Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

23 Nov 2018, 07:59
Eko Santoso
Website Ditutup oleh Admin

Assalamualaikum..maaf saya mau tanya..apa bila kita kerja dgn tamatan smp..badan bertato/bertindik..tapi perusahan sudah mempekerjakan selama setahun tapi tidak sesuai gaji UMR DKI..apakah salah jika kita kita memintaku hak tsb..& seandainya perusahaan meminta karyawan sesuai standard karyawan apa yg seharusnya d lakukan karena kita sudah d pekerjaan selama setahun

14 Sep 2018, 22:09
Denny Santika
Website Ditutup oleh Admin

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta.
Saya adalah mantan pekerja di PT. Mahkota aura sukses cabang Jakarta.Saya sudah bekerja selama 3 Tahun,dan tanpa adanya surat peringatan saya di PHK sepihak tanpa adanya obrolan tentang pesangon saya.sudah sebulan pihak kantor menghindari saya.saya memang tidak ada surat yang menyatakan bahwa saya adalah karyawan mereka.tapi boleh di cek bahwa tidak ada satupun pegawai yang memiliki surat kontrak kerja.akan tetapi,jamsostek dan bpjs kesehatan saya di bayarkan oleh mereka. Oleh karena itu saya memohon bantuan untuk di adakan mediasi dengan pihak kantor. Adapun alamat kantor tersebut adalah,komplek interkota indah no 8 D,jalan lingkar luar semanan,kelurahan semanan, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Terima Kasih

21 Agu 2018, 17:26
Zaky Mubarok
Website Ditutup oleh Admin

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta.
PT AstraZeneca Indonesia IPMG Dengan hormat, Apakah salah saya atau pelanggaran apa yang saya lakukan, sehingga saya di-PHK secara Sepihak dan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan RI. Lihat bagaimana dengan gambaran berikut ini : Alam Johansyah Putra, kelak kebenaran akan ada. Jangan menyebarkan video porno pada saat Meeting Team ya : "Waktu itu di Team Pak Fatkhuri, baik kepada Pak Fatkhuri, Pak Edwin, maupun yang lainnya" Serta, katakanlah akan kebenaran yang terjadi terhadap Kasus PHK Sepihak atas nama Zaky Mubarok, dan Pelanggaran yang dilakukan Pak Fatkhuri, AR Mariotama, Pak Edwin Dharmawan maupun yang lain (termasuk Pelanggaran yang Anda/Alam Johansyah Putra lakukan juga). Jadi, bagaimana Hukum-Peraturan dan Keadilan di PT AstraZeneca Indonesia maupun IPMG. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon bantuannya, untuk menciptakan keadilan dan kebaikan bersama. Terima kasih

