Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Jalan Permata No.1 Halim Perdanakusuma, Jakarta 021-8004981 humas@bkkbn.go.id
13 Jan, 15:19
Roy Tube
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Kepada yang terhormat bapak kepala bkkb dr. hasto wardoyo, sp. og.(k) mohon maaf mengganggu. perkenalkan saya roy tube, s.kep plkb prov. maluku utara nip. 198803302015031002. saya ingin menanyakan status grade saya dan 17 plkb di maluku utara karena sejak alih kelola plkb tahun 2018 sampai sekarang kami masi gol grade 1, padahal kami lulus cpns daerah dengan jabatan pkb ahli pertama karena memang pendidikan kami s1 dan pangkat sekarang sudah iiib. kami menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan tupoksi ahli pertama begitu pula dgn skp. kami sdh mempertanyakan ke bagian kepegawaian perwakilan namun belum ada hasil sampai sekarang. informasih yang kami terima dari perwakilan bkkbn provisi maluku utara mulai dari tanhun 2018 akan di inpasing secepatnya, setelah itu dijanjikan nati setelah lebaran idul fitri 2018, setelah lebaran lewat dijanjikan nati awal tahun 2019, setelah awal tahun lewat di janjikan lagi setlah lebaran idul fitri tahun 2019 dan yang terakhir untuk menunggu proses inpassing di awal tahun 2020.
demikin yang dapat saya sampaikan mohon maaf dan terima kasih

6 Jan, 19:43
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Mohon bantuan SK pensiun Nip.196207131987032007 an Pujiarti Instansi BKKBN jl. RA Basuni No 19 Mojokerto Jawa Timur Sejak Pengajuan Pensiun Dini atau Mengundurkan Diri Dari PNS dikarenakan Kondisi Sakit Keras sejak bulan April 2018 hingga kini Januari 2020 SK Pensiun belum kunjung turun gaji bulanan telah diputus sejak april 2018 mohon bantuan agar dapat diberikan informasi atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

28 Des 2019, 16:26
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 7 hari

Assalamualaikum Bapak Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, melalui kesempatan ini kami memohon bantuan bapak untuk menyikapi DAK Non Fisik BOKB yang ditujukan kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang mana meskipun pagunya setiap tahun mengalami peningkatan sejak tahun 2016 namun dalam pelaksanaannya banyak yang tidak mengindahkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB. Secara umum yang terjadi di seluruh Indonesia tidak persis sama meskipun masih dalam cakupan satu provinsi namun terdapat beberapa point yang secara nyata memiliki pengaruh terhadap serapan anggaran (tidak optimal), salah sasaran dan tentunya tidak memiliki dampak yang berarti bagi pembangunan dibidang Keluarga Berencana. Poin tersebut diantaranya :

- Penyusunan Rencana Kerja tidak melibatkan Petugas Lapangan,
Banyak SKPD KB tingkat Kabupaten yang menerima BOKB menganggap bahwa pengelolaan dana DAK tersebut merupakan kewenangan mutlak mereka mengingat DAK BOKB masuk dalam postur APBD. Oleh sebab itu, baik saat penyusunan rencana kerja sampai pada pelaksanaan kegiatan, dibuat dan diatur sendiri oleh SKPD KB Kabupaten. Secara administratif keuangan, kegiatan bisa saja telah selesai dilaksanakan (output tercapai) sesuai menu yang syaratkan namun kegiatan yang dilakukan tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan wilayah (outcome). Penentuan sasaran ditetapkan sepihak dari Kabupaten/Kota tanpa mempertimbangkan kondisi wilayah Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. Dampak yang ditimbulkan yaitu dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB tidak optimal bahkan dalam beberapa wilayah, sasaran pemeliharaan Balai Penyuluhan KB sama dalam satu kabupaten meskipun menunya banyak, biaya operasional penyuluhan KB serta biaya operasional pengolahan data di Balai Penyuluhan KB Kecamatan nyaris tidak ada. Hal tersebut membuat Balai Penyuluhan KB tidak mampu berkembang atau gagal menjadi tempat pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). Selanjutnya pertemuan-pertemuan pada kegiatan integrasi Program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB tidak dapat dilaksanakan maksimal pada beberapa daerah karena adanya Pokja Kampung KB yang tidak menerima anggaran BOKB untuk pengelolaan kegiatan. Penentuan sasaran dari Kabupaten juga mengakibatkan nara sumber yang dihadirkan serta materi yang disampaikan pada kegiatan intervensi program cenderung sama antara kampung KB dalam satu Kabupaten. Dengan demikian kegiatan menjadi mubasir karena tidak menyentuh permasalahan lokal yang seharusnya menjadi sasaran dan tujuan kegiatan.

