Kementerian Luar Negeri

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110 021-3441508 nfomed@deplu.go.id
22 Mar, 17:24
Anonim
Website Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Pemerintah khususnya bidang konsuler, kemenkumham dan kemenlu, mohon agar mempermudah layanan legalisasi. Birokrasinya terlalu berbelit-belit dan bagi kami yang tidak berdomisili di jakarta sangat susah untuk melakukan legalisasi dokumen. Semua membutuhkan biaya lebih, ini semua memberatkan kami yang keuangan terbatas sebagai mahasiswa di luar negeri. Misalkan ketika saya harus memperpanjang izin tinggal dan posisi saya sedang tidak di indonesia, saya harus meminta tolong orang di domisili saya untuk membuatkan skck, nanti skck tersebut harus dibawa ke jakarta untuk dilegalisasi di kemenkumham dan kemenlu. Sangat sulit kalau tidak ada relasi di jakarta seperti saya. Sedangkan mau menggunakan jasa agen dengan harga yang tidak realistis juga sangat memberatkan. Mengapa tidak dipermudah dokumen yang ada bisa dilegalisir di kbri negara tujuan masing-masing? Apakah tidak bisa dipermudah? Mohon bantuannya.

19 Mar, 07:15
Lolyta Tentua
Website Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Semalam jam 8:00 AM saya datang ke KBRI untuk memperbarui passport, setelah sampai di pintu masuk satpam menanyakan "Ibu sudah ada nomor?" Saya bilang, "Enggak ada". Kan harus ambil di dalam, kemudian satpam bilang, "Nomor sudah habis, tadi malam jam 12 malam harus ambil nomornya". Kenapa sampai harus seperti ini sistimnya? Saya sangat tidak berpuas hati karena 2 kali saya datang ke KBRI tetap seperti ini. Saya bukan TKW di Malaysia, tolong perhatiannya.

16 Feb 2018, 07:06
Sandhi Wardhana
Website

Dengan ini saya ingin mengajukan komplain, nama Universitas Presiden (President University) tidak dikenali oleh Kedutaan Qatar di Jakarta. Fatimah (Bagian legalisasi ijazah di Kedutaan Qatar) mengatakan data Universitas Presiden tidak ada di list/ database mereka, sehingga hingga kini ijazah saya tidak bisa dilegalisasi. Beliau berkata list tersebut berasal dari Kementrian Luar Negri, jika memang tidak ada nama Universitas Presiden, itu artinya memang tidak terdaftar atau list belum diupdate oleh Kementrian Luar Negri.Legalisasi ini saya butuhkan sebagai prasyarat untuk saya belerja di QNB Qatar, yang saat ini status saya sudah lulus seleksi, hanya tinggal mengurus ijazah & transkrip nilai dari Universitas Presiden untuk dilegalisir Kedutaan Qatar di Indonesia.

Dapat dibuktikan bahwa Universitas Presiden telah terdaftar di forlap.dikti Kementrian Ristrkdikti. Itu artinya seharusnya nama Universitas Presiden ada di dalam list tersebut. Permasalahannya apakah list tersebut sudah di update oleh Kemelu atau belum. Pihak Kedutaan Qatar mengatakan pilihannya hanya 2: (1) Meminta update list universitas ke Kemenlu, (2) meminta surat dari Kemenristekdikti yang ditujukan ke Kedutaan Qatar, melalui Kemenlu, yang mengkonfirmasi bahwa Universitas Presiden telah terdaftar. Saya sudah coba opsi (2),namun dengan segala upaya, Kemenristekdikti menolak/ tidak melayani permintaan surat semacam itu.

Jadi opsi yang saya punya saat ini hanyalah opsi (1), dimana pihak Kemenlu diharuskan mengupdate list tersebut ke Kedutaan Qatar di Indonesia, yang memang sudah seharusnyalah list tersebut terupdate tiap waktu. Mengenai teknis proses dari Kemenristekdikti, pihak Qatar tidak mau tahu, yang jelas mereka hanya menerima update dari Kemenlu. Untuk itu di sini saya ingin meminta kejelasan mengenai kapan & bagaimana list universitas ini akan diupdate.

