Kedeputian Bidang SDM Aparatur

Kemarin, 12:57
Anonim
Android Terverifikasi Harus diproses dalam 4 hari

Assalamualaikum pak, saya mewakili seluruh calon pelamar cpns 2019 ingin meminta agar peraturan kemenpan rb mengenai akreditasi tidak pada saat kelulusan, karena banyak juga calon peserta yang pada saat lulus perguruan tinggi atau program studinya belum terakreditasi..jadi mohon agar di pertimbangkan terkait hal tersebut, agar tidak ada yg dirugikan..agar terwujud sila ke 5 keadilan bagi seluruh rakyat indonesia...

Kemarin, 07:40
628125453xxxx
SMS Terverifikasi Harus diproses dalam 4 hari

Format bkn selamat pagi
Jurusan pendidikan ekonomi prodi akuntansi bisa melamar cpns jurusan ips ngak?
Mohon masukannya.trim

Senin, 14:32
Anonim
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 2 hari

mohon info ttg syarat adm cpns,
kualifikasi pendidikan berdasarkan apa? prodi atau gelar sarjana?
misal program studi ilmu pemerintahan dgn gelar sarjan ilmu politik, maka lowongan cpns yg bisa dipilih S1 ilmu politik atau S1 ilmu pemerintahan? mohon infonya agar tidak terkena kendala saat adm nanti..

Kamis, 23:50
Dadang Hariadi
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 1 hari

Kepada yth.
Kepala direktorat jenderal perhubungan udara

Dengan hormat,
Berdasarkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor : 412 tahun 2019. Tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian perhubungan tahun anggaran 2019. Menteri pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi.

Berdasarkan keputusan tersebut diatas, disini kami meminta kejelasan terkait formasi kebutuhan pegawai negeri sipil di direktorat jenderal perhubungan udara pada formasi yang dibuka untuk kualifikasi pendidikan s1 manajemen transportasi udara, dimana untuk kualifikasi pendidikan ini tidak terdaftar di badan akreditasi nasional – perguruan tinggi (ban-pt) dan untuk kualifikasi pendidikan yang setara adalah d4 manajemen transportasi udara yang telah terdaftar di badan akreditasi nasional – perguruan tinggi (ban-pt). Dan dimana untuk kualifikasi d4 manajemen transportasi udara tidak terdapat formasi penerimaan pegawai negeri sipil di lingkungan direktorat jenderal perhubungan udara. Kami sangat menyayangkan hal tersebut karena ketidakadaan formasi pada jurusan d4 manajemen transportasi udara.

Maka dari itu kami mohon agar formasi yang ikut menyertakan kualifikasi s1 manajemen transportasi udara seperti formasi untuk inspektur angkutan udara, analis angkutan udara, dan penyusun rencana kebijakan. Mohon agar dapat disetarakan dengan lulusan d4 manajemen transportasi udara untuk dapat ikut serta mengisi formasi penerimaan pegawai negeri sipil agar nantinya kami dapat lolos untuk prasyarat kelulusan seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian perhubungan.

Semoga dapat menjadi perhatian kepada bapak dan ibu penyusun kebijakan penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan direktorat jenderal perhubungan udara. Besar harapan dan niat kami untuk ikut serta mengabdi pada negara. Atas perhatian dan perkenaan bapak dan ibu kami sampaikan terima kasih.

Hormat saya
Yang memohon,


Dadang hariadi

Rabu, 15:25
Anonim
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 0 hari

sehubungan dengan berita yang tertulis pada website bkn tanggal 4 november 2019 tentang "pelamar kategori p1/tl diberikan peluang gunakan nilai skd tahun 2018 pada seleksi cpns tahun 2019" (https://www.bkn.go.id/berita/pelamar-kategori-p1-tl-diberikan-peluang-gunakan-nilai-skd-tahun-2018-pada-seleksi-cpns-tahun-2019)
maka bersama dengan ini kami selaku peserta cpns 2018 dengan status p2/tl, memohon persamaan hak antara p1/tl dan p2/tl.

sebagaimana kita ketahui bersama bahwa :
p1/tl adalah peserta seleksi cpns tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas skd serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan untuk dapat mengiktui skb tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir. (berdasarkan permenpanrb no 37 tahun 2018)

p2/tl adalah peserta seleksi cpns tahun 2018 yang memenuhi nilai kumulatif skd serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan untuk dapat mengiktui skb tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir. (berdasarkan permenpanrb no 61 tahun 2018)

dari penjabaran diatas, terdapat beberapa persamaan peserta antara p1/tl dan p2/tl, diantaranya :
1. sama-sama lolos masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan
2. sama-sama dapat mengiktui skb tahun 2018
3. sama-sama dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir

berdasarkan dari 2 keputusan permenpanrb tersebut diatas pada tahun 2018 yang lalu, maka sekiranya kami mohon keadilan ada persamaan hak antara p1/tl dan p2/tl. agar tidak mejadikan iri hati diantara calon-calon peserta cpns 2019 nantinya.

