Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Gedung Badan Pertanahan Nasional Lantai V Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 021-7393939 pusdatin@bpn.go.id
17 jam yang lalu
Anonim
Android Terverifikasi Harus diproses dalam 5 hari

Yth,bpk. Bupati Banyumas, kenapa sertifikat tanah masal di desaku tidak kunjung dibagikan,? Sementara di desa lain sudah pada dibagikan. Mohon segera ditindak lanjuti. Desa Bantar Kec. Jatilawang, Banyumas

Kemarin, 08:01
Amstrong Sembiring
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 4 hari

Permohonan dan janji yang harus dilaksanakan

sekitar siang hari, pada hari ini (senin, 11/11/ 2019) kami datang kembali ke kementerian agraria dan tata ruang/ bpn beralamat di jalan sisingamangaraja no. 2, jakarta selatan 12110, bahwa kedatangan kami sudah ke 9 kali dan disana tadi siang kami bertemu dengan staf dari direktorat jenderal penangan perkara, untuk menanyakan progres surat permohonan gelar eksternal perkara tersebut, dan kami menanyakan sejauh mana surat tersebut berjalan, informasi yang didapat dari staf tersebut setelah dianalisa atau ditelesuri surat permohonan tersebut bahwa kenyataan surat tersebut sekarang sudah berada di bapak marcellinus wendarto, sh, mh (kepala seksi penangan perkara di kantor kementerian agrarian dan tata ruang/ bpn) dan demikianlah menurut info dari staf tersebut.

dari hasil perbincangan tak begitu lama, dan kemudian kami dipertemukan dengan staf bapak marcellinus wendarto, sh, mh (kepala seksi penangan perkara di kantor kementerian agrarian dan tata ruang/ bpn) yaitu ibu yunita (menurut keterangan dari staf bahwa pak endo sedang ada acara diluar), dan kemudian kami berbincang-bincang mengenai surat permohonan tersebut, dan akhir dari perbincangan tersebut ibu yunita minta waktu satu minggu untuk berkoordinasi atau mengkomfirmasikan kembali ke kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan, dan sebelumnya berapa waktu lalu kantor kementerian agrarian dan tata ruang/ bpn telah melayangkan surat ke kantah jakarta selatan mengenai saudara ign. ardi susanto (kepala seksi penangan perkara pada kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan) yang disinyalir memberikan sikap atau pandangan hukum sangat merugikan saya sebagai pemohon (pencari keadilan hukum), dimana saudara ign. ardi susanto, sh (nip. 19701215 199703 1 005) mengatakan bahwa putusan peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap harus kembali ke putusan kasasi. berikutnya, ia juga mengatakan bahwa akta hibah dalam pertimbangan hakim agung tersebut belum diuji, dan ia juga mengatakan bahwa di dalam putusan tersebut tidak ada pembatalan sertifikat, sehingga yang bersangkutan tersebut takut digugat kembali oleh pihak lawan yang dikalahkan, karena pengadilan khan tidak bisa menolak perkara, dan masih banyak lagi.
bahwa singkatnya bisa kami uraikan pandangan dari saudara ign. ardi susanto, sh (nip. 19701215 199703 1 005) mengatakan sebagai berikut :
1. saudara ign ardi susanto, sh mengatakan bahwa pk yang telah ditolak dalam perkara tersebut yaitu putusannya kembali lagi ke putusan kasasi.
2. saudara ign ardi susanto, sh mengatakan bahwa akta hibah di dalam pertimbangan hakim agung tersebut itu khan belum diuji.
3. saudara ign ardi susanto, sh mengatakan kepada kami yaitu apakah ibu haryanti sudah dibagi waris? dan dijawab oleh ibu haryanti bahwa saya sedikitpun tidak pernah dibagi waris oleh kakak saya, kakak saya menguasai keseluruhan peninggalan warisan dari almarhumah orang tua kandung.
4. saudara ign ardi susanto, sh mengatakan bahwa di dalam putusan tersebut tidak ada pembatalan sertifikat, sehingga ia dengan arogannya menatakan bahwa ia tidak mau dan takut digugat oleh pihak lawannya karena pengadilan khan tidak bisa menolak perkara.
5. dan masih banyak lagi logika hukum lainnya yang mengada-ada.
(kami ada bukti-bukti/ rekaman audio tentang hal tersebut yang diucapkan oleh saudara ign ardi susanto, sh tersebut )
6. bahwa saya ingin menegaskan bahwa pandangan saudara ign. ardi susanto, sh (nip. 19701215 199703 1 005) tersebut nyata-nyata sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada, merugikan saya sebagai pemohon (pencari keadilan hukum).