Jika karena hal ini menyebabkan gagalnya saya untuk bekerja di Qatar, maka saya berencana untuk mengajukan tuntutan hukum, baik kepada Kemenlu maupun pihak terkait, dimana saya gagal untuk bekerja di Qatar hanya disebabkan oleh alasan birokrasi administratif, yaitu tidak disampaikannya data terkini dari Kemenristekdikti kepada Kedutaan Qatar di Indonesia oleh Kemenlu. Mohon agar hal ini ditanggapai dengan segera.

4 Feb 2018, 10:39
Muhyin Muhyin
Website

Saya mau daftar beasiswa di Brunei Darussalam, tetapi salah satu syaratnya adalah ini :
Telah mendapatkan nominasi dari pemerintah negara setempat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Luar Negeri RI).
Lalu bagaimana caranya saya mendapatkan nominasi dari Kemenlu (kementrian luar negri) ini?

14 Des 2017, 20:58
Anonim
Website

Saya salah satu calon mahasiswa s2 di jerman yang sekarang sedang mempersiapkan bahasa jerman.
Saya sedang terbelit dalam sebuah kasus hukum, dimana uang deposit sewa apartemen saya tidak dikembalikan oleh pihak penyewa. Dia memblokir semua akses hubungan dengan saya.
Saya sudah mengirim surel ke kbri berlin dan kjri frankfurt sekitar dua bulan yang lalu. Bahkan sudah saya kirim ulang untuk kedua kalinya, dan saya mendapat jawaban bahwa pesan saya akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Namun, sampai detik ini saya belum mendapatkan balasan apapun.

Saya pun menghubungi kjri frankfurt untuk meminta bantuan. Karena saya seorang diri sendiri disini, dan kemampuan bahasa jerman sayapun belum seberapa (saya datang ke jerman pada tanggan 24 juli 2017). Namun jawaban yang saya dapatkan sangat mengecewakan. Petugas menjawab bahwa kjri tidak mengurusi ranah hukum.
Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana bisa kbri di negara-negara arab dan malaysia bisa membantu permasalahan hukum para tkw atau tki yang tinggal disana? Apakah ada kerjasama khusus dengan negara dimana letak kbri tersebut? Mengapa saya yang sebagai calon mahasiswa tidak bisa mendapat bantuan?
Bahkan, petugas yang bersangkutan menjawab bahwa mereka hanya mengurusi passport dan surat kuasa. Apakah hanya ini fungsi kbri di negara-negara yang memiliki hubungan diplomasi dengan indonesia?

Saya membutuhkan bantuan hukum, karena apabila saya mencari dan membayar pengacara sendiri, saya khawatir biaya hidup saya disini akan habis. Bagaimana dengan tujuan saya datang ke jerman?

12 Apr 2017, 06:16
Adi Margo Setyo
Website

Selamat pagi.mohon maaf sebelumnya kalau laporan saya salah kamar.
Saya tki yg bekerja dikorea mau mengeluhkan soal perpanjangan paspor di KBRI korea.dalam tata cara perpanjangan paspor, dituliskan kita harus mendaftar dahulu di web https://ekbriseoul.kr
.nah masalahnya disitu ada satu persyaratan yg jarang untuk tki korea bisa melakukaannya .disitu ditulis mengupload foto scan 2 lembar slc dg file maksimal 2mb dan gambar harus JELAS. saya sendiri sudah 3x reupload dan konfirmasi gagal karena alasan gambar tidak jelas.saya sudah kirim email tlp pihak KBRI inbok bahkan posting disosial media tp malah dihapus sama pihak KBRI.
Mohon pemerintah mengganti pejabat KBRI seoul semuanya karena diskriminasi pelayanan mereka juga kebangetan.untuk mahasiswa yg datang mereka menyambut dg ramah.untuk status e9 bahkan kita tidak ditanya mau ngapain kesana.

20 Feb 2017, 01:08
Giuzzepe Hernandez
Android

selamat pagii...

Mhon petunjuk.. Istri saya Di Arab Saudi ingin Pulang ke Indonesia.. krna udh gk kuat kerja di sana. Perut bekas Operasi Cesar nya mngalami Infeksi dalam. Tpi PJTKI yg Mmberangkatkn Istri saya trkesan tdk mau mmproses kpulangan nya.
Istri saya di duga Korban TPPO karna di kirim ke NEGARA penempatan yg di Moratorium Pemerintah kita.
Menggunakan Visa Kunjungan (bukan visa TKI).

