Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur (Asdep II)

29 Des 2019, 13:23
Suhendri
Android Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 2 hari

Buat kami honorer k2 admin umum..kapan penerimaan calon pppk..?

20 Des 2019, 08:40
628522210xxxx
SMS Ditanggapi oleh Pelapor

Selamat pagi. nama saya : aas nasrulloh bahruddin, latar pendidikan : s1 teknik. industri.
saya tenaga honorer daerah di instansi sejak tahun 2008.yangingin saya tanyakan apakah ada kebijakan pemerintah yang akan mendukung kami untuk menjadi asn pppk. kalaupun ada regulasinya seperti apa? terimakasih..

18 Des 2019, 20:46
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Apakah honorer juga tenaga kerja? kami honorer di gaji di bawah umr, menyambung sk hingga puluhan tahun, tidak di janjikan menjadi pegawai permanen, dirumahkan ketika anggaran tidak cukup. perjuangkanlah kami, karena kami juga manusia

18 Des 2019, 17:40
628522412xxxx
SMS Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 2 hari

Bkn saya merasa keberatan dengan keputusan kemenpanrb yang tiba-tiba mengubah keputusan tentang penerimaan cpns di instansi pemkab tana toraja mengenai s1 administrasi negara yang melamar pada formasi s1 administrasi negara. Alasan surat kemenpanrb adalah tidak sinkron antara kedua jurusan padahal ketikakita mencari info tentang administrasi kepegawaian pasti yang muncul adalah administrasi negara. Dan bagaimana pihak kemenpanrb menyatakan tidak sinkronsedangkan jurusan s1 administrasi kepegawaian itu sendiri tidak ada?

18 Nov 2019, 16:39
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Kepada yth,
Presiden republik indonesia
Bpk. Ir h. Joko widodo

Teriring hormat saya dengan bapak, bersama ini ijinkan saya menyampaikan keluhan saya terhadap persyaratan yang sering diberlakukan untuk calon pekerja pns, badan2 negara seperti bi, ojk dan bumn, yang beberapa tahun belakangan ini selalu mempersyaratkan calon yang mendaftar harus memiliki ipk minimal 3.0 dari skala 4 khususnya bagi lulusan s1 (seperti yang berlaku saat ini untuk cpns tahun 2019).
Menurut hemat saya persyaratan minimal ipk 3.0 untuk s1 ini sangat tidak ada korelasi dengan hasil terbaik yang akan diperoleh dari hasil seleksi, justru persyaratan tersebut menyebabkan tertutupnya peluang bagi lulusan s1 yang hanya memiliki ipk dibawah 3.0 misal ipk 2.75 atau ipk 2.50 untuk menjadi pekerja pns, bi, ojk dan bumn. Pertimbangan pertama saya dengan melihat bahwa nilai akademis yang tinggi tidak menjamin akan sangat mampu dan baik dalam bekerja nantinya bahkan banyak yang lulusan yang akademis tinggi justru memiliki ego yang tinggi sehingga ketika bekerja pekerja tersebut sering tidak baik dan cakap ketika dituntut bekerja dalam sebuah team dan ini sebenarnya telah menjadi banyak kelemahan pekerja pekerja indonesia. pertimbangan kedua adalah bahwa lulusan yang memiliki ipk yang berada dibawah ipk 3.0 mungkin dalam melaksanakan kuliahnya banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler maupun organisasi dikampus sehingga mereka dalam nilai akademis tidak bisa mencapai ipk diatas 3.0 padahal apa yang telah mereka lakukan sewaktu pendidikan justru itu menjadi modal yang sangat baik didalam bekerja nantinya. Pertimbangan ketiga yang saya khawatirkan adalah para lulusan s1 yang memilki ipk dibawah 3.0 tidak memiliki kesempatan untuk bekerja dimana akhir-akhir ini perusahaan swasta juga mulai mempersyartakan ipk minimal 3.0. Pertimbangan keempat adalah karena sekalian juga ada system seleksi yang diterapkan kenapa tidak juga diberi peluang kepada lulusan yang memiliki ipk dibawah 3.0, sehingga dengan demikian setiap lulusan s1 yang ipk dibawah 3.0 pun masih punya kesempatan untuk menjadi pekerja pns, badan2 negara dan bumn.
Demikian bapak presiden kami sampaikan, semoga ini dapat menjadi perhatian bapak terutama dalam memberi keadilan dan kesempatan bagi lulusan s1 yang memiliki ipk dibawah 3.0.