14 Agu 2018, 15:22
Anonim
Android Ditutup oleh Admin

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta.
Keluhan tidak pernah adanya gaji UMK/UMR, THR yg seadanya, BPJS tidak ada kepada semua karyawan di PT.BARCODE INDO MAXIMA . 1. Dengan ini saya melaporkan bahwa salary saya di PT.BARCODE INDO MAXIMA tidak sesuai dengan apa yg karyawan kerjakan kepada perusahaan ,dengan omset perusahaan yg sangat fantastis tetapi feedback perusahaan ke karyawannya tidak fantastis.. 2.PT.BARCODE INDO MAXIMA yang bergerak dibidang jasa perawatan kendaraan yang mempunya 3 divisi (Cuci Mobil,Salon Mobil dan Bengkel Mobil) dengan omset perusahaan perbulannya itu di atas Rp 80.000.000 lebih di satu cabang ,PT ini mempunya 2cabang dengan Nama PT yg berbeda mungkin supaya biaya pajaknya tidak melonjak besar yahh makannya di buat seperti ini... Pusat dengan nama PT.BARCODE INDO MAXIMA , dan cabangnya dengan nama PT.KONGSI CUAN MAXIMA. 3. PT.BARCODE INDO MAXIMA bisa di hitung jari karyawan yg bekerja disini , - Untuk Crew Cuci dan admin cuci hanya ada 13 orang dengan salary admin cuci perbulan Rp.1.500.000 dan salary crew cuci perbulan Rp.2.000.000 dan tidak ada BPJS ketenagakerjaan,jika sakit tidak ada biaya ganti berobatnya...... - Untuk karyawan divisi salon mobil hanya ada 2 orang dengan salary Rp.2.000.000 dan tidak ada BPJS ketenagakerjaan,jika sakit tidak ada biaya ganti berobatnya...... - Untuk Karyawan divisi bengkel dan admin bengkel ada 8 orang dengan salary mekanik bengkel perbulan Rp. 2.800.000 ,dan salary Admin bengkel Rp.2.500.000, dan tidak ada BPJS ketenagakerjaan,jika sakit tidak ada biaya ganti berobatnya...... - Kami semua karyawan sudah mengajukan kenaikan gaji UMR tetapi ditolak mentah-mentah.... - Rata2 karyawan disini sudah bekerja lebih dari 1 tahun.... PT.BARCODE INDO MAXIMA beralamat di , Jl. Daan Mogot Raya no.119 ,komplek ruko aldiron Blok B no.9, Jakarta Barat ( bersebrangan dengan diskotik TOP 1 indosiar) Mohon kepada Departemen Ketenagakerjaan Indonesia segera menanggapi masalah kami, kami semua karyawan berharap besar kepada Depnaker .. Terima kasih,

11 Agu 2018, 18:40
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta.
Saya ingin melaporkan adanya puluhan karyawan dengan Gaji di bawah UMR di perusahaan PT. INTER PHARMACY Jakarta. 1) Dengan ini saya melaporkan bahwa gaji saya di perusahaan PT. INTER PHARMACY Jakarta sebesar 2 juta sedangkan UMR Jakarta sebesar 3,6 juta (sudah diajukan naik gaji namun ditolak) 2) Lebih dari 1 tahun bekerja di PT. INTER PHARMACY Jakarta, para pekerja tidak mempunyai BPJS KETENAGAKERJAAN & BPJS KESEHATAN. 3) Tidak ada kejelasan status di perusahaan PT. INTER PHARMACY Jakarta, hanya secara lisan tidak ada apapun diatas hitam putih maupun materai. Demikian saya sampaikan, mohon agar ditindak lanjuti. Terimakasih. Mohon maaf belum ada bukti dikarenakan tidak ada hitam di atas putih. Mohon ditindaklanjuti, Terima kasih

20 Jul 2018, 08:48
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Yth. Pemrov DKI Jakarta,

Saya ingin memberikan laporan.
Saya bekerja di RS Evasari Awalbros Group. Saya baru saja selesai dari cuti melahirkan. Lalu saya bertanya kepada atasan saya mengenai cuti tahunan, beliau mengatakan bahwa kalau sudah cuti melahirkan maka tidak mendapat cuti tahunan, atau bisa dibilang cuti tahunan tersebut hangus. Padahal saya belum mengambil 1 hari pun dari hak cuti tahunan saya yang sebanyak 12 hari.

Apakah benar bahwa cuti tahunan saya hangus? Padahal yang saya ketahui, cuti tahunan dan cuti melahirkan diatur dalam pasal yang berbeda. Atau apakah karena saya masih karyawan kontrak, jadi hak cuti tahunan saya hangus kalau saya mengambil cuti melahirkan selama 3 bulan? Saya sudah bekerja kontrak dari oktober tahun 2015 sampai sekarang. Mohon untuk penjelasannya.

