Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 021-57950226 / 021-5731618 / 021-5733128 pengaduan@kemdikbud.go.id
29 Jan, 11:27
Filza Feby Sarah Simamora
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Saya anak pns usia 19 tahun. saya dan adik saya berkuliah dan mendapatkan ukt cukup tinggi. apakah ada bantuan dana pendidikan untuk kuliah?

29 Jan, 01:19
Arbi M. Nur
Android Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Cabut surat keputusan/sk druop out sepihak rektor unkhair terhadap empat (4) mahasiswadengan hormat,kami: arbi m. nur, fahyudi kabir, ikra s. alkatiri dan fahrul ahmad abdullah wartabone, adalah mahasiswa universitas khairun (unkhair) ternate yang diberhentikan (drop out/putus studi) oleh rektor unkhair melalui sk nomor 1859/un44/kp/2019 tertanggal 12 desember 2019, sk nomor 1860/un44/kp/2019 tertanggal 12 desember 2019, sk nomor 1858/un44/kp/2019 dan sk yang untuk saudara fahrul ahmad abdullah wartabone yang belum diberikan sampai dengan pengaduan ini ditulis. kami diberhentikan dengan menimbang surat kepolisian resor ternate tertanggal 12 desember 2019 nomor b/52b/xii/2019 yang ditujukan ke universitas khairun dan dikenakan pasal 32 ayat (3) peraturan akademik nomor 174/un44/kr.06/2017, pasal 82 ayat (4) permenristekdikti nomor 83 tahun 2017 tentang statuta universitas khairun dan pasal 5 ayat (2) dan pasal 13 peraturan rektor nomor 1 tahun 2019 tentang kode etik mahasiswa universitas khairun.surat kepolisian resor ternate nomor b/52b/xii/2019 pada tanggal 12 desember 2019 adalah pemberitahuan mengenai penangkapan kami dalam aksi front rakyat indonesia untuk west papua (fri-wp) dengan tema berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa west papua dan bebaskan tapol tahanan politik papua pada tanggal 2 desember 2019 di depan kampus muhammadiyah maluku utara. setelah ditangkap, kami diperiksa oleh kepolisian dan kemudian dibebaskan. kami pikir masalah ini seharusnya selesai sampai di situ karena tidak ada sangkaan yang dikenakan kepada kami, namun rektor unkhair berkata lain, kami dianggap melakukan tindakan yang mengarah kepada tindak pidana makar atau tindak pidana yang mengganggu kepentingan umum. kami langsung dipecat, tanpa ada rapat senat fakultas dan tanpa pemanggilan terlebih dahulu untuk dimintai keterangan maupun diberikan kesempatan membela diri.tiga orang di antara kami sedang dalam proses pengajuan judul skripsi, sedangkan seorang lagi sedang menempuh semester v. bayangkan saja bagaimana posisi kami yang berjuang sekian lama untuk menyelesaikan kuliah, tiba-tiba diberhentikan begitu saja menjelang akhir penyelesaian studi.dasar yang digunakan memberhentikan kami adalah pasal 32 ayat (3) peraturan akademik nomor 174/un44/kr.06/2017 yang berbunyi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya di kampus dilarang: (a) membuat kegaduhan, keributan dan pengrusakan, yang mengganggu ketentraman di kampus; (b) melakukan kegiatan tercela (mabuk-mabukan, melakukan perbuatan asusila. sebagaimana dinyatakan pada huruf (d) bagian pertimbangan sk drop out, adalah tidak berdasar karena kami sedang tidak berada di lingkungan kampus unkhair saat melakukan aksi mimbar bebas tersebut dan kami juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang disebut dalam pasal itu. dalam memberikan sanksi, seharusnya ada tahapan-tahapan sanksi yang diberikan terlebih dahulu sebelum sanksi akademik terberat, yakni pemberhentian. hal ini diatur dalam pasal 74 peraturan akademik universitas khairun tahun 2017 dan juga menurut kepatutan dan kebiasaan, seseorang yang dituduh bersalah seharusnya diberikan kesempatan membela diri. pihak kampus tidak pernah melakukan konfirmasi atau pemberitahuan apapun dan juga tidak melakukan penahapan sanksi. pihak kampus hanya langsung memberhentikan terhadap kami berempat. tindakan tersebut sangatlah bertentangan dengan peraturan itu sendiri dan tidak manusiawi, apalagi tanpa upaya hukum pihak kampus juga menuduh kami berempat melakukan perbuatan yang mengarah tindak pidana makar dan mengganggu ketertiban umum tanpa upaya hukum apapun.dasar lain yang digunakan memberhentikan kami adalah pasal 82 ayat (4) permenristekdikti nomor 83 tahun 2017 tentang statuta universitas khairun yang mengatur sanksi yang terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini pihak universitas tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi dalam perbuatan tindak pidana makar dan mengganggu ketertiban umum. kami bukan terpidana yang dinyatakan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak seharusnya kami diperlakukan seolah-olah kami telah melakukan kejahatan. bahkan sejak aksi tanggal 2 desember 2019 hingga sekarang kini tidak ada laporan pidana maupun penetapan tersangka terhadap kami. pengenaan sanksi pemberhentian studi jelas-jelas bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.surat kepolisian resor ternate nomor b/52b/xii/2019 pada tanggal 12 desember 2019 tidak memiliki kekuatan hukum apapun untuk memutuskan pelayanan akademik yang seharusnya kami terima sebagai mahasiswa. jadi, jelas apalagi pemberian sanksi pemutusan studi tidak memiliki dasar hukum yang jelas, yang berarti melangkahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.kami mengalami kerugian dalam materiil dan immateriil, termasuk kerugian dalam bentuk biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan selama menempuh pendidikan di unkhair, kehilangan akses terhadap pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta tidak mendapatkan persamaan dihadapan hukum. kami juga kembali mengingatkan bahwa setiap warga negara indonesia untuk menyampaikan pendapat di depan umum, kepercayaan, pikiran, sikap, hak kebebasan berserikat, hak-hak sipil, politik sipil, dan seterusnya yang telah diatur dalam pasal 28 b ayat 2, 28 c ayat 1 dan 2, 28 d ayat 1, 28 e ayat 2, 3, dan 28 f uud 1945, uu nomor 9 tahun 1998 , dan uu nomor 12 tahun 2005, serta mengungkapkan pendapat yang dilakukan di lingkungan kampus adalah sah sebagai perwujudan dari kebebasan akademik yang merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitas oleh pimpinan perguruan tinggi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 3 uu nomor 12 tahun 2012 dan statuta universitas.oleh karena itu kami, menyatakan keberatan atas keputusan rektor unkhair yang memberhentikan kami dan meminta agar keputusan tersebut dicabut tanpa syarat apapun, sehingga kami dapat kembali mendapatkan hak kami atas akses pendidikan berupa mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan studi dengan sebagaimana mestinya. demikian keberatan ini kami sampaikan. pelapor, arbi m. nur, fahyudi kabir, ikra s. alkatiri fahrul ahmad abdullah wartabone.