semoga pertemuan tadi siang tersebut sekaligus bisa dianggap sebagai pengaduan juga, dan kami mengharapkan komitmen dari staf kantor kementerian agrarian dan tata ruang ibu yunita bisa menjalankan dengan secara professional dan sehingga bisa terlaksana dengan baik serta lancar, dalam rangka segera merealisasikan permohonan gelar eksternal perkara tersebut.
akhirnya, mohon perhatian dan bantuan bapak menteri agar permohonan kami ini dapat mempunyai kepastian dan keadilan hukum di indonesia tercinta ini.

semoga pengaduan dan janji-janji tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

demikianlah surat ini kami sampaikan dan untuk mendapat perhatian lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Selasa, 11:29
Jhony Haryanto
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 4 hari

Hai kembali bpn,

saya jhony haryanto, pemohon untuk berkas no. 31734/2017 yg katanya ditutup oleh pusdatin dan diganti berkas no 54205/2019 di bpn medan.
ini adalah laporan saya yg ke-3 di lapor.go.id untuk kasus yang sama, dari tahun 2017 (screenshot laporan terlampir) sampai sekarang.

pada juni 2019 berkas no. 31734/2017 saya yg sdh selesai pengumuman katanya ditutup secara sepihak oleh bpn. dan saya disuruh membayar kembali berkas baru no. 54205/2019 agar proses bisa dilanjutkan.
setelah dibayar, bukan nya proses dilanjutkan seperti yg dijanjikan, kakan bpn medan malah secara sepihak menyatakan proses harus diulang lg.. bagian pengukuran la, panitia ulang la.. yg ujung2 nya pengumuman ulang..
dan bisa-bisa setelah semua selesai berkas saya ditutup lagi spt yg lama...

saya sudah mencoba untuk menemui langsung kakan bpn medan, tetapi ybs tidak bisa/tidak mau menemui untuk memberikan penjelasan. ini adalah cermin buruk pejabat publik dan saya rasa sudah tidak sesuai lagi untuk sekarang.
berikut kutipan pernyataan presiden kita mengenai reformasi birokrasi :
"reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran beriringan paralel dengan pemangkasan regulasi-regulasi yang ada, mengubah cara kerja yang manual analog ke cara-cara kerja digital, mengubah mindset dari dilayani menjadi melayani," ujar jokowi saat rapat terbatas program cipta lapangan kerja di kantor presiden, jakarta pusat, senin (11/11/2019).
sumber : https://news.detik.com/berita/d-4780009/minta-reformasi-birokrasi-besar-besaran-jokowi-prosedur-jangan-berbelit

dengan ini saya meminta penjelasan :
1. bagaimana sebuah berkas di bpn dapat ditutup tiba-tiba...?? siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut..??
2. bagaimana standart pelayanan dan lama proses sebuah berkas di bpn..?
dari awal permohonan utk shm sampai sekarang, saya sudah menghabiskan waktu 3 tahun penuh, sekarang memasuki tahun ke-4, tanpa ada tanda-tanda akan selesai.
padahal berkas-berkas saya lengkap semua.
dan selama saya berproses di kantor bpn, saya juga melihat hal yang sama dialami oleh banyak pemohon lain.
3. kapan permohonan shm saya kira-kira akan selesai..?? apakah harus menunggu 3-5 tahun lagi..??

besar harapan saya agar laporan ini tidak berujung seperti 2 laporan sebelumnya yang ditutup tanpa penyelesaian. atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Minggu, 15:07
Soni Rosa
Android Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 7 hari

Skedul/roadmap sertifikat tanah "gratis" ?
(program pak jokowi)

Minggu, 14:22
Amstrong Sembiring
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 2 hari

Surat Permohonan Yang Tidak Kunjung Ditanggapi Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ BPN

Sudah lama sekali berapa bulan lalu surat permohonan kami ajukan Lembaga/ instansi kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ BPN yang isinya untuk diadakan gelar eksternal perkara namun hingga sampai sekarang bulan tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Jangan salahkan akhirnya masyarakat akan menilai Instansi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang buruk dan tidak profesional dalam pelayanan kepada Masyarakat.

