Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Rabu, 09:17
Bapak Budi Hartono Atatang
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 3 hari

Saya warga negara indonesia lainnya yang berkeberatan dengan diterapkannya PP Nomor 60 Tahun 2016 lampiran H angka 1 dan 2.

Saya biasa dipanggil pak Tatang selaku Warga negara indonesia lainnya tidak bisa mengambil langkah yudikatif review/ menggugat PP Nomor 60 Tahun 2016 lampiran H termasuk Nebis in idem karena sudah pernah digugat oleh Moh Noval Ibrahim Salim yang sudah ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Saya warga negara indonesia biasa dipanggil pak Tatang yang berkeberatan dengan diterapkannya PP Nomor 60 Tahun 2016 lampiran H angka 1 dan 2 sudah menyampaikan kepada POLRI dengan bersurat melalui DIREKTUR LALU LINTAS POLDA BALI(surat terlampir) yang mana sebagai RAKYAT INDONESIA sadar membayar pajak kendaraan bermotor roda dua yang masa berlaku sampai tanggal 27 Januari 2020 tidak dapat diproses petugas samsat dikarenakan tidak membayar biaya penerbitan ganti buku pemilik kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 225.000,- sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016 lampiran H angka 1 dan 2

Saya warga negara indonesia biasa dipanggil pak Tatang selaku RAKYAT INDONESIA
MeMohon SEGERA sekiranya Presiden RI yang sudah tanda tangan pada PP Nomor 60 Tahun 2016 diharapkan SEGERA mencabut dan menghapus PP Nomor 60 Tahun 2016 lampiran H angka 1 dan 2 yang diragukan adanya naskah akademik yang memberatkan RAKYAT kecil !!!

4 Okt 2019, 23:06
Bernardus Andre Agusta Wiradharma
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Mau tanya ke komisi i dpr ri bagaimana perkembangan ruu penyiaran saat ini? kapan ruu penyiaran akan disahkan?

4 Okt 2019, 08:50
628969347xxxx
SMS Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Uu ttg hewan peliharaan yg masuk lahan/rumah tetangga seharusnya masuk dalam peraturan propinsi masing2 daerah(perda) bukan uu pidana

4 Okt 2019, 07:50
628125017xxxx
SMS Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Saya bertanya : uu kpk nomor be rapa yg sudah di revisi tapi belum di kodifi kasikan dan be lum masuk lem baran negara dan belum ada nomor nya ? sa ya sarankan kembalikan saja pd dpr toh belum di undang kan /belum ma suk lembaran negara. ini usul. (hm 80)

27 Sep 2019, 12:30
Muhammad Ade Mahmud
Android Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Assalamuallaikum
saya sebagai mahasiswa, membantu suara rakyat indonesia, untuk menolak ruu kuhp, karna tidak sesuai dgn hukum yang berlaku di indonesia, saya mau indonesia dami dan adil serta sejahtera, saya menrasa sedih ketika antar rakyat kt bertikai, terima kasih.

24 Sep 2019, 20:18
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

[24/9 18:11]aksi hari tani nasional (htn) 2019, sdh di awali dgn pemberitahuan di kepolisian, dan kepolisian pasti telah berkoordinasi dgn pihak2 yg menjadi rute aksi.

tapi di dprd sultra kompak ketua dan seluruh anggota dprd, mrk berdalih sedang agenda keluar dan dalam daerah, tentu ini hal yg ajaib, pada saat, waktu dan tempat yang sama kompak tdk masuk kantor.

kami menyayangkan sikap wakil rakyat yg tdk tanggap dan aspiratif, kami pun tdk dapat mempercayai alasan mereka, itu hanya akal2an saja, menghindari aksi massa-rakyat.

jika utk membuktikan mrk sedang ada agenda, mudah saja dengan mengecek sppd masing2.

tidak ada alasan bagi wakil rakyat untuk menghindari aspirasi atau pengaduan, karena mereka itu tidak saja sebagai wakil rakyat namun juga sekaligus sebagai pelayan publik, mereka telah abai dengan pelayanan publik, kami akan menjadikan ini sebagai salah satu media aspirasi dan pengaduan di kemenpan-rb, ksp dan ombudsman ri.

#ayolapor

DIIKUTI OLEH