- SKPD KB Kabupaten tidak menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB,
Mengingat tidak adanya petunjuk yang jelas terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana BOKB maka terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya menjadi rancu yaitu kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh lingkup kecamatan, diambil alih oleh SKPD KB Kabupaten seperti Mini Lokakarya Kampung KB dan kegiatan Staff Meeting. Sementara KKA yang setiap bulannya sangat dibutuhkan pada kegiatan BKB tidak mampu dipenuhi melalui BOKB meskipun terdapat dalam menu Dukungan KIE.

- SKPD KB Kabupaten tidak menerbitkan SK Balai Penyuluhan KB,
Beberapa Kabupaten di Indonesia khususnya yang tidak memiliki UPTD tidak menerbitkan SK Balai Penyuluhan KB untuk menghindari kemungkinan Balai Penyuluhan KB Kecamatan menjadi SATKER (Satuan Kerja) Anggaran. Dengan demikian Balai Penyuluhan KB tidak mampu berbuat banyak apalagi melaksanakan pengembangan kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan kepada kader, stakeholder serta mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan.

- SKPD KB Kabupaten tidak menerbitkan SK pengelola keuangan BOKB,
Dengan tidak dibentuknya Tim Pengelola Keuangan BOKB, maka terjadilah saling lempar tanggungjawab terhadap segala bentuk kritik maupun saran terkait BOKB yang disampaikan Penyuluh KKBPK kepada SKPD KB Kabupaten.

Kondisi ini apabila dibiarkan tentu akan berdampak buruk terhadap pembangunan di bidang KKBPK pada masa yang akan datang. Selain itu, terdapat indikasi Komitmen dan tanggung jawab SKPD KB Kabupaten terhadap program KB yang menjadi tanggung jawab daerah menurun setiap tahunnya yang mana terlihat dari anggaran program KB pada beberapa SKPD KB Kabupaten yang bersumber dari APBD semakin kecil. Sementara itu dukungan operasional program KB dari BKKBN melalui perwakilan di provinsi semenjak adanya DAK BOKB juga semakin berkurang. Tentunya program KB yang menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional memiliki alokasi anggaran tersendiri, tidak hanya mengandalkan anggaran dari APBDes agar dapat terlaksananya program pada tingkatan Desa/Kelurahan.

Mengingat hal tersebut, kami mohon BKKBN segera melaksanakan monitoring terhadap pengelolaan DAK BOKB karena sampai saat ini tidak semua perwakilan BKKBN provinsi secara tegas menyatakan sikapnya meskipun telah mengetahui kondisi ini dan apabila diperlukan dapat menggandeng BPK, BPKP untuk menjaga integritas pengawasan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

18 Des 2019, 08:10
628213679xxxx
SMS Ditutup oleh Sistem

Bkn selamat pagi, maaf mau tanya mengenai hasil administrasi cpns bkkbn 2019. nah, di akun saya belum ada keterangannya itu. bagaimana ? terimakasih. suci di boyolali, jateng.

5 Sep 2019, 07:44
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Bahwa kami penyuluh KB/ Pkb se sulawesi tenggara sudah selama 1 bulan penuh belum mendapatkan Hak kami yaitu tunkin (tunjangan kinerja) dan uang LP (lauk pauk) yg mana dana ini sangat vital untuk menunjang kinerja kami dilapangan khususnya dana transportasi dan uang makan. Yang kami pertanyakan apakah dana tersebut selalu terlambat dari pusat ke provinsi ataukah dana tersebut sudah cair tapi sengaja di tahan di bagian keuangan provinsi ataukah dana Milyaran ini sudah di depositkan ke bank, yg mana kasus ini sudah sangat-sangat sering terjadi dan sangat memberatkan kami pkb sultra tanpa ada penjelasan rasional dari pihak provinsi. Kiranya Bkkbn pusat membentuk Tim investigasi anggaran bersama pihak tipikor untuk turun langsung periksa laporan kami. Sekian dan terima kasih untuk tindak lanjutnya.

16 Apr 2018, 15:13
Nur Rochman
Website Ditutup oleh Admin

Aplikasi BKKBN berikut
http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/MDKReports/Kependudukan/Tabel48.aspx

tidak dapat diakses dan muncul kode eror sebagai berikut

An error has occurred during report processing. (rsProcessingAborted)
Query execution failed for dataset 'BKKBN_MDK_Dataset'. (rsErrorExecutingCommand)
Database 'BKKBNMaster' cannot be opened. It has been marked SUSPECT by recovery. See the SQL Server errorlog for more information.

