Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

6 Mar 2019, 22:15
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Biro kepegawaian dan organisasi Kementerian Perhubungan, dimohon cek data kepegawaian PPNPN wilayah BPTD 10, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta karenah masih menerima pegawai Baru jalur PPNPN TA 2019 dan sudah aktif bekerja di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A & UPPKB JT,sedangkan PP Nomor 49 Tahun 2018 sudah Sah dan ada larangan bagi PPK/Pejabat Instansi pusat maupun daerah ,Tidak boleh mengangkat Honorer baru dari jalur PPNPN!Untuk memastikan Cek data Saja SK PPNPN Tahun 2017 dan 2018 Satuan Kerja BPTD 10, Prov JATENG&DIY.

22 Okt 2018, 00:06
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Saya Juwita Mustika yang mendaftr CPNS di 2018. Saya sedang melamar ke Kementerian Perhubungan. Yang mau saya tanyakan kenapa saya tidak lulus administrasi padahal sudah jelas lamaran tulis bermatrai sudah saya aploud, mohon bantuannya. Apakah bisa pengiriman ulang lewat email atau bagaimana?

22 Nov 2013, 17:43
David Chaerudin
Website Ditutup oleh Admin


Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 untuk dua proses lelang dengan indikasi keterlibatan/persengkongkolan pemenang lelang dengan peserta lelang lain dan panitia lelang, serta dugaan tindak pidana korupsi.

Pelapor mempermasalahkan ada dua perusahaan, yaitu PT Armada Bandar Bangun Persada dan PT Trtitunggal Mitra Samudra yang memiliki hubungan kekeluargaan di mana dipimpin oleh direktur yang sama, gedung yang sama, nomor telepon yang sama, karyawan dan laporan keuangan yang sama. Nama direkturnya adalah Oei Hi Fuk. Dalam proses tender kedua perusahaan tersebut melakukan kerjasama persekongkolan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang sama termasuk dugaan harga penawaran untuk dapat bersaing dengan peserta lelang lainnya dan memenangkan tender proyek pada Pekerjaan Pengoperasian Angkatan Laut Perintis Tahun Anggaran 2012 & 2013, Pangkalan Teluk Bayur trayek 2 dan 3 dengan dana APBN senilai lebih dari Rp.21 Milyar. Indikasi ini menunjukkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat.
Panitia lelang diduga dengan sengaja mengabaikan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, dan pasal 6 huruf e, serta pasal 12 ayat 1 atau dapat diduga setidaknya melakukan persekongkolan terhadap pemenang lelang.

DIIKUTI OLEH