Badan Kepegawaian Daerah

7 Feb 2019, 13:25
628582811xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

As wr wb,tolong di adakan peyegaran/mutasi bagi kami guru2 di SMAN 2 KANDANGAN.karena mulai di angkat sampai sekarang sudah 15 thn lebih belum merasakan penyegaran,bahkan rata2 kawan-kawan kami sampai pensiun belum pernah merasakan penyegaran.terima kasih.SRI HELDAWATI SMAN 2 KANDANGAN

4 Jun 2018, 12:09
Nizar Hilmy
Website Ditutup oleh Admin

Kpd. Yth Pemprov DKI Jakarta.
Saya ingin melaporkan masalah THR untuk Pensiunan Pemda DKI. Ibu saya seorang janda pensiunan PNS DKI. berdasarkan pengumuman, sekarang pensiunan dapat THR. Tapi setelah ibu saya datang ke Bank DKI, pihak bank menyatakan tidak ada THR. Saya ingin memastikan beberapa hal. Pertama, apakah benar pensiunan Pemda DKI tdk mendapat THR. Kedua, kl dapat, mengapa pihak Bank DKI mengatakan sebaliknya. Saya mohon konfirmasi dan tindak lanjutnya. Terima Kasih

19 Mar 2018, 08:51
Sanusi Gmbi Sawit
SMS Ditutup oleh Admin

Kepada, Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

Dalam penerimaan tamu (masyarakat), Camat Duren Sawit Jakarta Timur berserta stafnya tidak baik, hal ini tidak sesuai dengan kinerja pemerintah sebagai "PELAYAN MASYARAKAT. Terima kasih.

12 Jan 2018, 10:26
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Kepada, Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,


Telah terjadi permintaan sumbangan / iuran / pungutan yang dilakukan oleh seorang camat koja (pejabat eselon 3) kota Administrasi Jakarta Utara terkait pembangunan Musholla di lingkungan kantor Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Yang menjadi pertanyaan saya ialah: 1.apakah diperbolehkan seorang pejabat pemerintah daerah melakukan pemungutan / permintaan sumbangan / iuran (hingga saat laporan ini dibuat, telah dimintakan iuran sebanyak 2 x, pada tahun 2017, yaitu pada saat bulan puasa & sekitar bulan November) yang dikenakan kepada PNS & PPSU tanpa surat perintah / nota dinas / dasar hukum dari pemerintah daerah ? 2.hingga saat laporan ini, pembangunan Musholla sedang berjalan, namun saya sebagai salah satu donatur tidak mengetahui laporan pertanggungjawaban keuangannya, sudah berapakah dana yang terkumpul & terpakainya, karena info tentang hal itu tidak dipublikasi secara bebas oleh pihak bersangkutan, bagaimanakah solusinya ? apakah bisa dibantu dalam hal audit keuangannya dari pihak Pemda Provinsi DKI Jakarta ? Demikian laporan ini dibuat, hanya untuk mendapatkan kejelasan prosedur / aturan yang benar dalam hal permintaan iuran / sumbangan yang dilakukan oleh pejabat pemda Prov.DKI Jakarta. Terima kasih.

10 Jan 2018, 10:11
Anonim
Android Ditutup oleh Admin

Kepada, Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

Tunjangan suami yang seharusnya diterima oleh ibu saya yang berprofesi sebagai seorang guru, tidak pernah diterima dari saat bapak saya pensiun dari tahun 2007 s/d sekarang. ketika diurus, dibilangnya tidak bisa diambil. mohon bantuannya, terima kasih.

9 Jan 2018, 19:42
Transparansi Indonesia
Website Ditutup oleh Admin

Kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) UPK PBB Setu Babakan Jakarta Selatan TIDAK TRANSPARAN! Dalam Banner / Spanduk Pengumuman Lowongan tidak dicantumkan jumlah analisa jabatan untuk masing2 formasi Tidak ada pengumuman resmi yang menampilkan daftar nama peserta dan nilai hasil tes.

4 Jan 2018, 10:05
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Kpd Yth. Pemprov DKI Jakarta
Tolong di perbaiki perilaku PNS di Pemda Prov.DKI Jakarta yang semaunya keluar / menghilang saat jam kerja tanpa keterangan yang dapat dibenarkan sesuai peraturan. Terima Kasih

19 Des 2017, 19:57
Amin Nurcahyo
Website Ditutup oleh Pelapor

Kpd Yth. Pemprov DKI Jakarta
Mengapa pegawai kontrak PHL di bawah naungan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, mereka mendapat tunjangan kinerja daerah (TKD), sebagai contoh PHL di Puskesmas. sedangkan kami pegawai kontrak PHL di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Padahal status kepegawaian kami sama dan sama-sama mengabdi / bekerja di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan ini ? Terima kasih

17 Nov 2017, 15:54
Maghfira Damayanti
Website Ditutup oleh Admin

Kepada Yth. Pemprov DKI Jakarta
Saya Maghfira Damayanti, NIP 197101242006042003, PNS pada Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta. Untuk pengajuan penghargaan masa kerja 10 tahun, saya dijanjikan pada tahun 2017 setelah tahun 2016 banyak alasan dan persyaratan yang selalu ditambah sampai waktu habis. Tahun ini, tanggal 09 November 2017, saya diminta mengusulkan lagi tahun 2018 karena BKD tidak menerima fotocopy Rekomendasi Kasudin untuk Tidak Pernah menerima Hukuman Disiplin. Kasus yang sama untuk Kenaikan Pangkat saya yang seharusnya tahun 2014 menjadi tahun 2015 meski sebelumnya - apologi kesalahan oknum kepegawaian Dinas Dukcapil - diberitahu bahwa tetap akan tertulis tahun 2014. Karena SK KP ternyata tertulis tahun 2015, Kadis Dinas Dukcapil sudah bersurat kepada Kepala BKD Pemprov DKI Jakarta tentang Peninjauan Kembali SK Kepangkatan. Tahun depan harusnya saya kembali mendapatkan SK Kepangkatan baru.Saya khawatir masih satu tahun lagi yaitu di tahun 2019 karena hal tersebut diatas, padahal saya tidak pernah menerima hukuman disiplin dan pada waktunya mengurus segala persyaratan yang diperlukan. Saya ingin informasi mengenai kedua hal tersebut baik Penghargaan Masa Kerja maupun SK Kenaikan Pangkat. Terima kasih

21 Okt 2017, 16:37
Amin Nurcahyo
Website Ditutup oleh Pelapor

Kepada YTH Pemprov DKI Jakarta.
Mengapa pegawai kontrak PHL di bawah naungan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, mereka mendapat tunjangan kinerja daerah (TKD), sebagai contoh PHL di Puskesmas. sedangkan kami pegawai kontrak PHL di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Padahal status kepegawaian kami sama dan sama-sama mengabdi / bekerja di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan ini ?

DIIKUTI OLEH