Mohon agar segera diperbaiki

2 Agu 2017, 13:17
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Salam, saya mau menanyakan proses penggantian nama dalam kartu keluarga. apakah perlu ke pengadilan negeri ? terima kasih apakah di pengadilan ada biaya untuk membuat surat ganti nama dalam kartu keluarga ? terima kasih

16 Nov 2016, 02:40
628578442xxxx
SMS Ditutup oleh Sistem

keluarga kami punya balita banyak tapi tidak mendapat dana balita, padahal kami tergolong keluarga kurang mampu

18 Feb 2016, 14:40
628389019xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

saya warga tangerang tinggal di tangerang dengan suami dan anak . Ktp saya tangerang , suami DKI karna suami saya hendak urus akte selalu kepentok KTP suami saya, bagaimana solusinya agar anak saya bisa urus AKTE Kelahiran? Terima kasih PHL sudin DKI tidak bisa pindah KTP alasan syarat pekerja dari kantor , yang mau saya tanyakan Anak saya lahir 2011 belum memiliki AKTE KELAHIRAN.

SMS

15 Feb 2016, 00:00
Rudi Sumantio
Website Ditutup oleh Admin

Dengan hormat,

Permasalahan Bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan keterbelakangan yang salah satunya diakibatkan oleh populasi penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, apalagi tanpa dibarengi dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap tidak akan menyelesaikan persoalan dan juga tidak akan banyak bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan rakyat tanpa diimbangi dengan pengendalian jumlah penduduk. Hal lainnya adalah daya dukung lingkungan dan sumber daya alam yang semakin terbatas. Kondisi Indonesia sebenarnya tidak cukup hanya mengendalikan pertumbuhan penduduk, bahkan lebih membutuhkan pertumbuhan penduduknya negatif, atau terjadi penurunan jumlah penduduk. Apabila tercapai pertumbuhan penduduknya negatif, maka pendapatan perkapita penduduk Indonesia akan naik meskipun negara tanpa pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika jumlah penduduk terkendali, maka persoalan penyediaan fasilitas umum, infrastruktur, permasalahan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, mengurangi lahan pertanian produktif , bahkan merambah hutan, dan sebagainya tidak menjadi persoalan yang besar lagi. Jumlah penduduk yang terkendali, maka persoalan daya dukung alam dan lingkungan, serta sumber daya alam menjadi tidak terlalu terbebani dan kelestariannya dapat terjaga dengan lebih baik lagi untuk generasi selanjutnya. Dalam sekala kecil pada perekonomian keluarga miskin dan terbelakang, apabila tidak dapat mengendalikan jumlah anggota keluarganya atau mempunyai anak yang banyak, maka cenderung akan semakin miskin dan semakin terbelakang.

Ironis sekali, apabila keluarga miskin dan terbelakang justru dengan jumlah anak yang banyak, akan tetapi keluarga yang sejahtera dan berpendidikan tinggi justru keluarganya kecil/ dengan anak yang sedikit. Sehingga banyak kasus yang umumnya terjadi, pada keluarga yang miskin dan terbelakang akan semakin terbelenggu pada kemiskinan dan keterbelakangan, sampai ke generasi berikutnya dan seterusnya.

Persoalan yang harus segera dipecahkan bersama adalah : Bagaimana memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terutama kepada keluarga miskin dan terbelakang agar dapat segera melepaskan diri dari kemiskinan dan terbelakangan dengan mengendalikan jumlah anggota keluarganya/ membatasi jumlah anaknya. Dengan jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan keluarga miskin dan terbelakang atau dengan keluarga kecil agar dapat lebih memungkinkan generasi berikutnya tidak lagi miskin dan terbelakang.

Apa yang saya sampaikan pada garis besarnya adalah bahwa dengan kuantitas keluarga yang ideal, lebih memungkinkan mencapai kwalitas keluarga yang ideal dan dengan kuantitas penduduk yang ideal, lebih memungkinkan mencapai kualitas penduduk yang ideal. Dengan mengendalikan jumlah penduduk, maka meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mensukseskan pembangunan yang lebih berkualitas dan sejahtera. Ledakan Penduduk dapat memicu kemiskinan dan keterbelakangan serta perusakan alam/ lingkungan. Dengan mengendalikan jumlah penduduk, mari kita sejahterakan manusia dan menyelamatkan bumi (alam dan lingkungan).

Program penurunan jumlah penduduk : Program keluarga dua anak cukup, satu anak lebih baik. 2. Program peningkatan partisipasi pria dalam program Keluarga berencana : Program pelaku keluarga berencana pria, dengan vasektomi. 3. Program insentif berupa Jaminan Sosial bagi keluarga dengan anak tunggal, (Gratis bagi anak tunggal mendapat Jaminan kesehatan & pendidikan dan bagi anak ke dua mendapat Tunjangan program Jaminan kesehatan & pendidikan) dsb. 4. Program Dis-insentif berupa tidak mendapat Tunjangan Program Jaminan kesehatan & pendidikan bagi anak ke tiga dan seterusnya. Semoga berguna, amin.

Salam hormat,
Rudi Sumantio

Unit Instansi

DIIKUTI OLEH