Pemerintah Kabupaten Blora

Jl. Gor Mustika No. 5 Blora (0296) 532038 lapor@blorakab.go.id
10 Jan, 16:53
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 10 hari

1. sepertinya alasan pekerja, cuaca sangat tidak relevan dengan kondisi di kecamatan tunjungan khususnya desa kedungrejo, mengingat sampai saat ini masih jarang adanya hujan. dibuktikan dari pernyataan beberapa warga dan kondisi persawahan yang belum ada air.
2. adanya indikasi penyelewengan anggaran sangat dimungkinkan, menurut beberapa warga pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan oleh tim, namun dilaksanakan oleh seorang perangkat desa. sehingga perlu tindakan audit lebih lanjut
3. pelaksaanaan pembangunan sudah melampaui batas tahun anggaran 2019 sehingga melanggar peraturan bupati blora nomor 63 tahun 2018 pasal 24 point c. hal ini juga terjadi di beberapa desa lain.
4. adanya indikasi tidak dilaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana pasal 29 peraturan bupati blora nomor 63 tahun 2018
5. surat teguran seperti jawaban dari kantor pmd blora menunjukkan adanya upaya mentolerir atas batas waktu tahun anggaran 2019 dan mengandung unsur pembenaran untuk melanjutkan pembangunan.
5. dari hal tersebut  sangat tidak sesuai dengan permendes 16 tahun 2018, pasal 19, dan pemerintah dianggap lalai dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

10 Jan, 06:44
Anonim
Email Instansi Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 10 hari

Jalan penghubung desa kami pak antara dukuh mungkung menuju dukuh ngrombo kelurahan randulawang kecamatan jati/doplang kabupaten blora tidak ada perhatian dari pemerintah jembatan penghubungnya sudah sempat kami bangun sendiri dengan dana iuran warga mohon diperhatikan pak

10 Jan, 06:41
Anonim
Email Instansi Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 10 hari

Selamat malam saya masyarakat dusun mungkung desa randulawang kec. jati kab. blora mohon maaf ingin menanyakan masalah dana desa, 1. apakah dana desa itu harus di sampaikan dengan transparan kepada masyarakat ? jika tidak kenapa? dan jika iya kenapa itu tidak terjadi di kelurahan randulawang. 2. kemana kita masyarakat harus melapor jika ada penyelewengan dana desa? 3. kenapa stempel rt/rw/kepala dusun di kumpulkan di kelurahan apakah itu ada dalam perda? 4. apakah jika ada proyek jalan semua harus tanpa sepengetahuan masyarakat? contoh di dusun kami, akhir tahun lalu mndapat matrial berupa paping buat jalan, dan di kerjakan d tahun ini, tapi lebar jalan jalan tidak sesuai dengan lebar jalan semula yaitu hanya 2 m yang di paping ketika ada masyarakat bertanya dan protes jawabanya sesuai rap yang di ajukan, dan setelah d kerjakan makin masuk jalan luar desa lebarnya makin menyempit yaitu hanya 1,8 m,, entah dana dari mana yang d gunakan untuk membangun karena tidak ada musyawarah dan para pamong dusun kami tidak di anggap ada, ini sedikit pertanyaan dan keluh kesah kami masyarakat dusun mungkung. terimakasih selamat malam (laporgub soudara : dwi saputro)

8 Jan, 07:48
Anonim
Email Instansi Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 4 hari

Pak tolong cek langsung ke desa desa kab blora karna jalan nya banyak yang hancur ini jembatan di desa saya long sor udah 1th tdk ada perbaikan. ini jalan penghubung antar desa dan jln utama di desa itu menuju ke kecamatan.Alamat desa srigading kecamatan ngawen

4 Des 2019, 14:01
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Di kantor kecamatan jati kab. blora pencetakan blangko e-ktp blom pasti kapan jadi nya. blangko sudah ada tanggal 3/12/2019, dengan alasan jaringan offline. bagi masyarakat yg butuh segera e-ktp untuk kerja/m mencari pekerjaan jd terhambat. terimkasih

7 Nov 2019, 07:27
Muhadi Hadi
Android Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 10 hari

Pak minta penjelasan pedagang pertalite eceran sekarang gak boleh beli pertalit jerigenan sedangkan pertalit kan non subsidi ini kan membunuh penghasilan pedagang eceran. mohon penjelasan dan alasannya, terimakasih. pedagang blora selan

DIIKUTI OLEH