Biro Hukum

21 Nov 2017, 00:00
Rachman Rachman
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kepada Yth, Tim Pengaduan dan Pelaporan Kami bertugas di Kantor UP. PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara, bahwa ada pemohon perijinan atas nama salah satu ASOSIASI pedagang ikan di Jakarta yang datang ingin mengajukan SIUP perdagangan. Sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku kami hanya dapat memberikan perizinan dimaksud meliputi Perseorangan dan Badan Hukum (seperti CV/PT, Koperasi, KUB, BUMD/BUMN dsb) dengan memiliki Akte Pendirian dan atau perubahan apabila ada serta dengan Surat Pengesahan (AHU) dari Kemenkumham. Dengan demikian pemohon berpendapat dan atas informasi yang mereka dapat bahwa untuk membuat Pengesahan (AHU) dipersyaratkan memiliki SIUP terlebih dahulu dan yang bersangkutan hanya memiliki Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atas nama Asosiasi yang dibuat oleh Notaris. Kemudian pertanyaannya adalah apakah AD/ART Asosiasi yang diterbitkan oleh Notaris sama dengan Akte Pendirian. Dan apakah yang dimaksud dengan Pengesahan (AHU). karena pemohon ybs menganggap bahwa AD/ART yang dibuat oleh Notaris sama dengan Akte Pendirian dan sudah sah, sehingga tidak lagi diperlukan pengesahan (AHU) dari Kemenkumham. Informasi ini sangat kami perlukan guna memberikan pelayanan perizinan yang lebih baik sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku. Sekian Terima Kasih. Salam SETIA dari PTSP (SETIA : Solusi, Empaty, Tegas, Inovasi, Andal)

13 Apr 2016, 00:00
Anonim
SMS Ditutup oleh Admin

Kepada Yth. Pemprov DKI Jakarta.
Mohon informasi, apakah Pemprov DKI Jakarta memiliki perangkat hukum (dasar hukum) mengenai pengelolaan pengaduan? Baik berupa Perda, Pergub, SK, Instruksi, dan lain lain. Jika ada, mohon informasi dan dokumennya. Terima kasih.

20 Jan 2016, 15:56
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Kepada Yth, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Perkenankan Kami untuk mengkonfirmasikan terkait Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Di Luar Jam Kerja (JSHK). Hal Mana seperti diketahui, bahwa sebelumnya, Mahkamah Agung RI melalui Putusannya No. 02.P/HUM/2007 tanggal 17 September 2008 atas perkara Hak Uji Materill antara Apindo (Pemohon Keberatan) dengan Gubernur Prov. DKI Jakarta (Termohon Keberatan) terhadap Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian Dalam Hubungan Kerja untuk Di Luar Jam Kerja, telah memberikan putusan di antaranya :
- Mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materill dari Pemohon Keneratan DPN APINDO;
- Menyatakan Pergub No. 82 Tahun 2006 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
- Memerintahkan Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut Pergub No. 82 Tahun 2006.
Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2009, Pemerintah DKI Jakarta di saat itu menetapkan Peraturan Gubernur No. 136 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Di Luar Jam Kerja, yang mana peraturan tersebut mempunyai substansi serta tujuan yang sama dengan Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2006 yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana amar putusan tersebut. Melalui kesempatan ini, dapat kami sampaikan bahwa pada November 2015, oleh Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang berlaku, melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan di Perusahaan Kami. Singkatnya, Perusahaan Kami belum melaksanakan Peraturan Gubernur No. 136 Tahun 2009 karena mengacu pada Putusan Hak Uji Materill Mahkamah Agung RI tersebut, dan oleh Pegawai Pengawas Disnakertrans DKI Jakarta memberikan Nota Pemeriksaan kepada Kami yang salah satunya adalah meminta perusahaan untuk segera mendaftarkan seluruh karyawan dalam program JSHK dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Nota Pemeriksaan. Mohon konfirmasinya dari Bapak selaku pejabat terkait mengenai pemberlakuan Peraturan Gubernur No. 136 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Di Luar Jam Kerja, karena Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian Dalam Hubungan Kerja untuk Di Luar Jam Kerja yang tentunya mempunyai substansi dan tujuan yang sama dengan Pergub No. 136 Tahun 2009 yang telah dibatalkan pemberlakuannya oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan perkara Hak Uji Materill tersebut di atas. Atas berkenannya Bapak menyampaikan konfirmasi ini. Terima kasih, mohon ditindaklanjuti

19 Nov 2015, 20:22
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Kepada Yth, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bagaimana cara konsultasi hukum dan juga konsultasi pertanahan di daerah Jakarta untuk fasilitas warga Jakarta ? Terima kasih.

