Kementerian Kesehatan

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Kuningan Jakarta 12950 021-52907416/9 kontak@depkes.go.id
Kemarin, 02:23
Dika Aryan U
Website Harus diproses dalam 5 hari

Mengapa situs farmalkes.kemkes.go.id tidak bisa dibuka? apakah memang situsnya dalam perbaikan atau memang rusak? terimakasih

Kamis, 09:20
628521087xxxx
SMS Selesai otomatis dalam 9 hari

Bagaimana caranya kalau saya mau berKB dengan gratis?

13 Jul, 17:47
Anonim
Website Selesai otomatis dalam 7 hari

Sarjana kesehatan masyarakat harus segera bentuk pendidikan profesi dulu baru menjalankan uji kompetensi dan STR. Kan SKM msih sarjana akademik ngapain harus uji kompetensi?

11 Jul, 13:36
Anonim
Website Selesai otomatis dalam 4 hari

Balai kesehatan mata masyarakat makassar sulawesi selatan adalah layanan kesehatan mata yang melayani 300 pasien perhari.. layanan ini sangat dibutuh kan oleh masyarakat sulawesi selatan, bahkan indonesia timur, bahkan satker ini adalah terbaik dalam pelayanan kesehatan mata, sebagai tambahan informasi, bkmm ini dirintis puluhan tahun lamanya untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, terbukti sekarang, layanan bkmm semakin meluas dan antusias masyarakat semakin tinggi, sehingga manajemen pun meningkatkatn status menjadi rs khusus mata dan telah terakreditasi di tahun 2018,,
tapi mengapa... dipuncak pelayanan kami kepada masyarakat, bkmm harus dimerger dg rs tajuddin halid, bkmm harus ditutup,,, dengan skenario bkmm dimatikan pelayanannya,, degan kemuassaan seorang dirjen yankes menutup semua akses, 1,akreditasi rs khusus mata disembunyikan
2. ijin operational diberhentikan sepihak tanpa alasan yang syah
sehingga bpjs pun di intervensi untuk menutup kerjasamanya dg balai kesehatan mata
inilah rencana pembunuhan balai kesehatan mata milik pemerintah negara... oleh pejabat negara sendiri, jelas ini merugikan
1negara.. negara bisa mendapatkan penghasilan dari pnbk kini menjadi nol..
2 bangsa /msyarakat yang mendapatkan pelayan kami menjadi. terlantar
3 asn di bkmm pun menjadi terlantar..
dengan banyaknya kerugian negara ini kami mohon pak presiden yang kami banggakan bisa menurunkan team langsung ke bkmm makassar untuk melihat kondisi kami langsung. agar kami bisa melanjutkan pengabdian kami pada negara indonesia yg giat membangun dan keadilan bisa ditegakkan

hormat kami

masyrakat kecil

10 Jul, 23:26
Anonim
Website

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Berlakukan Syarat Pemberkasan STR (Surat Tanda Registrasi) Sarjana Kesehatan Masyarakat Tidak Ada Dasar Hukum

--
Surat Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan uji kompetensi, sebagaimana surat nomor 311/B/TU/2018 tentang “Tanggapan terhadap Pelaksanaan Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (UKSKMI)”, tertanggal 10 April 2018.

Dirjen Belmawa menegaskan bahwa UKSKMI yang saat ini dijalankan oleh AIPTKMI dan IAKMI, tidak dapat menggunakan dasar hukum UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenristekdikti No 12/2016 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Mahasiswa bidang Kesehatan yang mengatur bahwa uji kompetensi secara nasional dilakukan oleh mahasiswa pada akhir pendidikan vokasi dan profesi (bukan kepada mahasiswa pada akhir pendidikan akademik).

Sementara itu, sebagaimana Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 15 ayat 1, bahwa SKM adalah gelar pendidikan akademik sama seperti S.Kep. S.Ked, dan S.Farm. Penjelasan detail terkait perbedaan pendidikan akademik, vokasi dan profesi, bisa dilihat di UU 12/2012 pasal 15 ayat 1 penjelasan tentang pendidikan akademik, pasal 16 ayat 1 tentang pendidikan vokasi dan pasal 17 ayat 1 tentang pendidikan profesi

Sementara itu, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dibawah naungan Kementerian Kesehatan RI, sebagai Konsil yang diberikan amanat mengeluarkan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan, dalam lamannya http://ktki.kemkes.go.id/registrasi/. Saat ini mensyaratkan bagi pemohon registrasi baru lulusan wajib lulus Uji Kompetensi dan pastikan sudah memiliki Sertifikat Kompetensi, termasuk kepada Profesi Kesmas (baca : Sarjana Kesehatan Masyarakat) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

Selain itu, KTKI juga mensyaratkan antara lain ijazah, sertifikat kompetensi, surat sehat, surat sumpah profesi, dan surat pernyataan patuh pada etika profesi. Padahal bagi para Sarjana Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dijelaskan adalah gelar pendidikan akademik, belum memiliki sertifikat kompetensi, surat sumpah profesi dan surat pernyataan patuh pada etika profesi.
--
Dengan kata lain, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) saat ini memberlakukan syarat pemberkasan STR (sertifikat kompetensi, sumpah/janji profesi bagi SKM & surat pernyataan patuh pada etika profesi) bagi para Sarjana Kesehatan Masyarakat adalah tidak ada dasar hukumnya.

