melakukan kegiatan tercela (mabuk-mabukan, melakukan perbuatan asusila. sebagaimana dinyatakan pada huruf (d) bagian pertimbangan sk drop out, adalah tidak berdasar karena kami sedang tidak berada di lingkungan kampus unkhair saat melakukan aksi mimbar bebas tersebut dan kami juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang disebut dalam pasal itu. dalam memberikan sanksi, seharusnya ada tahapan-tahapan sanksi yang diberikan terlebih dahulu sebelum sanksi akademik terberat, yakni pemberhentian. hal ini diatur dalam pasal 74 peraturan akademik universitas khairun tahun 2017 dan juga menurut kepatutan dan kebiasaan, seseorang yang dituduh bersalah seharusnya diberikan kesempatan membela diri. pihak kampus tidak pernah melakukan konfirmasi atau pemberitahuan apapun dan juga tidak melakukan penahapan sanksi. pihak kampus hanya langsung memberhentikan terhadap kami berempat. tindakan tersebut sangatlah bertentangan dengan peraturan itu sendiri dan tidak manusiawi, apalagi tanpa upaya hukum pihak kampus juga menuduh kami berempat melakukan perbuatan yang mengarah tindak pidana makar dan mengganggu ketertiban umum tanpa upaya hukum apapun.dasar lain yang digunakan memberhentikan kami adalah pasal 82 ayat (4) permenristekdikti nomor 83 tahun 2017 tentang statuta universitas khairun yang mengatur sanksi yang terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini pihak universitas tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi dalam perbuatan tindak pidana makar dan mengganggu ketertiban umum. kami bukan terpidana yang dinyatakan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak seharusnya kami diperlakukan seolah-olah kami telah melakukan kejahatan. bahkan sejak aksi tanggal 2 desember 2019 hingga sekarang kini tidak ada laporan pidana maupun penetapan tersangka terhadap kami. pengenaan sanksi pemberhentian studi jelas-jelas bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.surat kepolisian resor ternate nomor b/52b/xii/2019 pada tanggal 12 desember 2019 tidak memiliki kekuatan hukum apapun untuk memutuskan pelayanan akademik yang seharusnya kami terima sebagai mahasiswa. jadi, jelas apalagi pemberian sanksi pemutusan studi tidak memiliki dasar hukum yang jelas, yang berarti melangkahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.kami mengalami kerugian dalam materiil dan immateriil, termasuk kerugian dalam bentuk biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan selama menempuh pendidikan di unkhair, kehilangan akses terhadap pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta tidak mendapatkan persamaan dihadapan hukum. kami juga kembali mengingatkan bahwa setiap warga negara indonesia untuk menyampaikan pendapat di depan umum, kepercayaan, pikiran, sikap, hak kebebasan berserikat, hak-hak sipil, politik sipil, dan seterusnya yang telah diatur dalam pasal 28 b ayat 2, 28 c ayat 1 dan 2, 28 d ayat 1, 28 e ayat 2, 3, dan 28 f uud 1945, uu nomor 9 tahun 1998 , dan uu nomor 12 tahun 2005, serta mengungkapkan pendapat yang dilakukan di lingkungan kampus adalah sah sebagai perwujudan dari kebebasan akademik yang merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitas oleh pimpinan perguruan tinggi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 3 uu nomor 12 tahun 2012 dan statuta universitas.oleh karena itu kami, menyatakan keberatan atas keputusan rektor unkhair yang memberhentikan kami dan meminta agar keputusan tersebut dicabut tanpa syarat apapun, sehingga kami dapat kembali mendapatkan hak kami atas akses pendidikan berupa mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan studi dengan sebagaimana mestinya. demikian keberatan ini kami sampaikan. pelapor, arbi m. nur, fahyudi kabir, ikra s. alkatiri fahrul ahmad abdullah wartabone.