Padahal Permohonan tersebut sudah jauh2 dikirimkan kepada direktur jenderal penanganan masalah agraria, pemanfaatan ruang dan tanah cq direktorat penanganan perkara ruang dan tanah kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional namun nihil hingga sekarang tidak ada kabar beritanya.
Instansi tersebut seolah-olah budeg dan tidak bergeming sedikitpun alias “ sangat tidak peka” membaca denyut2 Nggak beres seperti anggota masyarakat lg sedang mencari keadilan hukum, dan mengharapkan Bapak Presiden Jokowi turun tangan dan tahu mengenai departemen/ Lembaga yang kerap gak pernah beres atau buruk dalam melakukan pelayanan, jangan-jangan hanya Cuma tebar pesona saja saat disaat momentum-2 tertentu, saya masih ingat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membubarkan lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat. Jokowi bahkan memberi penekanan pada rencana pembubaran lembaga yang tidak bermanfaat tersebut. "Oleh sebab itu butuh menteri-menteri yang berani, kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah. Sekali lagi, kalau ada lembaga tidak bermanfaat dan bermasalah saya pastikan saya bubarkan," tegas Jokowi dalam pidato kemenangan dalam acara bertajuk 'Visi Indonesia' di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7/2019).

Saya membuat surat pengaduan tentaunya ada sebab akibat sehubungan adanya surat dari kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan no. 2493/13.31.74-600/vi/2019 tertanggal 12 juni 2019 yang sarat dengan manipulasi hukum “persengkokolan hokum”, karena surat tersebut sangat tidak berdasar sama sekali dan logika hukumnya sangat mengada-ada serta isinya COPY PASTE, maka oleh karena itu kami ingin mengajukan permohonan untuk diadakan gelar eksternal perkara dengan mengundang para pihak dengan alasan-alasan tentunya sebagai berikut, yaitu: bahwa permohonan kami ini didasari dari putusan pengadilan yang in kracht yaitu putusan mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 dimana pemohon pk telah ditolak ; bahwa di dalam konsideran hukum dari putusan mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 telah mengesampingkan bukti akta hibah no. 18/2011 tertanggal 9 mei ; bahwa akta hibah yang diperolehnya dari “akta persetujuan dan kuasa” nomor 6, 7, 8, dan 9 yang dibuatnya di bulan april 2011 senyatanya telah dikesampingkan di dalam putusan mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 ; bahwa implikasi dari putusan mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 tersebut telah menimbulkan akibat hukum ;

Dan perlu diketahui bahwa sebagaimana di dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan (“permen agraria no.11/2016”) yang mulai berlaku sejak 14 april 2016, yaitu sebagai berikut:

Pasal 49

Ayat (1) disebutkan secara eksplisit: pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) disebutkan secara eksplisit: amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain, di dalam huruf (g) amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

6. Bahwa sebagaimana juga di dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan (“permen agraria no.11/2016”) yang mulai berlaku sejak 14 april 2016, yaitu sebagai berikut :

Pasal 58

Ayat (1) disebutkan secara eksplisit: pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.

Ayat (2) disebutkan secara eksplisit: alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
A. Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
B. Terhadap obyek putusan sedang dalam status diblokir atau sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya;
C. Alasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan sekedar perlu diketahui oleh kita Bersama, bahwa kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum.

Demikian surat pengaduan ini. Terima kasih banyak.

