Badan Kepegawaian Daerah

5 Jan 2018, 12:28
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Kepada, Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

Diduga Ada Oknum Pejabat DKI Jakarta Yang Terlibat Pengambilan Aset Milik Pemerintah DKI Jakarta. Penertiban reklame yang melibatkan tim terpadu yaitu; Pada hari dan tanggal kamis (05/10/2017) melaksanakan penertiban sepanjang jalan wilayah jl. Jendral sudirman jakarta selatan dan ada beberapa tiang yang tidak mempunyai ijin atau melanggar dan ditindak oleh tim terpadu penertiban reklame DKI jakarta. Sesuai dengan peraturan gubernur prov. DKI jakarta nomor 244 tahun 2015 pasal 68 huruf E, hasil penertiban berupa konstruksi beserta rangka media atau bidang reklame dan barang lainnya yang melekat dalam penyelenggaraan reklame dimaksud menjadi aset pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf D adalah aset milik pemerintah daerah (bukti surat terlampir), Kasiop diduga menyalahgunakan wewenang dengan mengembalikan atau mengeluarkan aset milik pemerintah daerah, dengan memerintahkan mengeluarkan barang hasil penertiban tersebut secara lisan melalui surat pernyataan pengambilan barang yang terlampir untuk dikeluarkan kepada, martono (pengusaha reklame/PT.Warna Warni), yang menyerahkan, kepala gudang induk satpol pp DKI jakarta makmuri, Dan atas perintah lisan : Kepala Seksi Operasional Bidang Penegakan dan Penindakan Satpol.pp Prov. DKI jakarta Barang dikeluarkan pada hari dan tanggal, kamis malam (14/12/2017) dan jumat siang (15/12/2017) menggunakan truk mitsubisi warna kuning yang bernomor polisi B 9535 IN di gudang induk satpol pp jl. Tipar cakung kp. Baru jakarta timur. Tolong segera ditindak lanjuti ke instansi yang berwenang. Terima Kasih Mohon ditindaklanjuti, terima kasih

16 Nov 2017, 15:35
628211850xxxx
SMS Ditanggapi oleh Pelapor

Kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya SLAMET GINANJAR,S.Pd. pada tahun 1998 diangkat PNS guru matematika di SMPN 231 Jakarta Utara,NIP 132199888 pada tahun 2006 mengalami kecelakaan Tsunami jadi mengalami benturan kepala sehingga hilang daya ingat, karena itu saya tidak menjalankan kewajiban,setelah pulih saya tidak tahu harus bagaimana,sekarang saya jadi kepala sekolah SMK Teknologi Modern Kalipucang dan sudah sertifikasi.bisakah saya menjadi PNS kembali?terima kasih.

20 Jun 2017, 00:03
Mahardika Putra
Android Ditanggapi oleh Pelapor

Kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yth. Kepala BKD Pemprov Jawa Tengah. Saya ingin mutasi karena ingin berdekatan dengan keluarga di Jawa Tengah, saat ini saya PNS di LPNK (Jakarta). Apa saja prosedur dan syarat-syarat dokumen mutasi/pindah instansi dari Pusat (LPNK) ke Pemprov Jawa Tengah? Terima kasih.

14 Jul 2015, 23:01
Siti Saroh
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mohon informasinya yang menangani masalah TKD di badan kepegawaian daerah DKI Jakarta,saya ingin menanyakan

1. Kenapa daftar penerimaan TKD disekolah, guru tidak diberikan ke yang bersangkutan? Sementara ini yang tahu hanya Kepala TU, maaf kebetulan saat itu ada salah seorang pegawai tata usaha sedang foto copy daftar penerimaan TKD, saya baca dan saya liat kok teman saya yang saya tahu pernah gak masuk dapat TKD nya full,sementara ada beberapa guru tidak full, lalu saat itu masuk Ka Tu dia tanya apa tuh bu,saya bilang foto copy Penerimaan TKD, lalu diambilnya foto copy tersebut, dia bilang, ibu tidak boleh tahu ini, apa memang kami tidak boleh tahu, itu daftar penerimaan TKD tersebut

