Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

22 Jun 2017, 07:34
Gudmen Marpaung Lembaga Perlindungan Hak Masyarakat Indonesia
Website Ditutup oleh Admin

Kepada Yth. Pemprov DKI Jakarta.
Nomor : 378/DPP-LPHMI/VI/2017
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : pengaduan masyarakat/pembatalan lelang

Kepada Yth
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi DKI Jakarta
di-
Jakarta
Dengan hormat
Sebagai wujud peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mengacu kepada, pasal 41 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, pasal (2) Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi”, dan Pasal 117 Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Ayat (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Ayat (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. Maka Dengan ini, Kami Dewan Pimpinan Pusat Lembaga perlindungan hak masyarakat indonesia (DPP-LPHMI) menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelangaran Perpres 4 tahun 2015 pada proses tender/lelang penyelesaian pembangunan gedung kantor BPAD Blok A pulo mas sebagai berikut;
1. Berdasarkan pengamatan kami terhadap LPSE DKI Jakarta, diperoleh informasi dan data; pengumuman lelang penyelesaian pembangunan gedung kantor BPAD Blok A pulo mas; pagu hps. Rp. 33.237.304.282,- kode lelang 32879127, tanggal 7 juni 2017; peserta lelang 155; dan 11 peserta yang menyampaikan dokumen penawaran (data terlampir). Persyaratan kualifikasi Usaha Non kecil, syarat kualifikasi “Apabila dukuangan keuangan masih memerlukan pertimbangan dan belum menyatakan komitmen maka dinyatakan tidak dalam memenuhi persyaratan kualifikasi ini.
2. Bahwa sesuai peraturan presiden No 04 tahun 2015 pasal 19 ayat 1 huruf (a) “Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf a Perpres 4/2015 “ Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas, dan pariwisata.
3. Bahwa sesuai dengan Undang Undang no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi
Pasal 19
Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Pasal 20 ayat (1)
Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
a. kecil;
b. menengah; dan
c. besar.
Pasal 20 ayat (2)
Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
a. penjualan tahunan;
b. kemampuan keuangan;
c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi
pasal 20 ayat (4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri
4. Bahwa sesuai “Surat edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 11/SE/M/2016 Huruf (E1b). “paket pekerjaan dengan nilai Rp. 2,5 Miliar- 50 Miliar, disyaratkan SBU subklasifikasi bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki usahs m1 maupun subkualifikasi usaha M2”
Memperhatihan pagu hps(Rp. 33.237.304.282) maka untuk pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung kantor BPAD Blok A pulo mas, pokja tertentu A-1 BPBJ Propinsi DKI jakarta SEHARUSNYA mempersyaratkan penyedia barang/jasa dengan kualifikasi m1 atau m2.
5. Bahwa sesuai instuksi presiden no 1 tahun 2015 tentang percepatan pengadaan barang jasa pemerintah poin ketiga “Mengevaluasi semua peraturan di daerah masing-masing yang menghambat percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk tidak mengatur tambahan persyaratan selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah”
Pasal 19 ayat 1 huruf i perpres 4 tahun 2015 “khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank”.
Syarat kualifikasi, Apabila dukungan keuangan masih memerlukan pertimbangan dan belum menyatakan komitmen maka dinyatakan tidak dapat memenuhi persyaratan kualifikasi ini. Perlu ditelusuri dasar hukumnya, persyaratan tersebut jelas bertentangan dengan instruksi presiden no 1 tahun 2015. Dan peraturan presiden no 4 tahun 2015 “ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini”
6. Sesuai laporan bagian investigasi kami, beberapa peserta lelang diduga menyampaikan dokumen yang tidak benar atau palsu (perbuatan pidana sesuai pasal 263 KUHAP) untuk memenuhi persyaratan.
7. Sehubungan adanya dugaan penyimpangan terhadap peraturan presiden no. 4 tahun 2015, Undang Undang no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi , Surat edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 11/SE/M/2016, dan adanya persyaratan tambahan yang dilarang sesuai Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 2015, sebagaimana telah diuraikan point (1-5), maka dengan ini kami meminta kepada Kepala Dinas kearsipan segera membatalkan lelang sesuai pasal 83 ayat 3 huruf e” PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:.. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini”
Demikian surat pengaduan ini disampaikan dengan harapan dapat menerima balasan/pemberitahuan pembatalan lelang 10 hari setelah surat kami ini diterima.

Jakarta, 22 juni 2017

Hormat Kami
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT INDONESIA
(D P P – L P H M I)




ttd

GUDMEN MARPAUNG
Ketua umum
Cp.081585173673


Mohon dinas terkait untuk menindaklanjutinya. Terima kasih.

2 Apr 2017, 15:30
Ali Balasar .
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kepada, Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

Saya Ali, mahasiswa semester 8 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, saya ingin bertanya apakah saya boleh meminta data dan informasi di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta Barat guna untuk penyusunan skripsi saya. jika boleh, kemanakah saya harus mengurus izinnya. Terima Kasih.

Mohon informasinya, terima kasih

3 Jan 2016, 22:39
Haikal Lasabuda Haikal
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Kpd Yth Pemprov DKI Jakarta. Saya ingin mengadukan perihal wifi internet di Perpustakaan Daerah Kuningan DKI Jakarta yang tidak bisa diakses selama beberapa hari, saya berkunjung empat kali di bulan Desember ini, selama kunjungan saya itu wifi internet tidak pernah bisa diakses. Akibatnya pengunjung tidak dapat menggunakan fasilitas internet sebagaimana mestinya. Terlampir bukti tidak dapat connect ke internet. Saya rasa permasalahannya ada di Router yang sudah lama tidak diganti, mungkin sebaiknya diganti saja, disampaikan ke provider yang menyediakan internet perpusda itu. Semoga menjadi perhatian, Terima kasih.

3 Feb 2015, 08:44
Haikal Lasabuda Haikal
Website Ditutup oleh Admin

Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

Saya ingin menyampaikan bahwa saklar listrik di Perpusda DKI Kuningan untuk pengunjung yang membawa Laptop nampaknya kurang, hanya colokan yang menempel di dinding saja. Saran saya ditambah dengan saklar berlubang 3 atau dibelikan kabel roll. Kepada dinas terkait harap untuk menindaklanjuti laporan.

Terima kasih

3 Jun 2014, 15:05
62816XXXX
SMS Ditutup oleh Admin

Kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya ingin menyampaikan saran mohon dibangun perpustakaan disetiap walikota. Mohon tindak lanjut dari dinas terkait, terima kasih.

26 Agu 2013, 12:57
62813XXXX
SMS Ditutup oleh Admin

Yth. Pemprov. DKI Jakarta, di era sekarang masih ada upaya dugaan Pencurian APBD 2013, maka kami JPM-Gerakan Jakarta Bersih minta permohonan pembatalan Lelang Pengadaan Lemari Arsip Sistem Elektronik di Badan Arsip & Daerah DKI Jakarta. yang menang PT.Astra Graphia TBK Rp.41.828.600.000,- indikasi MONOPOLI & Pemborosan Anggaran (vol 8 unit, jika dibagi 41 M berarti 1 unitnya mencapai Rp.5.125.000.000,) Pemborosan Anggaran sebagai salah satu syarat TIPIKOR. Terima kasih. Ivan Parapat/ JPM-Gerakan Jkt Bersih

DIIKUTI OLEH