Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur (Asdep II)

27 Nov 2019, 09:00
Anonim
Website Ditutup oleh Pelapor

Dengan berlakunya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 merugikan kepentingan pelamar seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019.

kerugian tersebut disebabkan oleh adanya pengaturan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 mengenai:
calon pelamar merupakan lulusan dari sekolah menengah atas (sma)/sederajat yang sudah terdaftar di kementerian pendidikan dan kebudayaan dan/atau kementerian agama, serta lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi pada badan akreditasi nasional perguruan tinggi negeri (ban-pt) dan/atau pusdiknakes/lam-ptkes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah sebagaimana tercantum dalam lampiran i huruf f angka 4 dan huruf j angka 3 peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019.

persyaratan akreditasi sebagaimana tercantum dalam lampiran i huruf f angka 4 dan huruf j angka 3 peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 tentu saja menjadi pedoman bagi panitia seleksi instansi pengadaan pegawai negeri sipil dalam melakukan pengumuman lowongan jabatan pegawai negeri sipil kepada masyarakat.

adanya ketentuan mengenai syarat akreditasi akan merugikan pelamar dengan kondisi sebagai berikut:
1. pelamar yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang belum mempunyai akreditasi;
2. pelamar yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang ketika menamatkan studi/ kelulusan, akreditasi masih dalam proses;
3. pelamar yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang ketika masuk, perguruan tinggi/ program studi dimaksud mempunyai peringkat akreditasi lebih tinggi daripada peringkat akreditasi saat menamatkan studi/ kelulusan pelamar; atau
4. pelamar yang berasal dari perguruan tinggi/ program studi yang ketika masuk, perguruan tinggi/ program studi dimaksud mempunyai akreditasi, akan tetapi ketika menamatkan studi/ kelulusan, akreditasi masih dalam proses karena akreditasi sebelumnya telah daluarsa.

selain itu, penambahan persyaratan merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) huruf i peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sehingga, penambahan persyaratan dan ketentuan umum sebagaimana terdapat dalam lampiran i huruf f angka 4 dan huruf j angka 3 peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 diduga tidak sesuai dengan:

1. pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2. pasal 23 ayat (1) huruf i peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.

dengan demikian, mohon bapak menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menghapus ketentuan syarat akreditasi sebagaimana tercantum dalam lampiran i huruf f angka 4 dan huruf j angka 3 peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 serta mengeluarkan surat edaran terkait dengan penghapusan ketentuan mengenai akreditasi dimaksud.

besar harapan kepada bapak menteri untuk mengabulkan permohonan ini, terima kasih.

25 Nov 2019, 15:34
Lady ADE SRI MIYANTI
Android Ditutup oleh Sistem

Maaf, boleh ditolong bukakan banyak lapangan pekerjaan, penganggur lulusan paket c setara sma ips, agar dapat kerja dengan upah minimum kabupaten, syukur bisa regional?
daftar cpns, banyak kualifikasi.
perbanyak tolong amal, tidak mengutamakan kejar dunia dalam apapun....

23 Nov 2019, 12:21
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Dear penyelenggara cpns 2019,
Mohon tanggapanya mengenai kesalahan upload akreditasi,
Apakah bisa di perbaiki di waktu masa sanggah cpns 2019?
Mohom dengan amat sangat untuk di respon.
Terimakasih.

Regards.

21 Nov 2019, 22:16
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Selamat malam, mohon pertimbangan bapak/ibu sekalian,
Agar bisa merevisi peraturan yang menyatakan melampirkan akreditasi pada tahun kelulusan, menjadi akreditasi yang masih berlaku/terbaru. Agar memberikan kesempatan dan keadilan bagi teman-teman semua untuk mengikuti tes cpns tahun 2019 ini, terima kasih bapak/ibu

21 Nov 2019, 21:23
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Tolong berikan penjelasan, agar saya sedikit lebih tenang dan merasa kebijakan yang baru tentang p1/tl otomatis lulus ini terasa adil
pada tes cpns sebelumnya nilai saya
tiu : 130
tkw: 125
tkp: 139
tapi saya tidak masuk t1/tl karena memang posisi yang saya lamar hanya 3 dan ada 3 orang yang lolos passing grade, jadi tidak ada t1/tlnya.
saya gagal di tkp karena menurut saya memang soal pada tes sebelumnya untuk tkp sangat eksperimental dan dapat diperdebatkan dan terbukti tahun ini passing gradenya diturunkan. berarti pihak bkn telah melakukan evaluasi dan setuju dengan tingkat kesulitan tkp pada tes sebelumnya. dan saya tidak masalah dengan hal tersebut.
tapi sekarang yang t1/tl otomatis lolos, what the hell. terus kalau misalnya posisi yang mau saya lamar cmn 3, berarti setidaknya sudah ada beberapa orang yang otomatis masuk skb
tolong dijelaskan dimana letak adilnya untuk kasus seperti saya.