28 Jan, 22:10
Romy Abdul Rozak
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Saya romy abdul rozak mahasiswa umnu kebumen mau melaporkan tentang penyelewengan dan kejanggalan yang saya alami tentang besiswa bidikmisi. yang pertama dana living cost saya diambil 50% oleh pihak kampus dengan alasan membantu pembiayaan mahasiswa lain yg kesulitan dalam hal ekonomi. kemudian, para mahasiswa penerima bidikmisi dipaksa untuk membuat surat pernyataan yg bermaterai tentang kesediaan membagi 2 dana living cost tersebut. lalu sisa dana living cost bidikmisi diberikan dalam waktu perbulan dan sudah dipotong 50%. alhasil kami mahasiswa bidikmisi umnu kebumen hanya menerima dana living cost 2,1 juta dari yang semula 4,2 juta dan diberikan perbulan sebesar 350 ribu dari yang semula 700 rb. mohon tindak lanjut dari pemerintah, kemdikbud, kemenristekdikti, dirjen belmawa, dan pihak terkait lainnya tentang masalah saya. terimakasih.

28 Jan, 10:20
628560156xxxx
SMS Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kip pmtd5a maaf bp atau ibu ada yang ingin saya tanyakan kenapa anak saya punya kip kok tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali sejak anak saya sekolah di sd?sekarang anak saya kelas 7 sekolah di smp kartika iii-2 jl.setyabudi asrama yonif raiders 400/br srondol

25 Jan, 11:02
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Dear kemendikbud

yang terhormat pimpinan kemendikbud khususnya yang menangangi pendidikan tinggi sd mas menteri.

saya adalah dosen di salah satu ptn dan tercatat sebagai mahasiswa s3.

