Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

17 Agu, 03:34
Hery Sofyan Aziez
Website Ditutup oleh Sistem

Yth. kementerian keuangan ri,

mohon klarifikasi berkaitan dengan kebenaran beredarnya di wilayah indonesia surat menteri keuangan ri terlampir. demikian dan terimakasih.

29 Jul, 10:09
Marzan Giu
Website Ditutup oleh Sistem

Permohonan untuk bapak presiden jokowi dodo, dpr ri, menteri keuangan, dan lapan

untuk bapak presiden jokowi dodo dan lembaga bersangkutan, pak kenapa anggaran lapan selalu menurun setiap tahun, pak tolonglah berikan perhatian untuk teknologi dan antariksa di indonesia pak mungkin menurut bapak ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa di indonesia tidak begitu penting tapi menurut saya itu sangat penting untuk kemaslahatan rakyat indonesia , tolong naikkan anggaran lapan (lembaga penerbangan dan antariksa nasional) , dan majukan teknologi peroketan di indonesia. jangan melulu militer terus yang jadi prioritas tapi pengembangan nya pak dan berikan anggaran yang lebih untuk lapan dalam pengembangan roket pengorbit satelit dan peroketan indonesia pak.

nama : marzan giu

nomor hp : 085340572106

surat untuk :
• bapak jokowi

• dpr ri

• kementerian keuangan

• ristekdikti

• lapan

mohon jawabannya

29 Jul, 10:02
Aiman Agustin
Website Ditutup oleh Sistem

Website https://simponi.kemenkeu.go.id/ apakah sdg error?karena mau cetak ssp tdk muncul keterangan yang sdh diinput di sistem

26 Jul, 08:00
628133164xxxx
SMS Ditutup oleh Sistem

Utk menteri keuangan sri mulyani biaya dikeluarkn negara utk memberantas narkoba sangat besar, tapi uang hasil sitaan narkoba kemana? harap ibu sri mulayani dan kapolri serta direktur bnn memikirkan rekening khusus hasil narkoba. ingat bahwa hasil narkoba tdk berkat dlm hidup, tapi baiknya digunakan utk mbangun penjara modern khusus buat pemakai narkoba koruptor dll

11 Mar, 09:23
Hadi Meidiyan
Website Ditutup oleh Sistem

Anggaran kesehataan perlu di-re-design, karena fokus alokasi untuk #sdm adalah sangat penting.

#dasar:
total anggaran #kesehatan tiap tahun = 5% #apbn + 34 (10% #apbd provinsi) + 514 (10% apbd kab/kota). mungkin bisa mencapai rp300triliun tiap tahun.

pada tahun 2017 pembayaran klaim bpjs kesehatan senilai rp 84 triliun, sehingga sisa rp300t-rp84t masih tetap mampu/bisa untuk infrastruktur, suprastruktur, dan kampanye kesehatan lainnya yang merata.

#kebijakan:
iuran peserta #jkn-#kis yang dikelola #bpjskesehatan seperti nya bisa aja ditanggung sepenuhnya oleh negara (apbn+apbd) dengan spm dan tarif #inacbgs yang layak dan wajar. misalnya jumlah penduduk 266juta jiwa x iuran peserta rp350rb per tahun (rp29,1rb per bulan) itu cuma rp93,1triliun.

cc. komunitas analis kebijakan

3 Des 2018, 14:23
Lordknight Seyren
Website Ditutup oleh Sistem

Selamat siang, ingin menanyakan sekaligus konfirmasi supaya dapat wawasan, apakah memang ada kebijakan gaji Honorer/Non PNS di Kementerian naik sejumlah 4,1juta rupiah, sebab di instansi saya, saya masih melihat kekurang tepatan penghargaan, sebab ada beberapa orang berstatus pegawai honorer/non pns kerja benar benar bahkan sering lembur hanya mendapat gaji 3,9 sementara yang selalu pulang jam 4.30 kerjanya pun tidak berat malah mendapat gaji 4,1 juta, gaji pokok PNS malah kalah dengan gaji NON PNS dimana saya lulusan D4/S1, kalah dengan SMA Honorer mendapat gaji 4,1 juta. Kalau memang honorer/non pns memang kerja keras tentu saya setuju, tapi ini pukul rata semua.
Apakah tidak ada peninjauan ulang supaya penganggara lebih adil dan tepat? Terimakasih

DIIKUTI OLEH