10 Nov 2019, 21:37
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

"kebijakan tidak dipersyaratkan str bagi lulusan pendidikan s-1 kesehatan masyarakat segera diikuti oleh bkd prop dan kab/kota"

pengurus pusat persakmi mengirim surat kepada menteri pan dan rb, dengan tembusan badan kepegawaian nasional (bkn), kementerian kesehatan ri dan seluruh kantor regional bkn, melalui surat no 57/e/pp-persakmi/x/2019 perihal permohonan arahan terkait penyertaan syarat surat tanda registrasi (str) kesehatan masyarakat dalam lamaran kerja cpns, pppk dan non pns/blud, tertanggal 14 oktober 2019. surat telah diterima ke alamat yang dituju melalui email tanggal 14 oktober 2019 dan hard copy pada tanggal 22 oktober 2019.

sampai dengan tanggal 29 oktober 2019, surat tersebut belum mendapat balasan dari pihak yang terkait. selanjutnya pada tanggal tersebut pula, kami menyampaikan surat tersebut melalui situs laporgoid, sebagaimana telah dirilis di laman https://www.lapor.go.id/laporan/detil/pengaduan-str. pada tanggal 30 oktober 2019, laporan tersebut dilempar ke badan kepegawaian negara (bkn) oleh pengeloa lapor!. pada tanggal 3 november 2019, laporan didisposisikan ke kementerian kesehatan oleh pengelola lapor!. selanjutnya pada tanggal 4 november 2019, laporan diteruskan ke biro kepegawaian oleh kementerian kesehatan.

pada tanggal 29 oktober 2019, kami mendapatkan salinan copy surat dari sekretariat jenderal kemkes ri nomor kp.01.01/iv/549/2019, tertanggal 27 mei 2019, perihal persyaratan kualifikasi pendidikan dan str bagi jabatan fungsional kesehatan, yang ditujukan kepada sekretaris kementerian pan rb, dengan tembusan bkn dan bkd. surat tersebut ditandatangani oleh drg oscar primadi, mph selaku sekretaris jenderal kementerian kesehatan ri. inti surat tersebut, menyampaikan rangkuman jabatan fungsional kesehatan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan persyaratan str yang merujuk pada peraturan yang berlaku. rangkuman tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dalam penetapan formasi asn untuk jabatan fungsional kesehatan.

kami telah mencermati isi surat diatas, surat tersebut tidak selaras dengan lahp (laporan akhir hasil pemeriksaan) ombudsman ri yang telah dirilis pada tanggal 9 september 2019. surat sekretariat jenderal kementerian kesehatan ri disampaikan ke sekretaris kemenpan rb sebelum ada rilis lahp ori. ada jeda waktu sekitar 3 bulan, antara bulan mei sampai dengan september 2019.

siaran pers ombudman republik indonesia, tertanggal 9 september 2019, yang berjudul “ombudsman temukan maladministrasi dalam penyelenggaraan ujian kompetensi sarjana kesehatan masyarakat”, yang disiarkan melalui website ombudsman ri, https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-temukan-maladministrasi-dalam-penyelenggaraan-ujian-kompetensi-sarjana-kesehatan-masyarakat. dalam siaran pers tersebut, salah satunya dengan tegas menyebutkan bahwa “meniadakan persyaratan surat tanda registrasi (str) bagi sarjana kesehatan masyarakat dalam proses seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (cpns) di lingkungan kementerian kesehatan ri".

pada tanggal 5 november 2019, kami mendapatkan informasi bahwa menteri pan dan rb telah merilis permen pan & rb nomor 23 tahun 2019, tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019, tertanggal 30 oktober 2019. pasal 1 ayat 3 menyebutkan, "kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 serta persyaratan surat tanda registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran i dan lampiran ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini".

