Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan

26 Sep 2018, 00:00
Albertus Pasaribu
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kpd Yth Pemprov DKI Jakarta, Bersama ini kami ingin melaporkan mengenai adanya kegiatan membangun/merenovasi total suatu bangunan tanpa ijin yang berlokasi di Jalan Gading Elok Timur VI Blok BO 2 Nomor 21/23, Perumahan Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan pekerjaan renovasi tanpa ijin yang dilakukan pemilik rumah ini sudah sangat mengganggu warga sekitar, dimana pekerjaan bangunan dilakukan setiap hari, termasuk hari Sabtu & Minggu serta hari Libur Nasional. Sesuai Perturan dari RT & RW setempat untuk hari Minggu dan Libur seharusnya tidak boleh melakukan pekerjaan yang mebuat bising, namun Pemilik rumah ini tidak memperdulikan peraturan tersebut. Namun inti dari laporan ini, yang perlu dilakukan adalah penindakan tegas atas kegiatan membangun/merenovasi suatu bangunan tanpa Ijin, karena kegiatan ini sangat tidak adil bagi masyarakat yang membangun/merenovasi suatu bangunan dengan membayar IMB. Jangan sampai nantinya kegiatan ini menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, dan agar tidak menjadi contoh sudah seharusnya dilakukan tindakan tegas. Dasar hukum pelaporan ini antara lain: Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) menyatakan "setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan (Pasal 7 ayat [2] UUBG)". Pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan (Pasal 35 ayat [4] UUBG). Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung (Pasal 40 ayat [2] huruf b UUBG). Pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”). Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin (Pasal 14 ayat [1] dan [2] PP 36/2005). Permohonan IMB kepada harus dilengkapi dengan (Pasal 15 ayat [1] PP 36/2005): a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; b. data pemilik bangunan gedung; c. rencana teknis bangunan gedung; dan d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan (Pasal 35 ayat [4] UUBG). Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung (Pasal 40 ayat [2] huruf b UUBG). Demikian Pelaporan ini kami sampaikan, mohon untuk dapat ditindak lanjuti. Terima kasih

5 Sep 2018, 05:29
628588888xxxx
SMS Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta.
Pelanggaran imb di jln. Mangga Besar XI no 34-36, Tangki, Tamansari, Jakarta Barat.. membangun di tanah sengketa, jumlah lantai melampaui yg ada di imb...imb 4 lntai dibangun 6 lntai. Mohon tindakan DiSEGEL N BONGKAR sesuai pelanggaran untuk menegakkan wibawa hukum. Terima Kasih

19 Mei 2018, 15:53
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta.
Jakarta Utara. Kecamatan Tanjung Priok. Kelurahan Sunter Jaya. Mohon untuk ditinjau juga diselidiki adanya penyalahgunaan izin tempat tinggal menjadi tempat komersial, yang beralamat di komplek DKI 2 Blok b21 no 15 dan 17 sunter jaya tanjung priok jakarta utara. Tempat tersebut digunakan sebagai tempat usaha pengemasan buah-buahan. Pendistribusian buah-buahan ketempat itu biasanya dilakukan malam hari agar tidak diketahui warga. Tidak hanya itu, para pekerja di tempat itu yang kebanyakan berusia remaja laki laki dan perempuan diberi tempat tinggal/ penginapan di tempat yang sama (bercampur), ini cukup mengkhwatirkan terjadinya resiko perbuatan asusila. Mohon untuk ditindak lanjuti. Terima kasih

5 Mei 2018, 14:51
Aji Wicaksono
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta
Perihal : Aspirasi masyarakat Kelurahan cempaka putih barat.. Dengan Hormat. Bapak Walikota Administrasi Kotamadya Jakarta Pusat. Bersama ini kami laporkan bangunan toko diatas saluran air, jika turun hujan akan terjadi.banjir. Adapun pelanggaran tersebut adalah : IMB tidak ada karena memang tidak akan keluar IMB untuk memungkinkan lahan itu dibangun, yang kedua adalah membuat awning, selanjutnya menutup saluran air. Adapun lokasi bangunan tsb ada di wilayah RT.010.RW.02 Jl. Cempaka..depan pasar gembrong baru. Kelurahan Cempaka Purih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Admistrasi Jakarta Pusat..kami sudah membuat surat pengaduan ke Citata Kecamatan Cempaka Putih tanggal : 14 April 2018, dengan tembusan Ciatata Kota Administrasi Jakarta pusat, Namun sampai surat ini di buat tidak ada tanda penyegelan atau pembongkaran..padahal kami sudah menerima surat dari citata Kecamatan Cempaka Putih ditanda tangani oleh Bapak Julian yang isinya : 1. Surat peringatan No.107/-1.758.1 tanggal 5 April 2018, 2. Surat segel No. 102/-1.758.1 tanggal 9 April 2018, 3. Surat perintah bongkar No. 109/-1.758.1 Tanggal 12 April.. malah bangunan toko tsb tambah banyak yg menyewa.. kami juga sudah bersurat masalah ini ke Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta- Pusat pada tgl 26 April 2018, namun tidak ada tanggapan..Demikian surat laporan ini kami buat dengan sebenar- benarnya..mohon di tindak lanjuti segera !, karena kalau melakukan pembiaran, bangunan serupa akan muncul lagi bahkan bangunan yg lebih dahsyat. Demikian surat pengaduan ini kami buat dengan sebenarnya, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Hormat Kami. Aji Wicaksono Ketua LMK Cempaka Putih Barat