kami peserta cpns 2018 p2/tl memohon dengan sangat kebijaksanaan dari pemerintah agar dapat mempertimbangkan masalah ini untuk keadilan rakyat indonesia. atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

4 Nov, 22:40
Anonim
SMS Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Saya ingin menanyakan terkait lampiran II Permenpan rb no 23 tahun 2019?

1 Nov, 11:15
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 9 hari

Bapak presiden yang saya hormati,
Di forum ini, saya bukan mau melaporkan kasus, tapi lebih kepada usulan. Semoga bapak bersedia menampung dan syukur syukur merealisasi kannya.

Pak, selama ini perekrutan untuk pns khusus nya guru, bentuk tes nya disamakan dengan pns pns yang lain, yaitu hanya dengan 1x tes (baik tulis maupun komputer). Sehingga untuk mereka yg lolos tes terkadang saat bekerja di lapangan, sering gelagapan bahkan kadang tidak kompeten dalam menjalankan tugas nya sebagai guru.

Saya tidak bermaksud meragukan kompetensi guru guru pns, tetapi alangkah lebih baik apabila seleksi untuk guru tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi juga dilanjutkan dengan seleksi mikroteaching (praktek mengajar) seperti yang sudah dilakukan oleh sskolah sekolah swasta. Sehingga akan bemar benar terlihat kompetensi yang dimiliki calon guru, tidak hanya dalam tes tertulis atau kelengkapan berkas saja, tapi jg terampil dalam mengajar.
Kemampuan mengajar ini lah yang sangat diperlukan siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehari hari.
Demikian usulan yang ingin saya sampaikan. Kurang lebih nya saya mohon maaf.

semoga kelak, tidak ada lagi pelajar yang mengeluhkan tidak paham materi karena guru nya tidak jelas dalam menerangkan, tidak bisa mengerjakan soal karena guru nya lebih banyak memberi tugas tanpa membahas dan menjelaskan.

Semoga pendidikan di indonesia selalu maju...aamiin.

29 Okt, 14:24
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Yth. menpan rb
mendikbud dan dikti

sehubungan dengan peraturan perundangan yang terbaru tentang pengangkatan cpns dan p3k di lingkungan kementerian saya mau menanyakan bagaimana status kepegawaian yang sudah mengabdi 6 tahun keatas berstatus kontrak karena mereka sudah berumur lebih dari 35 tahun dan pendidikannya sarjana pula kok sampai sekarang tidak ada kejelasan apalagi ada instansi yang masih menerima pensiunan sebagai tenaga kontrak apalagi penerimaan pensiunan itu banyak berbau politis serta banyak pegawai yang disiplin ilmunya tidak sesuai dengan jabatan pekerjaan yang ditempuh contohnya tamatan s.pd menjadi admin, tamatan perawat menjadi admin dst

terima kasih
hidup nawacita dan kejujuran serta transparansi

29 Okt, 09:30
628588036xxxx
SMS Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Apakah tahun ini tidak ada penerimaan untuk pppk?

28 Okt, 17:15
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Yth. Kemenpan RB.
Ijin bertanya tentang SE Menpan-RB no. 4 Tahun 2013.

Syarat pencantuman gelar akademik menurut BKN minimal harus akreditasi B dengan alasan berpedoman pada SE. Menpan tersebut.

Padahal SE itu hanya berpedoman utk penerbitan ijin belajar. Dan itu telah saya dapatkan tahun 2014.

Sedangkan dalam CPNS 2018 peserta dengan persyaratan akreditasi C bisa ikut tes CPNS. Dengan kata lain akreditasi C masih diakui pemerintah. ( akreditasi C bukan berarti prodi nya jelek)

Sedangkan posisi saya golongan telah terpenuhi, dan syarat sudah cukup hanya terkendala akreditasi.

Apakah iya hanya dgn akreditasi saja gelar saya tidak diakui secara kepegawaian? Sedangkan CPNS saja bisa ikut dgn akreditasi sama (berarti diakui) . Alasannya karena SE menpan tersebut.

Mohon solusinya.

DIIKUTI OLEH