pada lampiran ii dari permen pan dan rb tersebut, menjelaskan secara rinci persyaratan surat tanda registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan. jabatan mana yang wajib melampirkan str, dan mana yang tidak. hal menarik dan menjadi perhatian kami, pada kolom keterangan, yang menerangkan pengecualian kualifikasi pendidikan yang tidak wajib melampirkan str, meski dalam persyaratan jabatan tersebut mewajibkan str. pengecualian bagi kualifkasi pendidikan tersebut adalah:
1. bagi lulusan s-1/d-iv biologi/profesi dokter hewan tidak dipersyaratkan str  entomolog kesehatan ahli
2. bagi lulusan d-iii entomologi/ biologi/kesehatan hewan tidak dipersyaratkan str  entomolog kesehatan terampil
3. bagi lulusan s-1 biologi/kimia/ teknik kimia tidak dipersyaratkan str  pranata laboratorium kesehatan ahli
4. bagi lulusan s-1 teknik lingkungan tidak dipersyaratkan str  sanitarian ahli

kami menganalisis bahwa permen pan & rb nomor 23 tahun 2019, khususnya pada lampiran ii, jelas merujuk pada surat sekretariat jenderal kemkes ri nomor kp.01.01/iv/549/2019, tertanggal 27 mei 2019.

di surat persakmi no 57/e/pp-persakmi/x/2019, telah menjelaskan secara detail bahwa saat ini kualifikasi pendidikan s1 kesehatan masyarakat, dalam hal ini sarjana kesehatan masyarakat/skm belum mempunyai regulasi setingkat peraturan menteri kesehatan yang mengatur secara khusus mengenai perizinan dan registrasi tenaga kesehatan masyarakat. adapun str ahli kesehatan masyarakat pratama yang diperoleh saat ini adalah tidak ada dalam nomenklatur jabatan fungsional tertentu dan pelaksana sebagaimana diatur di pp no 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan permenpan yang terkait jabatan fungsional.

pada perkembangan berikutnya, tepatnya tanggal 9 november 2019, kami memperoleh informasi bahwa kementerian kesehatan ri telah mengeluarkan rilis terkait dengan seleksi cpns kemenkes melalui website resminya https://cpns.kemkes.go.id/. dalam surat pengumuman dari sekretariat jenderal kementerian kesehatan ri no kp.01.02/iv/1084/2019, tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil kementerian kesehatan tahun 2019, tertanggal 7 november 2019. surat pengumuman tersebut ditandatangani oleh drg oscar primadi, mph, sekretaris jenderal kementerian kesehatan ri selaku ketua tim pengadaan cpns kemenkes tahun 2019.

artinya penandatangan surat sekretariat jenderal kemkes ri nomor kp.01.01/iv/549/2019, tertanggal 27 mei 2019 dan surat pengumuman dari sekretariat jenderal kementerian kesehatan ri no kp.01.02/iv/1084/2019, tertanggal 7 november 2019 adalah orang yang sama, yaitu drg oscar primadi, mph

dalam lampiran surat pengumuman tersebut, yang terekam di laman https://cpns.kemkes.go.id/unduh/lampiran%20pengumuman%20seleksi%20cpns%20kemenkes.pdf, menyatakan bahwa lulusan s-1 kesehatan masyarakat tidak dipersyaratkan str (surat tanda registrasi).