Terima Kasih

10 Jul 2018, 17:51
Khakul Mubin
Android Ditutup oleh Admin

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta.
kemenaker Saya bekerja di PT.gitamas gemilang 11 Tahun lamanya, dan saya di PHK dengan alasan efisiensi perusahaan tapi saya sampai saat ini belum menerima uang pesangon saya, hanya janji dan janji, dan gaji kami di bawah UMP. mohon segera di tindak lanjuti di Nama perusahaan Pt.Gitamas Gemilang suntermas barat 2d blok H.9 No.2 Sunter jaya , jakarta utara 14350. Terima Kasih

30 Jun 2018, 21:00
Anonim
Android Ditutup oleh Admin

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta
I. IDENTITAS PELAPOR ((Dijamin kerahasiaannya. Data tidak akan dipublikasikan) Nama Pelapor : suci afrilian fitri Alamat : KP sidamukti rt 02 rw 10 kel sukamaju kec cilodong HP / Telp : 089627848814 Email : lian_cantik@ymail.com III. PENGADUAN Judul Pengaduan : Pemaksaan atasan terhadap anak buah dan pemutusan kontrak kerja secara paksa, di tekan, dan dibentak bentak, untuk menulis surat pengunduran, sementara saya masih punya jatah kontrak kerja selama 4 bulan, tolong di tindak atasan yang semena mena semacam itu, kalo perlu di keluarkan atau langsung di copot jabatannya, tolong disnaker bantuk saya untuk menindak dan memberikan sangsi untuk atasan macam itu perusahaan PT sayap mas utama (WINGS GROUP) jalan raya bogor km 37,sukamaju cilodong Atasan : Maria magdalena posisi KPL PUSAT JL TIPAR CAKUNG KAV F 5-7, CAKUNG BARAT, CAKUNG, JAKARTA TIMUR, telp 021 4602696 FAX 4609211 Jakarta, PELAPOR Ttd suci afrilian fitri (Nama Pelapor)