21 Nov 2019, 17:30
628574631xxxx
SMS Ditutup oleh Sistem

Bkn selamat sore pak
bagaimana jika pada saat lulus universitas belum punya akreditasi kampus?

21 Nov 2019, 12:59
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Persyaratan pendaftaran cpns formasi guru

kepada bapak menteri mohon untuk pendaftaran cpns formasi guru kualifikasi pendidikan lebih dikaji ulang lagi, selama ini kualifikasi pendidikan yang diminta s-1 pendidikan sedangkan untuk kami yang s-1 nonpendidikan tapi punya sertifikat pendidik tidak dapat ikut cpns formasi guru karena gagal di seleksi administrasi.

contoh untuk formasi guru kimia dibutuhkan s-1 pendidikan kimia , sementara yang s-1 kimia mempunyai sertifikat pendidik tidak bisa daftar karena tidak sesuai ijazah s-1 nya.

padahal yang mempunyai sertifikat pendidik sudah lama mengabdi sebagai guru dan sudah memiliki nuptk. mohon untuk kedepannya lebih dipertimbangkan lagi agar kami bisa mempunyai kesempatan yang dengan guru-guru yang lainnya untuk mengikuti seleksi cpns terima kasih......

21 Nov 2019, 11:20
Nindy Parinding
SMS Ditutup oleh Sistem

Mohon dipertimbangkan akreditasi sesuai tahun lulus, semua orang berhak untuk mengikuti seleksi cpns, jangan sampai hak itu terengut hanya karena selembar ag kebingungan karena dikampus mereka tidak menyediakan akreditasi lama, sedangkan berkas akreditasi lama sudah pasti digunakan untuk mencari kerja sebelumnya, yang mereka simpan adalah akreditasi baru yang masih berlaku, dan sekarang yang ingin mengikuti seleksi cpns 2019 yang merupakan lulusan tahun 2014 ke bawah sedan mengikuti tahun lulus, disetiap kampus akan jarang atau tidak sama sekali menyimpan berkas akreditasi lama, apalagi yang jaraknya 5 s/d 10 tahun.

21 Nov 2019, 06:22
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Perguruan tinggi (pt) saya berdiri th. 2005, saya mendaftar di sana th. 2006 dan lulus th. 2009 (diploma iii). Pada saat kelulusan status pt dan prodi belum terakreditasi baru kemudian pada th. 2012 pt dan prodi nya terakreditasi. Nah masalah nya ketika ingin mendaftar cpns salah satu syaratnya adalah akreditasi yang tertera pada ijazah saat kelulusan, saya sudah bertanya pada panitia pendaftaran tes cpns setempat jwban mreka jika demikian otomatis langsung gugur pd tahap seleksi administrasi.
Yang ingin saya tanyakan :
1. Apakah ijazah saya tidak diakui sementara saya cek di sistem verifikasi ijazah secara online ristekdikti ijazah saya terverifikasi sesuai dengan yg saya pegang.
2. Apakah dimungkinkan saya dan teman teman yang lulus sbelum akreditasi keluar mendapatkan akreditasi juga misalnya dengan mengganti ijazah sesuai dengan tahun terbitnya akreditasi. Dalam hal ini ijazah kami diterbitkan kembali pada tahun 2012.
3. Apakah bisa selain bukti akreditasi dari ban-pt, untuk mendaftar cpns menggunakan bukti dari sistim verifikasi secara online ristekdikti.
Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon penjelasannya terkait masalah ini. Terimakasih.

21 Nov 2019, 01:12
Anonim
Website Ditutup oleh Pelapor

Selamat pagi admin,
saya adi, terkait pendaftaran seleksi cpns 2019 saya ingin menanyakan bagaimana jika saya mendaftar dijurusan d3 teknik informatika/ manajemen informatika /sistem informasi namun prodi saya sendiri adalah d3 teknik komputer. apakah memungkinkan? banyak posisi untuk it terapi tidak ada satupun yang menyertakan jurusan teknik komputer pada syaratnya. apakah ini prodi yg tidak dianggap oleh bkn? padahal kita belajar hal yang sama dan tidak berbeda jauh. terimakasih atas perhatiannya.

DIIKUTI OLEH