28 Jan, 22:36
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Bagaimana cara saya mendapatkan kip,saya dari keluarga tidak mampu,kami mempunyai kks tapi tidak dengan kip,saya datang keaparat desa katanya pengurusannya dilakukan oleh sekolah saya datang kesekolah katanya kip diperoleh dari desa,akhirnya saya kedinas pendidikan langsung kata dinas pendidikan pengantar kip dari sekolah,saya kembali bertanya ke sekolah, kata staf sekolah kami hanya menginput pencairan dana pip bukan pengantar pengusulan kpi.jadi bagaimana ini,bagaimana kejelasannya siapa sebenarnya yang bertanggung jawab,jika tidak mempunya kip kemungkinan saya tidak bisa kuliah karena kami dari keluarga kurang mampu.mohon bantuannya

28 Jan, 22:10
Romy Abdul Rozak
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Saya romy abdul rozak mahasiswa umnu kebumen mau melaporkan tentang penyelewengan dan kejanggalan yang saya alami tentang besiswa bidikmisi. yang pertama dana living cost saya diambil 50% oleh pihak kampus dengan alasan membantu pembiayaan mahasiswa lain yg kesulitan dalam hal ekonomi. kemudian, para mahasiswa penerima bidikmisi dipaksa untuk membuat surat pernyataan yg bermaterai tentang kesediaan membagi 2 dana living cost tersebut. lalu sisa dana living cost bidikmisi diberikan dalam waktu perbulan dan sudah dipotong 50%. alhasil kami mahasiswa bidikmisi umnu kebumen hanya menerima dana living cost 2,1 juta dari yang semula 4,2 juta dan diberikan perbulan sebesar 350 ribu dari yang semula 700 rb. mohon tindak lanjut dari pemerintah, kemdikbud, kemenristekdikti, dirjen belmawa, dan pihak terkait lainnya tentang masalah saya. terimakasih.

28 Jan, 20:16
Adhi Stats
Website Ditutup oleh Sistem

Dekan fakultas mipa universitas jenderal soedirman drs. sunardi, m.si. memberlakukan kebijakan sewenang wenang dengan mengharuskan mahasiswa yang ingin wisuda per 10 maret 2020 hadir dalam yudisium , padahal syarat formal kelulusan sendiri hanya ada 12 poin sesuai utasan berikut https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://fmipa.unsoed.ac.id/sites/default/files/3%2520borang%2520pendaftaran%2520yudisium.doc&ved=2ahukewj7zpheqkbnahxbcn0khy5tbdqqfjabegqichab&usg=aovvaw2gibq1h_jfe744eetpjpof&cshid=1580215610793
dan sama sekali tidak tercantum keharusan menghadiri yudisium.
konsekuensi tidak mengikuti acara tersebut adalah tidak lulus hingga bisa hadir di yudisium berikutnya yang berimbas kerugian materil untuk membayar uang kuliah tunggal sebesar rp3.500.000 padahal mahasiswa sama sekali tidak ada kegiatan kuliah lagi.
dimohon kepada instansi kemendikbud menindak lanjuti penyalah gunaan jabatan seperti ini. terima kasih

28 Jan, 18:42
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 5 hari

Lapor mengenai uang kuliah tunggal 2020 politeknik negeri media kreatif

pembahasan
1. inkonsistensi sikap direktur
di polimedia jakarta, direktur merupakan pimpinan tertinggi. semua
kebijakan dan keputusan tentu harus sesuai dengan pernyataan direktur. namun
direktur seringkali tidak konsisten terhadap kebijakan dan keputusan yang dibuat.
hal ini menjadi masalah untuk mahasiswa terutama dalam konteks biaya
pendidikan yang saat ini sedang terjadi. pada tanggal 22 januari muncul
pernyataan dari baak setelah rapat, bahwa mahasiswa tidak bisa lagi membuat
surat pernyataan pengunduran tanggal, padahal di tahun 2018 sampai sebelum
tanggal 22 januari hal tersebut masih diperbolehkan dan disetujui oleh pihak
manajemen. hal ini tentu memberatkan mahasiswa, selain itu faktor bergantinya
kebijakan dari bri ke bni juga menjadi faktor terlambatnya pembayaran
heregistrasi mahasiswa.