Atas dasar pertimbangan diatas, KTKI perlu melakukan setidaknya 2 dua hal berikut ini :
1. Mencabut syarat sertifikasi kompetensi (hasil uji kompetensi), sumpah profesi dan surat pernyataan patuh pada etika profesi dalam pemberkasan STR bagi Tenaga Kesehatan Masyarakat yang tidak lain adalah Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).
2. Memberlakukan kembali kebijakan inpassing pengurusan STR bagi SKM, dengan menghilangkan syarat-syarat yang memang belum dapat dipenuhi oleh Sarjana Kesehatan Masyarakat

Terima kasih

10 Jul, 16:46
Anonim
Website Selesai otomatis dalam 4 hari

Pertama kali ke Rs. Fatmawati Jakarta krna mendapat rujukan utk op pengangkatan kista di sana. Sesampai di sana pelayanan petugas/suster dan pegawai yg bertugas di poli sangat sangat tidak baik, pasein bertanya namun dijawab sangat tidak nyaman dengan nada bcra keras bentak2, kami pasien tdk akan bertanya jika kami tau, kami memahami petugas/suster poli mungkin lelah tp tdk seharusnya bertindak semena-mena pada pasien, diberikan resep utk ke farmasi sampai farmasi dikatakan tdk dicover bpjs pdhl tadi di poli kandungan tdk dijelaskan bahwa obat tdk di cover bpjs, kami lalu bertanya dan dibentak2, kertas pendaftaran awal diambil oleh petugas/suster jaga poli dan resep diserahkan ke kami utk tebus di luar dengan bahasa kasar katanya obat sedang habis tebus di luar saja (pdhl awalnya blng di cover bpjs), bukannya dokter tdk boleh resepkan obat diluar tanggungan bpjs yah? Kami memang pasien bpjs tp kami juga berbayar rutin tiap bln ke bpjs dan tdk mungkin gunakan bpjs jika tdk darurat, sdh antri sejak pagi dan baru bisa masuk poli kurang lebih jam 2 setelah itu dibentak2 saat bertanya utk usg dan dioper sana sini, sangat2 tidak memuaskan di rmh sakit ini. Pasien bpjs tdk dianggap manusia, yg sakit bisa semakin sakit. Tdk hanya pelayanan, dlm rumah sakit lantai 2 di poli kandungan, anak, syaraf itu ada yg berjualan juga, sangat tdk teratur seperti pasar. Baru pertama kali ke rmh sakit tp pelayanan sangat tdk baik hanya krna kami pakai bpjs. Tolong diberikan teguran pada manajemen rumah sakit agar suster lebih ramah dalam melayani pasien dan rumah sakit lebih bersih dan steril dr pedagang asongan di sekitar poli

10 Jul, 08:54
Marlinda Renaningtyas
Website Selesai otomatis dalam 4 hari

Selamat pagi Bapak/Ibu saya Marlinda Renaningtyas dg NIP 19860710 201004 2 001. Progres usul pindah saya dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua ke Poltekkes Kemenkes Surabaya sudah mendapatkan persetujuan dan sudah naik ke Biro kepegawaian Kemenkes tgl 4 April 2019. Untuk mengecek progres saya selanjutnya pada 17 Juni 2019 saya ke Biro kepegawaian Kemenkes dan dari pihak biro menyampaikan bahwa berkas saya sudah diproses,sudah naik ke kepala biro dan menunggu tanda tangan turun. Dan sampai saat ini belum juga turun. Ijin bertanya Bapak/Ibu berapa lama proges pindah saya sampai SK diterbitkan? Mohon petunjuk dan arahannya. Terima kasih

7 Jul, 23:28
Anonim
Website

Mohon perhatian untuk nasib dokter - dokter umum yang sedang mengabdi mengambil sekolah spesialis tidak mendapat gaji sama sekali atau yang layak untuk menghidupi keluarganya semasa mengabdi selama 4 - 6 tahun , hal ini berbeda dgn perlakuan dokter umum yang sekolah spesialis di negara - negara lain.

Hal ini mengkhawatirkan akan mengurangi minat para anak - anak muda generasi milenial atau dokter muda dari keluarga yang kurang mampu sehingga tidak bisa melanjutkan spesialisnya. Hal ini merupakan kerugian bagi negara.

Mohon perhatian dan tindakan untuk merubah kebijakan ini.

DIIKUTI OLEH