Sabtu, 23:52
Berliana Harianja Simanjuntak
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 7 hari

Saya ingin menanyakan, apabila kita ingin mendaftarkan sertifikat tanah kita di desa, apa saja persyaratan yang harus di penuhi untuk proses pendaftaran serta berapakah biaya selama proses pengukuran tanah yang harus saya siapkan pak?
mohon penjelasannya ya pak.

Rabu, 19:34
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 7 hari

Saya mengadukan tentang kendala pembuatan sertipikat dikantor bpn . dri januari 2018 smapai sekarang berkas tidak berjalan.kepada yth kepala mentri atr bpn. agar bisa memonitoring kinerja anak buah bp dibpn bekasi. bukti terlampir.

Rabu, 17:34
Anonim
Android Terverifikasi Harus diproses dalam 0 hari

Kami mengajukan permohonan ganti blanko sertifikat tanah melalui notaris pada tanggal 25 februari 2019 dgn nomor berkas 1630/2019. Sekitar bulan maret 2019 dilakukan pengukuran dan kami dibebani biaya rp250.000,-.
Sekitar bulan september 2019 kami diminta untuk membuat surat pernyataan tanah dalam penguasaan fisik dan akan dilakukan pengukuran kembali. Surat tersebut telah kami penuhi pada bulan tersebut.
Namun hingga hari ini 6 november 2019 pengukuran kembali tak kunjung dilakukan.
Melalui ini kami mohon kepada bpn untuk segera menyelesaikan proses ini karena sudah lebih dari 8 bulan.
Dan untuk pengukuran kembali apakah akan dikenakan biaya lagi?
Terima kasih..

Rabu, 16:25
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Salam tim lapor . saya membuat sertipikat sm notaris dan tak kunjung selesai .setelah ditanya pihak bpn kab.bekasi. berkas masih dipengukuran. tgl daftar 4 januari 2019 smpe sekarang blom juga ada tindakan .mohon bantuanya pak mentri atr..dan tim lapor untuk mengkupas kendala yang kami alami.sekian trimakasi.

6 Nov, 13:49
Amstrong Sembiring
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Wakil menteri atr/wakil kepala bpn surya tjandra menyebut mafia tanah sudah menjadi bahaya laten yang sudah ada sejak lama. artinya aksi mafia tanah nyata di masyarakat, tapi tak mudah mengungkapnya. "ini sudah laten (tersembunyi tapi ada). sebagian barangkali berawal dari masyarakat sendiri. karena melihat tanah sebagai investasi. kalau tanah digunakan nggak begitu," ujarnya kepada cnbc indonesia di kantornya, jakarta, senin (4/11/2019). ia mencontohkan bagaimana praktik mafia tanah sudah umum terjadi di masyarakat. dia menyebut kasus seperti ini sangat kompleks, sehingga akibat ulah mafia tanah, menghasilkan ketidakpastian.

dan tidak kepastian itu yang dialami oleh kami sebagai pemohon untuk membatalkan sertifikat di kantor pertanahan administrasi jakarta selatan, yang kenyataan justeru saudara admin kanwil bpn provinsi dki jakarta tidak memahami esensi pengaduan tersebut, bahwa sebagaimana di dalam surat tanggapannya pada hari jumat 1 november 2019 ke kami sebagai pengadu, maka oleh karena itu kami sebagai pengadu ingin menyampaikan kembali mengenai surat saudara kanwil bpn provinsi dki jakarta yang merujuk dari surat no. 2385/18-31.600/ix/2019 tanggal 4 september 2019 dan tanda terima surat tanggal 11 september 2019, bagi pendapat kami bahwa surat balasan tersebut sangat tidak berdasar sama sekali dan sangat mengada-ada.


bahwa diketahui surat itu juga tidak pernah dikirimkan kelamat kantor advokat kami sebagai pengadu, dan surat itu kami terima dari pegawai bagian loket surat saat datang ke kantor kanwil bpn propinsi dki jakarta (11 september 2019) untuk mengajukan surat pengaduan secara tertulis dan ingin bertemu dengan kepala seksi penangan perkara yaitu bapak marwan yang berada dilantai ii (dan kurang lebih ada 3 (tiga) kali pertemuan selama itu dengan bapak marwan, dan berdiskusi ia mengatakan berjanji bahwa saat gelar perkara nanti dilaksanakan kami sebagai pengadu akan diundang, dan itu bisa kami buktikan dengan rekaman video dan ada saksi-saksi saat pertemuan tersebut).