28 Jun 2018, 23:34
Zaky Mubarok
Website Ditutup oleh Admin

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta
Sehubungan dengan adanya pelanggaran ketenagakerjaan, maka kami sampaikan data-data berikut ini I. IDENTITAS PELAPOR Nama Pelapor : Zaky Mubarok Alamat :  HP / Telp : 08999097320 Email : zakymubarok4azi@gmail.com, zakymybarok4azi@gmail.com, alyazka2me@gmail.com  II. IDENTITAS TERLAPOR  Nama Perusahaan : PT. AstraZeneca Indonesia Nama Pimpinan Perusahaan : Ibu Rosalina Hanis (Direktur HRD) dan Mrs. Karen Atkin (President Director sebelumnya) Jabatan : Direktur HRD dan President Director Alamat Perusahaan : Jl Letjen TB Simatupang Kav 88 Perk Hijau Arkadia lantai III, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp : +62.21.[***************]7 Fax : 021 [***************]6 Website : astrazeneca.com Email : [***************] dan [***************] III. PENGADUAN Judul Pengaduan : “PENGADUAN DAN TINDAKLANJUT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK, MAUPUN TINDAKAN WANPRESTASI, PENIPUAN DAN INTIMIDASI; KARENA ADANYA BEBERAPA PELANGGARAN YANG TERJADI/DILAKUKAN OLEH PT. ASTRAZENECA INDONESIA BESERTA PARA PIMPINAN PT. ASTRAZENECA INDONESIA” Perihal Pengaduan : · PHK Sepihak yang saya alami, dan terjadi di PT. AstraZeneca Indonesia · PHK yang tidak sesuai UU Ketenagakerjaan maupun Peraturan Perusahaan (PT. AstraZeneca Indonesia) · Wanprestasi, Penipuan dan Intimidasi terhadap PHK Sepihak yang saya alami · Adanya beberapa pelanggaran yang terjadi/dilakukan oleh PT. AstraZeneca Indonesia dan para Pimpinan PT. AstraZeneca Indonesia · Pembiaran pelanggaran yang telah saya adukan/laporkan kepada para Pimpinan PT. AstraZeneca Indonesia (sesuai SOP Perusahaan “REPORT IT”), namun tidak ditanggapi dengan baik (sampai terjadinya PHK Sepihak yang saya alami) · PHK Sepihak yang saya alami, dan telah saya adukan/laporkan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Mediator Hubungan Industrial Muda: Bapak H. Warsono Kusman, S. Sos) · PT. AstraZeneca Indonesia tidak pernah hadir pada semua Sidang Mediasi yang diadakan/dipanggil oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan; baik pada Sidang Mediasi Pertama, Sidang Mediasi Kedua maupun Sidang Mediasi Ketiga · Tidak adanya tindaklanjut, informasi maupun itikad baik dari pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam hal ini, peran-kinerja Mediator Hubungan Industrial Muda (Bapak H. Warsono Kusman, S. Sos.) dalam menyelesaikan kasus PHK Sepihak yang saya alami, dan terjadi di PT. AstraZeneca Indonesia. Dimana saya telah mendatangi Bapak H. Warsono Kusman, S. Sos. dikantornya (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan) sebanyak 9 (sembilan) kali · Peran-kinerja Mediator Hubungan Industrial Muda (Bapak H. Warsono Kusman, S. Sos.) dalam menyelesaikan kasus PHK Sepihak yang saya alami di PT. AstraZeneca Indonesia, telah saya adukan/laporkan (baik secara langsung dan tidak langsung/tertulis) kepada Ibu Laila Arlini, S. Sos. selaku Kasie Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, maupun Ibu Dra. Chrisnawati S., M. Si. selaku Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan · Tidak adanya tindaklanjut tersebut (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan), saya adukan/laporkan kepada beberapa pihak. Yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Ombudsman RI, dan sebagainya · Tidak adanya tindaklanjut PHK Sepihak yang saya alami di PT. AstraZeneca Indonesia, telah saya laporkan juga kepada IPMG (International Phamaceuticals Manifacturing Group), IFPMA, Badan POM, dan sebagainya · Beberapa bukti dan informasi telah saya berikan/laporkan, baik kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Ombudsman RI, PT. AstraZeneca Indonesia, AstraZeneca, IPMG (International Phamaceuticals Manifacturing Group), IFPMA, Badan POM, dan sebagainya. Termasuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, tetap tidak ada hasil yang baik. Dimana hingga saat ini pembiaran pelanggaran yang telah saya adukan/laporkan di PT. AstraZeneca Indonesia masih terjadi, dan tidak adanya itikad dalam menyelesaikan kasus PHK Sepihak yang saya alami di PT. AstraZeneca Indonesia. • Beberapa pelanggaran yang ada/terjadi di PT. AstraZeneca Indonesia (mohon lihat Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No.179/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST.) sebagai berikut: a. Pembelian Survey RS Mitra Keluarga Bekasi Barat (melihat Penulisan R/ terhadap produk PT. AstraZeneca Indonesia akibat dampak "CDTI") b. Manipulasi BCR (dari Pembelian Survey RS Mitra Keluarga) c. Manipulasi Call/MPME d. Manipulasi Activity dan Claim (Taxi/Transport Claim, Medical Claim dan Uang Pemondokan) e. Membuka Data Karyawan tanpa izin (melihat Gaji Karyawan lain) f. Penyebaran Video Porno (saat Meeting Team) g. Ancaman/Intimidasi PHK dengan mendatangi rumah Karyawan dan dihadapan Keluarga (dengan cara menghubungi Istri dan Orang Tua Karyawan) h. Memotong Gaji (Pokok) Karyawan i. Membiarkan dan menghilangkan Hak Karyawan (Insentif, Cuti, Activity, Berpendapat dan Bekerja) j. Pembiaran Pelanggaran, Ingkar Janji, Intimidasi dan Pelanggaran lain • Pesan via WA dari PT. AstraZeneca Indonesia (Ibu Rosalina Hanis) kepada saya, pada hari Rabu 19 Oktober 2016 pukul 18.59 WIB (telah dikirimkan pula, via email): “Zaky, secara konkrit/ lebih jelas, apa yang harus saya lakukan menurut Zaky agar memenuhi keinginan Zaky di bawah ini: Sehingga Ibu Rosalina Hanis dapat mematuhi Hukum/Undang-Undang (Ketenagakerjaan, Pidana, Perdata, Pornografi dan lain sebagainya), termasuk segera melaksanakan Putusan Sidang PHI. Terima kasih” IIII. BUKTI-BUKTI (Terlampir) Bukti/Alat Bukti dan informasi telah saya berikan/laporkan, baik kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Ombudsman RI, PT. AstraZeneca Indonesia, AstraZeneca, IPMG (International Phamaceuticals Manifacturing Group), IFPMA, Badan POM, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagainya. Termasuk pengakuan Pak Fatkhuri selaku First Line Sales Manager (FLSM) PT. AstraZeneca Indonesia, atau Atasan langsung saya, akan ada/terjadinya pelanggaran yang telah dilakukan (Pak Fatkhuri dan lainnya) pada tanggal 22 November 2013 di RM Cibiuk-Jl. Pemuda Rawamangun. Dengan sanksinya, adalah “DIPECAT” (akan adanya pemecatan yang dialami Pak Fatkhuri, terhadap pelanggaran yang dilakukannya). Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih. Jakarta, 28 Juni 2018 PELAPOR (Zaky Mubarok) Tambahan : Kamis, 08 September 2016 Putusan Verstek : Amar Putusan MENGADILI 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek; 3. Menyatakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat bertentangan dengan hukum ; 4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah putus ; 5. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula ; 6. Menghukum Tergugat membayar upah proses PHK sejak Juni 2014 sampai September 2015 sebesar Rp.73.620.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah); 7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; Mohon Bapak/Ibu untuk dipahami, bagaimana pelaksanaan dan implementasi dari : 1. "Putusan Pengadilan PHI Nomor 179 tahun 2016" 2. 3 buah Surat dari "Kementerian Tenaga Kerja RI" 3. 1 buah Surat dari "Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan" Sebagai bahan pertimbangan untuk bisa membuka mata semua pihak (bagaimana jalannya penanganan kasus PHK Sepihak saya, maupun pada persidangan), dimana saya selalu hadir pada : 1. 3 kali Panggilan Sidang Mediasi di Sudin Nakertrans Jakarta Selatan 2. 9 kali Sidang Gugatan PHK di PN Jakarta Pusat 3. 2 kali Perdamaian      - 09 November 2016 di PN Jakarta Pusat      - 15 November 2016 di Y&K 4. 2 kali Perdamaian kembali      - 02 Desember 2016 di Y&K      - 15 Desember 2016 di Y&K      (Ibu Rosalina Hanis tidak pernah hadir, hanya ada Pak Widodo selaku Supir Ibu Rosalina Hanis --> apakah PT. AstraZeneca Indonesia menunjuk Pak Widodo sebagai Perwakilan Perusahaan PT. AstraZeneca Indonesia..??) 4. 9 kali Panggilan Sidang Perlawanan di PN Jakarta Pusat      - 24 November 2016      - 05 Januari 2017      - 12 Januari 2017      - 19 Januari 2017      - 26 Januari 2017      - 02 Februari 2017 Saya tidak mendapatkan "Surat Panggilan Sidang Perlawanan" untuk mendatangi Persidangan.     - 06 April 2017     - 13 April 2017     - 20 April 2017 Pada Persidangan tanggal 27 April 2017 saya tidak hadir, namun saya telah informasikan kepada pihak terkait. Dimana saya masih menunggu laporan dan konfirmasi dari Sudin Nakertrans Jakarta Selatan, Kemenakertrans RI, Mahkamah Agung RI maupun Ombudsman RI, perihal "PHK Sepihak" yang saya alami. Hingga saat ini, saya tidak pernah mengajukan/memberikan/membuat "Surat Pengunduran Diri" kepada PT. AstraZeneca Indonesia, saya tidak pernah mendapatkan/menerima "Surat Peringatan" dari PT. AstraZeneca Indonesia, serta saya belum mendapatkan/menerima konfirmasi dari Suku Dina Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan perihal "PHK yang saya alami, serta alasan yang sah dan dibenarkan menurut UU Ketenagakerjaan RI". Saya tidak melakukan pelanggaran, namun bagaimana dengan investigasi yang dilakukan terkait beberapa pelanggaran di PT. AstraZeneca Indonesia (adanya perjanjian yang diketahui kedua belah pihak, sebelum saya di-PHK, sesuai Peraturan Perusahaan maupun UU Ketenagakerjaan RI). Pesan via WA dari PT. AstraZeneca Indonesia (Ibu Rosalina Hanis) kepada saya, pada hari Rabu 19 Oktober 2016 pukul 18.59 WIB (telah dikirimkan pula, via email): “Zaky, secara konkrit/ lebih jelas, apa yang harus saya lakukan menurut Zaky agar memenuhi keinginan Zaky di bawah ini: Sehingga Ibu Rosalina Hanis dapat mematuhi Hukum/Undang-Undang (Ketenagakerjaan, Pidana, Perdata, Pornografi dan lain sebagainya), termasuk segera melaksanakan Putusan Sidang PHI. Terima kasih” Jika alasan PHK saya dibenarkan menurut UU Ketenagakerjaan RI (disertai adanya "Surat dari Kementerian Tenaga Kerja RI dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan), Insya Allah saya siap menerima PHK yang dilakukan PT. AstraZeneca Indonesia terhadap saya. Termasuk tanpa adanya penipuan/kebohongan/pelanggaran/pemaksaan/ketidakseimbangan informasi terhadap jalannya Persidangan atau sesuai hukum dan peraturan yang berlaku (bagaimana sanksi hukum, apabila beberapa kali Persidangan salah satu pihak tidak pernah hadir maupun tanpa adanya informasi yang berimbang antara kedua belah pihak akan jadwal Persidangan). Semoga kasus PHK Sepihak yang saya alami dapat terselesaikan dengan baik, benar, adil dan sesuai UU, mohon disertakan juga : 1. Konfirmasi akan klarifikasi lanjutan (yang baik dan benar) dari Bapak Abas Basari, SH 2. Investigasi terhadap PHK Sepihak Zaky Mubarok di PT AstraZeneca Indonesia 3. Penindaklanjutan kinerja para Aparatur Negara di Indonesia (perihal kasus PHK Sepihak Zaky Mubarok) Maka dari itu, saya masih "Menanti Kinerja Para Aparatur Negara yang Baik-Benar, Jujur, Bersih, Adil, Tegas, Cermat-Tanggap, Integritas, dan Bertanggung Jawab (mulai dari Sudin Nakertrans Jakarta Selatan, Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, Kemenakertrans RI maupun PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)" : Kepada Yth. Bapak Abas Basari, SH (Panitera Pengganti-PN Jakarta Pusat) Ditempat Dengan hormat, Pada hari Selasa 25 Juli 2017, saya telah mengambil "Salinan Putusan Perlawanan". Dimana hingga saat ini, Pak Abas belum/tidak dapat menjelaskan: 1. Terlambatnya "Salinan Putusan Gugatan" tertanggal 15 September 2016 Dimana saya/Pengugat baru menerimanya tanggal 10 Oktober 2016 (dimintakan pembayaran biaya fotokopi Salinan, diruang Pak Abas) dan pihak Perusahaan/Tergugat baru menerima tanggal 25 Oktober 2016 2. Apakah benar, adanya biaya "Salinan Putusan Gugatan" 3. Apakah benar, adanya "Biaya Pulsa"; namun bagaimana konfirmasi kelanjutan Sidang Perlawanan (antara tanggal 02 Februari 2017 s/d 06 April 2017) 4. Apakah yang Pak Abas maksudkan juga, permintaan "Amplop" 5. Tidak adanya Surat Panggilan/informasi Sidang Perlawanan selanjutnya (No. 3) Mohon penjelasannya, Bapak Abas Basari, SH. Terima kasih Kepada Yth. Ibu Tuti Yulia, SH (Juru Sita Pengganti-PN Jakarta Pusat) Ditempat Dengan hormat, Pada hari Selasa 25 Juli 2017, saya telah mengambil "Salinan Putusan Perlawanan". Dimana hingga saat ini, Pak Abas Basari SH belum/tidak dapat menjelaskan: 1. Terlambatnya "Salinan Putusan Gugatan" tertanggal 15 September 2016 Dimana saya baru menerimanya tanggal 10 Oktober 2016 (dimintakan pembayaran biaya fotokopi Salinan, diruang Pak Abas) dan pihak Perusahaan baru menerima tanggal 25 Oktober 2016 (Ibu Tuti telah ketahui) 2. Apakah benar, adanya biaya "Salinan Putusan Gugatan" 3. Apakah benar, adanya "Biaya Pulsa"; dan bagaimana info kelanjutan Sidang Perlawanan (tanggal 02 Februari 2017 s/d 06 April 2017) 4. Apakah yang Pak Abas maksudkan juga, permintaan "Amplop" 5. Tidak adanya Surat Panggilan/informasi Sidang Perlawanan selanjutnya (No. 3) Mohon penjelasannya, Ibu Tuti-Bapak Abas. Terima kasih Inikah kinerja para Aparatur Negara, dan apakah sesuai dengan tanggung jawab/UU dan sebagainya (mulai dari Sudin Nakertrans Jakarta Selatan, Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, Kemenakertrans RI, maupun PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)..??