2.Maaf, apa tidak sebaiknya guru dan yang lain juga dapat penerimaan itu sehingga kita bisa saling intropeksi

3.pemotongan TKD untuk yang berhalangan hadir karna sakit,atau ada keperluan berapa % pemotongannya

4.keterlambatan hadir bagaimana sistem pemotongannya, permenit atau diakumulasi perbulan

5. Apakah kelebihan waktu balik tidak ada timbal baliknya??

6.Sebenarnya berapa TKD yang diterima golongan 3a sampai 4a

Sekali lagi maaf jika saya ada salah kata, karna semua ini agar kami juga dapat menghitung kira kira berapa TKD yang diterima jika sakit atau berhalangan hadir, mohon penjelasan dari dinas terkait, terima kasih.

7 Jul 2015, 10:53
628138050xxxx
SMS Ditanggapi oleh Pelapor

Kepada Yth Provinsi DKI Jakarta
saya sebagai Pegawai Negri Sipil Pemrov DKI Jakarta yang telah mengabdi selama 22 Tahun, dan telah lulus seleksi terbuka dgn memilih jabatan Lurah, waktu itu saya menjabat sbg wakil lurah,dan setelah lulus saya ditempatkan sebagai sekel yg bukan pilihan saya,Bahkan sekarang saya ingin dipindahkan lagi sbg sekel kecamatan. Padahal saya mengikuti seleksi tersebut ingin adanya perubahan dalam karir dan ditempatkan sesuai dengan domisili tempat tinggal sesuai program bapak gubernur DKI Jakarta. Mohon perhatian dan tindaklanjut pihak terkait. Terima kasih.

1 Apr 2015, 08:59
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Saya adalah CPNS Pemda DKI Jakarta angkatan 2013 yang saat ini sedang menjalani perpanjangan orientasi di PTSP, pada dasarnya Saya setuju saja saat diputuskan agar CPNS melakukan orientasi PTSP sejak Juli 2014 - Desember 2014, sesuai arahan Gubernur yang bertujuan agar PNS dari awal sudah memiliki jiwa pelayanan. Namun dengan diputuskannya perpanjangan orientasi PTSP sejak Januari 2015 - Juni 2015, Saya merasa itu terlalu lama dan cenderung tidak berguna baik bagi CPNS maupun Dinas awal sesuai SK, kecuali bagi PTSP itu sendiri yang menurut saya sejak awal memang kekurangan SDM, tapi apa boleh buat karena kami memang harus memenuhi perintah pimpinan dan tidak boleh banyak mengeluh kecuali bekerja.

Kegelisahan kami, Saya khususnya sebagai CPNS 2013 timbul ketika banyak isu, bahkan itu dikategorikan bukan isu semata ketika para petinggi yang berbicara, bahwa hampir 100% CPNS 2013 (kecuali guru dan dokter) akan ditarik ke BPTSP. Mungkin bagi beberapa CPNS senang pindah ke BPTSP, dengan segala macam alasan, entah memang panggilan jiwa untuk melayani masyrakat dan ingin berkontribusi langsung pada DKI Jakarta ataupun dengan alasan keuangan yang mana sesuai dengan Peraturaan terbaru tentang TKD Dinamis dan TKD Statis, BPTSP mempunyai tunjangan cukup besar dibanding dengan Dinas atau Badan lainnya. Apapun alasannya saya rasa itu sah-sah saja, selama memang itu keinginan dari diri sendiri dan bisa menunjukan kinerja yang baik. Masalah timbul ketika CPNS tersebut ditarik "paksa" untuk pindah ke BPTSP dan dengan "semena-mena" merubah SK awal.