bahwa surat yang kami terima dari pegawai bagian loket isi suratnya sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada (isinya sekedar copy paste), sehingga kami sebagai pengadu berinisiatif mengajukan surat kekecewaan ke kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional di jalan sisingamangraja no. 2, jakarta selatan.

bahwa cara pandang hukum sdr. ign ardi susanto dan saudara marwan yang sangat tidak berdasar dan sangat menyesatkan memang sengaja dibuatnya untuk menolak permohonan pembatalan yang kami ajukan.

bahwa melalui surat tanggapan tersebut, maka kami ingin menanyakan kembali mengenai proses kelanjutan oknum pegawai kantor pertanahan kota jakarta selatan, saudara ign ardi susanto, sh yang menjabat sebagai kepala seksi penanganan dan pengendalian pertanahan di kantor pertanahan jakarta selatan kami duga telah menyalahgunakan wewenang jabatannya.

bahwa terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 jo uu nomor 20 tahun 2001, “bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit rp 50.000.000,00 dan paling banyak rp 1.000.000.000,00.”

bahwa pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:
1. penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

pada dasarnya, penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:

1. menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan.
setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.
2. menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas.
asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sisitem hukum kontinental. pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.
3. menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
asas-asas umum penyelenggaraan negara dalam pasal 3 undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme meliputi, a. asas kepastian hukum; b. asas tertib penyelenggaraan negara; c. asas kepentingan umum; d. asas keterbukaan; e. asas proposionalitas; f. asas profesionalitas; dan g. asas akuntabilitas.

bahwa saudara ign. ardi susanto, sh (nip. 19701215 199703 1 005) mengatakan bahwa putusan peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap harus kembali ke putusan kasasi. berikutnya, ia juga mengatakan bahwa akta hibah dalam pertimbangan hakim agung tersebut belum diuji, dan ia juga mengatakan bahwa di dalam putusan tersebut tidak ada pembatalan sertifikat, sehingga yang bersangkutan tersebut takut digugat kembali oleh pihak lawan yang dikalahkan, karena pengadilan khan tidak bisa menolak perkara, dan masih banyak lagi.

bahwa singkatnya bisa kami uraikan pandangan dari saudara ign. ardi susanto, sh (nip. 19701215 199703 1 005) mengatakan sebagai berikut :

1. saudara ign ardi susanto, sh mengatakan bahwa pk yang telah ditolak dalam perkara tersebut yaitu putusannya kembali lagi ke putusan kasasi.
2. saudara ign ardi susanto, sh mengatakan bahwa akta hibah di dalam pertimbangan hakim agung tersebut itu khan belum diuji.
3. saudara ign ardi susanto, sh mengatakan bahwa di dalam putusan tersebut tidak ada pembatalan sertifikat, sehingga ia dengan arogannya menatakan bahwa ia tidak mau dan takut digugat oleh pihak lawannya karena pengadilan khan tidak bisa menolak perkara.
4. dan masih banyak lagi logika hukum lainnya yang mengada-ada.
(kami ada bukti-bukti/ rekaman audio tentang hal tersebut yang diucapkan oleh saudara ign ardi susanto, sh tersebut )

bahwa sekali lagi ingin menegaskan bahwa pandangan saudara ign. ardi susanto, sh (nip. 19701215 199703 1 005) tersebut jelas tidak berdasar dan sangat mengada-ada.

bahwa kami merasa perlu memberikan perspektif hukum, yaitu dalam perspektif itu jika ada pertanyaannya sebagai berikut :

jika suatu putusan pidana atau perdata yang telah berkekuatan hukum tetap diajukan peninjauan kembali (pk), kemudian pk dikabulkan. apakah putusan pk yang dikabulkan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap? lalu bagaimana status putusan sebelumnya (yang dimintakan pk), masihkah disebut putusan berkekuatan tetap?
jawaban :
tentunya untuk menjawab pertanyaan diatas tersebut, maka perlu dipahami bahwa putusan pidana atau perdata pada tingkat pertama, banding, atau kasasi masih dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap selama belum ada putusan peninjauan kembali (pk).