pengumuman dari sekretariat jenderal kementerian kesehatan ri, jelas mengartikan adanya koreksi/pembetulan dari surat sekretariat jenderal kemkes ri nomor kp.01.01/iv/549/2019, tertanggal 27 mei 2019, perihal persyaratan kualifikasi pendidikan dan str bagi jabatan fungsional kesehatan. dari sebelumnya mensyaratkan str bagi lulusan s-1 kesehatan masyarakat, menjadi tidak dipersyaratkan str. pengecualian bagi kualifikasi pendidikan berbeda dari sebelumnya (dari 4 jabatan menjadi 7 jabatan), yaitu :
1. bagi lulusan s-1/d-iv biologi/profesi dokter hewan, s-1 kesehatan masyarakat tidak dipersyaratkan str  entomolog kesehatan ahli
2. bagi lulusan d-iii entomologi/ biologi/kesehatan hewan tidak dipersyaratkan str  entomolog kesehatan terampil
3. bagi lulusan s-1 kesehatan masyarakat tidak dipersyaratkan str  epidemiolog kesehatan ahli
4. bagi lulusan s-1 kesehatan masyarakat tidak dipersyaratkan str  pembimbing kesehatan kerja
5. bagi lulusan s-1 kesehatan masyarakat tidak dipersyaratkan str  penyuluh kesehatan masyarakat ahli
6. bagi lulusan s-1 biologi/kimia/teknik kimia, s-1 kesehatan masyarakat tidak dipersyaratkan str  pranata laboratorium kesehatan ahli
7. bagi lulusan s-1 teknik lingkungan/kesehatan masyarakat tidak dipersyaratkan str  sanitarian ahli

namun demikian, kami masih mendapatkan informasi di beberapa daerah (bkd propinsi dan kab/kota) masih mensyaratkan str bagi kualifikasi pendidikan s1 kesehatan masyarakat dalam seleksi cpns tahun 2019 yang diselenggarakan pemerintah propinsi dan kab/kota.

logika sederhananya……
kalau kementerian kesehatan sebagai induk/instansi pembina jabatan fungsional kesehatan, telah melakukan koreksi/pembetulan dari surat sebelumnya yaitu surat sekretariat jenderal kemkes ri nomor kp.01.01/iv/549/2019, tertanggal 27 mei 2019, perihal persyaratan kualifikasi pendidikan dan str bagi jabatan fungsional kesehatan. dalam rilis pengumuman seleksi cpns kemenkes tahun 2019 yang kami sebutkan diatas, telah jelas menyebutkan bahwa terkait persyaratan str untuk pendidikan s-1 kesehatan masyarakat (skm) tanpa persyaratan str.

oleh karena itu, persakmi mendesak :
1. menteri pan dan rb serta badan kepegawaian nasional (bkn) memperhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan dan usulan persakmi serta rilis lahp dari ombudsman republik indonesia, agar sarjana kesehatan masyarakat (yang merupakan kualifikasi lulusan pendidikan s1 kesehatan masyarakat) tidak dipersyaratkan str, sebagaimana surat pengumuman dari sekretariat jenderal kementerian kesehatan ri no kp.01.02/iv/1084/2019, tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil kementerian kesehatan tahun 2019, tertanggal 7 november 2019.
2. kementerian kesehatan ri segera mengajukan revisi surat sekretariat jenderal kemkes ri nomor kp.01.01/iv/549/2019, tertanggal 27 mei 2019, perihal persyaratan kualifikasi pendidikan dan str bagi jabatan fungsional kesehatan, yang ditujukan kepada sekretaris kementerian pan rb, dengan tembusan bkn dan bkd.
3. peraturan menteri pan dan rb nomor 23 tahun 2019, tentang tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019, tertanggal 30 oktober 2019 harus segera dilakukan perubahan/revisi, khususnya terkait dengan lampiran ii.

kami berharap kebijakan tidak dipersyaratkan str bagi lulusan pendidikan s-1 kesehatan masyarakat segera diikuti oleh bkd prop dan kab/kota.

usulan/tuntutan ini sesuai dengan usulan persakmi, bahwa "pencabutan syarat yang mewajibkan lampiran surat tanda registrasi (str) bagi tenaga kesehatan masyarakat (formasi tenaga kesehatan), dalam hal ini adalah kualifikasi pendidikan s-1 kesehatan masyarakat (skm) dalam persyaratan seleksi cpns, pppk maupun non pns/blud, baik di tingkat kementerian maupun yang diselenggarakan di instansi pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota."

atas perhatian dan kebijaksanaannya, kami sampaikan terima kasih.

DIIKUTI OLEH