Biro Organisasi dan Tatalaksana

2 Okt 2014, 17:09
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kepada Yth. Pemprov DKI Jakarta,

Saya ingin mengusulkan agar kantor kelurahan di Jakarta juga beropreasi pada hari sabtu, karena saya dan rekan-rekan saya selaku pegawai swasta apabila ada keperluan yang harus diurus di kantor kelurahan harus repot-repot izin ke atasan apabila kantor kelurahan tersebut tidak beroperasi di hari sabtu. Mengingat kantor kelurahan adalah sebuah kantor pelayanan masyarakat, sudah seharusnya kantor tersebut dapat melayani dan membuat masyarakat nyaman akan kepentingan administrasi negara. Demikian aspirasi yang dapat saya sampaikan, semoga hal ini dapat sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi bagi negara indonesia ini. Kami tunggu informasi selanjutnya, Terima kasih.

14 Mar 2014, 09:26
resiabyasa
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kepada Yth. kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tata Laksana

Salam.

Seiring dengan visi misi Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mewujudkan jakarta baru, dibentuklah sebuah SKPD/UKPD/badan baru bernama PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang diharapkan akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi pungutan liar yang terjadi, namun dalam pembentukan badan baru tersebut banyak indikasi penyimpangan yang akan merusak tujuan mulia pembentukan badan itu sendiri, penyimpangan yang saya maksud adalah PTSP tersebut direncanakan akan diisi oleh orang-orang/PNS yang sudah bertugas di bagian perizinan, yang jelas-jelas ada pungutan liar di situ.

Jika badan tersebut diisi oleh orang-orang seperti itu apakah badan tersebut akan berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya? Bukankah itu hanya seperti memindahkan tempat praktek pungutan liar? Saran saya adalah buat seleksi secara ketat dan terbuka untuk PNS yang ada di DKI Jakarta untuk dapat mengisi badan baru tersebut, sehingga diharapkan praktek pungutan liar yang sudah lama terjadi akan hilang. Semoga harapan pemda dki untuk mewujudkan jakarta baru yang diidam2kan dapat terwujud.

9 Feb 2013, 10:11
Anonim
SMS Ditutup oleh Admin

Selamat pagi.
Saya warga Jalan Pemuda I. Rawamangun yang beberapa hari lalu melaporkan adanya pihak yang mengaku memiliki tanah di Jalan Pemuda I. Padahal sangat jelas bahwa bukti yang mereka miliki menunjukkan bahwa alamat tanah tersebut di Jalan Pemuda Pojok, tanah kosong yang sekarang menjadi fly over jl. Pemuda. Persoalan ini pernah dibicarakan Camat Pulogadung dengan kami dan pihak yang mengaku-ngaku. Tapi terus terang saja kami tidak percaya dengan Pak Camat mengingat Pak Camat punya catatan buruk di daerah kami, yaitu membiarkan penutupan Jalan Pemuda oleh pihak yang tak bertanggung jawab pada tahun 2010. Dan karena protes warga yang berkepanjangan dan melelahkan (kami harus membawanya juga ke DPRD DKI Jakarta), jalan tersebut telah di buka kembali meskipun masih menyisakan persoalan. Saya juga sdh menyampaikan kepada pak Kamil, staf khusus Pak Wakil Gubernur, tapi jawabannya tidak memuaskan. Oleh karena itu dengan sangat hormat saya meminta kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk mengawasi Camat Pulogadung secara langsung agar tidak bermain-main dengan nasib warganya sendiri. Ada ratusan jiwa yang tinggal di Jalan Pemuda I yang sudah tinggal puluhan tahun dan memiliki rumah-rumah permanen. Di tengah kota jakarta jika ada persoalan tanah tentunya akan menimbulkan gejolak sosial besar ke depannya. Kami berharap Bapak mengawasi Camat Pulo gadung agar Pak Camat tidak melayani pihak-pihak yang tidak jelas tersebut atau mengeluarkan kebijakan yg merugikan rakyat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Salam Hormat

DIIKUTI OLEH