1 Feb 2017, 01:34
Anonim
Website

Bapak Yth, ini adalah laporan ke 2 saya setelah kasus pertama selesai berkat tanggapan cepat pihak Lapor. Kasus ini menimpa tenaga kerja Indonesia di Saudi Arabia tepatnya Makkah. Saputra nama TKL nya, berangkat ke Saudi Arabia lewat calo, Ini email pertama Putra pada saya :

"Perkenalkan saya putra.saya berangkat ke Saudi pertama kali dengan melalui calo.saya pikir calo itu sudah resmi akan tetapi kenyataan saya disini di lempar sana sini dengan beban pekerjaan yang sangat berat.dan bodohnya saya tidak ada perjanjian kerja tapi saya masih berangkat.saya ingin bertanya apakah saya bisa pulang sementara sponsor saya enggan untuk memberikan datanya sebagai syarat exit permit?saya disini masih dua bulan dan belum ada kartu identitas.mohon informasinya terima kasih. "(Putra )

Sebagai warga Indonesia, hanya dengan cara ini saya berusaha membantu Putra. Dia ingin pulang ke Indonesia. Saya sangat sedih ketika membaca email darinya. Andaipun Putra salah, bukankah sebagai warga Indonesia dia berhak mendapat perlindungan.

"ya bunda terima kasih.saya sudah pasrah bunda sama Allah.saya kira masalah ini KJRI pun tidak bisa berbuat banyak.selama majikan saya tidak mau melepas saya,saya tidak akan pernah bisa keluar dari Arab.saya minta kepada bunda semoga jika saya mati disini bunda bisa menyuarakan kepada seluruh rakyat Indonesia jangan pernah kerja ke Arab." (Putra )

Data data Putra : Di Makkah : +96655 064 5324
7870 ??? ???? ??????? Al Iskan Medinah

Indonesia : Desa Tiris kec Tiris kabupaten Probolinggo jawa timur 67287
+62 852 34024174

Saya lampirkan passport dan visa milik Saputra, terima kasih atas bantuan Bapak dan Ibu..

Wassalam
Fenny Fatimah
Australia +61422560369


31 Jan 2017, 07:52
628231615xxxx
SMS

Mhon kpd yth pihak terkait dpt membantu kelancaran atas proses isbat nikah dan fatwa waris warga kami dari Ds Sukaraharja Kec.Cibeber kronologi singkat bahwa warga kami a.n Enung Rohayati perlu buku nikah utk memenuhi persyaratan pengambilan uang santunan dari kedutaan Saudi Arabia oleh sebab suaminya Enung sdr Agus Gunawan meninggal di Saudi oleh pihak Pjtki /Kemenlu salah satu syarat nya utk mengambil santunan tsb harus ada buku nikah dan fatwa waris dari PA kami sudah ajukan sesuai prosedur namun entah bgaimana timbul stitmen2 yg seolah mempersulit dng menanyakan ini itu,padahal masalahnya sudah jelas santunan sudah ada tinggal ngambil syarat dng bukti dari PA tpi knp dipersulit ( diolongboyongkeun ,) kasian punya anak yatim,hampir lebih kurang 2 bln proses masih belum kelar jg,mohon diperhatikan trimakasih.

19 Sep 2016, 18:16
Anonim
Android

lapor.

gedung transit house 3 milik kemenlu yang berlokasi di kecamatan kreo selatan, kelurahan larangan, kota tangerang, provinsi banten dalam keadaan tak terawat dan gelap. sering dipakai oleh anak-anak abg untuk melakukan hal-hal tak senonoh. lapangan parkir dan unit-unitnya disewakan oleh pihak yg tidak berhak kepada pihak yg tidak peruntukannya.

bagaimana sih kerja biro perlengkapan kemenlu?! apa tanah negara dibiarkan begitu saja terbengkalai? apa pernah direview HGB gedung itu? atau memang tanah negara yg menjadi tapak gedung itu sudah dialihkan kepemilikannya?

jika memang sudah ada pengalihan hak milik atas tanah tersebut, mohon penjelasannya. sehingga warga sekitar bisa masuk untuk pengamanan lingkungan.

Statistik

Tidak ada laporan.

Unit Instansi

Laporan Terhangat

DIIKUTI OLEH

KATEGORI POPULER

Nama Kategori Jumlah
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola → Pelayanan Masyarakat 46
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola → Imigrasi 31
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola → Ketenagakerjaan 20