bahwa putusan pk yang membenarkan alasan pemohon adalah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut membatalkan putusan pidana atau perdata sebelumnya dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
jika pidana dapat berupa :

1. putusan bebas;
2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

sedangkan perdata dapat berupa :

1. putusan dikabulkan
2. putusan tidak dapat diterima
3. putusan ditolak

dalam aspek pidana, hal ini didasari pula berdasarkan pasal 266 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (kuhap) dan asas nebis in idem yang diatur di pasal 268 ayat (3) kuhap jo. pasal 78 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).

sedangkan dalam aspek perdata, hal ini didasari penjelasan pasal 195 hir tersebut, dapat dikatakan bahwa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap adalah serupa dengan pengertian putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 2 ayat (1) uu grasi. seperti halnya dengan perkara pidana, pengajuan peninjauan kembali pada putusan perkara perdata tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusinya (pasal 66 ayat [2] uu ma).

dengan demikian, baik putusan perkara pidana maupun putusan perkara perdata, pengajuan peninjauan kembali (pk) keduanya diajukan kepada mahkamah agung melalui ketua pengadilan yang memutus pada tingkat pertama (lihat pasal 264 kuhap jo. pasal 70 uuma). bahwa suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali, statusnya tetap sebagai putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi putusan.

bahwa kami sebagai pengadu sekaligus kuasa pemohon ahli waris (ahli waris yang tidak pernah diberikan hak legitime portie dari peninggalan pewaris) sudah sangat kecewa dengan perilaku pejabat publik yang bernama saudara ign. ardi susanto, sh (nip. 19701215 199703 1 005) selaku kepala seksi penanganan dan pengendalian pertanahan bpn jakarta selatan yang tidak tidak melaksanakan fungsinya dan melakukan tindakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. akibatnya kami sebagai pemohon yang mencari keadilan hukum sangat dirugikan sekali. dimana perlindungan hak keadilan hukum bagi kami sebagai warga indonesia yang berdasarkan negara hukum, koq bisa-bisa pejabat publik bertingkah seperti itu.

dalam perspektif hukum mengenai hibah sekaligus membantah dalil hukum saudara ign. ardi susanto, sh (nip. 19701215 199703 1 005) mengatakan bahwa akta hibah di dalam pertimbangan hakim agung tersebut itu khan belum diuji. dan saudara ign. ardi susanto, sh (nip. 19701215 199703 1 005) tidak faham atau pura-pura tidak faham bahwa mengenai hibah diatur dalam pasal 1666 – pasal 1693 kitab undang-undang hukum perdata (“kuhper”). pengertian hibah terdapat dalam pasal 1666 kuhper, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

untuk itu, hibah tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatalkan oleh orang tua tersebut, kecuali dalam hal-hal berikut sebagaimana terdapat dalam pasal 1688 kuhper:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.


selain itu, berdasarkan pasal 916a sampai pasal 929 kuhper untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat “diperhitungkan kembali” nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. ketentuan ini berkaitan dengan legitime portie, yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris.

berdasarkan pasal 920 kuhper, ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi. jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, para ahli waris tetap memiliki hak untuk melakukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda tersebut (pasal 929 ayat (1) kuhper). hak untuk memajukan tuntutan ini akan gugur setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak para ahli waris menerima warisan (pasal 929 ayat (4) kuhper).

oleh karena itu ahli waris boleh mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda yang telah dihibahkan kepada salah satu ahli waris dalam hal legitime portie (bagian mutlak) para ahli waris tidak terpenuhi. salah satu contoh dalam kasus ini dapat kita lihat dalam putusan mahkamah agung nomor 841k/pdt/2003. dalam perkara tersebut, akhirnya hakim menghukum untuk mengembalikan hibah untuk pemenuhan legitime portie terlebih dulu kepada para ahli waris. putusan tersebut kemudian dikuatkan di tingkat kasasi.