15 Des 2014, 09:02
628138450xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

Kepada Yth. Pemprov DKI Jakarta,
Nama saya : Hari Wahyono,
No. KTP : 3171071408640003,
Alamat : Jl. Jatibaru gang Buntu no. 7 Rt 0010 Rw 04 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Tempat tinggal saya sesuai dengan KTP. Di wilayah RW 04 telah dilaksanakan pemilihan Ketua RW 04 pada tanggal 30 November 2014 yang masih menggunakan PERGUB NO. 36 TAHUN 2001, apakah disebabkan belum adanya sosialisasi atau petunjuk pelaksanaan dari Gubernur/Pemerintah Daerah kepada aparatur pemerintahan dibawahnya? Berapa lama sebuah produk perundang-undangan (PERGUB) mulai berlaku dan dapat diterapkan? Mohon penjelasan dari dinas terkait, terima kasih.

1 Des 2014, 08:38
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Yth. Pemprov. DKI Jakarta diharapkan perhatian dan tindaklanjutnya atas sengketa lahan di wilayah Cilincing Jakarta Utara. Sehubungan arahan Bapak Gubernur DKI pada tanggal 22 oktober 2014 sudah di adakan rapat disposisi SHM NO.326 terkena Waduk Marunda di lantai 9 Balaikota dengan bahwa kesimpulan rapat usulan perwakilan Kecamatan Cilincing agar Bapak Gubernur DKI yang memutuskan pembayaran tanah milik kami SHM NO.326 dan akan di adakan verifikasi pengukuran ulang oleh BPN Jakarta Utara wajib surat keterangan tidak sengketa tanah dari lurah Marunda ketika saya datang minta tanda tangan ketua RT 10 dan RW 02 Kelurahan Marunda tidak mau tanda tangan dengan alasan di tandatangani oleh Lurah Marunda. Terima kasih

28 Nov 2014, 16:44
628138450xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

Kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya ingin bertanya apakah Pergub No. 168 TAHUN 2014 yang ditandatangani pada tanggal 03 November 2014 dan diundangkan pada tanggal 06 November 2014 sudah bisa diterapkan pada proses pemilihan ketua RT dan RW di Jakarta? Karena menurut salah seorang Lurah di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada tanggal 26 November 2014, pergub tersebut belum dapat digunakan sebagai acuan dalam pemilihan Ketua RT / RW disebabkan belum disosialisasikan kepada aparatur di tingkat kelurahan. Berapa lama sebenarnya sebuah perda/pergub dapat diterapkan/digunakan sebagai acuan? Mohon penjelasan dari dinas terkait, terima kasih.

27 Nov 2014, 06:12
628138450xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

Kepada Yth Pemprov DKI Jakarta, saya ingin menanyakan informasi mengenai Peraturan Gubernur no. 168 tahun 2014 yang ditandatangani pada tanggal 3 November 2014 dan diundangkan pada tanggal 6 November 2014 berlaku mulai kapan ? Terima kasih.

18 Mei 2014, 01:20
Dedi Supriadi
Website Ditutup oleh Admin

Kepada Yth.Pemprov DKI Jakarta,
Ingin menanyakan apa perbedaan di pasal 5 antara pergub 54 dan 62 tahun 2014 tentang UMPS.Mohon perhatian dan penjelasannya.Terima kasih.

9 Mei 2014, 08:30
628788346xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

Kepada Yth.Pemprov DKI Jakarta,
Saya ingin menanyakan mengenai Pergub No.54 dan 62 Tahun 2014,ada perbedaan di pasal 5.Mohon penjelasannya,terima kasih.

DIIKUTI OLEH