2. denda 25% yang ada di buku peraturan pendidikan.
tertulis di dalam buku peraturan pendidikan politeknik negeri media
kreatif tahun 2019, pada bab ii penerimaan mahasiswa baru, bagian ke-6
sanksi kelalaian registrasi ulang, pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “mahasiswa
yang terlambat membayar uang kuliah harus membayar sebesar 125% dari uang
kuliah yang harus dibayarkan dengan toleransi tidak lebih dari lima hari kerja.”,
serta ayat 3 yang berbunyi “mahasiswa yang lebih dari lima hari kerja tidak
melakukan registrasi dicutikan dengan ketentuan membayar sebesar 25% dari
uang kuliah.”
berdasarkan peraturan tersebut, kami mahasiswa polimedia jakarta
menyatakan keberatan dengan hal itu. dari data lapangan yang sudah diterima
sebanyak lebih dari lima puluh orang yang belum melakukan her-registrasi
harus terkena denda sebesar 25% (data terlampir).
selain itu hal yang memberatkan kami adalah tidak adanya transparansi dari
uang denda 25% tersebut dan tidak ada landasan serta alasan yang jelas. dalam
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan
publik. dan disini direktur polimedia bisa disebut sebagai pejabat publik dan
harus dikawal setiap kebijakannya. untuk denda 25%, jika dilihat dari politeknik
sekitar polimedia, seperti politeknik negeri jakarta dan politeknik negeri app,
kedua politeknik tersebut tidak menerapkan sistem denda seperti ini. seharusnya
pihak kampus memberikan keringanan bukan menambah beban mahasiswa
dengan tambahan denda yang tidak jelas landasan dan mengalir ke mana. selain
itu kami menyayangkan sikap pihak kampus yang mengabaikan kajian ukt
golongan yang pernah diberikan bem polimedia jakarta pada tanggal 2 mei 2018
bertepatan dengan hardiknas. seharusnya ukt golongan ini bisa menjadi solusi
untuk mahasiswa yang tidak mampu bayaran. di buku peraturan pendidikan
politeknik negeri media kreatif tahun 2019, bab iii pasal 9 ayat 3 tertulis
“uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung
setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya;” dan hal ini bertentangan
dengan ukt yang diterapkan di polimedia dimana masih menerapkan ukt
pukul rata bagi seluruh mahasiswa.
selain itu, di dalam salinan lampiran keputusan menteri riset, teknologi,
dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 91/m/kpt/2018 tentang biaya
kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di
lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi tahun
angkatan 2018 dilampirkan bahwa polimedia jakarta sudah memiliki ukt
golongan berdasarkan kelompoknya, yaitu dibagi dari kelompok i sampai
kelompok v. seharusnya kampus polimedia jakarta sudah menerapkan ukt
golongan ini. dilihat dari nominal pada kelompok i sampai v, rp 4.500.000
adalah nominal yang paling besar yaitu diperuntukkan kepada kelompok v, hal ini
tentu saja memberatkan mahasiswa sehingga saat ini mahasiswa masih ada yang
kesulitan membayar uang kuliah tunggal.

salinan lampiran keputusan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi
republik indonesia nomor 91/m/kpt/2018 tentang biaya kuliah tunggal dan
uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian
riset, teknologi, dan pendidikan tinggi tahun angkatan 2018, sebagai berikut:

dari dua poin pembahasan di atas, maka kami yang mewakili suara
mahasiswa menuntut dan merekomendasikan:
1. adanya sosialisasi kepada mahasiswa mengenai setiap kebijakan yang
dibuat direktur dengan bukti sk direktur
2. perpanjangan tenggat waktu pembayaran atau pengurangan biaya sebagai
solusi bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar her-registrasi
3. menolak dan meminta direktur mengkaji ulang tentang kebijakan denda
25% yang ada di dalam buku peraturan pendidikan serta meminta
landasan dan alasan yang jelas dalam penerapan kebijakan tersebut
4. mempertimbangkan ukt golongan untuk diterapkan di polimedia pada
penerimaan mahasiswa baru sebagai salah satu solusi untuk mahasiswa
yang tidak mampu bayaran.