3 Mei 2018, 15:40
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta
P2P Kecamatan Menteng Administrasi Jakarta pusat. Saya sebagai pelapor ingin melaporkan perihal mengenai jalan umum yang berada di Gang C di Wilayah Jl. Tambak Rt.0014/Rw.06 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat - 10320 telah ada warga yang merenovasi rumah dan mengotori lingkungan dengan membuang puing bangunan seenaknya dan memakai jalan umum sebagai fasilitas warga yang semestinya jalan tersebut dimanfaatkan atau dipergunakan warga dan tidak dikotori sampah bangunan. kami merasa keberatan dan lingkungan kami menjadi dikotori dan sumpek karena ulah yang sedang merenovasi rumah. Dan identitas warga tersebut yang sedang melakukan renovasi rumah bernama Ibu Halimah (orang Madura) berdomisili di Jalan Tambak RT.014/Rw.06 Gang C,kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10320 kami sangat terganggu dengan kondisi lingkungan kotor sumpek dan penuh sampah akibat puing bangunan. Kami dengan hormat meminta perhatian dari Pihak P2p Pegangsaan Menteng administrasi Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti hal tersebut kepada orang yang bersangkutan yang sedang melakukan renovasi. Kami sangat menunggu respon dan realisasi dari pihak p2p kecamatan menteng Administrasi Jakarta Pusat, untuk menindaklanjuti sebab lingkungan yang kotor membuat udara tercemar dan tergangggunya kesehatan dan kebersihan udara warga. Terima Kasih

28 Apr 2018, 00:04
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Di daerah tempat saya tinggal banyak sekali pembangunan rumah tinggal maupun rumah kost. Namun saya menemukan satu hal yang aneh dimana ada satu bangunan dangan menggunakan Papan IMB yang berbeda sendiri, dimana jenis huruf yang dipakai berbeda, format penulisan berbeda, dan simbol Jaya Raya tidak berwarna, hanya putih saja.
Lokasi tersebut adalah di Anggrek Neli Murni 9 blok A53 Slipi Jakarta Barat.
Mohon bantuan dari pihak terkait untuk mencek hal ini, khawatir itu IMB palsu.

Terima Kasih

15 Apr 2018, 22:09
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta
Di lingkungan rumah saya ada yang membangun sebuah bangunan yang menjorok ke arah jalan. Sudah sempat dilaporkan melalui aplikasi qlue, kecamatan, dan walikota, lalu ada penindakan yaitu dengan di segel. Namun sekarang pembangunan kembali berlanjut dan spanduk segel tidak terlihat lagi. Kami merasa terganggu karena bangunannya yang menyalahi aturan dengan menonjol ke arah jalan. Melihat spanduk yang hilang dan pembangunan terus berlanjut saya mencurigai ada indikasi fraud yang terjadi antara pihak pembangun dan pihak yang bekerja di lapangan. Mohon tindaklanjut.Terima Kasih

15 Apr 2018, 10:44
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta
Saya ingin memastikan bangunan di kp melayu kecil 3 kelurahan bukit duri kecamatan tebet jakarta selatan tepatnya di sebelah klinik bersalin muhammad husain, dari yang saya ketahui, bangunan tersebut sebelumnya di segel karena adanya masalah pada perizinan bangunan ( IMB) namun saat ini bangunan di teruskan kembali. mohon dilakukan pengecekan Terima kasih

30 Mar 2018, 13:06
Gunawan Budiman
Website Ditutup oleh Admin

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta Saya adalah warga perumahan jatinegara indah Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Saya ingin melaporkan pemukiman liar yang berada depan pintu gerbang masuk ke perumahan, pemukiman liar ini di jalur hijau depan perumahan kami, pemukiman liar ini selain berada di zona hijau juga berdiri diatas sutet tegangan tinggi yang tentunya sangat berbahaya, jumlah pemukiman yang kian bertambah dan tidak berijin IMB ini selain menimbulkan ketidaktertiban, kumuh juga melanggar perda 1/2014, saat ini ditambah tiba2 terdapat spanduk pembangunan musholla, sebagai seorang muslim saya tidak menentang pembangunan rumah ibadah, namun apabila musholla tersebut dijadikan tameng untuk mencegah penertiban dan menjadi pembenaran tentang pertambahan pemukiman liar dengan alasan fasilitas ibadah sungguh sangat disayangkan, dalam radius 100m dari tempat ini banyak sekali musholla dan masjid yang bs digunakan. Jika memang punya hak atas tanah tersebut, maka seharusnya diproses surat2nya. Pada kenyataannya surat2 belum jelas tapi sudah mendirikan bangunan. Kami sebagai warga tidak punya kewenangan untuk menertibkan seperti POL PP atau Dinas penertiban Bangunan. Warga khawatir nantinya akan berdampak pada keamanan lingkungan Bapak gubernur yang saya cintai semoga bapak bisa mencegah potensi konflik sosial religius yang lebih besar di masa depan dengan melakukan preventif terhadap pemukiman liar ini, Terima Kasih

28 Mar 2018, 16:10
Anonim
Android Ditutup oleh Admin

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta Bangunan kos kosan 30 unit belum ada tindakan dari aparatur, dimana bangunan tsb tdk ada IMBnya terletak di jl Bangun Nusa Raya no 17 Rt 05/03 Kel Cengkareng Timur jakarta barat.

DIIKUTI OLEH