Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Jalan Pramuka No. 33 Jakarta 13120 021-85910031
18 Jan 2019, 15:01
Endang Dewi Ruslina
Website Ditutup oleh Sistem

Kepada BPK RI,mohon diperiksa kemenag sumsel yang menggunakan modus "surat pernyataan" untuk meloloskan pemeriksaan bpk,sebagai contoh guru pns sertifikasi penerima selisih tukin,seharusnya bendahara mengidentifikasi guru pns sertifikasi kategori pernah tidak cair sertifikasinya pada kurun waktu 2015 sd.2018 dengan blangko lengkap bukan dengan "tekanan" surat pernuataan telah menerima tukin berdasarkan perhitungan bendahara,hal ini telah berlangsung lama,guru hanya seperti kambing congek menerima uang sertifikasi berdasarkan perhitungan bendahara yang diikat dengan modus surat pernyataan telah menerima...mohon dicek dengan seksama

27 Nov 2018, 11:33
628133721xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

selamat siang bpk Gubernur NTT. Saya menyampaikan aduan dana desa untuk rumah layak huni di desa Wairasa, Umbu Ratu Nggay Barat, Kab.Sumba Tengah. tahun 2017 sampai sekarang 27 nov 2018 belum semua bahan ada. Mohon di tindak lanjuti dan info sebaliknya. Terima kasih.

29 Mar 2018, 20:50
Haidar Kita
Website Ditutup oleh Admin

dengan ini saya mau bertanya terkait dengan telah di luncur kannya aplikasi SISKEUDES, mengapa aplikasi tersebut tidak bisa di dwld oleh publik, apakah aplikasi tersebut memang hanya untuk kalangan tertentu atau untuk publik.
dan kalau itu bisa di dwld dan bisa di akses oleh publik bagaimana caranya.

12 Feb 2018, 19:08
Stephant Delahoya
Website Ditutup oleh Admin

Dengan hormat, saya delahoya, mahasiswa semester 6 sebuah universitas swasta bandung barat, saya sedang memulai penelitian di kuliah saya sehubungan dengan pergantian skripsi dikuliah saya. Saya ingin bertanya apakah saat ini saya masih bisa mengambil data/menggunakan data yang di upload di website badan pengawas keuangan dan informasi tambahan lainnya mengenai laporan keuangan yang sudah di audit untuk di beberapa daerah untuk digunakan sebagai bahan/informasi dalam menyusun penelitian saya? Misalnya saya ingin membahas mengenai kinerja pemprov jawa barat, hasil audit (opini bpk), dan seputar mengenai audit, apakah saya bisa meminta data datanya ke dinas terkait? Lalu apakah saya bisa mengangkatnya menjadi penelitian kasus? Atau informasi yang diberikan nanti, untuk menjadi bahan penyusunan untuk penelitian yang bersifat empiris? Kalau saya juga boleh tau, ke dinas/instansi manakah saya harus meminta izin? Jika saya ada salah kata tolong dimaafkan.

26 Sep 2016, 07:57
628123773xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

Sampai hari ini hasil AUDIT BPKP NTT belum dikembalikan ke kas Desa Manong, yaitu Rp 54.000.000,- . Masyarakat Manong mendesak pengembalian uang rakyat dalam bulan Oktober 2016 inim karena LHP BPKP NYY terbit pada bulan Juli lalu. Mohon bantuan LAPOR untuk melanjutkan usulan kami ke pihak terkait.

15 Apr 2016, 12:59
628123773xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

Dengan hormat brsama ini saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitor Bpd Manong sejak pelaksanaan kegiatan fisik dana desa pada desa manong bahwa, ada beberapa pekerjaan fisik yang di kerja oleh Tpk desa manong yang tidak sesuai dengan Dokumen (RRKDes) Manong thn 2015 seperti krikil dan paasir beton untuk tiga dusun dengan jumlah uang:37.068.649 dan sisa penggalian jalan baru di satu dusun :49.700.000. karna yang serap :25.300.000. Dari dana sisa diatas pa Kades sudah buat pernyataan tertulis ke Lsm Opr Manggarai ntt untuk mngembalikan uang tersebut ke rekening desa paling lambat akir maret 2016, tetapi pa kades mengabaikan pernyataanya sendiri sampai hari ini, jumlah yang di kmbalikan :86.768.649. Dengan hormat saya mohon agar bpkp ntt mngaudit Kades manong demi keadilan, karena temuan Lsm Opr berdasarkan laporan Bpd tgl 2/3/2016 tidak juga selesai karena yang di tangani Opr hanya dana desa: 276.991.890.(yang akan di kmblikan oleh Kades ke kas de

SMS

3 Sep 2015, 11:02
Randy Rangga
Website Ditutup oleh Admin

Yth. BPKP,

Untuk memperlancar,mempermudah,mempercepat pengelolaan Menejemen Keuangan di Desa Kami Desa Bebetin, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, kami membutuhkan sebuah aplikasi menejemen keuangan yang akuntabel agar kinerja para staff desa yang bertanggungjawab dalam penyusunan SPJ ADD dapat terselesaikan tepat waktu dan akurat. kami juga sangat membutuhkan sebuah aplikasi kependudukan untuk pengelolaan data kepundudukan di desa kami agar data kependudukan kami lebih rapi dan mudah untuk di akses ketika laporan kependudukan itu dibutuhkan oleh pihak terkait. terima kasih

Hormat saya,

I Made Supartawan
Staff Administrasi cabang Bali

Mohon ditindaklanjuti, terima kasih.

18 Agu 2015, 02:26
628129324xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

Yth. BPKP,

Mohon infonya mengenai cara dan syarat yang diperlukan oleh masyarakat untuk mendapat APKN (Audit perhitungan kerugian negara).

Terima Kasih

7 Nov 2014, 01:57
628131031xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

Yth. BPKB,

Kami dari FKDM Kabupaten Bandung mengharapkan adanya audit tentang dana PNPM di desa Kabupaten Bandung. Terima kasih.

15 Sep 2014, 09:19
Anita Vibiyanti
Website Ditutup oleh Admin

Yth. BPKP,

Kami ingin menanyakan mengenai informasi calon peserta ujian CPNS untuk BPKP. Mengapa sampai saat ini belum diinformasikan? Kemudian, kapan akan keluar hasil yang lolos administrasi dan akan mengikuti ujian? Kapan ujian akan berlangsung?

Saya sudah mencoba cek ke website BPKP, namun infonya belum ada. Mohon informasinya.

DIIKUTI OLEH