28 Jan, 13:56
Wilson Malino
Website Ditutup oleh Sistem

Nuptk belum terbit
kami, yang melapor di bawah ini:
1. mohammad abduh, lc
2. wilson malino, s.s, m.si
3. stevany somalinggi, s.pd, m.pd
4. nasriah hamid, s.e, s.pd
5. jumsrimurty, s.pd
6. nirmala andari widarto, s.psi
7. herliani pane, s.pd
asal sekolah sd yps singkole (npsn: 40310084) kecamatan nuha, kabupaten luwu timur, sulawesi selatan.
dengan ini memohon informasi mengenai penerbitan nuptk yang hingga saat ini proses approval pengajuan nuptk kami masih berhenti pada tahap penerbitan nuptk, sementara proses pengajuannya sudah kami lakukan sejak beberapa bulan yang lalu (untuk kesekian kalinya) karena pengajuan sebelumnya pernah tertolak. adapun akibatnya, yakni kami tidak bisa ikut seleksi ppg dan beberapa seleksi kegiatan keguruan lainnya karena tidak memiliki nuptk. terkait begitu pentingnya nomor sakti tersebut (nuptk) untuk masa yang akan datang, maka kami mohon dengan sangat agar hal ini menjadi perhatian yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. mohon informasi dan tindaklanjutnya.
demikian dan terima kasih.

28 Jan, 13:24
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Teror sekolah sd

hari ini, selasa 28 januari 2020..sd kami, sd kebon dalem 2 semarang digegerkan oleh salah satu aksi teror. pelaku mencoba menelepon banyak orang tua murid kami dan mengabarkan bahwa anak beliau kecelakaan / jatuh dari tangga sekolah dan meminta ortu siswa mentransfer biaya operasi/rumah sakit sebesar rp 18.000.000, 00. para ortu sontak langsung geger dan menelepon sekolah secara bergantian. untung saja sekolah berhasil menenangkan dan memberi konfirmasi kepada para orang tua bahwa anak2 mereka aman sedang belajar di sekolah. anehnya, pelaku menggunakan nomor ponsel yang sama untuk menelepon para orang tua. dan korbannya adalah ortu dari kelas 1 - 6 dalam jumlah lumayan banyak. kami curiga bahwa pelaku melihat/mencuri data dapodik siswa secara online. masalah ini sudah sampai ke pihak yang berwajib (polisi) atas laporan dari salah satu ortu siswa karena sungguh sangat meresahkan. saya harap, kementrian pendidikan dan dinas terkait bisa membuat sistem yang lebih aman untuk data dapodik siswa agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. terimakasih

28 Jan, 13:10
628575902xxxx
SMS Ditutup oleh Sistem

Bkn saya mau menanyakan perihal status kelulusan sertifikasi saya. saya atas nama:
mulyadi, s.pd.
no. serdik 0310391915720335
lulus pada bulan mei 2019.
pertanyaan nya status kelulusan sertifikasi saya masih belum masuk ke info.gtk.kemdikbud.go.id
mohon perjelasan terkalit hal tersebut. terimakasih.

28 Jan, 10:20
628560156xxxx
SMS Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kip pmtd5a maaf bp atau ibu ada yang ingin saya tanyakan kenapa anak saya punya kip kok tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali sejak anak saya sekolah di sd?sekarang anak saya kelas 7 sekolah di smp kartika iii-2 jl.setyabudi asrama yonif raiders 400/br srondol

DIIKUTI OLEH