Kedeputian Bidang SDM Aparatur

29 Des 2019, 13:23
Suhendri
Android Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 4 hari

Buat kami honorer k2 admin umum..kapan penerimaan calon pppk..?

27 Des 2019, 00:13
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Yth. lembaga/pejabat yang menangani tunjangan jabatan dalam pns.

saya mau menanyakan prosedur dan kriteria untuk mendapatkan/mengajukan tunjangan tata bangunan ahli pertama sesuai perpres no.30 th 2006 dan apakah utk mengisi posisi tersebut di perlukan suatu sk yg menerangkan bahwa pegawai tersebut telah ditugaskan sebagai pejabat fungsional tata bangunan ahli pertama. terima kasih sebelumnya.

20 Des 2019, 08:40
628522210xxxx
SMS Ditanggapi oleh Pelapor

Selamat pagi. nama saya : aas nasrulloh bahruddin, latar pendidikan : s1 teknik. industri.
saya tenaga honorer daerah di instansi sejak tahun 2008.yangingin saya tanyakan apakah ada kebijakan pemerintah yang akan mendukung kami untuk menjadi asn pppk. kalaupun ada regulasinya seperti apa? terimakasih..

18 Des 2019, 20:46
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Apakah honorer juga tenaga kerja? kami honorer di gaji di bawah umr, menyambung sk hingga puluhan tahun, tidak di janjikan menjadi pegawai permanen, dirumahkan ketika anggaran tidak cukup. perjuangkanlah kami, karena kami juga manusia

18 Des 2019, 17:40
628522412xxxx
SMS Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 4 hari

Bkn saya merasa keberatan dengan keputusan kemenpanrb yang tiba-tiba mengubah keputusan tentang penerimaan cpns di instansi pemkab tana toraja mengenai s1 administrasi negara yang melamar pada formasi s1 administrasi negara. Alasan surat kemenpanrb adalah tidak sinkron antara kedua jurusan padahal ketikakita mencari info tentang administrasi kepegawaian pasti yang muncul adalah administrasi negara. Dan bagaimana pihak kemenpanrb menyatakan tidak sinkronsedangkan jurusan s1 administrasi kepegawaian itu sendiri tidak ada?

17 Des 2019, 15:30
Anonim
Website Ditutup oleh Pelapor

Kepada yth. menteri pan rb republik indonesia. setelah dikeluarkannya permenpanrb tentanh nilai passingg grade untuk cpns tahun 2019. apakah permenpan ini akan menjadi acuan atau seperti tahun lalu ada perangkingan lagi. setidaknya ada kepastian bagi pelamar jangan proses sudah berjalan ada peraturan baru yang seperti tahun lalu.

16 Des 2019, 06:23
Ade Dwicahyani
Website Ditutup oleh Pelapor

Seleksi cpns

kepada yth bapak menpan
saya mewakili dari sekian banyak orang yang yang merasa kehilangan ijazah dan ijazah rusak,terbakar ,dll.
saya mohon kepada bpk agar dibuatkan peraturan tentang seleksi cpns bagi yg berkas nya hilang , terbakar,rusak,dll.

disini kami sudah membuat surat kehilangan,surat keterangan dari kampus, masih ada fotocopyan berkas aslinya...

tetapi disini kami tidak lulus administrasi nya....
mohon kebijaksanaan bapak dan tim terkait lain nya, agar mempertimbangkan hal ini.

disini kami merasa kecewa karena tidak bisa melanjutkan tahap berikutnya..
terimakasih ,semoga di tindak lanjuti

30 Nov 2019, 21:34
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Dalam perekrutan cpns 2019, salah satu hal yang membuat alumni / lulusan pt kesulitan dan dinilai sepihak adalah mengenai akreditasi kampus.

permenpan rb no.23 tahun 2019 menyaratkan bahwa untuk mendaftar cpns diperlukan bukti akreditasi kampus pada saat kelulusan.

sehubungan dengan hal tersebut, bagaimana nasib bagi mahasiswa/i yang pada saat kelulusan program studinya masih ijin mendiknas? apakah gugur haknya untuk usaha memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (menjadi cpns) sebagaimana diamanahkan uud kita?

terima kasih.

29 Nov 2019, 09:39
Rezekoni
Website Ditutup oleh Sistem

Tahun lulus juni 2012 sementara akreditasi dari ban-pt terbit desember 2012, apakah saya bisa disebut tms pada cpns 2019 ? sementara salah satu proses penilaian saat akreditasi adalah aktifitas belajar kami, dimanakah letak keadilan bagi kami ?

28 Nov 2019, 19:38
Anonim
Website Ditutup oleh Pelapor

Akreditasi cpns 2019
Saya Lulus juli thn 2013 angkatan pertama, saat saya lulus kampus sedang proses visitasi ban pt. SK akreditasi keluar okt 2013.

Pada tahun yg sama, Trdapat srt edaran dari kemendikbud tgl 1 maret 2013
Kemudian terbit peraturan menteri riset,teknologi dan pendidikan tinggi no 32 tahun 2016 serta peraturan dari ban pt no 57 tahun 2018. apakah semua peraturan yg di buat tersebut sudah tidak berlaku atau tidak di anggap ??? Sehingga saya lulus di anggap tidak terakreditasi pada persyaratan cpns 2019 ??

Jgn kami mahasiswa yg menjadi korban. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

DIIKUTI OLEH