Hal tersebut akan menjadi sebuah anomali jika memang benar akan terjadi, karena sejak awal CPNS melamar sudah dijelaskan posisi jabatannya yang mana sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Terlebih karena sudah keluarnya SK CPNS dan sudah penempatan di Dinas atau Badan masing-masing, jika memang keputusan untuk menarik "paksa" CPNS ke BPTSP jadi terlaksana, maka keputusan tersebut sangat merugikan dan dapat dikategorikan telah terjadi "penipuan publik". Apalagi sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur manajemen Aparatur Sipil Negara yang menjunjung prinsip “right man on the right place", saya rasa tidaklah bijak untuk menarik "paksa" CPNS yang sudah sesuai latarbelakang pendidikannya dan Dinas/Badan awal ke BPTSP. Jika pada akhirnya keputusan untuk menarik "paksa" CPNS ke BPTSP tetap dilakukan, Saya rasa kinerja CPNS yang tidak setuju dengan keputusan tersebut juga akan turun. Hal tersebut sangat mungkin dikarenakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau tidak sesuai dengan passion/panggilan jiwa. Sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu ke CPNSnya, apakah ingin pindah ke BPTSP atau ingin tetep stay di Dinas/Badan awal sesuai SK. Walaupun ada klausul "pasal karet" yang menegaskan bahwa 'PNS harus bersedia ditempatkan dimana saja', saya rasa keputusan tersebut perlu ditinjau dan dikaji ulang.


Demikian saran dan masukan Saya yang hanya seorang CPNS, atas perhatian,kerjasamanya serta pertimbangannya, Saya ucapkan terima kasih.





Warm Regards,



CPNS Pemda DKI 2103

4 Feb 2015, 10:31
Deni Setiawan
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Yth. Pemprov DKI Jakarta

Saya honorer K2 lulus cpns DKI Jakarta ingin bertanya kapan proses penetapan NIP dan keluarnya SK? apakan semua berkas Honorer yang lulus, SPTJM nya sudah di tandatangani Gubernur sebagai salah satu syarat penetapan NIP di BKN.

Terima Kasih

3 Des 2014, 12:26
Anonim
SMS Ditanggapi oleh Pelapor

Kepada Yth. Pemprov DKI Jakarta,
Saya ingin bertanya bagaimana status berkas honorer K2 apakah telah lengkap dan lulus verifikas atau terkendala SPTJM? Sehingga belum diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mohon Jawaban dari Instansi terkait, terima kasih.


30 Nov 2014, 17:22
Anonim
SMS Ditanggapi oleh Pelapor

Kepada Yth PEmprov DKI Jakarta, maaf ingin tanya apakah pihak yang berwenang sudah tanda tangan Surat pernyataan Tanggunga Jawab Mutlak (SPTJM) untuk honorer K2 DKI Jakarta yang lulus CPNS. Mohon konformasinya. Terima kasih.

27 Okt 2014, 14:44
Firston Mia
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Kepada Yth Pemprov DKI Jakarta, Kapan SK PNS untuk lulusan Honorer K2 Provinsi DKI Jakarta terbit? Nama: FIRSTONMIA, melaporkan bahwa sejak dinyatakan lulus pada ujian Honorer Kategori 2 Januari 2014 dan telah dinyatakan berkas lengkap memenuhi persyaratan sebagai calon PNS pada Mei 2014, kami lulusan Tes CPNS K2 menanyakan kepada Pemerintah Daerah Prov. DKI_ Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Negara tentang tindak lanjut kami, mengingat Honorer K2 pada Provinsi lain sudah menerima SK PNS nya. Perihal data diri; Nama : Firstonmia, Honorer pada SMPN 56 Jakarta SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Lulus dengan nomor peserta ujian 6000.42.12538.7 untuk CPNS formasi tahun 2013. Atas tanggapan dan bantuanya kami mengucapkan terima kasih.

DIIKUTI OLEH