28 Mei 2018, 17:19
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta.
Laporan Kecurangan/Pelanggaran PT.KREASICIPTA AKSESDASISINDO,Jl.Letjend Suprapto,Ruko Perkantoran Cempaka Mas,Blok M/37,Jakarta Pusat saya adalah salah satu karyawan disana,saya sudah bekerja selama 1setengah tahun,saya merasa perusahaan tempat saya bekerja banyak kecurangan dan tidak mensejahterakan karyawan Dimulai dari 1.tidak ada surat kontrak atau penetapan sebagai karyawan 2.tidak mendaftarkan karyawan yang sudah 2tahun ke bpjs ketenagakerjaan 3.tidak adanya slip gajih 4.sistem pengupahan yang tidak sesuai dengan UMR pemerintah provinsi D.K.I Jakarta 5.tidak ada bonus project untuk karyawan 6.tidak ada tunjangan makan setiap tugas/project keluar kota Mungkin itu beberapa kecurangan perusahaan tempat saya bekerja. Notabenenya perusahaan ini sudah berdiri lama sudah 30tahun lebih dan karyawan sudah pernah mogok kerja tapi tidak ada perubahan yg berarti sampai sekarang terutama untuk kesejahteraan karyawan, Alasan karyawan tidak berani melapor salah satunya adalah faktor ekonomi karena jika mereka berhenti bekerja bagaimana menafkahi keluarga mereka,karena pekerja karyawan disini senior teknisi cabling utp dan Fiber optik disini adalah umur 30-40 tahunan,admin rata2 umur 25-40 tahun,tapi mereka tidak mendapat kesejahteraan,apalagi untuk karyawan baru yang masih 1-2 tahun,mereka tidak mendapatkan hak haknya sebagai karyawan tetap maupun kontrak ,apa yang harus saya lakukan agar perusahaan tempat saya bekerja ini bisa mendapat sanksi dan hukum yang setimpal.mohon diaudit atau di sidak untuk proses selanjutnya

DIIKUTI OLEH