bahwa pemohon ahli waris yang tidak pernah diberikan hak legitime portie dari peninggalan pewaris)

bahwa kami berharap, laporan ini tidak hanya berhenti sampai disini. dan kami mohon perhatian dan bantuan bapak menteri agar keluh kesah kami ini dapat dijembatani dan permohonan kami dapat memiliki kepastian dan keadilan hukum.

begitupun juga gelar eksternal yang kami ajukan kepada kementerian atr/bpn sampai saat ini belum juga terealisasi. sudah 4 (empat) bulan lamanya, kami menunggu kepastian gelar perkara tersebut, hingga saat ini belum juga ada kepastian. padahal, permohonan tersebut kami ajukan berdasarkan saran biro hukum kementerian atr/bpn.
bahwa permohonan kami mempunyai dasar hokum sebagai berikut :
1. dasar:
- bahwa sehubungan telah ada putusan pengadilan yang in kracht yaitu putusan mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 yang telah mengesampingkan bukti akta hibah no. 18/2011 tertanggal 9 mei yang diperolehnya dari “akta persetujuan dan kuasa” nomor 6, 7, 8, dan 9 yang dibuatnya di bulan april 2011, maka surat permohonan kami menjadi sangat relevan karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut menimbulkan akibat hukum batalnya peralihan hak tersebut.

- bahwa sebagaimana di dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan (“permen agraria no.11/2016”) yang mulai berlaku sejak 14 april 2016, yaitu sebagai berikut :

pasal 58
ayat (1) disebutkan secara eksplisit: pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.

ayat (2) disebutkan secara eksplisit: alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
b. terhadap obyek putusan sedang dalam status diblokir atau sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya;
c. alasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

sehubungan dengan dasar tersebut diatas, kami sebagai pemohon ingin menegaskan kembali sebagai berikut :

- bahwa bidang tanah yang dipermasalahkan adalah sertipikat hak milik no. 1152/ tebet barat atas nama nyonya soerjani sutanto yang diperoleh dari orang tua kandung almarhumah soeprapti dengan melalui akta hibah no. 18/2011 dan akta hibah tersebut diperolehnya dari yang diperolehnya dari “akta persetujuan dan kuasa” nomor 6, 7, 8, dan 9 yang dibuatnya di bulan april 2011 dengan cara yang cacat hukum.

- bahwa awalnya akta hibah tersebut bersertifikat hak guna bangunan no. 1058 (yang ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik no. 1152) yang dulunya atas nama soeprapti (nama orang tua kandung) yang kemudian diubah nama sertifikatnya ke atas nama diri pribadi soerjani sutanto dengan sertifikat hak milik no. 1152 dengan proses peralihan hak berdasarkan hibah.

- bahwa pada saat melakukan hibah tersebut, pemohon sebagai ahli waris sah tidak pernah diberikan mengenai bagian mutlak waris, jadi akta hibah yang dibuat oleh ppat dalam kaitan dokumen mengenai surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa itu tidak benar, sehingga nyata-nyata hal tersebut bertentangan dengan pp 24/1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- bahwa secara hukum pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam sebagaimana diatur dalam pasal 1688 kitab undang-undang hukum perdata (“kuhper”) yaitu tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan dan bahwa hibah juga dapat ditarik kembali dalam hal si pemberi hibah telah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak (legitime portie) yang seharusnya didapat oleh para ahli warisnya (pasal 924 kuhper). ini berarti hibah secara umum dapat ditarik kembali jika bagian mutlak para ahli waris tidak terpenuhi.

- bahwa secara hukum juga hibah yang diberikan pewaris kepada anaknya wajib dimasukkan kembali dalam perhitungan harta peninggalan pewaris, kecuali telah dinyatakan dengan tegas oleh penghibah bahwa harta yang telah dihibahkan itu tidak dimasukkan dalam penghitungan harta warisan, dan bahwa almarhumah soeprapti tidak pernah sama sekali menyatakan dengan tegas bahwa harta yang telah dihibahkan itu tidak dimasukkan dalam perhitungan harta warisannya.