saya bermohon agar syarat lulus s3 tidak lagi menggunakan syarat jurnal internasional bereputasi. terus terang itu sangat memberatkan dan menghambat kelulusan kuliah s3.

bagi saya pribadi dengan adanya aturan tersebut membuat seakan akan menjadi doktor lebih ditentukan oleh pihak luar (jurnal) drpada ditentutakan oleh tim promotor. belum lagi masalah pembiayaan publikasi jurnal yang mahal dibayar dgn dollar.

utk kampus saya mangambil doktor, saya tidak diperkenankan mengikuti ujian terbuka oleh pihak prodi jika belum punya publikasi scopus q3. sehingga saaat ini saya putuskan utk cuti akademik saja menunggu publikasinua.

demikian laporan ini dibuat. saya percaya kemendikbud bisa mengambil kebijakan yang baik bagi kami mahasiswa doktoral.

20 Jan, 10:53
Imam Becks
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Sy dalam proses pengajuan pangkat melalui penyesuaian ijazah. salah satu syaratnya adalah keterangan lulus portal dikti (dengan nomor, tanggal, dan penanda tangan). mohon arahan terkait bagaimana cara mendapatkannya. terima kasih

9 Jan, 11:12
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Assalamu alaikum, maaf mengenai perbaikan data di pddikti ( nama, nim, atau tahun masuk) apakah baiknya dilakukan setelah ijazah keluar atau sebelum ijazah keluar? apakah kesalahan data tsb bisa berubah? dan bagaimana prosedur untuk melakukan perbaikan data? mohon bantaunnya pak, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak.
wassalam

24 Des 2019, 08:00
628219166xxxx
SMS Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Ristekdikti saya atas nama andi maryam saat ini sudah kelas 12 ma,saya berniat sekali ingin kuliah,tapi saya tidak mendapatkan hak seperti anak-anak yanglain,mereka mendapat bantuan dari pemerintah sedangkan saya harus bekerja sepulang sekolah untung menabung biaya kuliah di masa depan

alhamdulillah saya selama sekolah selalu mendapatkan nilai yang cukup memuaskan.
jadi saya berharap pemerintah dapat membantu saya untuk meraik cita-cita saya
kelak akansaya mengabdi juga pada bangsa ini
dengan asas mencerdaskan bangsa bagi seluruh rakyat indonesia
terimah kasih

23 Des 2019, 00:59
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Nisn dan nik siswa terdeteksi ganda, cek nisn tidak di temukan, dan fitur edit nisn non aktif pada menu oupload browser file
Salam sejahtera untuk kita semua.
Saya operator sekolah smp darussalam kopang, kabupaten lombok tengah-ntb mengalami kesulitan mendaftarkan salah satu siswa untuk mengajukan daftar un 2019/2020 karena di daftar pdun masih merah di sebabkan pada vervalpd masih status nisn, dan nik ganda pada satu rombel sekolah, file terlampir. Adapun upaya-upaya yang telah opertaor lakukan adalah dengan vervalpd/klaim nisn namun pada menu edit nisn di fitur oupload file tidak bisa di buka di sebabkan masih terkunci oleh pdspk pusat, bahkan saya minta bantuan ke operator kabupaten agar di hubungi pusat pdspk untuk jalan keluarnya namun sasmpai saat ini belum di respon. Selanjutnya upaya yang pernah operator lakukan dengan cek nisn bersangkutan namun data tidak ditemukan bahkan berusaha menghubungi nomor pengaduan bila mana data tidak muncul akan tetapi ketika dihubungi call pelayanan sistem tidak merespon sama sekali dan telah dilakukan berkali-kali.
Berhubung waktu penyerahan file dz ke kabupaten sangat terbatas dan akan terdampak pada siswa yang lain di kelas ix yang akan ikut ujian nasional tahun 2019/2020 tidak dapat masuk dalam pengajuan un 2019/2020, maka besar harapan operator sekolah untuk menvalidasi nisn dan nik siswa yang ganda tersebut sebagaimana file data terlampir. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih.

Ttd
Admin sekolah

22 Des 2019, 10:18
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Assalamu'alaikum.

Saya ingin menanyakan:

Sejak tahun 2017, 2018 dan 2019 apakah pembayaran tunjangan guru sma/smk nonsertifikasi di provinsi aceh sudah dilakukan seluruhnya? Atau baru beberapa triwulan dalam tahun yang bersangkutan?

Terimakasih atas informasinya

Wassalamu'alaikum.

DIIKUTI OLEH