- bahwa dengan dikeluarkannya putusan mahkamah agung di tingkat pk nomor 214 pk/pdt/2017 yang telah mengesampingkan bukti akta hibah tersebut maka sertifikat no. 1152 atas nama soerjani sutanto berdasarkan hibah tersebut dengan sendirinya sudah tidak sah dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.

- bahwa putusan mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 telah in kracht tersebut, putusannya menyatakan “...menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut mahkamah agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. mengenai alasan adanya bukti baru;

- bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali berupa akta hibah nomor 18/2011 tanggal 9 mei 2011, mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena dalam perkara a quo pemohon peninjauan kembali tidak mengajukan gugatan balik terhadap termohon peninjauan kembali dan menuntut agar tanah dan bangunan (obyek sengketa) dinyatakan sebagai milik sah pemohon peninjauan kembali, karena itu bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan;” (halaman 70 dari 72 hal. put. nomor 214 pk/pdt/2017)”

- bahwa sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya, bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata tidak menangguhkan atau menghentikan apabila terdapatnya eksekusi. hal ini dikarenakan upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). hal ini dapat diartikan bahwa upaya peninjauan kembali tersebut dilakukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan eksekutorial. bahwa putusan atas permohonan peninjauan kembali dapat berisi:

(i) mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang kemudian membatalkan putusan yang dimohonkan tersebut, atau;
(ii) menolak permohonan peninjauan kembali.

- bahwa putusan mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali (pk) tidak ada upaya hukum luar biasa lain yang terbuka untuk memeriksa perkara tersebut kembali.

bahwa putusan mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 telah membatalkan putusan-putusan sebelumnya yang terjadi di pengadilan negeri jakarta barat no. 320/pdt.g/2013/pn.jkt.bar., tanggal 29 januari 2014 jo. putusan pengadilan tinggi jakarta no. 514/pdt/2014/pt dki., tanggal 16 oktober 2014, dan putusan mahkamah agung republik indonesia no. 1525 k/pdt/2015, tanggal 27 oktober 2015; yang menyatakan “......maka sangat patut dan beralasan secara hukum bagi judex jurist mahkamah agung republik indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 1525 k/pdt/2015, tanggal 27 oktober 2015 tersebut; (halaman 70 dari 72 hal. put. nomor 214 pk/pdt/2017)”

- bahwa putusan mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 telah menimbulkan akibat hukum.
- bahwa sebagaimana di dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan (“permen agraria no.11/2016”) yang mulai berlaku sejak 14 april 2016, yaitu sebagai berikut :

pasal 49

ayat (1) disebutkan secara eksplisit: pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

ayat (2) disebutkan secara eksplisit: amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain, di dalam huruf (g) amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dari tanggapan kami diatas, bahwa perlu diketahui selain putusan amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain perintah untuk membatalkan hak atas tanah; menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah; menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum; perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah; perintah penerbitan hak atas tanah; perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar yaitu amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum batalnya peralihan hak milik no. 1152/ tebet barat dari atas nama almarhumah soeprapti ke atas nama ny. soerjani sutanto.

oleh karena itu secara substansial bpn kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan sudah tidak cermat dan tidak teliti dalam memahami pasal 49 ayat (2) huruf (g) peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan (“permen agraria no.11/2016”) yang isinya bahwa amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain, di dalam huruf (g) amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

maka kami berharap saudara admin bpn kanwil dki jakarta harus cermat dan teliti karena konsekuensi hukum seharusnya pasal yang disebutkan diatas tersebut harus dimuat dan jika tidak dimuat maka telah menggelapkan pasal ketentuan diatas di dalam permen agraria dan tata ruang no 11 tahun 2016 dan ini tentunya menimbulkan preseden hukum sangat tidak baik di indonesia, oleh karena itu kami terus masih menunggu bagaimana penyelesaiannya, fiat justitia ruat caelum, artinya hukum harus ditegakkan, walapun langit akan runtuh dan kami ucapkan terima kasih.

DIIKUTI OLEH